Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahansecara berkala;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentangPengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyebutkan dalam Pasal 64:Setian pelaku usaha perkebunan wajib menyiapkan Sarpras untukpelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengendalian kebakarankebun dan lahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.Untuk sarana dan prasarana usaha kegiatan perkebunan

Putusan Perkara No.34/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdiakan diajukan pencairan anggaran serta selebihnya itu bukan tandatangan saksi dantandatangan saksi itu dipalsukan namun saksi tidak ketahui siapa yang memalsukan.Bahwa benar, Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.102/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2016 Tentang Pedoman Penyusunan DokumenLingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin UsahaDan/Atau

PemantauanLingkungan Hidup (UKLUPL),Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).Bahwa benar, rujukan dasar usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usahadan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKLUPL wajib membuat DokumenPengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat(2) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan HidupNomor : SE.7/MENLHK

Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secaraberkala;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentangPengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyebutkan dalam Pasal 64:Setiaop pelaku usaha perkebunan wajidb menyiapkan Sarpras untukpelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengendalian kebakarankebun dan lahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.Untuk sarana dan prasarana usaha kegiatan perkebunan

Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahansecara berkala;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentangPengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyebutkan dalam Pasal 64:Setian pelaku usaha perkebunan wajib menyiapkan Sarpras untukpelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengendalian kebakarankebun dan lahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.Untuk sarana dan prasarana usaha kegiatan perkebunan

Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secaraberkala;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentangPengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyebutkan dalam Pasal 64:Setiaop pelaku usaha perkebunan wajidb menyiapkan Sarpras untukpelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengendalian kebakarankebun dan lahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.Untuk sarana dan prasarana usaha kegiatan perkebunan

KS.33/ Menlhk/ Setjen/ KUM.5/ 9/ 2017,tanggal 12 September 2017, semula sebagai TurutTergugat Il, sekarang sebagai Turut Terbanding II;Halaman 2 dari 151 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT.SMR.Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timurtanggal 30 Agustus 2018 Nomor : 108/PDT/2018/PT.SMR tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaratersebut di tingkat banding;Setelah membaca berkas perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Nnkdan Suratsurat

Biaya (RAB) tahun anggaran 2019: (Fotocopy)

Mandiri Sejahtera Energindo (BUKTI T-54);

Bahwa berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup &Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0//2016 tentang Organisasidan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, salah satu fungsiBalai Pemantapan Kawasan Hutan adalah menyelenggarakanpenataan batas dan pemetaan Kawasan hutan;Bahwa tanah obyek sengketa a quo merupakan Kawasan Hutan,berdasarkan:1) Penunjukan Tanah Negara seluas 300 (tiga ratus) hektar yangterletak di Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, KabupatenKlungkung, Provinsi Daerah

Nomor : SK.338/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2016,Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi TetapUntuk Obyek Wisat Dewi Sri, Wisata Wendit danWisata Ngliyep Atas Nama Pemerintah KabupatenMalang, Provinsi Jawa Timur Seluas 143.500 (SeratusEmpat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus) Meter Persegi;(Fotokopi sesuai dengan asli);Peta Bidang Tanah Nomor: 3295/2018, tanggal 3Desember 2018, terletak di Desa Mangliawan,Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi JawaTimur; (Fotokopi dari fotokopi);Tangkapan Layar Titik Koordinat

Perkebunan Mitra Ogan yang telah mendapat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan sesuai surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 497/ MENHUT-VII/1997 tanggal 2 Mei 1997

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membentuk Tim Terpadu sesuai SK Menteri LHK Nomor SK.214/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 6 Juli 2015tentang Pembentukan Tim Terpadu Penelitian Permohonan tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan

No.P. 50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PermenlhkP.50/2016), (fotokopi dari tanda terima asili) ;Tanda Terima Surat Asosiasi Pertambangan BatubaraIndonesia Nomor 038/APBIICMA/V/2017 tanggal 9 Mei2017 tentang Permohonan Audiensi tentangPenyampaian usulan Terkait Rencana KebijakanHalaman 136 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUNJKT48. Bukti P26a49. Bukti P26b50. Bukti P2751. Bukti P2852.

Santoso, SH Nomor 06 tanggal 30 November 2017 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham) PT Jasa Medivest;

Selanjutnya diterangkanpula bahwa SK Menteri Kehutanan No. 173/KptslI/1986 telah mengalamiperubahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor: SK.7651/MenhutVII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011, KeputusanMenteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.673/MenhutlI/KUH/2014tanggal 8 Agustus 2014, Keputusan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor: SK.878/MenhutII/2014 tanggal 29 September 2014, dan KeputusanMenteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.314/Menlhk/setjen/PLA.2

dapat diduga ada bahan baku kayu yang tidak sah yangmasuk keindustri sekunder dan diolah menjadi moulding;e Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.43/Menlhk Setjen/2015Pasal 1 disebutkan antara lain bahwa industri lanjutan (sekunder) yangselanjutnya disebut industri lanjutan adalah industri yang mengolah hasilhutan yang bahan bakunya berasal dari produk industri primer hasilhutan kayu dan/ atau dari perusahaan Tempat Penampungan TerdaftarKayu Olahan (TPT KO), kemudian Pasal 11 disebutkan antara

Selanjutnya diterangkanpula bahwa SK Menteri Kehutanan No. 173/KptsII/1986 telah mengalamiperubahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor: SK.7651/MenhutVII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011, KeputusanMenteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.673/MenhutlI/KUH/2014tanggal 8 Agustus 2014, Keputusan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor: SK.878/MenhutII/2014 tanggal 29 September 2014, dan KeputusanMenteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.314/Menlhk/setjen/PLA.2

., Herwinsyah, S.H dan lbrahimFattah, S.H.Para Advokat, beralamat di Jalan TimorNomor 10 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 12/MENLHK/12/2014 tanggal29 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat / Pembanding ;LawanPT. BUMI MEKAR HIJAU (disebut PT. BMH), dalam hal ini diwakili olehJhonson Lumban Tobing dan Suhandi Kosasih dalamkedudukannya sebagai Direktur, beralamat di JalanR.

ADE PLANTATIONAND INDUSTRY tidak memadai sebagaimana yang telah di atur dalamperaturan perundangundangan;Bahwa berdasarkan Menteri Peraturan Pertanian Republik Indonesia nomor05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang pembukaan dan/atau pengolahanlahan perkebunan tanpa bakar maupun berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan danHalaman 82 dari 165 Putusan Nomor190/Pid.B/LH/2020/PN PlwLahan bahwa PT.

Pengesahan Standar OperasionalProsedur ljin Mendirikan Bangunan (IMB) ;(Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Walikota Tangerang SelatanNomor : 503/Kep.12Huk/2015TentangPendelegasian KewenanganPenandatanganan Perizinan Kepada KepalaBadan Pelayanan Terpadu tanggal 2 Februari2015;(fotokopi dari fotokopi);Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis DanPeninjauan Lapangan 700.645.3/IMB3758/BP2T/IX/2013 tanggal 05 September2013(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Rl Nomor : 3.69/MENLHK

Biaya (RAB) tahun anggaran 2019: (Fotocopy)