Nomor 1168 K/Pdt/2019Tergugat telan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak dapatmengembalikan ijazah dan BPKB yang dijadikan jaminan kerja; Bahwa Tergugat tidak dapat mengembalikan ijazan dan BPKB tersebutkepada Penggugat karena telah terjadi force majeur yaitu pencurian yangdialami oleh Tergugat sehingga ijazah dan BPKB milik Penggugat hilang,akan tetapi Tergugat bersedia memberikan ganti biaya untuk pengurusanjjazan dan pengurusan BPKB milik Penggugat yang semuanya sedangdalam proses pengurusan

Bahwa sesuai surat keputusan Pemutusan Hubungan Kerja No.015/SKPHK/MWJP/IX/2015 Tergugat melakukan PHK denganalasan efisiensi hal ini menurut Penggugat sangat bertentangandegan pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan;Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerna/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja

Bahwa alasan Tergugat melakukan PHK adalah karena efisiensitenaga kerja, sebagaimana dimuat dalam alenia kedua suratkeputusan Pemutusan Hubungan Kerja No. 015/SKPHK/MWJP/IX/2015(BuktiP6).Bahwa hal ini menurut Penggugatbertentangan dengan pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan;Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kenaterhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutupbukan karenaPage 9 of 62mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force

, dimana masalah pemutusan hubungan kerja yangdilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan mendasarkante ttkepada alasan efisiens adalah justru telah sesuai denganketentuan pasal 164 ayat (3) UndangUndang nomor : 13 Tahun2003 Tentang ; Ketenagakerjaan, yang berbunyi sebagai berikut :Page 24 of 62 (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/ourun karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 ( dua ) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa ( force

Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 4, dimanaketentuan pasal 164 ayat (3) UndangUndang nomor : 13 tahun2003 Tentang ; Ketenagakerjaan, yang berbunyi ; (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/ourun karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukanefisiensi, dengan ketentuan pekerja/ourun berhak atas uangpesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan pasal

Bahwa alasan Tergugat melakukan PHK adalah karena efisiensitenaga kerja, sebagaimana dimuat dalam alenia kedua suratkeputusan Pemutusan Hubungan Kerja No. 015/SKPHK/MWJP/IX/2015 (BuktiP6).Bahwa hal ini menurut Penggugatbertentangan dengan pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan;Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kenaterhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutupbukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force majeur

dikategorikan melakukan tindakan efisiensi;12.8.Bahwa apabila perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap para pekerja dengan kategori tindakan efisiensi, maka parapekerja masih berhak atas pesangon yang besarnya berpedoman padaketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003yang menyatakan, pengusaha dapat melakukan Pemutusan HubunganKerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force

majeure) tetapi perusahaan melakukanefisiensi, dengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangonsebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Turut Tergugat , TurutTergugat Il, Turut Tergugat Ill, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan diTurut Tergugat VI tidak dicatatkan kepada Dinas Tenaga Kerja KotaSurabaya

kerja tersebut haruslahtergugat dibebani untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepadaPenggugat hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja danpenggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaiberikut;Pasal 164(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2(dua) tahun, atau keadaan memaksa (force

ayat (2) uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (8) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yangtelah diaudit oleh akuntan public;(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

Aneka Tambang, Tbk setelah 2,5tahun penambangan berjalan, yang tidak jelas alasannya mungkin terkaitpolitis baik dari LSM atau Partai Politik, jadi peristiwa tersebut merupakanforce majeure juga bagi PT. Aneka Tambang, Tbk;Pihak Tergugat Rekonvensi (PT. Dian Nikel Mining) sesungguhnya tidakada relevansinya menggugat PT. Aneka Tambang,Tbk, yang berhakmenggunakan apabila apabila terjadi pelanggaran hukum adalahkontraktornya yaitu Pihak Penggugat Rekonvensi (PT.

terkait tidak adanya ljin Pinjam Pakai KawasanHutan.Penghentian penambangan karena adanya pendudukan lokasipenambangan oleh masyarakat adalah suatu Keadaan Kahar (forcemajeure) yang di luar kekuasaan Pemohon Kasasi dan Turut TermohonKasasi, sehingga tidak ada tanggung jawab apapun yang dapatdibebankan kepada Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasiterkait berhentinya kegiatan penambangan di Blok Mornopo tersebut.Kutipan Pasal 13 Perjanjian Kontraktor13.2 Halhal yang dapat digolongkan Keadaan Kahar (force

majeure)termasuk tapi tidak terbatas pada bencana alam, banjir, gempabumi, pemogokan massal, huruhara yang disebabkan oleh faktorekstern yang mengganggu jalannya pekerjaan serta PeraturanPemerintah yang mempunyai efek langsung terhadap pekerjaanyang dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini.Kegagalan Majelis Hakim Judex Facti untuk mempertimbangkan halhaltersebut di atas adalah sebuah kesalahan penerapan hukumpembuktian oleh Majelis Hakim Judex Facti.

dari Pihak Penggugat, bahwa tidakterpenuhinya perjanjian/kontrak antara Penggugat dan Tergugat ,disebabkan karena adanya faktor, di luar kKemampuan manusia (forcemajeure) yaitu terjadinya pendudukan secara massif oleh masyarakat,sehingga mengakibatkan berhentinya kerjasama proyek penambangan.Telah terbukti secara hukum berdasarkan buktibukti baik surat maupunsaksi, bahwa tidak terpenuhinya perjanjian/kontrak antara Penggugat danTergugat . disebabkan karena adanya factor, diluar Kemampuan manusia(force

majeure) yaitu terjadinya pendudukan secara massif olehHal. 73 dari 79 hal.

melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;

Satu unit Yamaha Force;g. Satu unit Yamaha Mio M3 (kredit);h. Empat unit sepeda kayuh;i. TV 29 Inch;j. TV 21 Inch;k. Satu Set Meja Kursi Makan;l. Satu Set Meja Kursi Tamu;m. Satu Set Meja Rias;n. Tiga Kursi Tamu;o. Satu Meja tamu besar;p. Empat Lemari Kayu; q. Dua Lemari Plastik;r. Dua Lemari Dapur;s. Dua belas Kursi Warnet;t. Enam buah Kipas Angin;u. Tiga Etalase berisi kain dan aksesoris;v. Satu buah Sringbed;w. Satu Dipan Kayu Ukir;x. Dua Dipan Besi;y.

Satu unit Yamaha Force;Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 319/Pdt.G/2017/PTA Sby.g. Satu unit Yamaha Mio M8 (kredit);h. Empat unit sepeda kayuh;i. TV 29 Inch;j. TV 21 Inch;k. Satu Set Meja Kursi Makan;. Satu Set Meja Kursi Tamu;m. Satu Set Meja Rias;n. Tiga Kursi Tamu;o. Satu Meja tamu besar;p. Empat Lemari Kayu;q. Dua Lemari Plastik;r. Dua Lemari Dapur;s. Dua belas Kursi Warnet;t. Enam buah Kipas Angin;u. Tiga Etalase berisi kain dan aksesoris;v. Satu buah Sringbed;w. Satu Dipan Kayu Ukir;x.

Satu unit Yamaha Force;g. Satu unit Yamaha Mio M8 (kredit);h. Empat unit sepeda kayuh;i. TV 29 Inch;j. TV 21 Inch;k. Satu Set Meja Kursi Makan;. Satu Set Meja Kursi Tamu;m. Satu Set Meja Rias;n. Tiga Kursi Tamu;Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 319/Pdt.G/201 7/PTA Sby.o. Satu Meja tamu besar;p. Empat Lemari Kayu;q. Dua Lemari Plastik;r. Dua Lemari Dapur;s. Dua belas Kursi Warnet;t. Enam buah Kipas Angin;u. Tiga Etalase berisi kain dan aksesoris;v. Satu buah Sringbed;w. Satu Dipan Kayu Ukir;x.

Kemudian terjadi force mayor tender di Satpol PPdibatalkan namun kapal masih ada di Batam dan menjadi milik kita berdua, namunkemudian saya dilaporkan oleh Pihak Kedua bahwa saya melakukan penipuan sehinggaHal 5 dari 12 Hal Putusan Sela No. 1393/Pid.B/2013/PN.Jkt.Selsaya harus membayar dan mengembalikan pokok dan bunganya sampai 1,4 M.Kemudian Pihak Penyidik Polda Metro Jaya langsung memeriksa saya dan melakukanpenahananMajelis Hakim yang saya hormati.Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,Apabila

mengetahui bahwa uang tersebut untuk uangmuka pembelian kapal yang telah kami sepakati sehingga jelas sama sekali tidakada rangkaian kebohongan yang saya buat untuk pelapor sehingga pelapormenyerahkan barang kepada saya.Bahwa sesuai dengan urain tersebut di atas Perkara ini jelas jelas murni perdatakarena ada kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam perjanjian danperjanjian berlaku sebagai undang undang bagi pihak pihak yang mengadakanperjanjian tersebut.4 Bahwa kemudian apabila terjadi force

Memerintahkan barang bukti berupa :e 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Force One warna orange yang dimodiftrail tanpa plat nomor;selanjutnya tanpa seijin PT. Indoraya Everalek sebagai pemilik, secara bersamasama terdakwadan Sdr. EDI (DPO) serta Sdr.

Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Force one warna orange yangdimodif trail tanpa plat nomorDikembalikan kepada saksi korban Sdr SAMSUL ARIFIN Bin HARIYONO ;6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribuRupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyaratan Majelis Hakim Pengadilan NegeriPelaihari pada hari SENIN, tanggal 20 Januari 2014 oleh kami BENEDICTUS RINANTA,SH.selaku Hakim Ketua, YUNITA HENDARWATI,SH. Dan SAMSIATI,SH.

tersebut dapat dilihat dari Pasal 164 butir (3) UUKetenagakerjaan, yang pada intinya menyatakan bahwa pengenaan biayaPesangon dua kali dari Upah per bulan apabila terbukti PemutusanHubungan Kerja dilakukan oleh karena efisiensi, dimana apabila Tergugatkutip sebagai berikut:> Pasal 164 butir 3 UU KetenagakerjaanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

yaitu. sebesarRp.2.225.753, dua juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tigarupiah) kecuali upah para Penggugat di atas upah minumum Kab/Kota;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungankerja Tergugat terhadap para Penggugatbukan karena perusahaan tutup,obukankarena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force

majeure),tetapikarena Tergugat sendiri yang melakukan pengentian operasionalmaka MajelisHakim berkesimpulan ,para Penggugat/ pekerja berhak atas uang pesangon 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandan mengabulkan upah selama proses selama 6 (enam) bulan sesuai denganSEMA No.03/BUA.6/HS/SP/XII/ 2015, tanggal 29 Desember

kewajiban pihak yanglain, begitu pula sebaliknya,sehingga apabila satu pihak mendalilkanlawannya wanprestasi, maka pihak lawannya pun bisa menggunakan dalilexceptio non ad impleti contractus dengan mengatakan bahwa sayamemang belum memenuhi kewajiban saya kepada kreditur karena krediturjuga belum memenuhi kewajibannya kepada saya,ini dimungkinkan di dalamketentuan hukum perdata materiil ;Bahwa yang harus dilinat berikutnya adalah unsur kesalahan,apakahkesalahan itu disengaja atau tidak, ataukah ada force

mengenai kemungkinan terjadinya overmacht, yaitu di dalamPasal 1244 dan 1245 KUHPerdata,dimana terdapat kaidah hukum terkaitovermacht/force majeur, yaitu yang unsurunsurnya terjadi peristiwa yangmendasari terjadinya keadaan memaksa, tidak dapat diduga sebelumnya,dan tidak dapat diminta pertanggungjawaban kepada debitur, dan debiturtidak dapat dikatakan beretikat buruk, persoalannya adalah apakah didalamHal. 49 dari 68 Putusan Nomor 301/Padt.G/2019/PN.Jkt.

majeur relative ;Bahwa dalam buku Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa: Syaratsyarat pembatalan yang disebabkan keadaan memaksa/force majeur karyaRachmat SS Soemadipradja, terbitan National Legal Reform Program(NRLP) 2010, telah menjelaskan tentang wanprestasi kaitannya denganterjadinya keadaan memaksa (overmacht/force mejeur), yang meliputi : (a)berdasarkan penyebabnya, terjadinya keadaan memaksa (overmacht/forcemajeur terjadi akibat adanya kebijakan pemerintah, (b) berdasarkansifatnya, keadaan

memaksa (overmachi/force majeur) tersebut bersifatsementara yang menyebabkan pelaksanaan kewajiban debitur menjaditertunda, (c) berdasarkan obyeknya, keadaan memaksa (overmachi/forcemajeur hanya sebagian, artinya hanya sebagian dari kewajiban debitur yangtidak dapat dipenuhi ;Bahwa Putusan MARI terkait dengan keadaan memaksa (overmacht/forcemajeun), antara lain Putusan MARI No.409 K/Sip/1983 (tidak terpenuhinyaperjanjian karena force majeur dan bukan akibat kelalaian debitur), PutusanMARI No. 3389

K/Sip/1984 (tindakan administratif yang berkuasa yangmenentukan atau mengikat adalah kejadian yang tidak dapat diatasi olehpara pihak dalam perjanjian dan dianggap sebagai force majeur);Bahwa di dalam perjanjian itu sudah ditetapkan hak dan kewajiban masingmasing pihak, apa yang menjadi hak satu pihak menjadi kewajiban pihaklain/ resiprokal, kalau satu pihak melaksanakan yang diperjanjikansepenuhnya dan diterima maka menjadi kewajiban pihak yang lain untukmembayar ;Hal. 51 dari 68 Putusan Nomor

tersebut dapat dilihat dari Pasal 164 butir (3) UUKetenagakerjaan, yang pada intinya menyatakan bahwa pengenaan biayaPesangon dua kali dari Upah per bulan apabila terbukti PemutusanHubungan Kerja dilakukan oleh karena efisiensi, dimana apabila Tergugatkutip sebagai berikut:> Pasal 164 butir 3 UU KetenagakerjaanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

Tergugat tidak dapat menguatkan dalildalil bantahandalam Jawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugatberdasar menurut hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungankerja Tergugat terhadap para Penggugatbukan karena perusahaan tutup,obukankarena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force

majeure),tetapikarena Tergugat sendiri yang melakukan pengentian operasionalmaka MajelisHakim berkesimpulan ,para Penggugat/ pekerja berhak atas uang pesangon 2Halaman 44Putusan PH!

tersebut dapat dilihat dari Pasal 164 butir (3) UUKetenagakerjaan, yang pada intinya menyatakan bahwa pengenaan biayaPesangon dua kali dari Upah per bulan apabila terbukti PemutusanHubungan Kerja dilakukan oleh karena efisiensi, dimana apabila Tergugatkutip sebagai berikut:> Pasal 164 butir 3 UU KetenagakerjaanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourunh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

SusPH1/2016/PN.MdnJawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat Gugatan para Penggugatberdasar menurut hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungan kerjaTergugat terhadap para Penggugat bukan karena perusahaan tutup, bukan karenaperusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit olehakuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure), tetapikarena Tergugat

SusPHI / 2016 PN.Mdnkerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

sebaliknya Tergugat tidak dapat menguatkan dalildalil bantahandalam Jawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugatberdasar menurut hukum untuk dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungankerja Tergugat terhadap Penggugatbukan karena perusahaan tutup,obukankarena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force

majeure),tetapi karena Tergugat sendiri yang melakukan pengentian operasionalmakaMajelis Hakim berkesimpulan dengan mempertimbangkan rasa Keadilan,Penggugat / pekerja berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mengabulkan upahselama proses selama 6 (enam) bulan sesuai dengan SEMANo.03/BUA

dimulai dandiakhiri penutupan perusahaan, (b) Alasan dan sebab melakukanpenutupan perusahaan Pasal 148 ayat (3) pemberitahuan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh pengusaha sebagaimanaPimpinan Perusahaan yang bersangkutan;Bahwa PENGGUGAT 1 (satu) sampai 26 (dua puluh enam) telahmemberi kelonggaran bersedia menerima uang pesangon 1 (satu) kaliPasal 156 dengan alasan perusahaan merugi dan dibuktikan denganaudit dari akuntan public, akan tetapi kalau penutupan perusahaandiakibatkan Force

tersebut di atasmajelis berkesimpulan bahwa perusahaan memang benar menutupperusahaannya dengan cara menghentikan kegiatan produksinya denganalasan karena kesulitan bahan baku dan hal tersebut Majelis menganggapbahwa permasalahan tersebut dapat dikategorikan sebagai peristiwa forcemajeur";Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti bahwa dasarPerselisihan Hubunqan industrial dalam perkara quodnoon faktanya adalahperusahaan mengalami kerugian terusmenerus selama 2 (dua) tahun atau keadaanmemaksa (force

majeur) dan berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 mengatakan: "Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat karena perusahaan tutupyang disebabkan perusahaan mengalami kerugian terusmenerus selama 2 (dua)tahun atau keadaan memaksa (force majeur) dengan ketentuan pekerja/buruhberhak atas uang pesangon sebesar (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),uang penghargaan masa kerja sebesar (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3)dan uang

dasar gugatan para Penggugat/Termohon Kasasi a quo namun'"konsekuensi dari tidak terbuktinya gugatan menurut Pasal 169 ayat (1) huruf c dand tersebut adalah pada Pasal169 ayat (3);e Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam putusan a quo oleh karenaTergugat/Penggugat Rekonvensil Pemohon Kasasi terbukti tidakmelakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1)huruf c,dan d UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana posita dan petitumgugatan para Penggugat/Tergugat Rekonvensil Termohon Kasasimelainkan force

Subjek dalam perjanjian;Objek perjanjian;Ruang lingkup;Jangka waktu;Hak dan kewajiban;+o 290 5Sanksi;Besaran sewa;> Penyelesaian perselisihan;Keadaan memaksa (force majeure);j. Pengakhiran perjanjian; dank.

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja / buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeure) tetapiperusahaanmelakukanefisiensidengan ketentuan pekerja / buruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).

UDIN BORGOL lari keluar daridalam kamar korban melalui jendela depan rumah sebelah kiri yangrusak kuncinya dan sudah terbuka sehingga berhasil melarikan diridimana saat itu Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa Il AMATmenggunakan sepeda motor Yamaha Force One warna hitam putihNo. Pol. DA 3059 WF milik Terdakwa sedangkan sdr. UDIN BORGOLberboncengan dengan sdr.

Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa Il AMATmenggunakan sepeda motor Yamaha Force One warna hitam putihNo. Pol. DA 3059 WF milik Terdakwa sedangkan sdr. UDIN BORGOLberboncengan dengan sdr. AFUL menggunakan sepeda motor SatriaF warna merah hitam milik AFUL;Bahwa Terdakwa Il dan ketiga temannya tersebut melarikan diri kerumah sdr. UDIN BORGOL di JI. Kurnia Landasan Ulin Banjarbaru dansesampainya di rumah sdr.

ada lagi, ketika korbanmelihat dalam lemari 1 (satu) buah jam tangan merk ripcurl warna Silverjuga tidak ada atau hilang selanjutnya korban ELIYANA Binti GAZALIEmendatangi saksi Kai Isun penjaga malam Komplek yang ternyata tertidurdi rumah Kantor pemasaran Permata Lambung Mangkurat Estate yangberjarak sekitar kurang lebin 30 meter dari rumah korban danmemberitahukan bahwa saksi ELYANA Binti GAZALIE kemalingan;Bahwa Terdakwa yang berboncengan dengan Terdakwa Il AMATmenggunakan sepeda motor Yamaha Force

UDIN BORGOL lari keluar dari dalam kamar korban melalui jendeladepan rumah sebelah kiri yang rusak kuncinya dan sudah terbuka sehinggaberhasil melarikan diri dimana Terdakwa yang langsung berboncengandengan Terdakwa Il AMAT menggunakan sepeda motor Yamaha Force Onewarna hitam putin No. Pol. DA 3059 WF milik Terdakwa dan sdr. UDINBORGOL yang berboncengan dengan sdr. AFUL menggunakan sepedamotor Satria F warna merah hitam milik AFUL berhasil melarikan diri kerumah sdr. UDIN BORGOL di Jl.

Memerintahkan barang bukti berupa : -------------------------------------------------- 1 (satu) buah Handphone Blackberry 9630 warna hitam;-------------------Dikembalikan kepada saksi SRI UPAMI;----------------------------------------- 1 (satu ) unit sepeda motor Yamaha Force No.Pol : AA 2127 PP warna hitam;--------------------------------------------------------------------------------------Dikembalikan kepada KURDIONO melalui Terdakwa ANANG ARIFATUL USMAN Bin KURDIONO;----------------------

Guard Force Indonesia ;Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :1Penyidik, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 4November 2012 sampai dengan tanggal 23 November 2012 ;Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November2012 sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 ;Penangguhan penahanan Penyidik sejak tanggal 26 November2012 ;Penuntut Umum, dengan jenis penahanan kota, sejak tanggal 22Januari 2013 sampai dengan tanggal 3 Februari 2013 ;Hakim, dengan jenis penahanan kota, sejak

Guard Force Indonesia/CRS dikantor saksi Neville Loreen antara tahun 20102011 sebagai staf kantor daninvesgator yaitu mencari buktibukti dan datadata yang berhubungandengan investigasi dan dalam melaksanakan tugas tersebutbertanggungjawab terhadap saksi Neville ;Bahwa benar Terdakwa memberikan keterangan pada Pengadilan NegeriJakarta Selatan pada tanggal 7 Agustus 2012 dalam perkara permohonanhak asuh anak oleh Denis Michael Keet (suami Yeane Sailan) ;Bahwa penunjukan tersebut sesuai dengan Standart