ataspermohonanya tersebut, Tergugat telah menyetujui permohonan perubahanfasilitas kredit tersebut, melalui suratnya dengan nomor 0054/SPPKRESTRUK/SMPM/07/13 pada tanggal 12 Juli 2013, tentang perubahan ke 1 (kesatu)terhadap perjanjian kredit;Bahwa sekitar bulan Oktober 2015, Penggugat kembali lagi mengalamiketerlambatan pembayaran, dikarenakan suami Penggugat opname di Rumahsakit;Bahwa keterlambatan pembayaran tersebut diatas bukanlah sesuatu yangdisengaja oleh Penggugat akan tetapi dikarenakan force

majeure, diantaranyasebagai berikut:a.

kredit sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)selama jangka waktu 36 bulan, yang berjatun tempo pada tanggal 22Nopember 2015;Bahwa selama menjadi debitur pada Tergugat , Penggugat telah berusahadengan iktikat baik untuk selalu membayar angsuran kredit dimaksud;Bahwa pada tahun 2013, untuk Penggugat yang menjadi salah satuandalan sumber penghasilan yang digunakan Penggugat untukmembackup pinjaman kredit yang berada di Kawasan perdaganganLasem, Kec.Lasem Kab.Rembang telah mengalami musibah (force

majeur)karena telah dirampok yang menguras seluruh isi dagangan Penggugat,dimana atas peristiwa tersebut telah Penggugat laporkan ke Polsek Lasem,Kec.Lasem Kab.Rembang;Bahwa akibat musibah (force Majeur) perampokan tersebut, terasa telahberdampak besar pada rutinitas pembayaran angsuran Penggugat kepadaTergugat hingga Penggugat mengalami penurunan usaha danpenghasilan, namun demikian Penggugat tetap masih sanggup untukmelakukan Pembayaran Pelunasan Penyelesaian kredit pada Tergugat ;Bahwa dengan

No.08 K/MIL/2009Yamaha Force One milik Sdr. Beni pergi ke Diskotik Biztro Pontianak untukTriping atau On.8. Bahwa setelah Terdakwa dan Sadr. Beni Triping di dalam Diskotik tersebutkurang lebih 1 (satu) jam kemudian Terdakwa pulang ke Kompi B Yonif643/Wns untuk ikut apel malam, Terdakwa kenal dengan Sdr. Beni keturunanCina sejak bulan Oktober 2007 kemudian Terdakwa berkenalan dan samasama Triping atau On di Diskotik Biztro Pontianak, Terdakwa dan Sdr.

Beni berangkat dengan menggunakan sepeda motorYamaha Force One milik Sdr. Beni pergi ke Diskotik Biztro Pontianak untukTriping atau On.8. Bahwa setelah Terdakwa dan Sadr. Beni Triping di dalam Diskotik tersebutkurang lebih 1 (satu) jam kemudian Terdakwa pulang ke Kompi B Yonif643/Wns untuk ikut apel malam, Terdakwa kenal dengan Sdr. Beni keturunanCina sejak bulan Oktober 2007 kemudian Terdakwa berkenalan dan samasama Triping atau On di Diskotik Biztro Pontianak, Terdakwa dan Sdr.

kesalahan tersebut terletak pada pihak DinasKehutanan ;Bahwa berdasarkan ketentuan, saat kayu sampai di KM. 7 maka dokumenwajid dimatikan dan tujuan lain harus tetap menggunakan Nota Angkutansebab kayu di KM. 25 adalah belum tentu kayu dari KM. 7 serta harusdibuktikan bahwa kayu tersebut benarbenar legal, sebab apabila iuran hasilhutan belum dibayar maka patut diduga hal tersebut adalah pengerusakanhutan;Bahwa ketika perusahaan atau seseorang sedang melakukan pengangkutan,kemudian terjadi sesuatu force

Dinas Kehutanan maka kesalahan tersebut terletak pada pihak DinasKehutanan;Bahwa munculnya TPTKO adalah kebijakan pemerintah dimana penetapan TPTKO dilakukan dalam jangka waktu 5 hari kerja;Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSusLH/2018/PN.Ksn54.Bahwa menurut Ahli, apabila Nota Angkutan telah sesuai namun tempatnya yangtidak sesuai maka SKSHHK tetap menjadi dokumen yang sah jika sumbernyaadalah benar;55.Bahwa ketika perusahaan atau seseorang sedang melakukan pengangkutan,kemudian terjadi sesuatu force

Lestari No : P.17/PHPLSET/2015, tentangpedoman pelaksanaan sistem informasi penatausahaan hasil kayu dari hutan alamsebagaimana Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi Pengangkutan Kayu olahan berupakayu gergajian/vener dan serpih dari industri primer disertai bersama sama SKSHHKyang diterbitkan oleh tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari sesualkompetensinya melalui Aplikasi;Menimbang, bahwa ahli berpendapat apabila perusahaan atau seseorangsedang melakukan pengangkutan, kKemudian terjadi sesuatu force

asumsidan pendapat saja tetapi haruslah berdasarkan kepada asasasas hukum maupunaturan yang berlaku;Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati dalil pembelaan dan tuntutanPenuntut Umum dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, karena apabilakayu diasumsikan tidak memiliki dokumen maka seluruh proses dari Sumber asalHalaman 41 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSusLH/2018/PN.Ksnkayu, industri pengolahan haruslah diusut dan dipersalankan sehingga apabila tidaksecara tergas diatur terlebin dalam keadaan Force

dengan dokumen dokumen kemudian dipersalahkan berdasarkan asumsidan pendapat saja tetapi haruslah berdasarkan kepada asasasas hukum maupunaturan yang berlaku;Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati dalil pembelaan dan tuntutanPenuntut Umum dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, karena apabilakayu diasumsikan tidak memiliki dokumen maka seluruh proses dari Sumber asalkayu, industri pengolahan haruslah diusut dan dipersalankan sehingga apabila tidaksecara tergas diatur terlebin dalam keadaan Force

memiliki kualifikasi sebagai wali nasabataupun wali hakim, tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahansebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan walidalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadifasid dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal force

Penetapan No. 0144/Pdt.P/2017/PA.Tgt 6) sebagai wali nasab ataupun wali hakim, tidak i bagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalam d nikah aka mNenfadikan pernikahan tersebut menjadi cacat (fasid)an tida emt i daar dukum (no legal force);; i ! i rdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,berikut;Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum,segala sesuatu yang bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat, sepertihalnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan.

kredit sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)selama jangka waktu 36 bulan, yang berjatuh tempo pada tanggal 22Nopember 2015 ;Bahwa selama menjadi debitur pada Terlawan , Pelawan telah berusahadengan iktikat baik untuk selalu membayar angsuran kredit dimaksud ;Bahwa pada tahun 2013, untuk Pelawan yang menjadi salah satu andalansumber penghasilan yang digunakan Pelawan untuk membackup pinjamankredit yang berada di Kawasan perdagangan Lasem, Kec.LasemKab.Rembang telah mengalami musibah (force

majeur) karena telahdirampok yang menguras seluruh isi dagangan Pelawan, dimana atasperistiwa tersebut telah Pelawan laporkan ke Polsek Lasem, Kec.LasemKab.Rembang;Bahwa akibat musibah (force Majeur) perampokan tersebut, terasa telahberdampak besar pada rutinitas pembayaran angsuran Pelawan kepadaTerlawan hingga Pelawan mengalami penurunan usaha dan penghasilan,namun demikian Pelawan tetap masih sanggup untuk melakukanPembayaran Pelunasan Penyelesaian kredit pada Terlawan ;Bahwa dengan penurunan

usaha tersebut, cukup beralasan kiranyadimana Pelawan telah melaporkan musibah (force Majeur) dan pernahmengajukan permohonan resirukturisasi kredit kepada Terlawan karenadisaat mengalami penurunan usaha seharusnya Pelawan mendapatkanhakhak Pelawan yang berupa keringanan bunga denda dan pokoksebagaimana kebijakanHair cut (hapus tagih) yang ada pada bankBUMN, namun permohonan Pelawan tersebut telah ditolak ;Bahwa Pelawan sangat terkejut, karena tanpa disangkasangka tanpaadanya teguranteguran dan

karenanyaeksepsi patut untuk dikabulkan .Selanjutnya Tergugat memohon agarPutusan dalam Perkaraini,setidaknya menyatakan Gugatan ParaPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;1.DALAM POKOK PERKARA.Bahwa benar antara Para Tergugat dengan Penggugat pernah terikatdalam hubungan kerja,ynamun Tergugat membantah dikatakan olehPara Penggugat bahwa Penggugat tidak diperkenankan bekerja olehTergugat pada tanggal 29 Oktober 2008.Bahwa fakta hukum yang terjadisaat itu dikarenakan sebelumnya terjadi force

dadulu lalu di PHK dan Pekerja yang diPHK belum bekerja selama 2 bulanBahwa alasan karyawan di PHK karena efisiensiBahwa ada 50 orang yang di mediasi karena tidak tertampungBahwa saksi mendengar karena salah satu pihak tidak mauberdamai maka diajukan gugatanBahwa saksi tidak tahu apa benar PHK dilakukan bulan Oktoberpadahal masih ada slip gaji bulan NopemberBahwa saksi tidak membaca klausul surat PHKBahwa saat mediasi yang datang dari PT Richtex adalah HRD nyaBahwaalasan diadakan perampingan karena Force

Majerperusahaan kebakaran maka karyawan dirampingkanBahwa anjuran saksi dalam permasalahan ini agar permasalahdibawa ke Disnakertrans SemarangBahwa saksi tidak tahu apakah karyawan bekerja atau tidak setelahkebakaranBahwa saksi tidak pernah melihat surat PHKBahwa alasan diadakan perampingan karyawan karena force majermaka pekerja tidak tertampungMenimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan kesimpulantertulisnya pada tanggal 21 Mei 2015, sedangkan Tergugat, tidak mengajukankesimpulan;Menimbang

Danbenarkah pemutusan hubungan kerja dalam perkara ini, merupakan force majorsebagaimana dalil bantahan Tergugat?

major, dan akibat hukumnya;hal 51 dari67 Putusan Nomor 16/Pdt.SusPHI/G/2015/PNSmgMenimbang, bahwa oleh karena sampai dengan, pembacaan putusan atasperkara ini, Tergugat tidak pernah mengajukan buktibukt,i mengenai dalil dalamgugatannya yaitu kebakaran merupakan keadaan force major, dan oleh karena halyang demikian, sebagaimana pertimbangan di atas, haruslah dirumuskan terlebihdahulu dalam sebuah perjanjian kerja, dan atau peraturan perusahaan, dan atauperjanjian kerja bersama, Majelis Hakim berpendapat

DLU dan mengalami kerugian + Rp.3.000.000.000, (Tiga milyar rupiah)dimana hal ini terjadi dikarenakan force majeur dan Tergugat membeli tiket ekspedisimuatan kapal laut atas perintah, persetuidan dan kesepakatan dengan PT ArifinDirga Mandiriyang merupakan agen Penggugat di Surabaya, dengan demikianperbuatan Tergugat tidak jelas.

Bahwa Tergugat beritikad balk, berbaik hati untuk memintakan permohonan penambahansantunan atas kendaraan Hino milik Penggugat namun hal ini bukanlah suatu pengakuanatas kesalahan dari Tergugat melainkan hal tersebut hanyalah sebuah Kebaikan hati dariTergugat kepada Penggugat dengan membuatkan PERMOHONAN kepada TurutTergugat/PT.Dharma Lautan Utama yang belum tentu dapat dikabulkan karena kebakarandi KM Mustika Kencana bahwa ini semua adalah diluar kehendak dan kemampuanmanusia (force majeur) dan

Karo , tiba tiba datangPetugas Kepolisian Tanah Karo yang bernama Hesron Barus dan Jonven Manihuruk yangsedang melakukan razia , melihat dan menagkap Agus Sembiring serta menyita barang buktiberupa uang tunai sebesar Rp. 215.000. ( dua ratus ribu rupiah ) 7 ( tujuh ) lembar kertasrekap nomor togel yang telah berisi tertanggal 2112013, 1 (satu) unit sepeda motormerek Yamaha Force one No, Pol .

Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut dalam AktaNotaris nomor : 19 tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat dihadapan ARIYANI , SHNotaris/PPAT di Surabaya , yang pada pokoknya terdiri dari :Pasal 1 : Tujuan Penggunaan Dan Jumlah Pinjaman ; Pasal 2 : Jangka Waktudan Pembayaran Asuransi ; Pasal 3 : Bunga dan BiayaBiaya Lainnya ; Pasal4 : Agunan ; Pasal 5 : Tata Cara Penarikan dan Pelunasan ; Pasal 6 :Wanprestasi ; Pasal 7 :Pernyataan dan Jaminan ; Pasal 8 : KlausulaPublikasi ; Pasal 9 : Komunikasi ; Pasal 10 : Force

/PPAT di Surabaya , Sangat merugikan Penggugat ;Mengenai hal ini dapat dibuktikan dengan :1) Bahwa Tergugat tidak dapat menepati isi perjanjian , yang padapokoknya terdiri dari : Pasal 1 : Tujuan Penggunaan Dan JumliahPinjaman ; Pasal 2: Jangka Waktu dan Pembayaran Asuransi ; Pasal3 : Bunga dan BiayaBiaya Lainnya ; Pasal 4: Agunan; Pasal5 : TataCara Penarikan dan Pelunasan ; Pasal 6 : Wanprestasi ; Pasal 7: Pernyataan dan Jaminan ; Pasal 8 : Klausula Publikasi ; Pasal 9 :Komunikasi ; Pasal 10 : Force

melawan hokum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat;Menimbang bahwa didalam positanya Penggugat hanya mendalilkanbahwa Tergugat tidak dapat menepati isi perjanjian yang pada pokoknya terdiridari pasal 1 : Tujuaan Pembangunan Dan Jumlah Pinjaman; Pasal 2: Jangka Waktudan Pembayaran Asuransi; Pasal 3: Bunga dan BiayaBiaya Lainnya; Pasal 4:Agunan; Pasal5: Tata Cara Penarikan dan Pelunasan; Pasal 6: Wanprestasi:;Pasal 7: Pertanyaan dan Jaminan; Pasal 8: Klausula Publikasi; Pasal 9 :Komunikasi; Pasal 10: Force

Dalam hal keterlambatan tersebut disebabkanoleh adanya peristiwa Force Majeure, keterlambatan pemasangan instalsilistrik PLN, atau keterlambatan lain di luar kKekuasaan JAYA, makaketentuan tentang denda ini tidak berlaku ;3.

dan di jawab oleh saksi ENDAH APRIYANINGSIH bahwa saksikorban BASIYO Als RENDI berada di rumahnya dan akan pergijauh, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepedamotor Yamaha Force 1 warna hitam No.Pol. K5179NBberangkat menuju ke Desa Widoro KecamatanKarangsambung Kabupaten Kebumen untuk mencari saksiHal.7 dari 53 hal. Putusan No.97/Pid.B/2012/PN.Kbm.korban BASIYO Als RENDI ;Bahwa sesampainya di pertigaan jalan raya Dk.

dan di jawab oleh saksi ENDAH APRIYANINGSIH bahwa saksikorban BASIYO Als RENDI berada di rumahnya dan akan pergijauh, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepedamotor Yamaha Force 1 warna hitam No.Pol. K5179NBberangkat menuju ke Desa Widoro KecamatanKarangsambung Kabupaten Kebumen untuk mencari saksikorban BASIYO Als RENDI ;Bahwa sesampainya di pertigaan jalan raya Dk.

dan di jawab oleh saksi ENDAH APRIYANINGSIH bahwa saksikorban BASIYO Als RENDI berada di rumahnya dan akan pergijauh, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepedamotor Yamaha Force 1 warna hitam No.Pol. K5179NBberangkat menuju ke Desa Widoro KecamatanKarangsambung Kabupaten Kebumen untuk mencari saksikorban BASIYO Als RENDI jBahwa sesampainya di pertigaan jalan raya Dk.

perdamaian, dan sudahmemberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp.8.000.000,(delapan juta rupiah) ; Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa merasa bersalah danmenyesal ; Bahwa terdakwa sudah berkeluarga dan sudah punya 3 (tiga) orangMenimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umummengajukan barang bukti berupa(satu) potong kaos lengan pendek ~~ warna kuning : 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hijau kecoklatan ; 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam ; (satu) unit sepeda motor Yamaha Force

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ; Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan =;Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning =;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk bukti dalamperkara ataS nama terdakwa Sunarto als Lele bin Amir, dkk. ; 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam ; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitam No.

mempekerjakan kembali parapenggugat dan membayar upah yang biasa diterima sejak timbulnyaperselisinan ini hingga perkara ini dinyatakan selesai baik selesai denganperdamaian atau selesai dengan adanya putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap;Bahwa pasal 164 ayat (1) UUK No. 13 TH. 2003 berbunyi :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force

Elangperdana Tyre Industry periode 2020 2022, telahditentukan bahwa Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerjakarena : kebutuhan Perusahaan sehubungan dengan suatu program organisasi /rasionalisasi atau perubahan system kerja; Perusahaan tutup atau keadaan memaksa (force majeure).Seperti yang telan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi uraikan diatas, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah melakukanupayaupaya penghematan (rasionalisasi) guna mencegah terjadinyapemutusan

bersangkutan atas kebijakan perusahaandiberhentikan dengan hormat dan kepada buruh tersebut diberikan uangpesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian sesuaidengan UU No. 13 Tahun 2003;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan, pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

Satu unit sepeda motor Yamaha Vega Force tahun 2014 No.Pol. AE6105 BS warna merah seharga Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah);4. Satu unit sepeda motor Yamaha MIO GT tahun 2014 No.Pol. AE 2186BS warna merah seharga Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah);Pasal 4Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengakhiri sengketa perkara hartabersama secara keseluruhan sebagaimana gugatan yang tertuang dalamketentuan posita angka 4 (empat) selama masa perkawinan, Tergugat telahPutusan Nomor 0383/Pdt. G/2018/PA.

Bin ALI AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Sbs Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa , akan tetapi tidak ada hubunganSaudara atau keluarga baik sedaran maupun semenda, dan juga tidakada hubungan pekerjaan; Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalahSaksi telah kehilangan barang berupa Stiker; Bahwa stiker yang hilang Sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) lembarstiker yaitu 1 (Satu) lembar stiker merk Vega Force

Saksi DARWIN Bin MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa , akan tetapi tidak ada hubunganSaudara atau keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidakada hubungan pekerjaan; Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalahSaksi HAMIDI telah kehilangan barang berupa Stiker; Bahwa stiker yang hilang Sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) lembarstiker yaitu 1 (Satu) lembar stiker merk Vega Force warna coklat, 1 (Satu)lembar

Saksi SAMSURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa , akan tetapi tidak ada hubunganSaudara atau keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidakada hubungan pekerjaan; Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalahBapak kandung Saksi bernama HAMIDI telah kehilangan barang berupaStiker; Bahwa stiker yang hilang Sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) lembarstiker yaitu 1 (Satu) lembar stiker merk Vega Force warna coklat, 1 (Satu

Bahwa Stiker sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) lembar stiker tersebutyaitu 1 (satu) lembar stiker merk Vega Force warna coklat, 1 (Satu) lembarstiker merk F1ZR monster warna merah, 1 (Satu) lembar stiker merk F1ZRdoraemon warna biru hitam, 1 (Satu) lembar stiker merk Honda Fit X hiuHalaman 24 dari 41 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Sbswarna hitam, 1 (Satu) lembar stiker merk Vario 150 2018 redbull warnamerah biru, 1 (Satu) lembar stiker merk Vario 150 2018 sonix warna biru, 1(satu) lembar stiker

/ orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapatdiperkirakan sendiri oleh Anak .Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap diPersidangan, terbukti bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalahTerdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN bersama dengan AnakSaksi Abdul Najib telah mengambil barang berupa Stiker Milik Hamidi sebanyak91 (Sembilan puluh satu) lembar stiker;Bahwa Stiker sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) lembar stiker tersebut yaitu 1(satu) lembar stiker merk Vega Force

membayar secara tunai dan sekaligus kepadaPenggugat hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja danpenggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaiberikut:Hal. 6 dari 15 hal.Put.Nomor 470 K/Pdt.SusPHI/2013Pasal 1641) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2(dua) tahun, atau keadaan memaksa (force

156 ayat (2) uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)harus dibuktikan dengan laporan keruangan 2 (dua) tahun terakhiryang telah diaudit oleh akuntan publik;3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturut turut bukan karena keadaanmemaksa (force

delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah), haltersebut dipandang sebagai itikad baik dari Para Tergugat namun demikian haltersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Para Tergugat untuk tidak melunasihutangnya kepada Penggugat, sebab hutang adalah kewajiban yang harusdibayar dari debitur kepada kreditur;Menimbang, bahwa selain itu terkait ketidakmampuan Para Tergugat untukmembayar hutangnya kepada Penggugat, maka menurut Hakim hal tersebuttidaklah dapat dikategorikan sebagai keadaan yang memaksa (force

majeurs),sebab yang dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa/force majeur adalahsuatu keadaan dimana debitor tidak dapat melakukan prestasinya kepadakreditor, yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya,seperti karena adanya gempa bumi, banjir, lahar, dan lainlain;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurutHakim seharusnya Para Tergugat berkewajiban untuk segera melunasipinjamannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak dapat memenuhikewajibannya

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa usahaTergugat telah tutup karena tidak ada lagi pekerja Tergugat, berkenaan denganPerusahaan tutup telah diatur dalam Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara lengkap sebagai berikut:Pasal 164(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/oburunh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force

ketentuanPasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal156 ayat (4).(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telahhal 9 Putusan Perkara No.127/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Jkt.Pst.diaudit oleh akuntan publik.(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

Bahwa menurut Termohon, Hal ini sejalan dengan rekomendasi yangdikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF) yang menyatakanbahwa terhadap profesi tertentu yang melakukan Transaksi KeuanganMencurigakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama PenggunaJasa wajib melaporkan Transaksi tersebut kepada Financial IntelligenceUnit (dalam hal ini adalah PPATK).

, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik,dan perencana keuangan, berdasarkan hasil riset PPATK rentandimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untukmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yangmerupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalikketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan Pengguna Jasa yangdiatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Financial ActionTask Force

Hal ini sejalan dengan rekomendasi yangdikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF) yangmenyatakan bahwa terhadap profesi tertentu yang melakukanTransaksi Keuangan Mencurigakan untuk kepentingan atauuntuk dan atas nama Pengguna Jasa wajib melaporkanTransaksi tersebut kepada Financial Intelligence Unit (dalam halini adalah PPATK).