Ditemukan 3324 data
250 — 152
Pasal 12 huruf d Undangundang Nomor18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan dalamdakwaan Subsidair pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UndangundangNomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Parusakan Hutanm;Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan dari Penuntut Umum adalahdakwaan Subsidaritas, maka Majelis akan membuktikan dakwaan Primair terlebihdahulu, yaitu terdakwa telah didakwa melanggar pasal 83 ayat (1) huruf a Jo.
Pasal 12 huruf d Undangundang Nomor 18Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur dalam pasal 83 ayat (1) huruf aJo.
157 — 122
Unsur : dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memilikihasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangansahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e.Seen Menimbang, bahwa pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,melarang setiap orang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayuyang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.Henne Menimbang, bahwa dipersidangan
340 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
391 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
534 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2325 K/PID.SUS/2018Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriKutai Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal88 Ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKutai Barat tanggal 7 Mei 2018 sebagai berikut:1.
459 — 285 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
495 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 0
73 — 27
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
686 — 231
dengan surat dakwaan yangsubsidaritas , yakni perbuatan Terdakwa melanggar Ketentuan Pidana :Primer : Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No.18 tahun 2013tentang Pencegahan dan Peberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal55 ayat (1) Ke1 KUHPidanaSUbsider : Pasal 83 ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No.18 tahun 2013tentang Pencegahan dan Peberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal55 ayat (1) Ke1 KUHPidana.Lebih Subsider : Pasal 83 ayat (3) jo Pasal 12 huruf h UU RI Nomor 18 tahun1.2.2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk Sbsidaritas,maka akan dipertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu, denganketentuan apabila dakwaan primer telah terbukti, maka tidak akandipertimbangkan dakwaan subsidernya, sedangkan dalam hal dakwaan primertidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidernya, demikianpula dalam hal dakwaan lebih subsider tidak terbukti, maka barulah akandipertimbangkan dakwaan
362 — 68
564 — 120
1.FIRMAN WAHYU OCTAVIAN, S.H.
2.ANNY ASYIATUN, S.H.
Terdakwa:
PARMIN bin SUNTARI
350 — 153
579 — 53
511 — 20
861 — 155
disita secara sah menurut hukumsehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ,apakah berdasarkan seluruh bukti yang telah diajukan dalam persidangan,Terdakwa dapat atau tidak dipersalahkan melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaanTunggal melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b UndangUndang No. 18 Tahun2013 Tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan denganunsurunsurnya sebagai berikut:1.
607 — 84
dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yangmana perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal pasal 83ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UndangUndang No.18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga dengan demikianTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindakpidana:Yang tidak dilengkapi secara bersamasama Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan ;JMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 UndangUndang No.18 Tahun2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memilikibeberapa tujuan diantaranya memberikan efek jera bagi pelaku perusakanhutan, menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjagakelestarian dan tidak merusak lingkungan sekitar dan mengoptimalkanpemanfaatan hasil hutan, mengacu pada hal terrsebut maka mengacu haltersebut Majelis Hakim berpendapat walaupun kayu jati tersebut sudah robohdan bongkotnya sudah tidak ada bukan berarti kayu Jati tersebut sudah tidakHalaman 20 dari 24