Ditemukan 3603 data
1.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPK Nasional Indonesia Badan Hukum Publik dalam hal ini diwakili Pengurusnya Slamet Komarudin.
2.Sri Sukarti
Tergugat:
PT.Bank Sinar Mas, Tbk Kantor Pusat Jakarta Cq. PT. Bank Sinar Mas, Tbk Kantor Cabang Surakarta
176 — 52
Bergerak di bidang Perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalamanggaran dasarnya.Bahwa berdasarkan poin 6 tersebut di atas Penggugat telah melengkapisemua persyaratan sebagaimana yang akan dilampirkan dalam pembuktian.Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN.KIn10.Bahwa berdasarkan buku II pedoman teknis administrasi dan teknis pengadilanperdata umum dan perdata khusus tentang Kuasa/Wakil menyebutkan : yangdapat bertidak sebagai kuasa /Wakil dari penggugat/Tergugat atau pemohondi pengadilan.a
99 — 38
urutan hubungan atas dan bawahan antara BadanPemusyawaratan Desa (Tergugat) dengan Panitia Pemilihan Kepala DesaSukoharjo, yang seharusnya sebagai Pihak dalam sengketa ini, sebab PanitiaPilkades tersebut di bentuk oleh Tergugat (BPD), Panitia Pemilihan telahmemiliki otorisasi dalam hal membuat suatu kebijakan kebijakan (diskresi)pada tingkat pelaksanaan event yang berkaitan dengan Pilkades di Sukoharjo2013, dan Panitia Pilkades tersebut sekaligus memiliki kewenangan dalambertindak, Panitia Pemilih bertidak
37 — 4
Pada saat jual beli jugahadir anak Alexander Komaling yang bernama Stevi Komaling serta pada saatpenandatanganan saksi ikut menandatangani namun di lembar belakang suratketerangan jual beli tersebut, saat itu saksi bertidak sebagai pengukur,Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelisberpendapat bahwa Jual beli tanah sengketa antara Alexander Komalingdengan Daniel Topah pada tahun 1984 berdasarkan bukti surat T2 adalah sahmenurut hukum, sepanjang Penggugat tidak dapat membuktikan
DARMA R SEMBIRING, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD KHAIDIR NASUTION, SH.Ptnh
193 — 47
IV Kecamatan BatahanKabupaten Mandailing Natal menguasai masingmasing sebanyak 3 (tiga)bidang lahan, yaitu lahan pekarangan seluas 5.000 m (Lima ribu meter persegi)serta lahan Usaha seluas 5.000 m (lima ribu meter persegi) serta lahan UsahaIl seluas 10.000 m (Sepuluh ribu meter persegi), yang sebelumnya telah merekaterima selaku warga transmigrasi.Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2008, Rapotan tabunan, SH Kepala DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara, yang bertidak atasHal 19 dari
1.OKTAVIANUS PORO LETE
2.LUKAS LADE BORA
Tergugat:
1.PT. SUTERA MOROSI KHARISMA
2.UMBU S. SAMAPATY, SH. MH Alias UMBU KUPANG
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat
212 — 286
Samapati alias Umbu Kupang(Tergugat II) ternyata bertidak untuk PT. Marosi (Tergugat 1);Bahwa pada tahun 1995 ada masyarakat yang mau menjual tanah danada sebagian masyarakat yang tidak mau menjual tanahnya ke UmbuS. Samapati alias Umbu Kupang (Tergugat II);Bahwa setahu saksi pada tahun 1995 ada 7 (tujuh) Hak GunaBangunan dihasilkan dari pembelian yang dilakukan oleh Umbu S.Samapati alias Umbu Kupang (Tergugat II);Bahwa objek sengketa saat ini menurut PT. Marosi (Tergugat I!)
MAIMUN FIBI
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI ACEH
232 — 160
Menyebutkan Dasar Hukum DilakukanPembatalan Sertipikat Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatanhukum tetap beserta Berita Acara pelaksanaan Eksekusi;Bahwa Tergugat a quo tidak berwenang membagi atau memecahkanSertipikat Hak Milik Nomor 80 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 AtasTanah Seluas 19.391 M2 yang terletak di Gampong Kupula Tanjong,Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh Kepada Pihak Laintanpa didasari jual beli dan bentuk peralihan lainnya;Bahwa Tergugat Dituntut Wajib Bertidak
266 — 76
mengalami kerugian.Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 3 hal 13 menunjukan bahwaPenggugat bertidak sewenang wenang tidak patuh terhadap perjanjiankarena apabila Penggugat menganggap Tergugat telah melakukanwaprestasi sehingga telah menunggak pembayaran sebesar USD592.956,50, maka Penggugat hanya membuat surat pemberitahuan kepadaTergugat bahwa uanag security Deposito sebesar USD$ 500.000, danbiaya modifikasi dan pengecetan sebesar USD$ 400.000, digunakansebagai pembayaran kewajiban karena uang
69 — 3
PUTUSANNo. 11/Pdt.G/2012/PN.PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.PENGADILAN NEGERI PEKANBARU yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdibawah ini dalam sengketa perdata antara : SITI BASYARIAH pekerjaan Pegawai Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.Pinus No. 306, Kelurahan Sidomulyo Timur KecamatanMarpoyan Damai Kota Pekanbaru , dalam hal ini bertidak untukdiri sendiri serta mewakilil 2 (dua) orang anak kandung
1.SIMON GINTING,SH
2.Muhamad Aprila Ramadhon, S.H
Terdakwa:
THERESIA TENA Als Bu TRES Anak Dari HERKULANUS TUNGKAP Alm
87 — 33
Hilir;Bahwa dalam sertifikat tersebut ada nomor desa;Bahwa di dalam SP2HT tahun 2014 yang menerangkan bahwa belumterpenuhi unsur dari pemalsuan sertifikat;Bahwa Saksi tahu bahwa di dalam SP2HT belum terpenuhi unsur pemalsuansertifikat sebab Saksi yang melaporkan Terdakwa ke Kepolisian;Bahwa Saksi telah membuat laporan ke Polisi sebanyak 2 (dua) kali, ataslaporan tersebut surat keterangan penyidik belum menemukan unsurpemalsuan, dan petinggi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah tahudan Saksi bukan bertidak
1.SIMON GINTING,SH
2.Muhamad Aprila Ramadhon, S.H
Terdakwa:
YULIANA Alias YULI Anak dari SARIANG Alm
90 — 43
Hilir;Bahwa dalam sertifikat tersebut ada nomor desa;Bahwa di dalam SP2HT tahun 2014 yang menerangkan bahwa belumterpenuhi unsur dari pemalsuan sertifikat;Bahwa Saksi tahu bahwa di dalam SP2HT belum terpenuhi unsur pemalsuansertifikat sebab Saksi yang melaporkan Terdakwa ke Kepolisian;Bahwa Saksi telah membuat laporan ke Polisi sebanyak 2 (dua) kali, ataslaporan tersebut surat keterangan penyidik belum menemukan unsurpemalsuan, dan petinggi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah tahudan Saksi bukan bertidak
1.BAYU KUSUMA NUGROHO, S.H.
2.ADI SETIAWAN ,S.H
Terdakwa:
HENDRIKUS BALI
96 — 48
Hilir;Bahwa dalam sertifikat tersebut ada nomor desa;Bahwa di dalam SP2HT tahun 2014 yang menerangkan bahwa belumterpenuhi unsur dari pemalsuan sertifikat;Bahwa Saksi tahu bahwa di dalam SP2HT belum terpenuhi unsur pemalsuansertifikat sebab Saksi yang melaporkan Terdakwa ke Kepolisian;Bahwa Saksi telah membuat laporan ke Polisi sebanyak 2 (dua) kali, ataslaporan tersebut surat keterangan penyidik belum menemukan unsurpemalsuan, dan petinggi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah tahudan Saksi bukan bertidak
101 — 172
Bahwa dengan demikian, yang bertidak sebagai Penggugat dalamPerkara ini adalah PT. Rajawali Neon, yang dalam tindakannya diwakilioleh H. Yana Sunaryana;7.3. Bahwa yang menjadi Debitur dalam Perjanjian kredit dalam sengketaini adalah H. Yana Suryanan selaku pribadi, sebagaimana yang tersebutdalam Akta Pengakuan Hutang nomor 12 tahun 10 Juni 2012;7.4.
126 — 75
Lebihlebih TERGUGAT dalam objeksengketa a quo tersebut telah bertindak tidak cermat.Sehingga karenanya maksud dari peraturan perundangundangan ini, tegastegas dilanggar denganmengesampingkan tujuan pendaftaran tanah yang tidak lainuntuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukumkepada pemegang hak atas suatu bidang tanah;Bahwa TERGUGAT sebagai Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara Tidak Bertidak Cermat dalamHalaman 33 dari 93 Halaman Putusan Perkara Nomor : 1/G/2017/PTUNSRGmelaksanakanwewenangnya
DR. YUSTI YUDIAWATI, ST, MT
Termohon:
1.AMRU ROESTAM POHAN
2.ISNA YUSDIATI, SP
3.DJUHRANSYAH
189 — 123
pemohon memiliki Kepentingan pribadi atasPerseroan dan tidak melakukan pengawasan serta tidak memberikannasehat kepada Direksi.Bahwa setelah PEMOHON dan TERMOHON II mendapatkan HibahSaham dari TERMOHON ill yang dinyatakan dalam Akta PernyataanKeputusan Rapat Nomor : 15 Tertanggal 18 Desember 2017 dibuatdihadapan HERLDIAN NOOR, Notaris Kota Banjarbaru danpengangkatan kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.Bahwa Perusahaan tidak lagi menggunakan Sistem Kekeluargaansehingga PEMOHON tidak lagi dapat bertidak
64 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang penerapan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP; Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan denganpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menguatkanPertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili danmemutus berkaitan dengan unsur tersebut, karena suatu peraturan hukumtidak diterapbkan sebagaimana mestinya, dan cara mengadili dilaksanakanmenurut ketentuan undangundang; Bahwa dituangkannya kualifikasi penyertaan dalam kata "Bersamasamadigabungkan dengan kata "atau Terdakwa bertidak
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD KASIM alias KASIM
91 — 67
Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016;Bahwa terdakwa berdasarkan Surat perjanjian antara Saksi DUDY ISHAQ, STdan Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2016 bertidak selaku PenanggungjawabPelaksanaan kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non RawatInap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatanpada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab.
Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016; Bahwa terdakwa berdasarkan Surat perjanjian antara Saksi DUDY ISHAQ, STdan Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2016 bertidak selaku PenanggungjawabPelaksanaan kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non RawatInap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatanpada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran2016;Halaman 24 dari 136 halaman, Putusan No. 16/Pid.SusTPK/2019/PN.
I Nyoman Darna
Tergugat:
1.Bendesa Adat Tanjung Benoa
2.Pemilik Usaha Watermark Tanjung Benoa atas nama I Made Sudiana
Turut Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR Kabupaten Badung
109 — 50
Bahwa dalam Gugatan, Penggugat menggugat BENDESA ADATTANJUNG BENOA, tetapi Penggugat tidak menjelaskan yangbertindak mewakili atau yang bertindak untuk dan atas nama DesaAdat Tanjung Benoa atau Bendesa Adat yang bertidak secaraperorangan. Secara yuridis formal akan berbeda dengan Gugatanyang ditujukan kepada DESA ADAT TANJUNG BENOA. Yangkarenanya secara hukum Gugatan Penggugat menunjukkanadanya subyek gugatan yang kabur, tidak menentu dan tidakjelas;b.
1.KHABIBULLAH
2.ZUHAL MABRURI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK
Intervensi:
SURATMAN
108 — 53
.Halaman 20 dari 91 halaman,c. menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antaraoOrangorang dan perbuatanperbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;7.Bahwa dalam Penjelasan Umum UndangUndang No. 5 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria disebutkan : UndangUndang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, bahwa untukmencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat 3 UndangUndangDasar tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya, bahwa bangsaIndonesia ataupun negara bertidak
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD NASIR
85 — 71
Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016sekaligus bertidak selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. KonaweKepualauan dan Pengguna Anggaran;Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa selakuKepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kab.
Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016sekaligus bertidak selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. KonaweKepualauan dan Pengguna Anggaran; Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa selakuKepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kab.
25 — 13
f1lfs24expnd0expndtw0cf17insrsid6628513 dan KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, yang intinya adalah sayamerasa menyesal tentang apa yang terjadi, dan saya berjanji kepadaPenggugat didepan Kepala Kantor Urusan Agama, bapak gecik dan imamkampung, saya masih mencintai dan menyayangi isteri saya, dan sayaberjanji tidak akan melakukan pollygami, dan semua itu saya bersedia dibuat surat perjanjian bermaterai diketahui oleh bapakkepala kampung dan imam kampung, yang intinya apabila saya melakukanpollygami atau bertidak