Ditemukan 5680 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-11-2014 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 25-05-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 723/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel
Tanggal 20 Agustus 2015 —
183135
  • Distributor mengenei meProduk yang. dipasarkan . sebagaimana ditentukan dalam otee Penanjian ink 8 a : eean : 2: Kecuali dalam hal force majeur sebagaimana dimaksud dalam Eo 2 : Pasal 1 Perjanjian ini, Eksportir waji menjamin. ketersediaan eeae OS Produk atas pemesanan dari Distributor sesuai dengan PO. 0 yang eeee telah diterbitkan. ee fs a ae Ee &ane . 3.
Putus : 03-09-2014 — Upload : 08-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 97/Pdt.G/2014/PN.Sby
Tanggal 3 September 2014 — SENDIAWAN JANTO VS PT. BANK DANAMON (PERSERO) TBK DKK
423
  • Keadaan memaksa (force majeur)lkahar,j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengan Suratpenetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang; atauk. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang.Bahwa selanjutnya Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poSita angka 11s.d. 12 dan petitum angka 9 dengan alasan hukum sebagai berikut:a.
Register : 11-07-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PALU Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pal
Tanggal 19 September 2019 — Penggugat:
SUDIRMAN
Tergugat:
1.PT. HM Sampoerna, Tbk Cq PT. HM Sampoerna, Tbk Cabang Palu
2.Toko SAPIRI
10865
  • FaktanyaPenggugat merupakan karyawan dari Tergugat Il yang bertugas untukmendistribusikan dalam rangka pemasaran produk Tergugat ;14.Bahwa Penggugat sebagai karyawan Tergugat IIl yang hanya bertugasuntuk mendistribusikan produk milik Tergugat maka Penggugat dinamakansebagai STAR yang artinya Sampoerna Task Force yaitu tenaga kerja yangberada dalam hubungan dan dipekerjakan oleh Tergugat II untukmendistribusikan produk milik Tergugat yang telah dibeli oleh Tergugat Il.Bahwa fakta tersebut membuktikan
Register : 13-03-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan PN SORONG Nomor 33/Pdt.G.Plw/2018/PN SON
Tanggal 23 Oktober 2018 — Perdata : SRIYANI melawan BRI, dkk
8542
  • hak milik Pelawan jelas tidak dapatditerima/dikabulkan karena lelang yang dilaksanakan telah sesuai ketentuan dansah menurut hukum, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan berdasarkanPasal 4 PMK 27/PMK.06/2016 yang berbunyi sebagai berikut: lelang yang telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan;dan Pasal 31 PMK 27/PMK.06/2016 yang menyatakan bahwa Pembatalanlelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalamhal:1) keadaan memaksa (force
Upload : 17-03-2017
Putusan PN SUMBER Nomor 198/Pid.B/2016/PN Sbr.
ABDULLAH Als ABULLOH Als ABUWO Als BOWO Als RENDI Bin KHALID .
337
  • Dengankekerasan secara terbuka dimaksudkan, bahwa vis publica atau force ouvertedari Code Penal pasal 440 atau Pemploi public et flagrant de violence itudilakukan terhadap manusia atau barang;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Putusan Mahkamah Agung RINomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 (sebagaimana dikutip oleh R.SOENARTO SOERODIBROTO, SH dalam bukunya : KUHP dan KUHAPDilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad ; PT.
Register : 27-11-2017 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 36/Pdt.G/2017/PN PWK
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11019
  • didaftarkansehingga menjadi jaminan pelunasan kreditnya apabila ternyata Penggugatwanprestasi;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat bahwa Penggugat tidakdapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Tergugatsetelah pembayaran angsuran ke 41 (empat puluh satu) bulan, karenaPenggugat mengalami kondisi financial;Menimbang, bahwa Saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat tidak bisamenerangkan apakah kondisi financial yang dialami Penggugat tersebut diatasdikarenakan oleh keadaan memaksa (Force
Register : 17-07-2013 — Putus : 19-10-2013 — Upload : 19-01-2015
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 114/Pdt.G/2013/PA Jnp.
Tanggal 19 Oktober 2013 — MULIATI binti PALETTERI LAWAN MUH. IDRUS KAHAR, S.H. bin ABD. KAHAR
5747
  • The Arbitration shalltake place in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of theSingapore International Arbitration Centre ('93STAC Rules'94) for the time being in force which rules aredeemed to be incorporated by reference to this clause, in which case thelanguage of the arbitration shall be in English, or in Jakarta, in thePurchaserrquotes sole discretion, before 3 (three) arbitrators in accordance with theRules (the '93Rules'94) of BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).par pard
Register : 16-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN SANGGAU Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Sag
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
JOHN CHRISTIAN LUMBAN GAOL
Terdakwa:
JORDANI FAJAR Alias FAJAR Bin WARDIYONO
648
  • sabuseharga Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) didalam mobil Nissan GrandLivina milik saya yaitu dengan cara Saksi SIGIT PAHLAWAN Alias SIGIT BinSUGINO langsung memberikan 1(Satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp500.000(Lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun belum Terdakwabayar;Bahwa setelan mendapatkan 1 (Satu) paket narkotika jenis sabuseharga Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa langsungpergi bersama dengan saudara ALDO dengan menggunakan sepeda motorVega Force
Register : 13-03-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN SORONG Nomor 33/Pdt.Bth/2018/PN Son
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat:
SRIYANI
Tergugat:
1.Kepala Cabang Bank BRI Sorong
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Soron
3.William Thunggawan
4313
  • dilaksanakan telah sesuai ketentuan dansah menurut hukum, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan berdasarkanHalaman 23 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Padt.Plw/2018/PN SonPasal 4 PMK 27/PMK.06/2016 yang berbunyi sebagai berikut: lelang yang telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan;dan Pasal 31 PMK 27/PMK.06/2016 yang menyatakan bahwa Pembatalanlelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalamhal:1) keadaan memaksa (force
Register : 26-02-2020 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 186/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
Diana Rosida Bernadina
Tergugat:
1.Iswan Ibrahim,
2.Priyadi Joko Priyono
Turut Tergugat:
Risbert, SH.,MH
15097
  • Keterlambatan pembayaran kewajibanhutang dikarenakan adanya pandemik covid 19 yang terjadi saat ini dandapat dikualifikasi sebagai situasi force Majeur, dimana Tergugat II tidakdapat memenuhi perjanjian kepada Tergugat bukan dikarenakankesalahan/kesengajaan dari Tergugat II melainkan sesuatu yang tidak dapatdiprediksi dan tidak dapat dihindari.
Register : 03-12-2010 — Putus : 27-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.45162/PP/M.XV/15/2013
Tanggal 27 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
287503
  • tercantum dalam Tax Treatyantara Indonesia dan Jepang, Terbanding telah melanggar ketentuanketentuan Hukum Publik Internasional tentang kesepakatan internasional yangjuga telah diadopsi oleh Indonesia;bahwa prinsipprinsip pokok perjanjian internasional yang termuat di dalamVienna Convention on Law of Treaties juga diakui di Indonesia, seperti dapatdilihat dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentang: " PerjanjianInternasional" , termasuk pengertian ''Pacta Sunt Servanda" (Art. 26 : Everytreaty in force
Upload : 30-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 PK/PDT.SUS/2010
ACCOR; PT. TRIA SUMATERA CORPORATION
123102 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Force MajeurJ. Term and Terminationk. Settlement of Marks Litigation etc21.Bahwa selanjutnya, yang dimaksud sebagai perjanjian formal dalamhukum perdata adalah perjanjian yang harus mengikuti bentuk tertentuyang telah ditentukan, seperti harus dilakukan secara tertulis dalambentuk akta atau bahkan harus dengan akta otentik. Hal tersebut sepertiHal. 44 dari 50 hal. Put.
Putus : 11-12-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 566 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 11 Desember 2014 — ZAIRIANTI VS PT. JHONSON HOME HYGIENE PRODUCTS
168821 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada Bab tersebut,Kompensasi PHK yang sebesar 2 kali ketentuan itu diatur hanya pada empatbuah Pasal berikut: Pasal 163 ayat (2), yaitu dalam hal terjadi perubahan status, penggabunganatau. peleburan perusahaan, sedangkan pengusaha tidak bersediamempekerjakan kembali pekerja di perusahaannya; Pasal 164 ayat (3), yaitu dalam hal Perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut, atau bukan karena keadaan memaksa(force majeur), tetapi perusahaan melakukan efisiensi; Pasal
Register : 24-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 925/Pid.Sus/2020/PN Mks
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
KASMAWATI SALEH, SKM, SH
Terdakwa:
IRFAN ALIAS BOLONG
15337
  • Cukai Makassar terhadap Barang Kena CukaiHasil Tembakau (BKC HT) berupa Rokok Ilegal; Bahwa riwayat pendidikan AHLI adalah Sekolah Menengah Atas Negeri Cimahi lulus tahun 2011, DIV Politeknik Negeri Bandung lulus tahun 2015 Bahwa riwayat pekerjaan AHLI adalah sebagai Staff Senior SeksiPenjualan 1 Departemen Pemasaran PT Kertas Padalarang ( 2018 s.d.sekarang), Tutor dan Trainer Pelatinan Identifikasi Keaslian Pita CukalDesain T.A. 2019 s.d. sekarang, Anggota Tim Identifikasi Keaslian PitaCukai (Task Force
Register : 22-10-2019 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 13-04-2020
Putusan PN AMLAPURA Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Amp
Tanggal 1 April 2020 — Penggugat:
ALEXANDER WILLIAM FORD
Tergugat:
MAN LEE FORD CHEUNG
15561529
  • Ketidaksepakatan mengenai hal ini lah yang menjadi pemicupermasalahan diantara Penggugat dan Tergugat.Ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan (6) yaitu,The FIRST PARTY cannot enter the area of the management ofcompany but still can enter the area of the units of company (villa andhotel) in Tulamben and Sanur, to obtain the accommodation facilitiesfor free for 3 (three) months from the date of signing of thisagreement, if there are rooms available for the FIRST PARTY and theFIRST PARTY cannot force his will
Putus : 12-02-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 53/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 12 Februari 2014 — ABDUL LATIF, S.E., MBA
14940
  • perusahaan yang menyertakan modalnegara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara.e Bahwa kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negaraatau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
    majeure).88Dalam konteks pasal 2 dan 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara yang dimaksudadalah yang disebabkan perbuatan melawan hukum (pasal 2), tindakanmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapada seseorang karena jabatan atau kedudukannya (pasal 3).
Register : 08-08-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 589/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 13 Maret 2019 — Penggugat:
Ny. Mesini
Tergugat:
1.PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Asset Management Area dua Kantor Cabang Ciputat
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bogor
5116
  • Tidak memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang.Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 589/Padt.G/2018/PN Tng Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan aslidokumen kepemilikan barang kepada Pejabat Lelang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21.Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesualperaturan perundangundangan.Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar.Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta.Nilai limit yang dicantumkan
Register : 15-03-2013 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BATAM Nomor 35/Pdt.G.PLW/2013/PN.BTM
Tanggal 29 Januari 2014 — L I N A; ERIAMAN
5643
  • Munir Fuady, SH, MH, LLM dalam bukunya yang berjudulPerbuatan Melawan Hukum, menyatakan harus memenuhipersyaratan sebagai berikut:Komponen KerugianStarting point dari ganti rugiBukan karena alasan force majeureSaat terjadinya kerugianKerugian yang dapat didugadengan menelisik gugatan Terlawan/Penggugat terdahulu, secaraeksplsit tidak ditemukan satu dalilopun dalam posita/fundamentumpotendi gugatan perbuatan melawan hukumnya, tentangkerugian yang diderita oleh Terlawan berdasarkan komponenkerugian
Register : 30-05-2012 — Putus : 18-12-2012 — Upload : 01-11-2013
Putusan PA LIMBOTO Nomor 176/Pdt.G/2012/PA Lbt
Tanggal 18 Desember 2012 — Perdata - WISNU bin DJAFAR DKK MELAWAN - Hj. JUNUS DANIAL DKK
13317
  • Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bukti T2 (suratpemberian) tersebut tidak sah, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum(not have the force of law).Menimbang, bahwa selain daripada itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RINomor 27 K/AG/2002, tanggal 26 Februari 2004, yang pertimbangannya diambil alihmenjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atastanah berdasarkan hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebutsebagaimana maksud
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 544/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 2 Mei 2019 — Penggugat:
Moh. Ridwan. Dkk
Tergugat:
Direktur Utama Bank Jateng Pusat
11138
  • yang mengikat seluruh WNI;Bahwa proses gugatan perdata yang diajukanoleh para Penggugat, tidakmenggugurkan proses pidana, hukum pidana yang harus diutamakan;Bahwa yang harus membuktikan tentang uang tersebut adalah Penggugatkarenauntuk membuktikan negative itu tidak mungkin;Bahwa apabila telah dilakukan berulangulang transaksi di ATM yang samauntuk penambahan dana yang tanpa alas hak maka hal tersebut dapatdikatakan sebagai suatu modus operandi (menstrea) sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai Force