Ditemukan 5678 data
Urut Berdasarkan
Putus : 28-04-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 28 April 2016 — PT.INDUSTRI SANDANG NUSANTARA (Persero) VS 1. YOHANES M. YUNUS, DKK
83 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan keterangan saksisaksi dimuka persidangan aquo merupakanbukti persangkaan kuat yang didasarkan pada keterangan saksi,de factoTergugat/Pemohon Kasasi tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)kepada Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan alasan efisiensi murni,melainkan karena keadaan memaksa (force majeur) yaitu. kondisiTergugat/Pemohon Kasasi mengalami kerugian secara teruS menerus(kerugian bersifat masif) selama lebih dari 2 (dua) tahun berturutturutsebagaimana disebutkan dalam Pasal
Putus : 20-12-2017 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 797 K/Ag/2017 Tanggal 20 Desember 2017 — PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
67 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
(tiga puluhenam milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapanpuluh ribu rupiah);12.Bahwa harta bersama tersebut sampai sekarang masih dikuasai olehTergugat dan belum dilakukan pembagian sesuai /egitimite force masingmasing antara Penggugat dengan Tergugat;13.Bahwa, apabila Tergugat mempertahankannya maka perlu dilakukanupaya paksa melalui Pengadilan Agama Majalengka yakni harusditetapbkan berupa penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara yanghasil dari Penjualan Lelang tersebut
Putus : 20-07-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 572/B/PK/PJK/2016 Tanggal 20 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
150 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
150 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
As of;December 31, 2008, the Company had three majorSubsidiaries and three associates, which are engaged in themanufacture and sale of cars and related accessories,financial business, the manufacture and sale of gearboxesand insurance brokerage business,8 FORCE MOTORS LIMITED S711 Motor vehicles The Company is involved in manufacture and sale of 209,357) 55,589 26.55%and passenger Automobiles, The generic names of three principalcarbodies products/services of the company are Light and HeavyVehicles
Register : 25-02-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN JOMBANG Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.JBG Tanggal 26 Nopember 2015 — FENTY DANU ANDARINI sebagai PENGGUGAT
Lawan :
Direktur Utama PT.BPR Wijaya Prima sebagai Tergugat I
Kementerian Keuangan RI cq.KPKNL sebagai Tergugat II
Tuan Sucahyo Pranowo sebagai Turut Tergugat
116 — 33
116 — 33
d yang berbunyi :Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/sita eksekusi/sita pidana,khusus lelang noneksekusi.Sedangkan obyek jaminan yang menjadisengketa adalah barang eksekusi, tidak dalam status sita jaminan/sitaeksekusi/sita pidana dengan adanya Sertipikat HakTanggungan dari Badan Pertanahan Nasional dengan berirahirah yangdipersamakan dengan putusan pengadilan, atau Tergugat dan Tergugat lldalam melaksanakan lelang adalah Lelang Eksekusi.o Huruf , yang berbunyi :Keadaan Memaksa (force
Register : 29-03-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg Tanggal 21 Juni 2017 — BAHRUM RANGKUTI; Melawan; PT. VIA MOTIF;
114 — 14
114 — 14
TIDAK ADA ORDER/kurang Order", bisa saja atau"sepantasnya TIDAK mempekerjakan sama sekali Para Penggugat ",akan tetapi TERGUGAT berusaha maksimal untuk tetap mempekerjakanPara Penggugat walaupun tidak penuh 7 (tujuh) jam, melainkan 4(empat) jam kerja saja ;Ketentuan Peraturan Perusahaan Bab Ill Pasal 16 ayat (5) butir huruf a"Pengaturan dan Pengurangan har dan jam kerja dilakukan olehperusahaan dengan mempertimbangkan kondisi order perusahaankarena pengaruh kondisi ekonomi global atau halhal lain / Force
Putus : 14-12-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/Pid/2016 Tanggal 14 Desember 2016 — HERU HENDRIYANTO alias EâÂÂEN alias KOMANG, DK
147 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
147 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
In countries which have not abolished the death penalty, sentence ofdeath may be imposed only for the most serious crimes in accordancewith the law in force at the time of the commission of the crime.Terjemahan resminya:1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya.Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampashak hidupnya secara Sewenangwenang.2.
In countries which have not abolished the death penalty,sentence of death may be imposed only for the mostserious crimes in accordance with the law in force at thetime of the commission of the crime.Terjemahan :Pasal 6 ICCPR1.Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekatpada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh Hukum. Tidakseorang pun dapat dirampas hak hidupnya secarasewenangwenang.2.
Putus : 09-10-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 57/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG Tanggal 9 Oktober 2013 — SARJANTO Bin SARDI SARWONO.
67 — 13
67 — 13
R.Joesoehadi ,Kerugian Negara adalah pengurangankekayaan Negera yang di sebabkan oleh suatutindakan melanggar hukum , kelalaian seseorang danatau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dandiluar kemampuan manusia ( force majeure ).3.
berkurangnya kekayaannegara atau bertambahnya kewajiban negara tanpadi imbangi prestasi yang di sebabkan oleh suatuperbuatan melawan hukum.Mengacu ke pengertian keuangan Negara makakerugian keuangan negara dapat dirumuskansebagai berikut :Berkurangnya kekayaan negara yang disebabkanoleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang / kesempatan atausarana yang ada pada seseorang karena jabatanatau kedudukan , kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuanmanusia ( force
majeure )Bahwa dengan adanya dugaan Kredit Fiktif pada PD.BKK Pekalongan Utara Kota Pekalongan periode Juli2010 sampai dengan Januari 2011 tersebut merugikankeuangan negara/daerah dalam hal ini di PD BKKPekalongan Utara, Hasil audit penghitungan kerugiankeuangan Negara atas dugaan Kredit Fiktif pada PD.
Register : 15-06-2015 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 03-05-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 268/PDT.G/2015/pn BDG Tanggal 26 April 2016 — PT. Jaddi Putera Gemilang LAWAN PT. Pancaran Abadi, DKK
488 — 199
488 — 199
JADDi PUTERA GEMILANG bilamanalidak terjadi force MAJOUE ooo... ccc ccceeccccesesseeseccostessesseceeeeeee cc.Ro ean anunne near amemnnmmmnennueauunetteccas PENJAMIN TERGUGAT II danTERGUGAT Ill) dengan sepenuh kemampuannya akan mencarialternatif dan sepenuhnya bertanggungjawab agar halhal yangmerugikan tersebut tidak terjadi.Bahwa PENGGUGAT tegaskan secara terang dan jelas, dimana atasPerjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara No. 01///20011 yangdibuat dan disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT
mendukung sukses dan lancarnya kedua Perjanjian tersebut di atas ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Perjanjian PenjaminanPerusahaan (Corporate Guarantee) tersebut dinyatakan, bahwa sebagaimanadisebut surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara tersebut diatas, Penjamin diwajibkan bertanggungjawab sepenuhnya atas sukses danlancarnya kedua perjanjian tersebut di atas dan atas keamanan dana talangantunai beserta dana kompensasi yang menjadi Hak PT Jaddi Putera Gemilangbilamana tidak terjadi force
Register : 27-04-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN TENGGARONG Nomor 269/Pid.B/2016/PN. Trg Tanggal 22 September 2016 — SULTAN HARDIN Alias AHUY Bin RUDY YULIANTO
136 — 25
136 — 25
Ahli menerangkan bahwa Menghentikan sementara kegiatan penambangan denganalasan kehabisan modal bukan merupakan force majeur sehingga dalam hal ini PTKISASINGG cer cvs osmomacemnaras z /Pts.
Putus : 26-09-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1343 K/Pdt/2013 Tanggal 26 September 2013 — STANDARD CHARTERED BANK
Melawan
PT NUBIKA JAYA
172 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
172 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
Resikotersebut muncul sebagai akibat terjadinya kredit macet subprimemorgage yang merupakan kejadian yang terjadi di luar kesalahanPenggugat maupun Tergugat, dengan kata lain disebut sebagaikeadaan memaksa (force majeur). Resiko merupakan buntut dari suatukeadaan memaksa, sebagaimana ganti rugi adalah buntut dariwanprestasi ('Hukum Perjanjian", Prof. Subekti, SH, 2002. Hal. 59);Bahwa sehubungan dengan pembatasan terhadap asas kebebasanberkontrak Prof.
Putus : 12-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 515 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 12 Mei 2014 — Sofyan, SKM
67 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apalagi kontrak tersebut sudah disertaidengan surat dukungan dari perusahaan perusahaan pendukungyang menjamin ketersediaan barang sesuai kontrak dst nya;Hal senada juga disampaikan oleh ahli Jhon AndariastaBarus, SE ata, yang menerangkan dalam persidangan bahwasesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, addendum dalamkontrak dimungkinkan apabila barang yang dimaksud sudah tidakdiproduksi lagi atau terjadi suatu keadaan force majure dalamkontrak /umpsum tidak diperkenankan adanya tambah kurang ataspengadaan
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sak Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
Drs. TETEN EFFENDI
166 — 90
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
Drs. TETEN EFFENDI
166 — 90
;Bahwa klausula batal dengan sendirinya tersebut perlu dibatalkan olehlembaga peradilan menurut ahli bahwa Pengadilan merujuk kepadanorma yang mengatakan jika tidak dipenuhi persyaratan yang adadidalam keputusan tersebut maka Pengadilan menguatkan normatersebut;Bahwa didalam sebuah kewajibankewajiban yang harus dilaksanakantersebut ada suatu kondisikondisi yang secara hukum tidak bisa atautertunda dilaksanakan kewajiban tersebut akibat adanya force majeurseperti huruhara yang bersifat nasional akan
tetapi Huruhara yangbersifat nasional mungkin saja dapat dikatakan sebagai force majeurharus dilihat dari skalanya apakah kecil, sedang atau besar ;Bahwa Kondisi Indonesia di bulan Mei 1998 secara sosial politikbergejolak ;Bahwa keadaankeadaan yang ada ditengah masyarakat tersebut bisamenjadi pertimbangan oleh lembaga peradilan untuk mengambilkeputusan;Bahwa didalam hukum administrasi negara secara substansial dikenalbatal demi hukum atau batal dengan sendirinya ;Bahwa dakwaan yang tidak memenuhi
belum stabil warganegara tersebut masih bisa dipertimbangkan untuk tidak memenuhikewajibannya dan tidak ada pertanggungjawaban warga negara ketikanegara dalam keadaan bahaya;Bahwa seseorang yang menggunakan keputusan yang tidak berlaku lagiatau batal dengan sendirinya dengan keadaan seperti yang tadidisebutkan untuk mengurus izin lainnya dapat dituduh menggunakansurat palsu. bahwa menurut pendapat Ahli apabila pejabat administrasimemaklumi dan menganggap telah dipenuhinya syaratsyarat dalamkondisi force
Register : 12-12-2019 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 101/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr Tanggal 1 Juli 2020 — Penggugat:
PT. NALA PALMA CADUDASA
Tergugat:
1.FIRMA
2.APRAN.
3.ALI HUSNI
4.HAMDANI
5.SERANI
6.EDEW
339 — 32
PT. NALA PALMA CADUDASA
Tergugat:
1.FIRMA
2.APRAN.
3.ALI HUSNI
4.HAMDANI
5.SERANI
6.EDEW
339 — 32
menyatakanbahwa Surat Pemutusan Hubungan Kemitraan No. 001/NPC/VI/2018 adalahsah, oleh karenanya Hubungan Kerja Para Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi berakhir terhitung sejak tanggal 1 Juni 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi : Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/burun karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Register : 07-03-2014 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 03-10-2016
Putusan PA TANGERANG Nomor 423/Pdt.G/2014/PA.Tng Tanggal 3 September 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
67 — 7
67 — 7
danmendzolimi Penggugat dan anakanak dengan membakar semua barangbarang Penggugat dan anakanak, sungguh ironisnya perlakuan ayahkandung terhadap anakanaknya yang membekas dan tak akan terhapuskan di hati dan ingatan anakanak sampai sekarang;Sanggahan Tergugat mengenai penjualan motor:Bahwa tidak benar pernyataan Tergugat dalam persidangan penjualan motorjupiter Z untuk pelunasan tanah yang dibeli oleh Tergugat dan Penggugat,bahwa yang sebenarnnya bahwa untuk pelunasan tanah adalah dari hasilpenjualan motor Force
Register : 25-07-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Plg Tanggal 16 Desember 2019 — Penggugat:
1.Ershad Leo Erlambang Putra
2.Ahmad Subakti
Tergugat:
PT. ESBE YASA PRATAMA
187 — 36
1.Ershad Leo Erlambang Putra
2.Ahmad Subakti
Tergugat:
PT. ESBE YASA PRATAMA
187 — 36
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian2 (Dua) tahun berturut turut atau bukan karena keadaan memaksa(Force Majeur), tetapi perusahaan melakukan Efisiensi, dengan ketentuanPkerja/buruh berhak atas uang pesangon 2 (Dua) kali ketentuan Pasal 156Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (Satu) kali ketentuanPasal 156 Ayat (3), dan uang penggantian hak sesual ketentuan Pasal 156Ayat (4).Bahwa Tergugat sama
Register : 29-07-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 506/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt Tanggal 17 Nopember 2020 — Penggugat:
PT Gerrindo Surya Makmur
Tergugat:
PT Asuransi Central Asia
408 — 132
PT Gerrindo Surya Makmur
Tergugat:
PT Asuransi Central Asia
408 — 132
Cargo), maka Penanggung sudah tidak lagi mempunyai hubunganhukum untuk didudukkan sebagai Tergugatsebab tidak lagi ada hak bagi Penggugatuntuk menuntut pembayaran klaim kepada Tergugat.Bahwa Penggugat yang menyewa BG Taurus 01 dari pemiliknya, yakni PT AlfaindoKaryakartika, seharusnya tidak menerima begitu saja penolakan dari PTAlfaindo Karyakartika dalam suratnya No. 01 / CMR.38 TRSO1 / IV / 18tertanggal 12 April 2018 yang menyatakan kehilangan dan/atau kerusakanObjek Pertanggungan disebabkan force
Putus : 31-07-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 778 K/PID/2013 Tanggal 31 Juli 2013 — SAHRIL RIYADI alias ARIL Bin H. AHMADI HM
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
STI berjarak sekitar 600 meter) dan saksike lokasi menggunakan/memakai sarana sepeda motor roda 2 (dua) jenisYamaha Force One serta sendiri saja;Bahwa benar saksi ada melihat Terdakwa ada membawa pemukul jeniskayu serta saat itu untuk Korban FAUZ!
Register : 14-11-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
HENDRI YUZAL
468 — 1074
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
HENDRI YUZAL
468 — 1074
Kemudian yang menyangkut TupoksiDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, laluTupoksi yang menyangkut pengentasan kemiskinan karena diNasional Ketuanya adalah Wakil Presiden dan di Propinsi KetuaHalaman 41 Putusan Nomor 98/Pid.SusTPK/2018/PN Jkt.Pst.Gugus Tugasnya (task force) ialah Wagub dan untuk diKabupaten ialah Wabup; Bahwa Saksi tidak masuk di dalam Tim Pengelolaan AnggaranPropinsi Aceh.
Hum tanggal 13 April 2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 821.21/255/2018 TentangPenunjukan Technical Assistance Gubernur Aceh atasnama Fenny Steffy Burase tanggal 6 April 2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 903/12/2018 TentangPembentukan Tim Penguatan (Task Force) PercepatanPengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan danBelanja Aceh tanggal 12 Januari 2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 903
/12/2018 TentangPembentukan Tim Penguatan (Task Force) PercepatanPengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan danBelanja Aceh tanggal 12 Januari 2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 903/41/2017 TentangPembentukan Tim Penguatan (Task Force) PercepatanPengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan danBelanja Aceh tanggal 9 Februari 2017;1 (satu) bundel copy cap basah dokumen DaftarPembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Gubernur/WakilGubernur) Bulan Januari s.d Agustus 2018 dan
Hum tanggal 13 April2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 821.21/255/2018 TentangPenunjukan Technical Assistance Gubernur Acehatas nama FENNY STEFFY BURASE tanggal 6 April2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 903/12/2018 TentangPembentukan Tim Penguatan (Task Force)Percepatan Pengendalian Kegiatan AnggaranPendapatan dan Belanja Aceh tanggal 12 Januari2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 903/12
/2018 TentangPembentukan Tim Penguatan (Task Force)Percepatan Pengendalian kKegiatan AnggaranPendapatan dan Belanja Aceh tanggal 12 Januari2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanHalaman 432 Putusan Nomor 98/Pid.SusTPK/2018/PN Jkt.Pst.No.No.No.No.No.No.No.No.No.No.No.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB265.266.267.268.269.270.271.272.273.274.Gubernur Aceh Nomor 903/41/2017 TentangPembentukan Tim Penguatan (Task Force)Percepatan Pengendalian kKegiatan AnggaranPendapatan dan Belanja Aceh tanggal 9 Februari2017
Putus : 25-05-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Smg Tanggal 25 Mei 2016 — ANDREAS AGUNG SUMARLIN, ST. (PENGGUGAT)
LAWAN
ANDREAS RUDOLF LESMANA
156 — 18
156 — 18
6.271.600, (enam juta dua ratus tujuh puluhsatu ribu enam ratus rupsaksih), dan Jembatan sebesar Rp. 46.803.053, (empatpuluh enam juta delapan ratus tiga ribu lima puluh tiga rupsaksih);Bahwa apabila seorang Pemborong yang mempunyai keahIsaksin (skill) yang baikpasti mendapatkan untung walau dikerjakan sesuai dengan RAB, namunsebaliknya apabila seorang pemborong yang tidak mempunyai keahlsaksin (skill)yang baik, walaupun sudah mengikuti pekerjaan sesuai dengan RAB bisa sajarugl;Bahwa apabila ad force
Putus : 14-11-2012 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 619 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 14 Nopember 2012 — YUSEP SUPARDI. dkk ; PT. SlNAR EKA KREASI
35 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam UU Tenaga Kerja, hanya beberapa tindakan pemutusan hubungankerja yang mewajibkan pengusaha membayar 2 x ketentuan Pasal 156 UUTenaga Kerja, tindakantindakan tersebut adalah sebagai berikut :Dalam hal terjadi PHK karena perubahan status, penggabungan, atau peleburanperusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh diperusahaannya (Pasal 163 UU Tenaga Kerja);Dalam hal perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force