Ditemukan 5188 data
112 — 61
Herzien Indlandsch Reglement(HIR) ;17.1.1. Pasal 195 (6) :Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jikayang membantahnya itu orang lain, oleh karena barangyang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka hal ituserta segala perselisihan tentang upaya paksa yangdiperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri,yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankankanputusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan itu,17.2.
Terbanding/Tergugat III : PT Bank Negara Indonesia Persero qq Kantor Cabang Utama Bumi Serpong Damai
Terbanding/Tergugat I : PT Nusa Konstruksi Enjiniring, TBK
Terbanding/Tergugat IV : PT Bank Negara Indonesia Persero qq Kantor Cabang Utama Menteng
Terbanding/Tergugat II : Hyundai Engineering dan Construction Co.,LTD
171 — 154
IIIdi bawah).Bahwa pertanyaan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri JakartaSelatan dalam mengadili Gugatan aquo merupakan pertanyaan terkaitkompetensi absolut.Pasal 125 dan 136 dari Herzien Indlandsch Reglement ("HIR"),memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuspertanyaan terkait eksepsi kompetensi absolut secara terpisah dan terlebihdahulu dari pemeriksaan terhadap pokok perkara.
Terbanding/Penggugat : Drs. BIYANTO
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaen Sleman
103 — 74
diambil alin dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara aquopada Tingkat Banding ;Menimbang, bahwa dengan demikian putusan PengadilanNegeri Sleman Nomor 270/Pdt.G/2016/PN Smn, tanggal 19 Oktober2018, yang dimohonkan banding, dapat dipertahankan dan harusdikuatkan;Menimbang, bahwa karena Para Pembanding / Para Tergugattetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biayaperkara dalam dua tingkat peradilan ;Mengingat HIR (Herzien
232 — 83
khusus terhadap 2 (dua) frasa yang berbunyi sama : ketigaSertifikat, dirubah / dibaca 1 (satu) kali saja ;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, sehinggaamar selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa karena Pembanding / semula Penggugat /Tergugat Rekonpensi adalah sebagai pihak yang kalah, maka harusdihukum untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan ;Mengingat, UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas, Pasal 136 HIR (Herzien
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Tergugat:
Obayashi Jaya Konstruksi Joint Operation
396 — 342
Hukum Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas BagiPengadilan, bukti T22;Foto copy sesuai dengan asli Putusan Arbitrase Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI) Nomor: 984/X/ARBBANI/2017 tertanggal 5 Oktober2018, bukti T23;Halaman 82 dari 110 Putusan Nomor 943/Pdt.G.Arb/2018/PN Jkt.Sel.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.Foto copy sesuai dengan asli Surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI) No. 18.2833/XI/BANI/ED tertanggal 8 November 2018, buktiT24;Foto copy Herzien
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : PT. INDOBUILDCO
Terbanding/Penggugat : PT. PATRA JASA
157 — 126
Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 191 ayat (1) ReglementVoor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op DeRechtsvordering (Rv), dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang PutusanSerta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA Nomor 4Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil; Dalam buku Hukum Acara Perdata yang ditulis M.
408 — 105
(RBG).Maka amar terkait pengembalian uang tersebut di atas telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewjde) dan dengandemikian sudah dapat dilaksanakan;Bahwa selanjutnya, selain berdasarkan SKPP, selainberdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Medan dan Putusan Majelis Kasasi tersebutdi atas, selain berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UndangUndangNomor 37 Tahun 2014 Tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang, maka berdasarkan Pasal 180ayat (1) Herzien Inlandsch
45 — 32
Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT Il tidak mempunyai hubunganhukum apapun dalam perkara aquo dan PENGGUGAT tidak memilikialasanalasan hukum yang jelas serta buktibukti yang kuat dan otentiksehingga permohonan provisi yang dimohonkan PENGGUGAT tidakberdasar hukum untuk dikabulkan ;Bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) dari Herzien IndonesischReglemen/Hukum acara perdata untuk Pulau Jawa dan Madura (HIR),salah satu pertimbangan dikabulkannya permohonan provisi adalahadanya bukti otentik menurut peraturan
336 — 253
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa mengenai biaya perkara gugatan dalam konvensidan biaya gugatan dalam rekonvensi akan dibebankan kepada para pihakuntuk masingmasing membayar sebagian dari besarnya biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini;Memperhatikan ketentuan Herzien Inlandsch Reglement , khususnyaPasal 163, Pasal 1338 Kitab Undangundang Hukum Perdata, serta ketentuanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:l DALAMKONVENSI1.14.
76 — 51
Gugatan error in objecto;Halaman 76 dari 84 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PN CbiForm02/SOP/06. 8/2016Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi atau Jawaban dari para Tergugattersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa surat Gugatan memiliki fungsi penting dalamsebuah perkara gugatan, karena berdasarkan surat Gugatan tersebut MajelisHakim akan memeriksa, mengadili dan memutus suatu sengketa;Menimbang, bahwa pada dasarnya Pasal 118 HERZIEN INLANDSCHREGLEMENT (H.I.R) dan Pasal
1.ABDUL AZIZ
2.AGI
3.H. ANDI PRAYITNO
4.KOMARAWATI
5.NURUL AMALIYAH
6.ROSINTA MUTIARA S
7.SANDI INDRA ARISKA
8.SUTRIASIH
Tergugat:
1.HASAN BURHANUDDIN SUDIRMAN
2.H. MUHAMMAD FERRARI NURRACHADIAN
3.H. DEDEN FUAD NURRACHADIAN
4.dr. CELLICA NURRACHADIANA
5.DIANA DEWI, SH , Notaris
6.DEWI SAPUTRI
7.PT. BHUMI CIPTA SUWARNA
8.TUTY PURNANDARY, Notaris PPAT
9.BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN BANDUNG
226 — 51
Dengandemikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidakmenyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale);Menimbang, bahwa tentang eksepsi menurut Yahya Harahap, eksepsi yangdiatur dalam Pasal 136 Herzien Inlandsch Reglement secara umum berartipengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan ataubantahan yang ditujukan kepada halhal yang menyangkut syaratsyarat atauformalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima
66 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Para Pemohon Kasasi dalam halaman 6 9 memori bandingsebelumnya telah menyampaikan bahwa Pengadilan Negeri JakartaPusat secara relatif tidak mempunyai kewenangan = untukmemeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan olehTermohon Kasasi karena berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1)Herzien Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut HIR), gugatanharus diajukan melalui pengadilan negeri yang meliputi wilayahhukum tempat tinggal/domisili hukum dari Para Pemohon Kasasi;Pasal 118 ayat (1) HIR
1.MOCHAMMAD ALI bin MOCHAMAD YAHYA
2.ZAENAL MUSTAKIM bin MOCHAMAD YAHYA
3.SITI RUKHAYAH bin MOCHAMAD YAHYA
4.ZAENAL ARIFIN bin MOCHAMAD YAHYA
5.ZAENAL ABIDIN bin MOCHAMAD YAHYA
6.TOPIK GUNAWAN bin AGUS SALIM
Tergugat:
1.SITI UMMI WAHYUNI binti MOCHAMAD YAHYA
2.NOVANDA ANGGARA APRIL SAPUTRA bin EDI SUPRIYONO
Turut Tergugat:
1.DEWI ASRIANI AGUSTIN binti MOCHAMAD YAHYA
2.DIDIK ARIYANTO, SH.MKn.
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Blora
96 — 24
tersebut adalah dikabulkan untuksebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang bahwa oleh karena gugatan Para PenggugatKonvensi/Para Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, sebaliknyagugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dikabulkan untuksebagian, maka terhadap Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensidihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 1266, 1267, 1320, 1337, 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Pasal 132a Herzien
204 — 45
Asas tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang menentukan bahwa yang berwenang mengadilisuatu perkara adalah Pengadilan Negeri (baca Pengadilan Agama) tempat tinggalTergugat, sekalipun penerapan asas tersebut tidaklah mutlak;Menimbang, bahwa mengutip pendapat M.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : TIFFANY BERTHA SURYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : ROSIYATI
Pembanding/Terbanding/Tergugat I : ROSIYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : TIFFANY BERTHA SURYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : ROSIYATI
Terbanding/Pembanding/Penggugat : LINDA SAHARA Diwakili Oleh : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Penggugat : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat I : Para ahli waris alm dr.SLAMET SANTOSA
171 — 196
Dasar hukum larangan tersebut adalahPasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 191 ayat (1)Reglement voor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglementop de Rechtsvordering (Rv), SEMA No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan SertaMerta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil serta SEMA No. 4 Tahun 2001Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;Bahwa dalil Penggugat yang dalam Memori Banding meminta untukdikabulkannya putusan serta merta ( u/tvoerbaar bij voorraad
Pertamadikuatkan , maka Pembanding I, II dan Ill/Terbanding, semula Tergugat , II dan IIIPembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV harus dihukum secara tanggungrenteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalamtingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah in ;Halaman 162 dari 163,halaman, Putusan Nomor327/PDT/2020/PT BDGMemperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentangPengadilan Ulangan untuk Jawa dan Madura; Reglemen Indonesia Yang Diperbarui(Het Herzien
1.ZAIPAN, S.Pd
2.ANWAR
Tergugat:
1.NAJAMUDIN
2.SUDIRMAN
3.SURAYA
4.RUKYATI
5.ASRUN
6.DASNAWATI
106 — 14
jelas,padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harusterang dan jelas atau tegas (duidelijk);Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan menguraikanformulasi Surat gugatan dalam perkara perdata;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan formulasi surat gugatanadalah perumusan (formulation) surat gugatan yang dianggap memenuhi syaratformil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundanganundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata yang termuat dalam HIR(Herzien
171 — 109
Gugatan Obscuur Libel (kabur/tidak jelas)Merujuk pada artikel Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak DapatDiterima , Yahya Harahap (hal. 811), menjelaskan bahwa ada berbagaiformil cacat yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatanyang ditandatangani berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhisyarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) Herzien InlandschReglement (HIR) .
299 — 68
Foto copy Herzien Inlandech Reglemen (HIR), telah diben meterai cukupdiberi tanda bukti TT.Il2;3. Foto copy UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN ( UUBUMN), telah diberi meterai cukup diberi tanda bukti TT.II3;4. Foto copy Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2015 tentang BadanPertanahan Nasional (Perpres No. 20/2015), telah diberi meterai cukupdiberi tanda bukti TT.Il4;5. Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) Nomor62/PUUX1?
354 — 252
Dasar hukum atas larangan tersebutadalah Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57 ReglementOp De Rechtsvordering (Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan SertaMerta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.Halaman 94 dari 100 halamanPutusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.Menimbang, bahwa dalam buku Hukum Acara Perdata
167 — 115
Kepala BKPM No. 57/SK/2004), (Bukti T40);53 Foto copy sesuai asli UndangUndang RI No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib DaftarPerusahaan (UU No. 3/1982), (Bukti T41);54 Foto copy sesuai asli Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2009 tentangTata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan KontrakKarya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batu Bara (Permen No.18/2009), (Bukti T42);55 Foto copy sesuai asli Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata), (BuktiT43);56 Foto copy sesuai asli Herzien