Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce florce forte folce mansure majekur maserre majenne mannure
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-12-2021 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PT SAMARINDA Nomor 237/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 17 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : NY. NURSIDAH Diwakili Oleh : Ungkap Simamora, SH
Terbanding/Tergugat I : KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR CQ DIREKTUR KRIMINAL KHUSUS POLDA KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK BUKOPIN Tbk. Cabang Balikpapan
Terbanding/Tergugat III : KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN
Terbanding/Tergugat IV : ENDANG JUMIATI
Terbanding/Tergugat V : ARSIL AJIM
Terbanding/Turut Tergugat I : OTORITAS JASA KEUANGAN OJK Pusat
Terbanding/Turut Tergugat II : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
217 — 213
  • dilakukan pemblokiran secarapermanent, tetapi untuk pro justitia;Halaman 67 dari 70 halaman Putusan No.237/PDT/2021/PT SMRMenimbang, bahwa terkait pro justitia terhadap adanya dugaan tindakpidana yang predicate crime masuk dalam kategori pada Undang UndangTindak pidana pencucian uang, sehingga pemblokiran membuktikan adanyadugaan kuat keterkaitan dana tersebut dengan Tindak pidana pencucian uang,atau indikasi kuat awal tindak pidana pencucian uang;Menimbang bahwa tindakan upaya paksa (coercive force
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 23-04-2024 — Putus : 03-06-2024 — Upload : 03-06-2024
Putusan PT PADANG Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG
Tanggal 3 Juni 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : AWILDA, SH,dkk
Terbanding/Terdakwa : ANDI ADAM PUTRA TOMO
149 — 0
- 1 (satu) bundel asli SK tahun 2021
- 1 (satu) lembar Asli Notulen Hasil Rapat tanggal 17 November 2021 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera barat
- 1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Kejadian Lapangan (Force Majeure) Ternak sapi Lokal Nomor : 117/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/23/BAHN/DPKH-SB/2021;
Pengadilan PA BATAM Perdata Agama
Register : 09-11-2020 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PA BATAM Nomor 1738/Pdt.G/2020/PA.Btm
Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
95 — 54
  • Keadaan memaksa (force majeur);Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam bagian penutup akad(P.1) bahwa surat perjanjian (akad) tersebut telah dibacakan oleh Titik Aminah,S.H., M.Kn., Notaris di Batam kepada para pihak tersebut seketika telahditandatangani oleh para pihak dan saksisaksi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka akadpembiayaan Multijasa ljarah Nomor 0/BPRSVC/IJARAH/VIII/2017 tanggal 14Agustus 2017 yang dibuat Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syaratdan rukun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1827 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
248 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • entered into by a resident of the UnitedKingdom with the Government of Indonesia, its instrumentality, itsrelevant state oil and gas company or any other entity thereof,provided such contracts:(a) were concluded on or before 31st December 1983; or(6) were being negotiated at 31st December 1983 and the Ministerof Finance of Indonesia determined before the date of signatureof this Agreement that the profits or income arising from suchcontracts should be taxed in Indonesia in accordance with thelaws in force
Pengadilan PN SINGKEL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-12-2015 — Upload : 05-04-2016
Putusan PN SINGKEL Nomor 10/PDT.G/2015/PN.SKL
Tanggal 23 Desember 2015 — -YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH – PERWAKILAN ACEH SINGKIL, MELAWAN TATO HALIM, Dk.;
381 — 178
  • Asas ini menjadi dasar hukum Internasionalkarena termaktub dalam pasal 26 Konversi Wina 1969 yang menyatakan bahwa every treaty in force is binding ipon the parties to it and must be performed bythem in good faith ( setiap perjanjian mengikat para pihak dan harusdilaksanakan dengan itikad baik ) Pasta Sunt Servanda pertama kali diperkenalkanoleh Groyius yang kemudian mencari dasar pada sebuah hukum perikatan denganmengambil prinsip prinsip hukum alam, khususnya kodrat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-09-2014 — Upload : 12-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1051 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 11 September 2014 — RAHMAT AMBO, S.T
52 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • negara/daerah, karena jika Pemohon Kasasi berniat tidakmembayarkan denda keterlambatan pekerjaan tersebut, maka padasaat BAP PHO sudah ditandatangani seharusnya kami selaku pemilikproyek (owner) sudah wajib melakukan pembayaran Termin terakhirsebesar 95%, tetapi hal tersebut tidak kami lakukan;Dan dasar kontraktor dalam melaksanakan penyelesaian pekerjaanPembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato sampai meluncur padatahun anggaran berikutnya (tahun 2010), yaitu dengan adanya suratpenyataan tentang Force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-06-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 539 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 26 Juni 2013 — Drs. H. RIYANTO, MSi ; JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSA
33 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 539 K/Pid.Sus/2013Selanjutnya ditegaskan kembali oleh Pasal 1244 KUHPerdatabahwa :debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga,bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannyaperikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatanitu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tidak dapatdipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad burukpadanya.Berbeda halnya jika terjadi force majeur yaitu dalam keadaanmemaksa atau halhal yang secara kebetulan
Pengadilan PN JAMBI Perdata Khusus
Register : 23-07-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
PT AGRINDO PANCA TUNGGAL PERKASA
Tergugat:
1.IVO KRISNADI
2.ABDURRAHMAN
3.SAHRONI
4.MUHAMMAD ISMAEL
5.ISMAIL
6.HABIBI
7.SOBIRIN
8.RIZKI AKBAR
9.AMIN SETIAWAN
10.MUHAMMAD AMIN
11.ANDI CANDRA
12.TAUFIK
13.RAHMAN
14.M. ZAYADI
15.AL AHYUDI
16.AMAR HANAPI
17.ROY WIJAKSONO
18.EDISON
19.ISHAK
20.ISKANDAR.Z
21.JONIANSYAH
22.RIDWAN
23.AGUS SAHRIAL
24.SAMSUL BAHRI
25.ASAN FIRDAUS
125 — 14
  • lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, diPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, makadasar Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat Rekonvensi ini denganalasan pengurangan tenaga kerja (efisensi), karena kelebihan tenagasecurity, maka merujuk pada ketentuan Pasal 164 ayat (3) Pengusahadapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-08-2015 — Upload : 04-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 10 Agustus 2015 — SAIFUL ADUAR, S.Pd., M.Pd. bin H. ALI
83 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa meskipun Hukum Acara Pidana tidak menganut asas stare decisisatau the binding force of precedent, namun untuk memelihara keseragamanputusan Mahkamah Agung (consistency in court decision) bahwa alasanlain untuk mengikuti putusanputusan Mahkamah Agung yang sebelumnyatersebut, karena putusanputusan a quo merupakan "*pedoman dalammemeriksa dan mengadili perkara yang sama, dan selain itu merupakanpula sumber hukum dan pembentukan hukum ; Menimbang, bahwapendirian Mahkamah Agung tersebut selain untuk
Pengadilan PN KAB SEMARANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-11-2021 — Putus : 11-01-2022 — Upload : 12-01-2022
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Unr
Tanggal 11 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.Herwin Setyawan, S.H.
2.Dwi Endah Susilowati, S.H.
Terdakwa:
Ngadiman Alias Joko Bin Anam
60 — 22

  • l. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Force No. Pol. : H 4167 HI, warna Putih, tahun 2015.

    Dikembalikan kepada Terdakwa;

    1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
Pengadilan PN JAKARTA UTARA
Register : 13-10-2014 — Putus : 02-04-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 413/Pdt.G/2014/PN.JKT.UTR.
Tanggal 2 April 2015 —
154 — 79
  • Fee kepada Penggugat sampaidengan masa Perjanjian Waralaba berakhir;Ada pun besarnya Royalty Fee berdasarkan Pasal 5 ayat 6 PerjanjianWaralaba adalah 5% dari pendapatan kotor semua outlet restoran Komala milikTergugat; Berdasarkan Perjanjian Waralaba, Pendapatan Kotor sendiri dinyatakan sebagaiberikut:Gross Monthly Recipts means the gross sales turnover of the FranchiseesBusiness arising directly or indirectly from the conduct of the Business at Outletduring each month that this Agreement is in force
Pengadilan PN Teluk Kuantan Pidana Umum
Register : 04-03-2020 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tlk
Tanggal 28 April 2020 — Penuntut Umum:
1.JEFRI HARDI., S.H
2.GALIH AZIZ, SH
Terdakwa:
1.MUHAMAD HUSIN BIN TARMIZI
2.SISWANDI ALS IWAN BIN SARKILIS
3.IRWAN FIRZAL ALS WAWAN BIN MARTINUS
4.ROLI ANGGA CITA ALS ROLI BIN SUDISMAN
5.DEKA PUTRA ALS DEKA BIN SYOFIAN
6.SUWANDI ALS GODOK BIN KASMIN
61 — 24
  • Yangdimaksudkan dengan kekerasan yang dilakukan secara terbuka ataukekerasan yang sifatnya terbuka itu ialah vis publica (kekuatan umum),force ouverte (kekerasan terbuka) menurut pasal 440 C.P. atau /emploipublic et flagarant de violence (penggunaan dari kekerasan orangbanyak) yang dilakukan terhadap orangorang dan barangbarang.Menimbang, bahwa menurut R.
Pengadilan PN PUWAKARTA Pidana Umum Pencurian
Putus : 04-04-2011 — Upload : 25-04-2014
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 44/Pid.B/2011/PN.PWK
Tanggal 4 April 2011 — terdakwa I SUROTO Alias MASROTO Alias BRAM Bin SURYADI terdakwa II SOLEH Alias MARTIN Alias BOTAK Bin SUHAEDI
84 — 18
  • Selain dari pada itu, nyata juga bagiMajelis bahwa perbuatan Terdakwa SUROTO Alias MASROTO Alias BRAM Bin SURYADIdan Terdakwa SOLEH Alias MARTIN Alias BOTAK Bin SUHAEDI sebagaimana yangdidakwakan Jaksa Penuntut Umum itu bukanlah merupakan Pembelaan Terpaksa, bukanmerupakan hasil dari force majeur, bukan merupakan pelaksanaan perintah yang salah dantidak pula dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan perintah perundanganundangan sehinggadengan demikian maka Majelis dapat memastikan bahwa Para Terdakwa
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-08-2012 — Putus : 17-12-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 12/PID.SUS/2012/PN.MTR
Tanggal 17 Desember 2012 — Pidana - DR. H. ASNAWI, MA
101 — 51
  • dan isi Pasal 11ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1) Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak)Nomor: 693A/KP.00.1/VHI/2005 tanggal 30 November 2005 tersebut di atas dan keteranganahli: I Gede Eka Priyoga, SE, AK, danahli:Amiruddin, SH.M.Hum, maka majelis menyimpulkan bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 693A/KP.00.1/VIU/2005 tanggal 30 November 2005tersebut adalah Jump sum atau fix priceoleh karena itu tidak dapat diubah (addendum), kecuali disebabkan olehkeadaan memaksa (force
    majeure), dan risiko yang timbul berupa perbaikan gedung Rektorat, Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah IAIN Mataram adalah tanggung jawab PT Karya Pratama Rekajaya (Toty Cung);Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka perbuatanTerdakwa membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Perubahan (addendum)Terhadap Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30November 2005 Nomor: 487/KU.00.1/12/2006 tanggal 24 Juli 2006, dan Surat PerjanjianPekerjaan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-08-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 154 / Pid.Sus / TPK / 2015/ PN.Bdg.
Tanggal 14 Desember 2015 — -DRS. DIKDIK JASMEDI , MM -DRS. S U H E R M A N. -DEDI SURYANA.
130 — 17
  • penggunaananggaran belanja langsung oleh SKPD Satuan Polisi Pamong PrajaKebupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013.Bahwa perihal adanya kerugian keuangan negara yaitu berkurangnya kekayaannegara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorangkarena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force
    majeure).
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 01-04-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 05-05-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 1/PID.TPK/2021/PT SMR
Tanggal 5 Mei 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : A. JOHANSYAH Bin Alm MUHAMMAD HASAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANDI YAPRIZAL, SH
139 — 61
  • Pasal 26 jo Pasal 27 jo Pasal 28 joPasal 29 mengenai jangka waktu penahanan dikaitkan denganpenundaan sidang di masa kahar atau force majeure jugabertentangan dengan kebijakan persidangan daring;Halaman 131 dari 192 Putusan Nomor 1/PID.TPK/2021/PT SMR10.Bahwa Saksi Sdr. Edi Juniardi dan Saksi Sdri.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1828 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
311 — 288 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • entered into by a resident of the UnitedKingdom with the Government of Indonesia, its instrumentality, itsrelevant state oil and gas company or any other entity thereof,provided such contracts:(a) were concluded on or before 31st December 1983; or(b) were being negotiated at 31st December 1983 and the Ministerof Finance of Indonesia determined before the date of signatureof this Agreement that the profits or income arising from suchcontracts should be taxed in Indonesia in accordance with thelaws in force
Pengadilan PN DEPOK Perdata Wanprestasi
Register : 07-01-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN DEPOK Nomor 3/PDT.G/2013/PN.DPK
Tanggal 29 Agustus 2013 — SUNANTO SANTOSO melawan dr. ALFIBEN, Sp.OG
316 — 184
  • pembangunan, makakontraktor tidak dapat mendalilkan adanya pekerjaan tambah sebagai penyebabketerlambatan, teriebih dalam kontrak lump sum, karena dalam kontrak lump sumsegala resiko adalah tanggung jawab kontraktor,Bahwa segala resiko dalam kontrak lump sum adalah resiko kontraktor, makakontraktor harus memperhitungkan adanya segala resiko tersebut sebelummenyepakati kontrak perjanjian pembangunan gedung,Bahwa resikoresiko tersebut antara lain : keterlambalan bayar dari owner, hujan,macet, dil kKecuali force
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Khusus PHI
Register : 23-06-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.PLK
Tanggal 5 Nopember 2015 — FATKHUROHMAN LAWAN CARE International Indonesia
183 — 35
  • tanggal 12 Juli 2006 danberakhirmalaksanakan tugas (PHK) sampai dengan 20 Maret 2012, sehingga masakerja penggugat adalah 5 tahun 9 bulan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanhakhak normatif Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 164 ayat(3) yang berbunyi Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa(force
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 12-10-2018 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby
Tanggal 22 April 2019 — Penggugat:
Supriyono
Tergugat:
PT. Liman Jaya Anugrah
72 — 11
  • melakukan penyimpangan terhadap ketentuansebagai mana di maksud dalam ayat (2) berupa tindakanskorsing kepada pekerja/burun yang sedang dalam prosespemutusan hubungan kerja dengan tetap wajid membayar upahbeserta hakhak lainnya yang biasa di terima pekerja/buruh.Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/burun karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2(dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
    Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa(Force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/oburuh berhak atas uang pesangonsebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja sebesar 1 (Satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) danuang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).Pasal 169 ayat