Ditemukan 1987 data
Urut Berdasarkan
Putus : 09-12-2014 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor NO. 1358/PID.B/2014/PN.Jkt Pst Tanggal 9 Desember 2014 — PIDANA
- ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN
132 — 86
132 — 86
Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana sama sekali tidakmempunyai suatu Dwaling atau suatu kesalah pahaman mengenai salah satuunsur dari tindak pidana yang bersangkutan;3. Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana sama sekali tidakmempunyai unsur schuld baik dolus maupun culpa ataupun apabila orangtersebut tidak mempunyai unsur obzet seperti yang telah disaratkan olehUndangUndang bagi tindak pidana tersebut;4.
Putus : 23-01-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1490 K/PID.SUS/2016 Tanggal 23 Januari 2017 — LOUISA CORPUTTY
77 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
melakukan (mede pleger); (Vide: JanRemmelink, Hukum Pidana; Komentar Atas PasalPasal Terpenting dari KitabUndangUndang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia, Pustaka Umum,Jakarta, 2003hal 306353);Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (Plegen) atau pelaku(pleger) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruhmelakukan (doen plegen) terjadi bila orang tersebut karena ketidak tahuanyang ada pada dirinya, kekhilafan (dwaling
Putus : 06-01-2016 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2359 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 6 Januari 2016 — Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin
H.Syafri
102 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ada limakesesatan, masingmasing, error in persona, error in objecto, aberitio actus,rechtsdwaling dan feitelijke dwaling. Ada dua macam kesesatan yang tidakdapat dijatuhi pidana yaitu rechtsdwaling (kesesatan rurkum) fetfelijfa dwelling(kesehatan fakta).In casu a quo, dengan adanya fakta bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa (Drs. H. Sohardi Syafri, M.M. Bin H.
Register : 06-04-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 49/PDT/2016/PT.PBR Tanggal 21 Juni 2016 — ABU HASAN,SE. Sebagai PENGGUGAT
Lawan
JUSDI, dkk Sebagai TERGUGAT
65 — 40
65 — 40
Jamalius dan menjadi hak milik Penggugat padatahun 2005 yang lalu ;Bahwa oleh karena itu, pembelian tanah yang dilakukan Penggugatberlandaskan dengan itikad baik dan tidak ada unsur Qwang (kesalahan),dwaling (kekeliruan) dan bedrog (penipuan) di dalamnya, dengan demikiansecara yuridis, Penggugat haruslah dilindungi oleh hukum dan undangundang sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa kaidah hukumMahkamah Agung RI di bawah ini :> Keputusan Mahkamah Agung RI, tanggal 26 Desember 1958 No. 251K/Sip/1958
Putus : 04-11-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 168/Pdt/2019/PT DPS Tanggal 4 Nopember 2019 — 1. NY. IR. NI KETUT D SENGARA, dkk
melawan
1. PT. BRIGHTSOURCE PECATU INDONESIA,
182 — 125
182 — 125
Akan tetapi nyatanyata dengan menggunakanpenyesatan/dwaling, tipu muslihat/obedrog dan atau penyalahgunaankeadaan (Misbruik Van Omstadigheden) Tergugat in casu PTBRIGHTSOURCE PECATU INDONESIA, Tergugat II in casu Sadr.Ananda Mikola, Tergugat III in casu Sdr.
Register : 02-07-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 572/Pdt.P/2019/PN Tng Tanggal 24 Juli 2019 — Pemohon:
IKSAN
48 — 3
IKSAN
48 — 3
menggariskan bahwakesepakatan/perjanjian yang diadakan merupakan undangundangyang mengikat para pihak atau yang lebih dikenal dengan istilah pactasunt servanda;Menimbang, bahwa asas yang terkandung dalam suatuperjanjian yang diadakan oleh para pihak adalah asaskonsensualisme, yang artinya perjanjian itu terjadi manakala para pihaktelah sepakat tentang pokokpokok yang = diperjanjikan dan untukmeminta pembatalan harus ada suatu alasan yang kuat yangdidasarkan pada dalil adanya paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 204/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 23 Juni 2016 — PT. S&T MITRA MINA INDUSTRI ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
145 — 79
145 — 79
UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan mewajibkan untuk membuatkan SOPsebagai dasar, prosedur dan syarat dalam Pengambilan Keputusantersebut;Bahwa ketika Pejabat Tata Usaha Negara menemukan sesuatu, maka diaseharusnya segera membuat SOP sebagai pedoman dan hal itu tidakterlalu sulit seperti peraturan perundangundangan pada umumnya;Bahwa sesuai dengan Asas dwaling in een subsjective recht, ketikaseseorang diberikan delegasi, tidak bisa otomatis dicabut kembali, kecuali270apabila
Register : 12-03-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr Tanggal 27 Juli 2021 — Penuntut Umum:
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
1.YUDIS SETIAWAN ALIAS YUDIS BIN ANIF.
2.FELIX TAKDIR LAMAN ALIAS FELIX.
207 — 91
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
1.YUDIS SETIAWAN ALIAS YUDIS BIN ANIF.
2.FELIX TAKDIR LAMAN ALIAS FELIX.
207 — 91
Groningen, Batavia 1973, halaman 310311), orangyang disuruh melakukan itu harus memenuhi syaratsyarat sebagaiberikut:1) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakpidana adalah seseorang yang ontoerekeningsvatbaar sepertiyang dimaksudkan di dalam Pasal 44 KUHP.2) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakpidana mempunyai suatu dwaling atau suatu kesalahpahamanmengenai salah satu unsur dari tindak pidana yangbersangkutan.3) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakpidana itu sama
Register : 07-08-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST Tanggal 9 Desember 2014 — ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN
939 — 764
939 — 764
melakukan tindak pidana adalahsubjek yang tidak dapatdipertanggung jawabkan secara pidana (Ontoerekening baarheids);Bahwa P.A.F Lamintang mengutip pernyataan Simons yang menyatakan bahwauntuk adanya doen pledgen orang yang dibuat melakukan (yang disuruh melakukan/Manus Ministra) haruslah memenuhi syarat syarat :Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yangontoerekeningsvatbaar;Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana sama sekali tidakmempunyai suatu Dwaling
Putus : 11-01-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 PK/PID.SUS/2016 Tanggal 11 Januari 2017 — DADANG SUPRIYATNA
166 — 789 — Berkekuatan Hukum Tetap
166 — 789 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 206 PK/Pid.Sus/20163)4)5)ditarik dalam putusan, putusan itu memperlihatkan putusan yangmerupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.Putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta(feitelijke dwaling) maupun kesesatan hal hukumnya (dwalingom trent het recht).Maksud kesesatan fakta adalah putusan keliru disebabkan hakimmempertimbangkan segala sesuatu keadaan yang bukankebenaran yang sejati.
Register : 10-12-2013 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 297/Pid.B/2013/PN.Mjl Tanggal 15 April 2014 — 1.H.ENTIS SUTISNA bin KAYAN
2.GUGUN GUNARI, ST bin IHIN SOLIHIN
96 — 12
96 — 12
tersebut harus dipelajari dulu bagaimana faktafaktanya, namun apabila terbuktiada daya paksa, maka surat pernyataan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkansecara hukum.Bahwa Ancaman tidak terbatas pada pengancaman fisik karena subtansi ancamanadalah fisik dan juga bisa psikis, bahkan umumnya ancaman psikis.Halaman 93 dari 209 Putusan Nomor 297/Pid.B/2013/PN.Mjl.Bahwa suatu perjanjian menurut Pasal 1320 BW memiliki 4 (empat) syarat, dimanasyarat sepakat tidak terpenuhi jika ada Dwang (paksaan), Dwaling
Register : 20-10-2015 — Putus : 24-11-2015 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 24/PID.SUS-TPK/2015/PT PBR Tanggal 24 Nopember 2015 — Pembanding/Terdakwa : YUSRIZAL ANDAYANI.
Terbanding/Jaksa Penuntut : SYAHRON HASIBUAN, SH
189 — 157
Terbanding/Jaksa Penuntut : SYAHRON HASIBUAN, SH
189 — 157
Sehingga dengan demikian putusandalam perkara aquo tidak memberikan rasa keadilan hukum kepadaPemohon Bandinge Bahwa karena sejak semula telah terjadi kesalahan dalam isisbstansi perda No 7/12, maka dalam hukum administrasi Negaradimungkinkan terjadi perbedaan pemahaman terhadap kebijakan direksidengan peraturan perundangundangan merupakan salah kira yangrelative (dwaling) yang diselesaikan dengan prosedur administrativekepada menteri Dalam Negeri sebagai Pembina umum perusahaandaerah sesuai dengan
Register : 18-04-2013 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Tanggal 22 September 2014 — 1. PT. BANGUN GUNA GRAHA (untuk selanjutnya disebut âÃÂÃÂPT.BGGâÃÂÃÂ),
2. Ny. JULIATI WIDJAJA,
3. HARIJANTO SOEPANGKAT WIDJAJA,
M E L A W A N :
1. PT. SULAWESI MINI HYDRO POWER (selanjutnya disebut "PT. SMHP") cq. KF FJELLSIKRING AS,
2. KNUTT FOSSUM,
3. TOR SOVE SYVERUD,
4. NOTARIS BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH;
5. NOTARIS ZULKIFLI HARAHAP, SH.
6. Ny. HEIDI HOLM BAKKEN.
7. NOTARIS Rr. Y. TUTIEK SETIA MURNI, SH, MH,
8. PEMERINTAH RI cq. Ka. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) cq. DIREKTUR WILAYAH III,
9. PEMERINTAH RI cq. MENTERI KEUANGAN RI cq. DIRJEN PAJAK cq. Ka. KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKTIM.
10. PEMERINTAH RI cq. MENTERI HUKUM dan HAM RI cq. DIRJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM cq. DIREKTUR PERDATA,
11. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) cq DIREKSI.
12. PEMERINTAH NORWEGIA cq. KANTOR KEDUTAAN BESAR NORWEGIA untuk PEMERINTAH RI cq DUTA BESAR NORWEGIA untuk PEMERINTAH RI,
13. PT. BANK MANDIRI cq KANTOR CABANG JAKARTA GRAHA IRAMA,
14. HSBC JAKARTA - WORLD TRADE CENTRE,
224 — 264
224 — 264
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4.K/SIP/1958 tanggal 13 Desember1959 bahwa:"Untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwaharus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara"Bahwa karena Turut Tergugat VI dengan Para Penggugat bukan persoonlyk rechtdengan perkataan lain tidak ada hubungan hukum dan tidak mempunyai akibat hukummaka Gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat VI adalah kekeliruan dalamtindakan hukum (dwaling dalam rechtshandeling
Register : 21-09-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 182/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya yang diwakili oleh: H.Hutomo Mandala Putra,S.H. (Ketua Umum)
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Partai Beringin Karya (Berkarya) Diwakili oleh : Mayjen (Purn) TNI Muchdi Purwoprandjono
1027 — 1637
Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya yang diwakili oleh: H.Hutomo Mandala Putra,S.H. (Ketua Umum)
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Partai Beringin Karya (Berkarya) Diwakili oleh : Mayjen (Purn) TNI Muchdi Purwoprandjono
1027 — 1637
Karena keputusan suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring)maka keputusan tidak boleh mengandung kekurangan yuridis,seperti penipuan (bedrog), paksaan (dwang) atau suap (onkoping)dan kesesatan (dwaling);3. Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan (Situasi) tertentu;4. Keputusan harus dapat dilaksanakan tanpa melanggar peraturanperaturan lain, serta isi dan tujuan keputusan ittu harus sesuaidengan isi dan tujuan peraturan dasamya;b. Syarat formil terdiri atas:1.
Register : 22-11-2013 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN AMBON Nomor 19/Pid.Tipikor /2013/PN.AB Tanggal 5 Maret 2015 — HENRY ADRIAN MATAHURILA, ST
101 — 38
101 — 38
Atas Pasalpasal Terpenting dari Kitab UndangUndangHukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang Undang HukumHal 173 dari 190 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb174Pidana Indonesia ; PT Gramedia ; Pustaka Umum ; Jakarta ; 2003 hal 306 353)5Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (Plegen) atau pelaku(pleger) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruhmelakukan (doen plegen) terjadi bila orang tersebut karena ketidak tahuan yangada pada dirinya, kekhilafan (dwaling
Register : 19-08-2013 — Putus : 19-03-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN AMBON Nomor 18/Pid.Tipikor /2013/PN.AB Tanggal 19 Maret 2015 — MORITS ROBERT LANTU, SPd
69 — 35
69 — 35
mede pleger); (Vide : Jan Remmelink ; HukumPidana ; Komentar Atas Pasalpasal Terpenting dari Kitab UndangUndangHukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang Undang HukumPidana Indonesia ; PT Gramedia ; Pustaka Umum ; Jakarta ; 2003 hal 306 353);Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (Plegen) atau pelaku(pleger) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruhmelakukan (doen plegen) terjadi bila orang tersebut karena ketidak tahuan yangada pada dirinya, kekhilafan (dwaling
Register : 29-07-2013 — Putus : 19-03-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Tipikor /2013/PN.AB Tanggal 19 Maret 2015 — DANIEL SOUHOKA
78 — 24
78 — 24
mede pleger); (Vide : Jan Remmelink ; HukumPidana ; Komentar Atas Pasalpasal Terpenting dari Kitab UndangUndangHukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang Undang HukumPidana Indonesia ; PT Gramedia ; Pustaka Umum ; Jakarta ; 2003 hal 306 353)3Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (Plegen) atau pelaku(pleger) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruhmelakukan (doen plegen) terjadi bila orang tersebut karena ketidak tahuan yangada pada dirinya, kekhilafan (dwaling
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
SELAMAT Bin LAPPO Alm.
121 — 43
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
SELAMAT Bin LAPPO Alm.
121 — 43
Kalau tidak tausama sekali maka maka adagium zen straf zonder schuld tidak bisadiletakkan pada orang yang tidak punya pengetahuan sama sekali.Kita sering mengatakan orang yang tidak punya kesalahan samasekali dalam posisi dwaling maka orangorang ini di maafkanperbuatannya didalam hukum pidana tetapi jika terjadi perbuatantindak pidana.
Register : 16-02-2021 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk Tanggal 21 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BANAN PRASETYA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Ir. MOCH. AFFANDI
159 — 28
BANAN PRASETYA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Ir. MOCH. AFFANDI
159 — 28
sebagai orang yang melakukan sendiri suatuperistiwa pidana itu;Menimbang, bahwa untuk adanya suatu doen plagen maka orang yangdisuruh melakukan itu haruslan memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:1) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalahseseorang yang ontoerekeningsvatbaar seperti yang tercantum dalam Pasal44 KUHP;2) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyaisuatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yangbersangkutan (dwaling
Register : 16-02-2021 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk Tanggal 21 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BANAN PRASETYA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
IWAN SUGORO
142 — 33
BANAN PRASETYA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
IWAN SUGORO
142 — 33
sebagai orang yang melakukan sendiri suatuperistiwa pidana itu;Menimbang, bahwa untuk adanya suatu doen plagen maka orang yangdisuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:1) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalahseseorang yang ontoerekeningsvatbaar seperti yang tercantum dalam Pasal44 KUHP;2) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyaisuatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yangbersangkutan (dwaling