Ditemukan 2238 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : parisal pardial parasian parisai persil parsiah parsian parsila partial parsiam
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 05-08-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 15/PID.TPK/2019/PT SMR
Tanggal 3 September 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RUDI SUSANTA, SH., MH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. HAIRUDDIN Bin H. M. KASIM
136 — 98
  • UndangUndang Tindak Pidana Korupsi, makapatutlan dan adil menurut hukum mutatis mutandis untuk mengubahstraffmaat tentang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, makamutandis alasan keberatan Penuntut Umum bahwa hukuman pemidanaanterdakwa harus diperberat dengan pertimbangan : mencegah dilakukannya tindak pidana serupa melalui efek jera; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidanaPatut dikesampingkan karena bersifat parsial
Pengadilan PN KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-06-2015 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 116/PDT.G/2015/PN.KPG
Tanggal 20 April 2016 — Penggugat: WEKLIEF NISNONI Tergugat: 1.1. GEORGE FERDINAND NISNONI 2.2. LEOPOLD NISNONI 3.3. ALFONSIN ELISABETH ENGGELINA AMELIA NISNONI 4.4. ANNA ESTHER YOHANNA NISNONI 5.DONNA ELIZABETH K. M. S. NISNONI 6.DONNA MARIA ADELEIDA O. D. NISNONI 7.DONNA E. Y. A. NISNONI 8.DONNA C. D. NISNONI 9.9. DONNA B. A. NISNONI 10.10. DON ALFONS NISNONI 11.12. CARLOS NISNONI 12.ESRON KIA 13.PETRUS BAUN 14.JHON BOIMAU 15.ANUS BAUN 16.REMUNDUS BOUK 17.MARTHA DAMI 18.Hasan 19.PDT. ONI GUMAI 20.LAURA DIANA TOELLE-ADOE 21.TAROCI WADU 22.JANE A. MORON 23.ROSALINA MORON 24.LURAH BAKUNASE 25.KA BULOG di Jakarta C.q. dahulu Kantor DOLOG PROPINSI NTT sekarang KADIVRE DOLOG NTT 26.DANIEL ASBANU 27.YOS YELLA 28.ISKANDAR LIKU 29.SUKARDI 30.PACE ADU
150 — 32
  • Bapak Alfons Nisnonimengangkat adiknya bernama Wiklief Hans Maurits Nisnoni (ayah Penggugat)menjadi PEMBANTU RAJA yang berkedudukan di CAMPLONG.Mengenai 19 (sembilan belas ) yang dijadikan sebagai obyek sengketaperkara a quo oleh Penggugat, telan kami kemukakan pada poin 5JAWABAN Para Tergugat diatas, namun perlu kami sampaikan kepadaMajelis Hakim bahwa oleh karena 19 (Sembilan belas) bidang tanah sengketatersebut tersebut tidak berada dalam suatu hamparan tanah dan letaknyaterpisahpisah (secara parsial
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 12-11-2019 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 11-05-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 30 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ANDI HERNAWATI, S.H.
Terdakwa:
Ir. ABDUL RAIS B, M.Si.
175 — 110
  • Kolaka namun saat itu anggarannya bersumber darianggaran pemerintah; Bahwa terkait kesalahan prosedur yang dilakukan dalam kegiatan penjaranganwaktu itu, apabila tidak direncanakan, mengenai biaya penggantian, menurut ahliapabila ada anggarannya bisa dilakukan perbaikan pada waktu itu; Bahwa secara umum kegiatan penjarangan tersebut melekat pada kegiatanpengelolaan hutan secara keseluruhan sehingga tidak parsial, aturan mengenaihal tersebut dan untuk SK Kepala Dinas Kehutanan Prov.
Pengadilan PA BANGKO Perdata Agama Waris Islam
Register : 21-04-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PA BANGKO Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA.Bko
Tanggal 21 Februari 2017 — Penggugat dan Tergugat.
206 — 37
  • Bahwa untuk meluruskan kesalahpahaman Turut Tergugat akibat memaknaiarti wasiat secara parsial dan menafsirkan lagi norma hukum yangsebenarnya sudah baku sekaligus membantah seluruh dalildalil TurutTergugat dalam perkara a quo berikut Para Penggugat uraikan ketentuanhukum Islam sebagai pedoman kita semua;1.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 30-01-2018 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 03-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 19/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 8 Maret 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : HIDAR, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : H.HAMKA,SH Diwakili Oleh : RAHMAT KURNIAWAN SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : HARTAWAN TAHIR,SH Diwakili Oleh : MUHAMMAD HAMKA HAMZAH SH MH
84 — 55
  • Sehingga dari keterangan ahli yang seperti ini hanyabersifat tekhnis administratif berdasarkan kesimpulankesimpulanyang bersifat parsial, namun telah dijadikan dasar oleh Judex factieuntuk menjatuhkan putusan berkaitan dengan unsur kerugianNegara, walaupun berdasarkan keterangannya ahli tersebut dalampersidangan secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa HartawanTahir bukanlah pihak yang bertanggung jawab dalam kesalahanpelaksanaan pembayaran ganti rugi projek a quo, lagi pula dalamketerangannya tidak
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 29-01-2015 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 18/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 25 Juni 2015 — PT. MITRA LIMA R VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, 2. PT. LAGUNA ALAM ABADI
121 — 61
  • 1986 telah jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung merupakanpengadilan yang berwenang untuk mengadili perkaraBahwa Penggugat mendalilkan menolak dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat IIIntervensi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak karena berdasarkan Pasal butir 6 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat sebagai badan atau pejabatTata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan obyek sengketaBahwa dalil Eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur jelas salah dan keliru karenaTergugat hanya secara parsial
Pengadilan PN Sei Rampah Perdata
Register : 22-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Srh
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
PT LUBUK NAGA
Tergugat:
1.Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Naga Jaya
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
185 — 128
  • Apabilanegara yang punya right to dissposal hilang sehingga negara tidakHalaman 77 dari 113 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Srhbebas menjaminkan atau mengalihnkan kepada siapa pun kecuali asetyang terdaftar dalam izin negara;Bahwa terhadap harus diserahkan dan harus melalui tahapantahapansehingga timbul Hak Milik boleh dilakukan secara parsial atau kumulatiftergantung kepada Pemohon karena untuk melahirkan haknya bersifatpasif;Bahwa dalam Hukum Agraria, ketika terjadi perolehan karena peralihandan
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 28-08-2020 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Ckr
Tanggal 13 September 2021 — Penggugat:
1.Juandi Sakaro Situmorang
2.Rospita Siburian
3.LISBET JENNI Br. Nababan
4.R. LUMBAN GAOL
Tergugat:
1.Presiden RI
2.Menteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RI
3.Menteri Perhubungan RI
4.Ir. Areyanti MAPPI
5.PT ADHI Karya Persero Tbk
6.Sondi Irwanto Silalahi
7.Hemat Nahampun
246 — 543
  • puluh) hari kerja.Pasal 29 Ayat (1): Hasil inventarisasi dan identifikasipenguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah,wajib diumumkan di kantor Desa/Kelurahan, KantorKecamatan, dan tempat Pengadaan Tanah dilakukan dalamwaktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.Halaman 21 dari 115 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Ckr1.5.4,1.5.5.1.5.6.1.5.7,Selanjutnya Ayat (2): Hasil inventarisasi dan identifikasipenguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah,wajib diumumkan secara bertahap, parsial
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Perdata Tanah
Putus : 28-10-2013 — Upload : 18-01-2014
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Ktl
Tanggal 28 Oktober 2013 — BENYAMIN, DKK vs BUPATI KEPALA PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, DKK
434 — 136
  • Menimbang, bahwa sebelum mepertimbangkan persoalan diatas, Ketua Majelisterlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan oleh para pihak,baik pihak para Penggugat maupun pihak para Tergugat; 149Menimbang, bahwa karena para pihak baik para penggugat maupun para tergugat,telah mengajukan beberapa buah bukti yang terdiri dari surat surat dan keterangan parasaksi, maka Ketua Majelis akan menilai bukti tersebut dalam korelasi dan perseuaiannyadengan bukti lainnya, tidak secara tunggal atau parsial
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-12-2008 — Putus : 07-04-2009 — Upload : 08-01-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 229/Pid.B/2008/PN.Tbk
Tanggal 7 April 2009 — YAN INDRA.S.Sos.M.Si
212 — 82
  • danmembuktikan haknya sebagai contoh tanah pantai diusaai kerambah secara terusmenerus bisa diakui haknya ;Bahwa bisa saja seorang dikatakan pemilik tanah walaupun belum ada batasbatasnyaBahwa permohonan hak berlaku selama 6 (enam) bulan dan bila tidak diperpanjangtidak akan menghilangkan hak dan masalah permohonan hak adalah masalahadministrasi dan juga secara administrasi tidak menghilangkan hak ;Bahwa surat permohonan bisa diganti rugi sepanjang tidak ada sengketa tanah;Bahwa apabila peraturan secara parsial
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-04-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bna
Tanggal 18 April 2016 — Ir. SONTA WISESA Bin SYAHRUL.
81 — 18
  • Citra Lestari Consultant selakuPenyedia Jasa Konsultansi Perencanaan;Bahwa berdasarkan fakta dilapangan, bahwa pembangunan mesjid agung hanya sebata pembuatan pondasi, namun pada RABperencanaan ada pekerjaan laboratorium bangunan atas 8000m dengan nilai total 140 jt, apakah itu termasuk biaya yang harusbayarkan, menurut saya perencanaan walaupun dilapangan dikerjakan secara parsial namun dalam merencanakan harus dilakukansecara penuh, sedangkan untuk yang 8000m adalah hasil kerja dari tenaga ahli
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Khusus
Register : 02-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN UNAAHA Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Irwan Said, S.H.
4.ARBIN NU'MAN, SH
Terdakwa:
PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA DIWAKILI OLEH MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI ALIAS ANDI AGUNG
714 — 698
  • kesatuan ekosistem berupa hamparan lahanberisi Sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonandalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu denganlainnya tidak dapat dipisahkan;Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan olehPemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutantetap;Pengukuhan kawasan hutan adalah = rangkaian kegiatanpenunjukan, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan;Penunjukan kawasan hutan adalah penunjukan suatukawasan/wilayah/areal tertentu baik secara parsial
Pengadilan PN CILACAP Pidana Umum Pencurian
Register : 23-07-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 02-01-2015
Putusan PN CILACAP Nomor 251/Pid.B/2014/PN Clp
Tanggal 15 Oktober 2014 — 1. Budhi Jatmiko Bin (Alm) H.Suryanto 2. Doris Setyawati Binti (Alm) H.Suryanto
60 — 33
  • liOri0s1360sImult1widctlpartIhyphtx8505tlhyphtx8760wrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlinOitapOpararsid9518 rtlchfcs1afOafs24 ltrchfcsO insrsid9518 rtlchfcs1 af1afs24ltrchfcsO f1insrsid95 18charrsid9518 Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan yangdikemukakan para terdakwa/Penasihat Hukumnya dalam pembelaan/pleedoi yang memohonagar para terdakwa dibebaskan karena tidak terpenuhinya unsurunsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, dalam hal iniMajelis Hakim tidak sependapat karena hal tersebut adalah murni penilaian Penasihat Hukumsecara subyektif, parsial
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 01-07-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 20-11-2020
Putusan PN SORONG Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Son
Tanggal 21 Oktober 2020 — TOMMY LIMBUNAN
326 — 217
  • Kemudian untuk Kabupaten Raja Ampat , dikarenakan wilayahnya terdiri dari Kepulauan sehingga sebagian besar terdiri dari ekosistempantai , yang juga tumbuh vegetasivegetasi selain mangrove , dan untukmenilai bahwa di suatu lokasi bisa dikatakan ada ekosistem mangroveatau tidak , tidak bisa dinilai dari tumbuh nya atau ada nya pohonmangrove saja (tidak bias dinilai secara parsial) , harus dinilai secarakeseluruhan sehingga keberadaan vegetasi mangrove harus dominan didaerah tersebut , barulah bisa
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 15-04-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 189/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 7 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : Muhammad alias Muhammad bin Saleh bertindak selaku ahli waris dari Almarhumah Aliah Binti Said Diwakili Oleh : Bonifasius Gunung, S.H.,
Terbanding/Tergugat I : Tuan Asmawi Bin Kodir Als. Asmawi Modir
Terbanding/Tergugat II : Tuan Muchtar Bin Napih Als. Muchtar
Terbanding/Tergugat III : Tuan Aseffudin selaku ahli waris dari Sanan Bin Napih
Terbanding/Tergugat IV : Ahli Waris Alm. H. IMAN BIN MILAN, yaitu Ny. Ibun Binti H. Iman, Ny. Lia Binti H. Iman, Ny. Suni Binti H. Iman, Ny. Hj. Sanih Binti Kuruh, dan Tuan H. Amjah Bin H. Iman,
Terbanding/Tergugat V : Tuan Soemali Soenanta
Terbanding/Tergugat VI : P.T. Kilap Propertindo
Terbanding/Tergugat VII : Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat VIII : PPAT Notaris Daisy Rosalina Suniadji, S.H.,
Terbanding/Tergugat IX : PPAT Notaris Helmi, S.H.,
Terbanding/Tergugat X : Bank Panin
Terbanding/Tergugat XI : Wali Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat XII : Camat Kecamatan Bekasi Selatan
Terbanding/Tergugat XIII : Lurah Pekayon Jaya
Terbanding/Turut Tergugat I : Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah II Ditjen Pajak Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan PBB Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat II : Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia PUPR
Terbanding/Turut Tergugat III : P.T. Jasa Marga Persero Tbk
118 — 77
  • Bahwa Termohon Banding membantah dengan tegas dan keberatan atas dalilPemohon Banding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Judex FaxtiTingkat Pertama hanya membaca isi gugatan Penggugat/Pemohon Bandingsecara parsial sehingga tidak memahami isi gugatan secara utuh.
Pengadilan PA DEMAK Perdata Agama Perceraian
Register : 12-08-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 02-01-2015
Putusan PA DEMAK Nomor 1213/Pdt.G/2014/PA.Dmk.
Tanggal 22 Desember 2014 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
19 — 0
  • liOri0s1360sImult1widctlpartIhyphtx8505tlhyphtx8760wrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlinOitapOpararsid9518 rtlchfcs1afOafs24 ltrchfcsO insrsid9518 rtlchfcs1 af1afs24ltrchfcsO f1insrsid95 18charrsid9518 Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan yangdikemukakan para terdakwa/Penasihat Hukumnya dalam pembelaan/pleedoi yang memohonagar para terdakwa dibebaskan karena tidak terpenuhinya unsurunsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, dalam hal iniMajelis Hakim tidak sependapat karena hal tersebut adalah murni penilaian Penasihat Hukumsecara subyektif, parsial
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 19-07-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 P/HUM/2016
Tanggal 2 Nopember 2016 — AISYA ALDILA, DKK VS PRESIDEN RI;
998 — 1734 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena, pengelolaansampah yang parsial akan mengganggu kepentingan rakyat, mengganggukesehatan, menimbulkan banjir, merusak keindahan kota, mencemari lautdan sampah dapat menjadi bencana bagi kawasan potensial wisata,konservasi, perikanan tangkap dan usaha kelautan lainnya;Pengelolaan sampah selama ini masih business as usual dan bersifatsektoral.
Pengadilan PA WATES Perdata Agama
Register : 14-11-2016 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 24-09-2019
Putusan PA WATES Nomor 530/Pdt.G/2016/PA.Wt
Tanggal 15 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
101 — 9
  • gugatan bersifat sederhana dantidak menetapkan syarat formulasi atau isi suatu) gugatan tidaksebagaimana perkara pidana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) Huruf aKUHAP, karena dalam perkara perdata identitas yang dicantumkan cukupmemadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan danmenyampaikan pemberitahuan, sehingga pencantuman dalam gugatanperdata cukup dengan nama, alamat atau tempat tinggal sedangkanpenyebutan untuk identitas yang lain bersifat imperatif; Bahwa Turut Tergugat hanya secara parsial
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-03-2014 — Upload : 03-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 10 Maret 2014 — HERLAND bin OMPO
183 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama wajib memiliki izinpemanfaatan dari instansi yang berwenang memberikan izinpemanfaatan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala instansi yangbertanggung jawab.Bahwa Judex Facti keliru apabila menghukum PEMOHON KASASI karenaketiadaan izin selaku perusahaan pengelola limbah, karena apabila JudexFacti menerapkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) huruf a PP No. 18 Tahun1999 secara tidak parsial, maka pada Ayat (4) dapat menunjukkan bahwaPT.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-01-2018 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 29-03-2018
Putusan PT MAKASSAR Nomor 19/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS
Tanggal 8 Maret 2018 — 1.H. HAMKA,SH. 2.HARTAWAN TAHIR, SH.
116 — 93
  • Sehingga dari keterangan ahli yang seperti ini hanyabersifat tekhnis administratif berdasarkan kesimpulankesimpulanyang bersifat parsial, namun telah dijadikan dasar oleh Judex factieuntuk menjatuhkan putusan berkaitan dengan unsur kerugianNegara, walaupun berdasarkan keterangannya ahli tersebut dalampersidangan secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa HartawanTahir bukanlah pihak yang bertanggung jawab dalam kesalahanHal 152 dari 157 Hal Put.No.19/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.pelaksanaan pembayaran ganti