Ditemukan 2240 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : parisal pardial parasian parisai persil parsiah parsila parsiam partial parsidal
Pengadilan PN PUWAKARTA Pidana Umum
Register : 06-03-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 85/Pid.B/2019/PN Pwk
Tanggal 21 Mei 2019 — Penuntut Umum:
TENGKU IMAM MULHAKIM, SH.MH
Terdakwa:
RENI MARYANI Alias RERE Binti SUMPENA
162 — 56
  • Merry Nurmariyah, SHbilang Beliau mau meminjamkan uang kepada kita tapi secara parsial" laluTerdakwa tanya sharing Profinya bagaimana bu* dan dijawab oleh Sdri.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 25-11-2020 — Putus : 26-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 634/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 26 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : Ir. Asrul Masir Harahap, M.Pd. Diwakili Oleh : DANIEL OCTAVIANUS, S.H.
Terbanding/Tergugat : PT.Putra Pandawa Asli dahulu PT.PPA Consultans
701 — 637
  • Perbuatan Pelaku bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dankehatihatian.Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terbanding semulaTergugat telah melakukan kriteria Perbuatan Melawan Hukum sepertidisebutkan diatas baik secara utuh ataupun secara parsial, maka perlu diuraikansehubungan dengan kewajiban pembuktian masingmasing pihak.Menimbang, bahwa dari bukti P 9 , yaitu Surat Keputusan DewanKomisaris No.002/SK.Kom/XII/2017,tanggal 22 Desember 2017; walaupun,berupa copy dari copy, namun ternyata
Pengadilan PA DEMAK Perdata Agama Perceraian
Register : 12-08-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 02-01-2015
Putusan PA DEMAK Nomor 1213/Pdt.G/2014/PA.Dmk.
Tanggal 22 Desember 2014 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
17 — 0
  • liOri0s1360sImult1widctlpartIhyphtx8505tlhyphtx8760wrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlinOitapOpararsid9518 rtlchfcs1afOafs24 ltrchfcsO insrsid9518 rtlchfcs1 af1afs24ltrchfcsO f1insrsid95 18charrsid9518 Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan yangdikemukakan para terdakwa/Penasihat Hukumnya dalam pembelaan/pleedoi yang memohonagar para terdakwa dibebaskan karena tidak terpenuhinya unsurunsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, dalam hal iniMajelis Hakim tidak sependapat karena hal tersebut adalah murni penilaian Penasihat Hukumsecara subyektif, parsial
Pengadilan PN CILACAP Pidana Umum Pencurian
Register : 23-07-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 02-01-2015
Putusan PN CILACAP Nomor 251/Pid.B/2014/PN Clp
Tanggal 15 Oktober 2014 — 1. Budhi Jatmiko Bin (Alm) H.Suryanto 2. Doris Setyawati Binti (Alm) H.Suryanto
59 — 33
  • liOri0s1360sImult1widctlpartIhyphtx8505tlhyphtx8760wrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlinOitapOpararsid9518 rtlchfcs1afOafs24 ltrchfcsO insrsid9518 rtlchfcs1 af1afs24ltrchfcsO f1insrsid95 18charrsid9518 Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan yangdikemukakan para terdakwa/Penasihat Hukumnya dalam pembelaan/pleedoi yang memohonagar para terdakwa dibebaskan karena tidak terpenuhinya unsurunsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, dalam hal iniMajelis Hakim tidak sependapat karena hal tersebut adalah murni penilaian Penasihat Hukumsecara subyektif, parsial
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 15-04-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 189/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 7 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : Muhammad alias Muhammad bin Saleh bertindak selaku ahli waris dari Almarhumah Aliah Binti Said Diwakili Oleh : Bonifasius Gunung, S.H.,
Terbanding/Tergugat I : Tuan Asmawi Bin Kodir Als. Asmawi Modir
Terbanding/Tergugat II : Tuan Muchtar Bin Napih Als. Muchtar
Terbanding/Tergugat III : Tuan Aseffudin selaku ahli waris dari Sanan Bin Napih
Terbanding/Tergugat IV : Ahli Waris Alm. H. IMAN BIN MILAN, yaitu Ny. Ibun Binti H. Iman, Ny. Lia Binti H. Iman, Ny. Suni Binti H. Iman, Ny. Hj. Sanih Binti Kuruh, dan Tuan H. Amjah Bin H. Iman,
Terbanding/Tergugat V : Tuan Soemali Soenanta
Terbanding/Tergugat VI : P.T. Kilap Propertindo
Terbanding/Tergugat VII : Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat VIII : PPAT Notaris Daisy Rosalina Suniadji, S.H.,
Terbanding/Tergugat IX : PPAT Notaris Helmi, S.H.,
Terbanding/Tergugat X : Bank Panin
Terbanding/Tergugat XI : Wali Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat XII : Camat Kecamatan Bekasi Selatan
Terbanding/Tergugat XIII : Lurah Pekayon Jaya
Terbanding/Turut Tergugat I : Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah II Ditjen Pajak Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan PBB Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat II : Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia PUPR
Terbanding/Turut Tergugat III : P.T. Jasa Marga Persero Tbk
110 — 63
  • Bahwa Termohon Banding membantah dengan tegas dan keberatan atas dalilPemohon Banding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Judex FaxtiTingkat Pertama hanya membaca isi gugatan Penggugat/Pemohon Bandingsecara parsial sehingga tidak memahami isi gugatan secara utuh.
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 01-07-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 20-11-2020
Putusan PN SORONG Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Son
Tanggal 21 Oktober 2020 — TOMMY LIMBUNAN
322 — 200
  • Kemudian untuk Kabupaten Raja Ampat , dikarenakan wilayahnya terdiri dari Kepulauan sehingga sebagian besar terdiri dari ekosistempantai , yang juga tumbuh vegetasivegetasi selain mangrove , dan untukmenilai bahwa di suatu lokasi bisa dikatakan ada ekosistem mangroveatau tidak , tidak bisa dinilai dari tumbuh nya atau ada nya pohonmangrove saja (tidak bias dinilai secara parsial) , harus dinilai secarakeseluruhan sehingga keberadaan vegetasi mangrove harus dominan didaerah tersebut , barulah bisa
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Khusus
Register : 03-08-2012 — Putus : 31-10-2013 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor 158/Pid.Sus/2012/PN.Btl
Tanggal 31 Oktober 2013 — BUN SURYANTO, SE Bin BUN DJONG KONG
103 — 67
  • sumberinformasi, seluruh data dalam peta itu berbentuk koreksi data selanjutnyadiinformasikan apakah dalam bentuk Berita Acara atau Laporan;Bahwa penunjukkan suatu kawasan hutan dilakukan proses untuk diKalimantan Selatan ada namanya Peta tataguna hutan kesepatakan yangdikeluarkan pada tahun 1982, kemudian setelah TGHK (tata guna hutankesepatakan) yang dikeluarkan oleh menteri pertanian yang mana dalam petaprovinsi itu ada terjadi perubahanperubahan fungsi bisa juga terjadipenunjukanpenunjukan parsial
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 05-07-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Januari 2022 — Penuntut Umum:
SUSILOWATI, SH., MH
Terdakwa:
Hj.NURHASANAH. SH.MH binti H. AHMAD SAFEI
332 — 185
  • Melalui surat nomor S663/NB.2/2019 tanggal 30 Desember2019, OJK menyampaikan bahwa rencana penyehatan AJBB tidakdapat disusun secara parsial dan bersifat jangka pendek yangseharusnya dibuat secara komprehensif dan permanen.
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Khusus
Register : 02-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN UNAAHA Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Irwan Said, S.H.
4.ARBIN NU'MAN, SH
Terdakwa:
PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA DIWAKILI OLEH MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI ALIAS ANDI AGUNG
697 — 685
  • kesatuan ekosistem berupa hamparan lahanberisi Sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonandalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu denganlainnya tidak dapat dipisahkan;Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan olehPemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutantetap;Pengukuhan kawasan hutan adalah = rangkaian kegiatanpenunjukan, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan;Penunjukan kawasan hutan adalah penunjukan suatukawasan/wilayah/areal tertentu baik secara parsial
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 26-08-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 450/PDT.G/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Mei 2017 — PT. INTI JAYA SENTOSA X PT. SUN NGAI INDUSTRY
118 — 32
  • Pihak Pertama mengkonfirmasi bahwapengiriman bisa dilakukan secara parsial sesuai dengan permintaanPihak Kedua..
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 205/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juni 2016 — PT. ERA SISTEM INFORMASINDO ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
170 — 103
  • melalui delegasi, kecuali ditentukan laindalam peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa menurut hakim anggota Il, ketentuanPasal 13ayat (5) tersebut di atas bersifat umum dan tidak khusus ditentukankewenangan yang bagaimana yang dapat digunakan sendiri olen delegansdan kapan wewenang tersebut dapat digunakan sendiri oleh de/legans,namun yang dapat diketahui secara pasti bahwa wewenang yang dapatdigunakan sendiri adalah wewenang yang utuh, bulat dan penuh tidakwewenang yang sebagiansebagian atau parsial
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 22-08-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 20 Februari 2020 — Penuntut Umum:
Ingan Malam Purba, SH
Terdakwa:
NURHADI
220 — 97
  • Metode Penghitungan Parsial Loss : penghitungan kerugianHalaman 56 dari 127Putusan Perkara No. 47/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mdnyang terjadi karena Hilangnya Keuangan Bank Syariah MandiriCabang Medan Gajah Mada sebesar nilai Sisa PokokPembiayaan Mudharabah yang tidak dikembalikan nasabah danb.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 19-07-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 P/HUM/2016
Tanggal 2 Nopember 2016 — AISYA ALDILA, DKK VS PRESIDEN RI;
985 — 1704 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena, pengelolaansampah yang parsial akan mengganggu kepentingan rakyat, mengganggukesehatan, menimbulkan banjir, merusak keindahan kota, mencemari lautdan sampah dapat menjadi bencana bagi kawasan potensial wisata,konservasi, perikanan tangkap dan usaha kelautan lainnya;Pengelolaan sampah selama ini masih business as usual dan bersifatsektoral.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-04-2016 — Putus : 01-08-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 1 Agustus 2016 — drg. SRI PURWANTI anak dari MARGINO HUSODO
92 — 71
  • ., kerana wewenang dan tuduhan kewenangan ini bisa bersifatsummir/parsial, dan free opinion; Sementara itu Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 menjelaskan saya tidakboleh mengintervensi lembaga ULPBJ untuk menghindari penyalahgunaankewenangan saya sebagai Direktur RSUD Lamandau;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, padatahun 2010 pada RSUD Kabupaten Lamandau ternyata ada kegiatanpengadaan 1 (satu) paket Alat Kesehatan Ruang Rawat Inap, UGD, OK danPeralatan Medik dengan alokasi
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 06-07-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 14-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 121/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 10 Oktober 2018 — Pembanding/Tergugat III : EUGOSS PTE LTD
Terbanding/Penggugat : PT EUGOSS INDONESIA PRATAMA
Turut Terbanding/Tergugat II : PT CATUR EKA MANDIRI
Turut Terbanding/Tergugat I : SIEMENS PTE LTD
102 — 53
  • Jika hanyasebagian dari produk atau sebagian dari Layanan yang dapatdisampaikan pada Tanggal Pengiriman, maka Penjual wajib mengirimkanProduk atau Layanan yang tersedia kecuali ditentukan lain oleh Pembeli.Pengiriman secara parsial dianggap sebagai keterlambatan pengirimandan dianggap selesai hanya setelah Produk atau Jasatersebutdiserahkan seluruhnyaJika Penjual gagal menyerahkan Produk atau Jasa sesuai denganKontrak, atau gagal melakukan penyerahan pada Tanggal Pengiriman,maka Penjual harus membayar
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-03-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 2 / Pdt / 2019 / PT DPS
Tanggal 25 Maret 2019 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Cq. DINAS KEHUTANAN PROPINSI BALI , dk melawan I NYOMAN LATRA als GURU INA RATIH, dk
86 — 46
  • ., untuk melaksanakanpendampingan pengecekan/pengukuran rekonstruksi parsial bataskawasan hutan dalam rangka permohonan sertifikat pada wilayahHalaman. 35 dari 178 Putusan Nomor 2/ Pat /2019/PT DPSDesa Sekar Taji, Desa Sakti, dan Desa Pejukutan Kecamatan NusaPenida Kabupaten Klungkung Provinsi Bali;d.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 20-12-2019 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 312/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penggugat:
Moh Ridwan, Dkk.
Tergugat:
1.PT. PRIMADAYA HARUMMAS
2.PT GOODYEAR INDONESIA, Tbk,
3.III. PT ATALIAN GLOBAL SERVICE
226 — 91
  • Tentu PARA PENGGUGAT harus dapat membuktikan bahwa setiapPENGGUGAT dipekerjakan dalam pekerjaan utama, hal ini tidak bisadidasarkan pada penilaian parsial sebab tuduhan pelanggaran Pasal 66UU Ketenagakerjaan datang dari 100 PENGGUGAT dalam Gugatan aquo.Tentu saja hal ini tidak pernah terjadi dalam perkara a quo, sebabsebagaimana telah diuraikan sebelumnya, PARA PENGGUGAT hanyamengerjakan pekerjaan penunjang.Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan uraian tersebut di atas sudahjelas bahwa Gugatan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 157/Pid.Pra/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 21 Desember 2016 — BUNI YANI, dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya : 1. Aldwin Rahadian, S.H., M.AP, 2. Adi Kurnia Setiadi,S.H., 3. Romdani Tri Kuntadi, S.H, 4. Handy, S.H, 5.Unoto Dwi Yulianto, S.H., MH, 6. Rudi Silfa, S.H, 7. David Krisbyantoro, S.H, 8. Irfan Iskandar, S.H, 9. Hairullah M Nur S.H, 10. Isram, S.H ,11. Zefry Hermansyah, S.H,12. Teguh D Sabario, S.H, 13. Imaduddin, S.H, 14. Sufrensi A. Manan, S.H., 15. M.H, M. Sofyan, S.H, 16. Ahmad Bayhaki, S.H., 17. Djamudin Lawing, S.H.,M.H.,18. Anwarsyah Tarigan, S.H., M.H,19. Iwan gunawan, S.H., M.H, 20. Justiartha Hadiwinata, S.H, 21. Khairul Imam, S.H, 22. Krismawan, S.H, 23. Agus Wiratno, S.H. 24. Andi Hidayat, S.H., 25. Ahmad Irwandi Lubis, S.H. Para Advokat dan/atau konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Penasihat Hukum Buni Yani beralamat di Jalan H. Sa’abun No. 20 Jati Padang Ps Minggu, Jakarta Selatan, 12540. Telp 021-78848218, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tangga 29 November 2016, untuk selanjutnya disebut ..............……PEMOHON ; M E L A W A N Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum, dalam hal ini diwakili : KOMBES POL Agus Rohmat , S.I.K., S.H., M.Hum., AKBP Aminullah, S.H., AKBP Robert Manulang, S.H., AKBP DR Nova Irone Surentu, S.H., M.H., KOMPOL Dewoto, S.H., KOMPOL Ahsanul Muqoffi, S.H., KOMPOL Khairuddin,S.E., S.H., BRIPKA Budi Setiawan , S.H. dan BRIPTU Mohamad Ibnu Wahidin, S.H. masing-masing anggota Bidang Hukum Polda Metro Jaya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 55, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus DIR RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA tanggal 9 Desember 2016 untuk selanjutnya disebut ..........…………TERMOHON;
456 — 252
  • Ahli ABDULLAH ANDI KORO (Ahli ITE), dibawah sumpah menerangkansebagai berikut :Bahwa mendistribusikan adalah mengirimkan 1 paket bukan parsial darisatu pengirim ke penerima. Misalnya satu konten video atau satu movie,kalau mengirim satu paket film yang bukan merupakan potongan, jadimengirim secara utuh termasuk proteksi drm (Digital Rate Management);Hal 85 dari 125 hal.
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Perdata Agama Perceraian
Register : 20-11-2013 — Putus : 25-05-2014 — Upload : 28-03-2014
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 25/Pdt.G/2013/pn.kTL
Tanggal 25 Mei 2014 — GUNAWAN THAMRIN - BUN HIAN LIE
95 — 16
  • Menimbang, bahwa sebelum mepertimbangkan persoalan diatas, Ketua Majelisterlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan oleh para pihak,baik pihak para Penggugat maupun pihak para Tergugat; 149Menimbang, bahwa karena para pihak baik para penggugat maupun para tergugat,telah mengajukan beberapa buah bukti yang terdiri dari surat surat dan keterangan parasaksi, maka Ketua Majelis akan menilai bukti tersebut dalam korelasi dan perseuaiannyadengan bukti lainnya, tidak secara tunggal atau parsial
Pengadilan PN Pulang Pisau Perdata
Register : 13-03-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PN Pulang Pisau Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pps
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat:
GATH HAMIT
Tergugat:
1.PT. CITRA ARGO ABADI
2.KEPALA DESA LAWANG URU
154 — 63
  • Bahwa Tergugat menolak tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 8,Penggugat dengan serampangan mengutip secara parsial ketentuan dalamPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahjo.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai dalil untukmembenarkan penguasaan dengan alas hak Surat Pernyataan tanggal 06 Juni2009 tersebut.