Ditemukan 2248 data
196 — 66
danmembuktikan haknya sebagai contoh tanah pantai diusaai kerambah secara terusmenerus bisa diakui haknya ;Bahwa bisa saja seorang dikatakan pemilik tanah walaupun belum ada batasbatasnyaBahwa permohonan hak berlaku selama 6 (enam) bulan dan bila tidak diperpanjangtidak akan menghilangkan hak dan masalah permohonan hak adalah masalahadministrasi dan juga secara administrasi tidak menghilangkan hak ;Bahwa surat permohonan bisa diganti rugi sepanjang tidak ada sengketa tanah;Bahwa apabila peraturan secara parsial
407 — 136
Menimbang, bahwa sebelum mepertimbangkan persoalan diatas, Ketua Majelisterlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan oleh para pihak,baik pihak para Penggugat maupun pihak para Tergugat; 149Menimbang, bahwa karena para pihak baik para penggugat maupun para tergugat,telah mengajukan beberapa buah bukti yang terdiri dari surat surat dan keterangan parasaksi, maka Ketua Majelis akan menilai bukti tersebut dalam korelasi dan perseuaiannyadengan bukti lainnya, tidak secara tunggal atau parsial
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Irwan Said, S.H.
4.ARBIN NU'MAN, SH
Terdakwa:
PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA DIWAKILI OLEH MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI ALIAS ANDI AGUNG
681 — 679
kesatuan ekosistem berupa hamparan lahanberisi Sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonandalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu denganlainnya tidak dapat dipisahkan;Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan olehPemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutantetap;Pengukuhan kawasan hutan adalah = rangkaian kegiatanpenunjukan, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan;Penunjukan kawasan hutan adalah penunjukan suatukawasan/wilayah/areal tertentu baik secara parsial
57 — 33
liOri0s1360sImult1widctlpartIhyphtx8505tlhyphtx8760wrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlinOitapOpararsid9518 rtlchfcs1afOafs24 ltrchfcsO insrsid9518 rtlchfcs1 af1afs24ltrchfcsO f1insrsid95 18charrsid9518 Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan yangdikemukakan para terdakwa/Penasihat Hukumnya dalam pembelaan/pleedoi yang memohonagar para terdakwa dibebaskan karena tidak terpenuhinya unsurunsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, dalam hal iniMajelis Hakim tidak sependapat karena hal tersebut adalah murni penilaian Penasihat Hukumsecara subyektif, parsial
Terbanding/Tergugat I : Tuan Asmawi Bin Kodir Als. Asmawi Modir
Terbanding/Tergugat II : Tuan Muchtar Bin Napih Als. Muchtar
Terbanding/Tergugat III : Tuan Aseffudin selaku ahli waris dari Sanan Bin Napih
Terbanding/Tergugat IV : Ahli Waris Alm. H. IMAN BIN MILAN, yaitu Ny. Ibun Binti H. Iman, Ny. Lia Binti H. Iman, Ny. Suni Binti H. Iman, Ny. Hj. Sanih Binti Kuruh, dan Tuan H. Amjah Bin H. Iman,
Terbanding/Tergugat V : Tuan Soemali Soenanta
Terbanding/Tergugat VI : P.T. Kilap Propertindo
Terbanding/Tergugat VII : Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat VIII : PPAT Notaris Daisy Rosalina Suniadji, S.H.,
Terbanding/Tergugat IX : PPAT Notaris Helmi, S.H.,
Terbanding/Tergugat X : Bank Panin
Terbanding/Tergugat XI : Wali Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat XII : Camat Kecamatan Bekasi Selatan
Terbanding/Tergugat XIII : Lurah Pekayon Jaya
Terbanding/Turut Tergugat I : Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah II Ditjen Pajak Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan PBB Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat II : Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia PUPR
Terbanding/Turut Tergugat III : P.T. Jasa Marga Persero Tbk
108 — 57
Bahwa Termohon Banding membantah dengan tegas dan keberatan atas dalilPemohon Banding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Judex FaxtiTingkat Pertama hanya membaca isi gugatan Penggugat/Pemohon Bandingsecara parsial sehingga tidak memahami isi gugatan secara utuh.
302 — 180
Kemudian untuk Kabupaten Raja Ampat , dikarenakan wilayahnya terdiri dari Kepulauan sehingga sebagian besar terdiri dari ekosistempantai , yang juga tumbuh vegetasivegetasi selain mangrove , dan untukmenilai bahwa di suatu lokasi bisa dikatakan ada ekosistem mangroveatau tidak , tidak bisa dinilai dari tumbuh nya atau ada nya pohonmangrove saja (tidak bias dinilai secara parsial) , harus dinilai secarakeseluruhan sehingga keberadaan vegetasi mangrove harus dominan didaerah tersebut , barulah bisa
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Ir. H. SYARIFUDIN M.F.,SIp.,MT.,IPM Bin M. SUBARI Diwakili Oleh : KEMAS AHMAD JAUHARI,SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : M. NAIMULLAH, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum II : Susanto Gani,S.H
582 — 1266
Nopember 2015.Foto Copy Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya.Foto Copy Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic CenterSriwijaya.Foto Copy Gambar Laporan Pengembangan Design.Foto Copy Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya Palembang.Foto Copy Analisa Perhitungan Struktur Masjid Islamic CenterSriwijaya.Foto Copy RKS (Parsial) Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.Divisi 01 Persiapan.Foto Copy Gambar Arsitektur.Foto Copy Schedule Pelaksanaan Pekerjaan DED PembangunanMasjid
Nopember 2015.Halaman 193 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUSTPK/2021/PT PLG508509,510911.512.913.514.915.516.517,918.519.920.921.522.523.Foto Copy Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya.Foto Copy Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic CenterSriwijaya.Foto Copy Gambar Laporan Pengembangan Design.Foto Copy Perhitungan Struktur Pondasi Masjid SriwijayaPalembang.Foto Copy Analisa Perhitungan Struktur Masjid Islamic CenterSriwijaya.Foto Copy RKS (Parsial) Pembangunan Masjid
971 — 1680 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena, pengelolaansampah yang parsial akan mengganggu kepentingan rakyat, mengganggukesehatan, menimbulkan banjir, merusak keindahan kota, mencemari lautdan sampah dapat menjadi bencana bagi kawasan potensial wisata,konservasi, perikanan tangkap dan usaha kelautan lainnya;Pengelolaan sampah selama ini masih business as usual dan bersifatsektoral.
1.MARKUAT
2.SUWARDI
3.ILMAN SAIAN
4.LASIMAN
5.SARIJO
6.SUPENDI
7.BIRAN
8.BAGAS IRWANTO
9.Aris Hariyanto
10.Tono
11.SUHARTO
12.Aryawan
13.SAIMAN
14.PUJI JATMIKO
15.RINTO WAHYUDI
16.MUSON
17.SUKAMTO
18.SUGIARTO
19.ROBANGI
20.Sumardi
21.Sunyoto
22.KUSNANTO
23.ADI SUPRIADI
24.DWI SUSILO
25.JARMAJI
26.MUKHSIN
27.DASAM
28.HERU PURWANTO
29.ADI HIDAYAT
30.RIONO
31.SUWARNO
32.HARIYANTO
33.SOIMIN
34.Sudiyo
35.JUWARIYAH
36.SUYANTO
37.SYAHRUL RAMADHAN
38.SUMARNO
39.SUPRIYADI
40.SUHADI
41.TURIMAN
42.NASIP
43.MISRIN
44.RASIYO
45.SUDARNO
Tergugat:
1.HADI SUMADI
2.Pemerintah RI Cq Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Lampung Cq BPN Lampung Selatan
3.Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatra JTTS Kabupaten Lampung Selatan
4.Negara RI c.q. Presiden RI c.q. Pemprov Lampung
85 — 10
pengumpulan data pihak yangberhak dan objek pengadaan tanah;Bahwa Proses menentukan siapa Pihak yang paling berhak, BadanPertanahan Nasional Lampung Selatan tentunya telah melakukanInventarisasi dan Identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan,serta Pemanfaatan Tanah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 29ayat (2) dan ayat (6) yakni Hasil inventarisasi dan identifikasipenguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib diumumkan secarabertahap, parsial
85 — 40
., untuk melaksanakanpendampingan pengecekan/pengukuran rekonstruksi parsial bataskawasan hutan dalam rangka permohonan sertifikat pada wilayahHalaman. 35 dari 178 Putusan Nomor 2/ Pat /2019/PT DPSDesa Sekar Taji, Desa Sakti, dan Desa Pejukutan Kecamatan NusaPenida Kabupaten Klungkung Provinsi Bali;d.
Terbanding/Penggugat : PT EUGOSS INDONESIA PRATAMA
Turut Terbanding/Tergugat II : PT CATUR EKA MANDIRI
Turut Terbanding/Tergugat I : SIEMENS PTE LTD
100 — 39
Jika hanyasebagian dari produk atau sebagian dari Layanan yang dapatdisampaikan pada Tanggal Pengiriman, maka Penjual wajib mengirimkanProduk atau Layanan yang tersedia kecuali ditentukan lain oleh Pembeli.Pengiriman secara parsial dianggap sebagai keterlambatan pengirimandan dianggap selesai hanya setelah Produk atau Jasatersebutdiserahkan seluruhnyaJika Penjual gagal menyerahkan Produk atau Jasa sesuai denganKontrak, atau gagal melakukan penyerahan pada Tanggal Pengiriman,maka Penjual harus membayar
86 — 71
., kerana wewenang dan tuduhan kewenangan ini bisa bersifatsummir/parsial, dan free opinion; Sementara itu Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 menjelaskan saya tidakboleh mengintervensi lembaga ULPBJ untuk menghindari penyalahgunaankewenangan saya sebagai Direktur RSUD Lamandau;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, padatahun 2010 pada RSUD Kabupaten Lamandau ternyata ada kegiatanpengadaan 1 (satu) paket Alat Kesehatan Ruang Rawat Inap, UGD, OK danPeralatan Medik dengan alokasi
ANDI HEBAT, SH
Terdakwa:
Dr. DICKY TJANDRA, M.Sn. Anak dari UMBU TJANDRA
111 — 32
.> Bahwa dasar dilakukannya PHO (Parsial Hand Over) karena npatung danrelief sudah terpasang dan barang sebagaimana di kontrak sudah ada;> Bahwa tim PHO terdiri dari ketua adalah Lel. Drs. YUDI ASMORO BASUKI,sebagai anggota yakni Lel. RUSDI, ST, Lel.
TENGKU IMAM MULHAKIM, SH.MH
Terdakwa:
RENI MARYANI Alias RERE Binti SUMPENA
151 — 56
Merry Nurmariyah, SHbilang Beliau mau meminjamkan uang kepada kita tapi secara parsial" laluTerdakwa tanya sharing Profinya bagaimana bu* dan dijawab oleh Sdri.
Terbanding/Tergugat : PT.Putra Pandawa Asli dahulu PT.PPA Consultans
657 — 608
Perbuatan Pelaku bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dankehatihatian.Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terbanding semulaTergugat telah melakukan kriteria Perbuatan Melawan Hukum sepertidisebutkan diatas baik secara utuh ataupun secara parsial, maka perlu diuraikansehubungan dengan kewajiban pembuktian masingmasing pihak.Menimbang, bahwa dari bukti P 9 , yaitu Surat Keputusan DewanKomisaris No.002/SK.Kom/XII/2017,tanggal 22 Desember 2017; walaupun,berupa copy dari copy, namun ternyata
89 — 62
RI No. 459 K/Sip/1975tertanggal 18 September 1975 yang menghasilkan kaidah hukum;Mengingat stelsel negatif tentang register/pendaftaran tanahyang berlaku di Indonesia, maka terdaftarnya nama seseorang didalam register (dalam hal ini TERBANDING X) bukanlah berartiAbsolut menjadi pemilik tanah tersebut apabilaketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh Pihak Lain (seperti halnya dalam perkara ini)Bahwa Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997tentang PendaftaranTanah hanya dikutip secara parsial
75 — 18
Citra Lestari Consultant selakuPenyedia Jasa Konsultansi Perencanaan;Bahwa berdasarkan fakta dilapangan, bahwa pembangunan mesjid agung hanya sebata pembuatan pondasi, namun pada RABperencanaan ada pekerjaan laboratorium bangunan atas 8000m dengan nilai total 140 jt, apakah itu termasuk biaya yang harusbayarkan, menurut saya perencanaan walaupun dilapangan dikerjakan secara parsial namun dalam merencanakan harus dilakukansecara penuh, sedangkan untuk yang 8000m adalah hasil kerja dari tenaga ahli
1.Juandi Sakaro Situmorang
2.Rospita Siburian
3.LISBET JENNI Br. Nababan
4.R. LUMBAN GAOL
Tergugat:
1.Presiden RI
2.Menteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RI
3.Menteri Perhubungan RI
4.Ir. Areyanti MAPPI
5.PT ADHI Karya Persero Tbk
6.Sondi Irwanto Silalahi
7.Hemat Nahampun
214 — 507
puluh) hari kerja.Pasal 29 Ayat (1): Hasil inventarisasi dan identifikasipenguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah,wajib diumumkan di kantor Desa/Kelurahan, KantorKecamatan, dan tempat Pengadaan Tanah dilakukan dalamwaktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.Halaman 21 dari 115 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Ckr1.5.4,1.5.5.1.5.6.1.5.7,Selanjutnya Ayat (2): Hasil inventarisasi dan identifikasipenguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah,wajib diumumkan secara bertahap, parsial
16 — 0
liOri0s1360sImult1widctlpartIhyphtx8505tlhyphtx8760wrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlinOitapOpararsid9518 rtlchfcs1afOafs24 ltrchfcsO insrsid9518 rtlchfcs1 af1afs24ltrchfcsO f1insrsid95 18charrsid9518 Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan yangdikemukakan para terdakwa/Penasihat Hukumnya dalam pembelaan/pleedoi yang memohonagar para terdakwa dibebaskan karena tidak terpenuhinya unsurunsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, dalam hal iniMajelis Hakim tidak sependapat karena hal tersebut adalah murni penilaian Penasihat Hukumsecara subyektif, parsial
94 — 16
Menimbang, bahwa sebelum mepertimbangkan persoalan diatas, Ketua Majelisterlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan oleh para pihak,baik pihak para Penggugat maupun pihak para Tergugat; 149Menimbang, bahwa karena para pihak baik para penggugat maupun para tergugat,telah mengajukan beberapa buah bukti yang terdiri dari surat surat dan keterangan parasaksi, maka Ketua Majelis akan menilai bukti tersebut dalam korelasi dan perseuaiannyadengan bukti lainnya, tidak secara tunggal atau parsial