Ditemukan 2701 data
577 — 99
satu) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 17.00 cm x 12cm =Kubikasi = 0,0877 Ms;Asli 58 (lima puluh delapan) lembar Dokumen Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Kayu Kayu Bulat (SKSHHKKB) Nomor Register: KB.B.501Halaman 90 dari 146 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PN Msh183.4899, KB.B.501 4909, KB.B.501 4921, KB.B.506 3215, KB.B.506 3202,KB.B.508 2241, KB.B.508 2233, KB.B.508 2220, KB.B.5111891,KB.B.5111852, KB.B.5111877, KB.B.5140103, KB.B.5140171,KB.B.5140206, KB.B.5140239, KB.B.5140278, KB.B.528 1847
Merbau ukuran 4,00 cm x 20.00 cm x 7 cm =Kubikasi = 0,1120 Ms;1 (satu) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 17.00 cm x 12cm =Kubikasi = 0,0877 Ms;Asli 58 (lima puluh delapan) lembar Dokumen Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Kayu Kayu Bulat (GKSHHKKB) Nomor Register: KB.B.5014899, KB.B.501 4909, KB.B.501 4921, KB.B.506 3215, KB.B.506 3202,KB.B.508 2241, KB.B.508 2233, KB.B.508 2220, KB.B.5111891,KB.B.5111852, KB.B.5111877, KB.B.5140103, KB.B.5140171,KB.B.5140206, KB.B.5140239, KB.B.5140278, KB.B.528 1847
121 — 65
Sesuai Pasal 22 huruf e Perda Nomor 03 Tahun 2008 ditegaskansemua dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksudPasal 21 Raja berwenang mewakili Negerinya dalam dan di luarPengadilan dan atau dapat menunjuk kuasanya untuk itu danditegaskan pula pada Pasal 21 huruf h Raja bertugas untukmengamankan kekayaan Negeri dimana dalam tugas tersebut Rajasecara exofficio adalah Kepala Badan Saniri Negeri, bahkan dalamPasal 6 ayat (3) Reglement op de Burgerlijke Vordering (RV)Staatsblaad 1847 jo Staatsblaad
115 — 61
Foto copy Surat Penyerahan Penguasaan atas Tanah dengan cara Ganti Rugi No.593.83/1846/2013 tanggal 03 Oktober 2013 antara Kie Bang dengan Supriasan, SEyang dibuat dihadapan Camat Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten DeliSerdang, diberi tanda bukti TT.V/TT.II9 ;10.Foto copy Surat Penyerahan atas Tanah dengan cara Ganti Rugi No.593.83/1847/2013 tanggal 03 Oktober 2013 antara Kie Beng dengan Supriasan, SEyang dibuat dihadapan Camat Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten DeliSerdang, diberi tanda bukti TT.VTT.II10
71 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 1342KUHPerdata;Jika katakata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan menyimpangdaripadanya dengan jalan penafsiran;Lebih jauh penggunaan dasar gugatan yang menggunakan alasan kebiasaanitu sendiri adalah bertentangan dengan Pasal 15 Algemene Bepalingen vanWetgeving voor Indonesie, yang disingkat AB (Staatblad 1847 Nomor 23).Fakta hukumnya jelas bahwa Pasal 15 AB menyatakan bahwa kebiasaantidaklah menimbulkan hukum.Oleh karena itu, pada awal persidangan ini Tergugat mengajukan kepadaMajelis
PKByang berlaku tetap mengatur ketentuan Pasal 19 PKB menganai kemapuanperusahaan;Pasal 1342 KUHPerdata:Jika katakata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankanmenyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran;Lebih jauh Judex Facti lalai memahami bahwa alasan kebiasaan itu sendiriadalah bertentangan dengan Pasal 15 Algemene Bepalingen van Wetgevingvoor Indonesie, yang disingkat AB (Staatblad 1847 Nomor 23).
53 — 17
urgensinya dan bertentangandengan ketentuan pasal 191 Rbg / 180 HIR dan bandingkan dengan PutusanMahkamah Agung No. 1070.K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973);Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 191 RGB / 180 HIRmengenal adanya istilah putusan provisional (provisionele beschikking) yangmerupakan keputusan yang bersifat sementara (interim award), sedangkan dalampraktek berkenaan dengan putusan provisional mengacu kepada hukum acara yangterdapat dalam Reglement op De Rechtsverordering (R.V) Stb.1847
Terbanding/Terdakwa : ZULMAN ZAST, SH
105 — 44
copy) ;1 (Satu) lembar Surat Pengiriman tanggal 21 Nopember 2007 (Asli + copy) ;1 (Satu) lembar Surat Pengiriman tanggal 22 Nopember 2007 (Asli + copy) ;1(satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor : 974/1845/TPKP/Nop/2007 tanggal23 Nopember 2007 (Asli + copy) ;Hal. 94 dari 238 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2013/PTR322.323.324.325.326.327.328.329.330.331.332.333.334.1(satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor : 974/1449/TPKP/Nop/2007 tanggal23 Nopember 2007 (Asli + copy) ;1(satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor : 974/1847
(satu) lembar Surat Pengiriman tanggal 21 Nopember 2007 (Asli +copy) ;Hal. 150 dari 238 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2013/PTR320.321.322.323.324.325.326.327.328.329.330.331.332.333.1 (satu) lembar Surat Pengiriman tanggal 22 Nopember 2007 (Asli +copy) 1 (satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor : 974/1845/TPKP/Nop/2007tanggal 23 Nopember 2007 (Asli + copy) ;1 (satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor : 974/1449/TPKP/Nop/2007tanggal 23 Nopember 2007 (Asli + copy) ;1 (satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor : 974/1847
(copy) ;1 (Satu) lembar Surat Pengiriman tanggal 21 Nopember 2007 (Asli + copy) ;1 (Satu) lembar Surat Pengiriman tanggal 22 Nopember 2007 (Asli + copy) ;1 (Satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor : 974/1845/TPKP/Nop/2007 tanggal23 Nopember 2007 (Asli + copy) ;1 (Satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor : 974/1449/TPKP/Nop/2007 tanggal23 Nopember 2007 (Asli + copy) ;1 (Satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor : 974/1847/TPKP/Nop/2007 tanggal23 Nopember 2007 (Asli + copy) ;1 (satu) lembar Surat Pengantar/tanda
63 — 36
membayar ongkos perkara pada kedua tingkatperadilan ini, yang pada tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalamdiktum putusan di bawah ini;Hal 55 dari 58 Putusan Nomor:503/ PDT /2019/PT.BDG.Memperhatikan Pasalpasal dalam: UndangUndang No. 48 Tahun 2009,UndangUndang No. 49 Tahun 2009, KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek), UndangUndang No. 20 Tahun 1947, Reglemen Indonesia yang Dibarui (Het HerzieneIndonesich Reglemen/HIR Stb. 1941 No. 44, Reglemen Acara Perdata (ReglemenOp De Rechts vordering/RV Stb.1847
231 — 76
Pemberian Jaminan Pribadi, dengan kutipan lengkap sebagaiberikut :Penjamin dengan ini mengesampingkan/melepaskan untukkepentingan Penjual, segala hak, perlindungan, hak istimewa, danpembelaan diri yang dimilikinya dan diberikan oleh hukumkepadaseorang penjamin dan semua hakhak utama atau setiap haklain yang diberikan kepada seorang penjamin menurut hukum danperundangundangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidakterbatas pada ketentuan ketentuan Pasal 1402, 1431, 1831, 1833,1837, 1840, 1843, 1847
1.BASRIAL
2.MISNAR
3.YENI WATI
Tergugat:
1.ROSMIDA YANTI Pgl EMI
2.MIRNA WATI Pgl SIWAT
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman
87 — 11
Karena menurut Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang UndangHukum Perdata (Buurgerlijke Wetboek voor Indonesia) Staatsblad 1847 23 mengandung unsur unsur sebagai berikut:a. Adanya suatu Perbuatanb Perbuatan tersebut melawan HukumCc Adanya kesalahan dari pihak pelakud. Adanya kerugian bagi korbane Adanya hubungan Kausal antara Perbuatan dengankerugianSedangkan Pokok permasalahan pada pelanggaran PerbuatanMelawan Hukum Terletak pada peraturan perundang undangan.
100 — 35
Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti para Tergugat telah wanprestasi;nonerses Menimbang bahwa dalam perjanjian pemberian jaminan pribadi (Borght)(bukti P8), dalam pasal 1 ayat (2), telah disepakati bahwa Tergugat V dan VImemberikan jaminan keada Penggugat dengan melepaskan semua dan setiaphak istimewa yang diberikan kepada seorang penjamin (Borg), antara lain hakhak sebagaimana termaktub dalam pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, dan 1847 sampai dengan 1850 KUHPerdata
49 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.2415 K/Pid.Sus/2017966.967.968.969.970.971.9/2.973.974.975.976.977.Fotokopi Aplikasi Pembayaran Gaji Untuk Payroll atas namaMAUN DOKO.Fotokopi Surat Pernyataan Kesehatan Calon Peserta AsuransiJiwa Kumpulan atas nama MAUN DOKO tanggal 12 Agustus2005.Fotokopi Persetujuan Kredit KMWU atas nama MAUN DOKOtanggal 15 Agustus 2005.Perjanjian Kredit Nomor PMK.1.6.6500.1847.2005.KMWU tanggal15 Agustus 2005 atas nama Debitur MAUN DOKO.Advis Realisasi Kredit Nomor 1847/ARK/KMWU/2005 tanggal 15Agustus 2005
No.2415 K/Pid.Sus/2017975.976.977.978.9/79.980.981.982.983.984.985.986.987.Fotokopi Persetujuan kredit KMWU atas nama MAUN DOKO tanggal15 Agustus 2005.Perjanjian Kredit Nomor PMK.1.6.6500.1847.2005.KMWU tanggal 15Agustus 2005 atas nama Debitur MAUN DOKO.Advis Realisasi Kredit Nomor 1847/ARK/KMWU/2005 tanggal 15Agustus 2005 atas nama MAUN DOKO.Daftar angsuran kredit atas nama MAUN DOKO tanggal 15 Agustus2005.Fotokopi Kuitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atasnama MAUN DOKO tanggal 15
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : ISKANDAR ZULKARNAEN, SH
72 — 49
(copy) ;1 (satu) lembar Surat Pengiriman tanggal 21 Nopember 2007(Asli + copy) ;1 (satu) lembar Surat Pengiriman tanggal 22 Nopember 2007(Asli + copy) ;1(satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor974/1845/TPKP/Nop/2007 tanggal 23 Nopember 2007 (Asli +copy) ;1(satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor974/1449/TPKP/Nop/2007 tanggal 23 Nopember 2007 (Asli +copy) ;1(satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor974/1847/TPKP/Nop/2007 tanggal 23 Nopember 2007 (Asli +copy) ;1 (satu) lembar Surat Pengantar / tanda terima nomor161
(copy) ;319.1 (satu) lembar Surat Pengiriman tanggal 21 Nopember 2007(Asli + copy) ;320.1 (satu) lembar Surat Pengiriman tanggal 22 Nopember 2007(Asli + copy) ;321. 1(satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor974/1845/TPKP/Nop/2007 tanggal 23 Nopember 2007 (Asli +copy) ;322. 1(satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor974/1449/TPKP/Nop/2007 tanggal 23 Nopember 2007 (Asli +copy) ;323. 1(satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor974/1847/TPKP/Nop/2007 tanggal 23 Nopember 2007 (Asli +copy) ;324.1 (satu) lembar Surat
Pembanding/Tergugat III : OLAN ZULKIFLI
Pembanding/Tergugat IV : HALID ABBAS Diwakili Oleh : JAIDUN, SH.MH
Terbanding/Penggugat : H. FAZRI
Terbanding/Turut Tergugat I : SUNI ACHMAD Bin H. ACHMAD
Terbanding/Turut Tergugat II : H. FAUZI ahli waris dari H. KURSANI Bin H. ACHMAD
Terbanding/Turut Tergugat III : ISHAK Bin H. ACHMAD
Terbanding/Turut Tergugat IV : YUDHI ARRAHMAN ahli waris dari SITI AISYAH ACHMAD Binti H. ACHMAD
Terbanding/Turut Tergugat V : Hj. JUM AH Binti H. ACHMAD
Turut Terbanding/Tergugat II : SHEILA,
Turut Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA ULU
Turut Terbanding/Tergugat VI : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KELURAHAN TELUK LERONG ILIR
56 — 37
Oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil,maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.Terkait dengan Relas (Surat Panggilan) tersebut dapat dinyatakan tidak sah,sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Reglement op de Rechtvordering(RV), Staatsblad 1847 No. 52 Juncto 1849 No. 63, menegaskan bahwa :Pemberitahuan gugatan harus memuat nama kecil, nama dan tempattinggal juru sita, nama dan tempat tinggal Tergugat serta menyebut pulanama orang yang menerima turunan pemberitahuan gugatan
206 — 145
Dalam pemberian jaminan perorangan tersebut,Termohon II telah menyatakan melepaskan Hak Utamanya sebagaiPenjamin, yang antara lain namun tidak terbatas pada: (i) Hak untukmeminta kepada Penerima Jaminan supaya harta benda Debitur disita dandigunakan terlebih dahulu untuk melunasi pinjaman, (ii) hakhak yangmembebaskan Penjamin sebagaimana diatur dalam Pasal 1831, 1833, 1837,1843, dan Pasal 1847 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata, serta (iii)Hak untuk meminta kepada Penerima Jaminan supaya Pinjaman
Ktut Ayu Ratni Salim
Tergugat:
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Cq. PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Cabang Palopo
Turut Tergugat:
1.Notaris dan PPAT Suarsi Nawir, S.H.,MKn
2.Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Palopo
302 — 193
Thong Siong Wan tersebut ;Bahwa, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR, Pihak Ketiga(Pelawan) berhak mengajukan gugatan :P eeeene es Jika pelaksanaan keputusan itu. dilawan, jugaperlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barangyang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segalaperselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukankepada dan diputuskan oleh Pengadilan negeri yang dalamdaerah hukumnya harus dilaksanakannya keputusan itudan berdasarkan pasal 378 Staatblaad 1847
48 — 9
409.00 Tm/F12 1 TE(74) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 402.00 409.00 Im/F12 1 TE(70) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 174.00 380.00 Tm/F12 1 TF(5270) TdETQgBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 192.00 380.00 Tm/F12 1 TE(1226) 2(45) 2(55) 1(26) TdETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 228.00 380.00 Im/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 232.00 380.00 Im/F12 1 TE(45) 2(26) 2(31) 1(5) 1836) 123) 2324023) 247) 243) 236) 15) 1847
Terbanding/Penggugat : H. Kadar Utari
Terbanding/Turut Tergugat I : H. Raut Bin Pondok
Terbanding/Turut Tergugat II : Karsih Binti Pondok
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, cq Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
53 — 25
bahwa PutusanPengadilan Negeri Bekasi Nomor 236/Pdt.G/2018/PN.Bks, tanggal 14 Maret2019 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslahdikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ditolak, maka Pembanding/Tergugat sebagai pihak yang kalahharuslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkatbanding yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawahini;Memperhatikan Pasalpasal dalam: Reglemen Acara Perdata/ROStb.1847
96 — 10
Stb 23. 1847 disebutkan bahwa Perseroan yang terbentukndengancara meminjamkan uang atau disebut juga Perseroan komanditer, didirikan antaraseseorang atau beberapa orang pesero yang bertanggung jawab secara tanggungrenteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberipinjaman uang ;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 KUHD tersebut diatasbahwa Perseroan Komanditer (CV) merupakan salahsatubentuk usaha yang tidakberbadan hukum , dan pesero bertanggung jawab secara tanggung
222 — 124
(Bukti P6);Foto kopi Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) Sementara, No.1847 BP/01.8/2015, yang dikeluarkan oleh BIRO KLARIFIKASIINDONESIA, Kepala Cabang Utama Kias Samarinda, tanggal 25 Juni2013. (Bukti P7);Foto kopi Surat Tergugat Nomor : 016/BAV/INV/IV/2015, Perihal :Surat Konfirmasi Pembiayaan tanggal 28 April 2025.
145 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hakhak lain secara exepties (tangkisantangkisan) sebagaimanadimaksud dalam Pasal Pasal 1430, 1431, 1843, 1847 dan Pasal 1849Kitab Undang Undang Hukum Perdata;Bahwa setelah fasilitas kredit pemilikan kendaraan bermotor tersebut jatuhtempo, ternyata ada 196 (seratus sembilan puluh enam) fasilitas yang tidak/belum dilunasi oleh debiturdebitur yang selanjutnya menjadi tanggungjawab hukum dari pada Tergugat , Il dan Ill kepada bank sebagaimanamestinya berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat antara debiturdebiturHalaman