Ditemukan 2686 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1147 1047 1347 1447 1547 1947 13847 1807 1827
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Khusus PHI
Register : 28-12-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps
Tanggal 9 Februari 2017 — ARUM ANDARWATI melawan PT AMANDA PRAMUDITA HARD ROCK HOTEL BALI
100 — 212
  • Kode utamaadalahWetboek vanStrafrecht (nl ).d.Hukum Konstitusi (termasuk Firman Raja Belanda tanggal 16 Mei 1846 No. 1 itusemuanya terdiri dari 9 pasal dan isinyadiumumkan seluruhnya di Hindia Belandadengan Stb. 1847 No. 23. Dalam Pasal 1nya a. Tidak adanya rasa keadilan(gerechtigkeit), memunculkan kesukaranhidup, kegelisanan social, ketidakmampuan memenuhi bahan pokokb.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 17-06-2014 — Upload : 26-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 650 K/Ag/2013
Tanggal 17 Juni 2014 — H. IBRAHIM SOELAIMAN bin H. ALI SOELAIMAN VS 1. ESTRELITTA SOELAIMAN binti H. IBRAHIM SOELAIMAN, DKK
81 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Penggugat dalam gugatannya pun mengajukan pembatalan atasakta hibah (posita nomor 13 dan pengulangannya) dengan alasan yangmengadaada yang dibuatbuat secara semenamena oleh Penggugat.Bahwa AktaAkta tersebut dibuat di hadapan Pejabat Notaris berdasarkandan tunduk kepada hukum perdata (khususnya ketentuan Pasal 1666 s/dPasal 1675 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voorIndonesia, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, selanjutnya disebut"KUHPerdata"), oleh karenanya gugatan pembatalan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 27-01-2021 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 8/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 1 April 2021 — Pembanding/Tergugat VI : PT. ANZAWARA SATRIA
Terbanding/Penggugat : PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, TBK
Turut Terbanding/Tergugat I : JACK MULYANA HUSODHO
Turut Terbanding/Tergugat II : FRANCISCA HUSODHO
Turut Terbanding/Tergugat III : ANDREAS HUSODHO
Turut Terbanding/Tergugat IV : DANNI ARTONO
Turut Terbanding/Tergugat V : TIENTJE JUSRAN
361 — 291
  • telah melepaskan semua hakhak seorangPenjamin sebagaimana dimaksud Pasal 1100, 1430, 1831, 1833,1837, 1838, 1843, 1847, 1848, 1849, dan 1859 KUHPerdata.
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 12-01-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 21-03-2021
Putusan PN BANJARBARU Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bjb
Tanggal 14 Februari 2019 — Penggugat:
MARYATI
Tergugat:
1.M RIZA
2.PT BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH
3.2. KEWES LINDRI HARIANI, SH., M.Kn
4.Hery Krisyanto Bin Puryanto Alm
5.N YUSDI EFFENDI bin MAKSUM AMAN ALM
6.ASWIN HANAFI Bin MAKSUM AMAN Alm
7.Amaliya Binti Maksum Aman
8.Hj Antung Machrita Maksum Aman Alm
9.Tabrani Bin Maksum Aman Alm
10.KEPALA KELURAHAN LANDASAN ULIN DAHULU KELURAHAN LANDASAN ULIN TENGAH
11.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KPTA BANJARBARU
12.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Banjarmasin
100 — 40
  • Bahwa selanjutnya Tanggal 27 Oktober 1990 dibebani HIPOTIK No. 74Tahun 1990 kepada Bank Bumi Daya Cabang Banjarmasin beserta SHMNo. 1846, SHM No. 1847 dan SHM No. 1125.d.
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Khusus
Register : 21-06-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjs
Tanggal 5 Juli 2021 — Pemohon:
NURDIANA, S.PI
Termohon:
Kepala Kejaksaan RI Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan
87 — 41
  • Feuerbach: 1847, Lehrbuch des geminin inDeutschland gultegen Peinlichen Rechts, Georg Freiedrich Hayers Verlag.Paragraf 20, hal 4144):Bahwa dalam praktik hukum pada dasarnya hukum acara pidana adalahhukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan olehNegara dalam proses' penyelidikan, penyidikan hingga prosesperadilandengan metode yang baku untuk menegakkan hukum danmelindungi hakhak individu selama proses hukum berlangsung.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 27-01-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 20-03-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 61/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 19 Maret 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. Sankei Gohsyu Indutries Diwakili Oleh : Asep Komarudin SH
Pembanding/Tergugat II : CV. Karya Mandiri Diwakili Oleh : Asep Komarudin SH
Terbanding/Penggugat : CV. ADR
Terbanding/Turut Tergugat : PT. Sinar Agung Kreasi Utama
152 — 90
  • Putusan Nomor:61/PDT/2020/PT.BDG.haruslah dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara inipada tingkat peradilan tingkat pertama dan pada tingkat banding yang besarnyatersebut dalam amar putusan ini;Memperhatikan Pasalpasal dalam KUHPerdata, UU No. 20 Tahun 1947,UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009, Reglemen Indonesia yangDibarui (Het Herziene Indonesich Reglemen/HIR Stb. 1941 No. 44 danReglemen Acara Perdata (Reglemen Op De Rechts vordering/RV Stb.1847 No.52 jo.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 03-02-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
D I A H, S H
Terdakwa:
M. Vikky Rianda Bin M Taher
35 — 8
  • Djisman Samson, SH, Hukum pidanaIndonesia dipelajari melalui pasalpasal Kitab Undang Undang Hukum Pidanadan Putusanputusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad VanCassatie dan Hoog Militair tahun 1847 1976, Sinar Baru Bandung 1979,halaman 149.Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik keterangan saksisaksi,petunjuk dan barang bukti serta keterangan terdakwa, telah diperoleh faktahukum yang menerangkan / menjelaskan Terdakwa M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 12-09-2012 — Upload : 07-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09 P/HUM/2012
Tanggal 12 September 2012 — ASOSIASI NIKEL INDONESIA (ANI), ; MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI.,
921 — 730 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kitab Undangundang Hukum Perdata(disingkat KUHPerdata) adalah suatu peraturan perundangundangan setingkat dengan Undangundang yang diberlakukan padamasa kolonial Belanda, sehingga mengingat belum adanya undangundang baru yang mengatur mengenai hukum perdata Indonesia,maka Burgerlijke Wetboek/KUHPerdatra diakui keberlakuannyadan harus dianggap tetap memiliki daya laku dan kekuatan hukummengikat sebagaimana peraturan tersebut semula diberlakukan,yaitu sebagai UndangUndang (Staatblad No. 23 Tahun 1847
Pengadilan PN KARANGAYAR Perdata
Register : 15-01-2015 — Putus : 23-12-2014 — Upload : 15-01-2015
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 251 /Pdt.P/2014/PN.Krg
Tanggal 23 Desember 2014 — RAJIATI
21 — 14
  • 6rsid 1666744rsid 1667958rsid 1668843rsid1670547rsid 1706161rsid1707465rsid1708889rsid1710438rsid1712144rsid1712572rsid1714305rsid1723596rsid1727107rsid1728088rsid1731176rsid1733988rsid 1735377rsid1770070rsid 1770314rsid1772548rsid1775420rsid1776609rsid 17774 1 Orsid 1777793rsid1780970rsid 1783655rsid1784156rsid1784263rsid 1785 134rsid1793215rsid1795 150rsid1795425rsid 1796070rsid1799030rsid 180138 1rsid1802000rsid 1836554rsid1836868rsid1837720rsid 1843898rsid1844434rsid184598 1rsid1846666rsid 1847
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 23-02-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 37/PDT.SUS-PHI/2015/PN BDG
Tanggal 12 Agustus 2015 — BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS); LA W A N; HENDRAWAN AFANDI; ANDRI YANSYAH; ATANG M. MUHTAR,;
175 — 47
  • , tertanggal 31 Desember 2013 ;TK/PR3 : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, NomorKEP/23/012014, tertanggal 27 Januari 2014 ;TK/PR4 : Undangundang Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2011,tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tertanggal 25 Nopember 2011 ;TK/PR5 : Foto Papan Nisan Iwan Kusnawan (Almarhum) ;TK/PR6 : = Surat Nomor B/212/032015, tertanggal 02 Maret 2015 tentangBerita Duka Cita ;TK/PR7 : Kitab Undangundang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voorIndonesie), tertanggal 30 April 1847
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-06-2019 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 227/Pdt.G/2019/PN.Bdg.,.,.,.,.,
Tanggal 21 Januari 2019 — OEY WAN NIO sebagai pemegang saham PT MIMI KIDS GARMINDO LAWAN TIM KURATOR Tuan Martin Hartanto W SE SH.CLA, Tuan Anthony Prawira SH Tuan, Rulianto, SH, DKK
535 — 175
  • Hakhak yang dapat membebaskan penjamin dari kewajibannyaseperti tersebut dalam pasalpasal 1430, 1847, 1848, dan 1849 KitabUndangundang hukum Perdata Indonesia.Pernyataan sebagaimana penjamin (borgtocht) yang diuraikan dalam akta initidak dapat dicabut kembali karena merupakan bagian yang tidak dapatdipisahkan dari persetujuan kredit/pinjaman uang antara Debitur dan Bank.Bahwa, terhadap fasilitas kredit yang diterima oleh TURUT TERGUGAT tersebut, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III memberikanagunan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 23-01-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 K/TUN/LH/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — 1. NUR SAEPUDIN, DKK., 2. PERKUMPULAN KOALISI RAKYAT UNTUK KEADILAN PERIKANAN (KIARA)., 3. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) vs I. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA., II. PT. MUARA WISESA SAMUDRA;
610 — 252 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 92 K/TUN/LH/2017dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undangundangtersebut dan terjadi setelah undangundang itu dinyatakan berlaku;Prinsip Asas NonRetroaktif ini telah berlaku secara universal terhadapperaturan perundangundangan yang juga telah diakui dalam sistem hukumIndonesia yang tercantum dalam Algemene Bepalingen van Wetgeving voorIndonesie, yang disingkat AB (Staatblad 1847 Nomor 23) yang mengaturketentuanketentuan umum peraturan perundanganundangan;Pasal 3 Agemene
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 02-06-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 405/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 1 Maret 2018 — Penggugat:
KOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KPPDK
Tergugat:
1.NYONYA SITI MASLEHA MIFTACH
2.YENY OKTRIANI AMBRAINI
3.KELURAHAN BUARAN
4.Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan
129 — 37
  • Kantor Pertanahan Kota Tangerang.Yurisprudensi MARI tanggal 22/10/1975 No.147K/Sip/1974 danYurisprudensi MARI 13/5/1975 No.67k/sip/1975, karena gugatanmelanggar tertio acara Pasal 18 Rv dan tidak tcrpenuhinya syarat formilmateriil yaitu posita harus jelas dan lengkap saling bersesuaian danpetitum harus terang dan pasti, maka petitum in casu yang tidak sesualdengan dalil gugatan in casu, sepatutnya gugatan tidak dapat diterimaatau ditolak ;DALAM REKONVENSI ;Berdasarkan Pasal 244 Reglement of Rv Stbl. 1847
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-12-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 719 PK/Pdt/2016
Tanggal 13 Desember 2016 — Ir. SONDANG TIURMA SIMBOLON VS PT. PUPUK SRIWIJAYA (PPD. LAMPUNG), DKK
93 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.H. dalam bukunya halaman 67menyatakan bahwa Menurut Hoege Raad dalam berbagai arrest mulaitahun 1927, menyatakan bahwa soal kausalitas harus diselesaikandengan berpegangan pada ajaran Adequate Verozaking (H.R. 3 Februari1927, Hoetink Nomor 114, dan banyak keputusankeputusan kemudianantara lain H.R. 28 November 1847 dan 19 Desember 1947).
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-05-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 300/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 23 Juli 2018 — PT.PANN MULTI FINANCE (PERSERO) CS >< PT.PELAYARAN CARAKA TIRTA PERKASA CS
145 — 121
  • segala hak dan wewenangnya yang pada umumnya olehundangundang diberikan kepada PENJAMIN (PENGGUGAT IlTERGUGAT Il REKONVENS)), teristimewa yang diatur dalam KUHPerdata:1) Pasal 1831, yakni hak untuk meminta kepada TERGUGAT /TURUT TERMOHON REKONVENSI agar barangbarangPENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI disita dan dijuallebih dahulu untuk melunasi utang.2) Pasal 1837, yakni hak untuk meminta kepada TERGUGAT /TURUT TERMOHON REKONVENSI supaya membagi utangtersebut diantara para penjamin.3) Pasalpasal 1430, 1847
Pengadilan PN Teluk Kuantan Pidana Umum
Register : 24-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 9/Pid.C/2020/PN Tlk
Tanggal 24 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ERWIN AS
Terdakwa:
JULIUS Als BUJANG INDUAK Bin SAMSIR Alm
58 — 12
  • 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1838 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1839 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1840 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1841 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1842 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1843 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1844 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1845 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1846 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1847
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 21-01-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 12/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 7 Juni 2016 — KOMBES Pol Dr. Drs SYAFIIN, S.H., M.M ; KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dkk
81 — 66
  • ST/1847/IX/2015 tanggal392015 atas nama Kombes Pol Drs. Imam Sugianto. Msi.(fotokopi dari fotokopi);Foto Pelantikan Kombes Pol Dr. Drs. Syafiin, SH, MMNRP 62100238 yang dihadiri oleh Asisten ASDMKapolrilrien Pol Drs. Haka Astana. MW, SH. (fotokopisesuai dengan aslinya);Keputusan Sekretaris Negara RI. No. 103 tahun 2011tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat yangBukti P31b32.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 11-06-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2014
Tanggal 11 Juni 2014 — CONOCOPHILLIPS (GRISSIK), LTD VS PT TRINGGADING AGUNG PRATAMA
509 — 392 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indonesia dan Internasional,halaman 90 paragraf 1, yang menentukan sebagai berikut:Sedangkan putusan arbitrase yang dibuat didalam negeri hanya dapatdibatalkan dengan melihat persyaratan limitatif dalam Pasal 70 UndangUndang Arbitrase.6 Selanjutnya berdasarkan Pasal 81 UU Arbirase yang mengatur bahwa:Pada saat undangundang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrasesebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 ReglemenAcara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 26-01-2011 — Upload : 17-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1435 K/Pdt/2010
Tanggal 26 Januari 2011 —
86 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bagi golongan Eropa ini , berlaku Reglemen AcaraPerdata (Reglement op de Rechtvordering atau Rv) S. 1847 52 jo. 1849 63 yang beracara di Raad van Justitie dan Hoog Gerechtshof.Bahwa Rv telah mengatur penggabungan gugatan ini, yaitu yang diaturdalam ketentuan pasal 134 RV dan 135 RV, dimana untuk mengajukanpenggabungan gugatan/kumulasi ini, harus memenuhi syarat sebagaiberikut:a Penggabungan harus dimintakan oleh Tergugat dengan mengajukanpermohonan kepada Majelis Hakim sebelum dilakukan pembelaandan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-11-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1874 K/PID.SUS/2011
Tanggal 15 Nopember 2011 — Dr. H. TONY SUKASAH, Drs., Msi.;
53 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1874 K/Pid.Sus/201110 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2011sampai dengan tanggal 21 Agustus 2011 ;11 Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia bidang Yudisial tanggal 25 Agustus 2011 No : 1847 / 2011 /S.782.Tah.Sus / PP / 2011 /MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahanselama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2011 ;12 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 25 Agustus 2011 No