Ditemukan 4103 data
Erwan Mardiansyah T, SH,MH
Terdakwa:
DEBI SURYAMAN Bin NUNUNG SURYAMAN (Alm)
31 — 0
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa Debi Suryaman Bin Nunung Suryaman (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Pengangkutan Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK
1.RIESKI FERNANDA, SH
2.DIAN ASTRID MUCRA, SH
3.EFRIZA LASYERSI, SH
Terdakwa:
ZAHIRMAN panggilan EMAN Bin LAMBAU
367 — 38
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa Zahirman panggilan Eman Bin lambau tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengolahan dan pemurnian mineral yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan
1.PINTO ARIBOWO, S.H.
2.MUHAMMAD WIDHA PRAYOGI SAPUTRA, S.H
3.ALKE MARIO, S.H.
4.JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
MULIADI alias MUL bin DAMAN
165 — 70
MENGADILI:
- MenyatakanTerdakwaMuliadi Alias Mul Bin (Alm) Damantelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTurut sertamerintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syaratsebagaimanadakwaantunggal Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
ADIN NUGROHO PANANGGALIH, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD RIFAI USMAN Alias HAJI ALI
361 — 0
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIFAI USMAN Alias HAJI RIFAI terbukti tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK.sesuai dengan Pasal 158 UU R.I.
ILHAMD WAHYUDI, SH.,MH
Terdakwa:
BORIS CHRISTO anak dari YOHANES TW
244 — 13
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa Boris Christo Anak Dari Yohanes TW, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2)
1.Khilluwa Nadhifah, S.H.
2.Muhammad Ilham, S.H
3.SAUSAN YODINIYA, S.H.
Terdakwa:
1.JUNAIDI BIN SOLEH
2.PIBRIANSYAH BIN FIRDAUS
3.SAHRONI ALIAS RONI BIN HARUN
4.AGUS ILHAM BIN ABDUL AZIZ
18 — 14
- Menyatakan Terdakwa I Junaidi Bin Sholeh, Terdakwa II Pibriansyah Bin Firdaus, Terdakwa III Sahroni Alias Roni Bin Harun, Terdakwa IV Agus Ilham Bin Abdul Aziz, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengangkutan batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUPK, IPR, SIPB atau tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;.
ANDI ODDANG MOH. SUNAN TOMBOLOTUTU, S.H.,M.H
Terdakwa:
AGUSRI LEWAN
83 — 6
MENGADILI:
- Menyatakan terdakwa Agusri Lewan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian Penjualan Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan
DONI MARIANTO SH
Terdakwa:
TJAI JI SANG alias ASANG anak laki laki dari THUNG NAM THIN
232 — 13
MENGADILI
- Menyatakan Terdakwa TJAI JI SANG alias ASANG anak laki-laki dari THUNG NAM THIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda
ARSITHA AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
1.RENGGI EKA PUTRA BIN M. JASRIL
2.RIAN DARMADI BIN DARMADI
70 — 0
Rian Darmadi Bin Darmadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama melakukan Pengangkutan Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) Bulan Dan Denda sejumlah Rp.
Terbanding/Penggugat : HAIRUL Bin GUNAWAN
Terbanding/Tergugat I : BUSTANI
Terbanding/Tergugat II : AMBRAN
Terbanding/Tergugat III : ABDULLAH
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Desa Jembayan Dalam
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : Camat Kecamatan Loa Kulu
60 — 39
pada objek sengketa didalamperkara a quo, sehingga perbuatan Pembanding/Turut Tergugat yangtelah melakukan kegiatan Operasioanal Produksi pada objek tanah yangsecara sah dan meyakinkan milik Terbanding/Pengguat dan belummendapatkan ijin dari Pembanding/Penggugat adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum karena Pembanding/Turut Tergugat didalammenjalankan kegiatan Operasi Produksi telah melanggar UndangUndangNomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batuubara pasal 136 yangberbunyi:1) Pemegang IUP atau IUPK
sebelum melakukan kegiatan operasiproduksi wajibmenyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang haksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dialkukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanaholeh pemegang IUP atau IUPK;Disamping Pembanding telah melanggar UU Nomor 4 Tahun 2009 tentangMinerba sebagaimana diatur didalam pasal 136 didalam melakukankegiatan operasi produksi pada lahan milik Terbanding/Penggugat,Pembanding
90 — 45
bahwa : Pasal 8 ayat (1) : Kewenangan pemerintah kabupaten /kota dalam pengelolaan pertambangan ~ mineraldan batubara, antara lain, adalahc. pemberian IUP dan IPR, pembinaan,penyelesaian konflik masyarakat danpengawasan usaha pertambangan operasiproduksi yang kegiatannya berada di wilayahkabupaten / kota dan / atau wilayah lautsampai dengan 4 (empat) mil ;Pasal 119 : IUP atau JUPK dapat dicabut oleh Menteri,gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengankewenangannya apabilaa. pemegang IUP atau IUPK
tidak memenuhikewajiban yang ditetapkan dalam JUP atau IUPKserta peraturan perundang undangan ;b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini ;Cc. pemegang JIUP atau JIUPK dinyatakan pailit =; Menimbang, bahwa kemudian di dalam ketentuan PeraturanPemerintah Nomor =: 23.
WURYANTO, SH. MH
Terdakwa:
DRAJAT PRABOWO Bin MAUN
432 — 30
- Menyatakan terdakwa DRAJAT PRABOWO bin MAUN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IPR (Izin Usaha Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DRAJAT PRABOWO bin MAUNdengan pidana penjara selama
113 — 61
terikatdengan PKP2B dan itu setelah berlaku UU Pertambangan No. 4 Tahun2009 PKP2B itu. menjadi PK, pada prinsipnya kalau dibaca baikbaikapa maksudnya pasal 111 ayat1 UU No. 4 Tahun 2009 yang mewajibkanpemegang IP dan IPK menyampaikan laporan rencana kerja dan laporankegiatan pelaksanaan usaha pertambangan, apa maksudnya ketentuanpasal 111 ayat 1 itu yang wajib melaporkan kepada Menteri ESDM,kepada Gubemur, kepada Walikota kepada Bupati, maksudnya adalahsupaya ada penegasan benarkah pemegang IP IUPK
belum atau error infersona dalam pembebasan atau errorin obyekto dalam pembebasan misalnya, makanya didalam pasal 135 dan186 dikatakan pembebasan, penyelesaian hak harus sesuai denganperaturan perundangundangan;Halaman 35 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt Bahwa yang paling penting secara substansial dia ada disitu menggarapkalau soal surat bisa keluar atau tidak, itu Majelis hakim menilai dalam PSkarena yang dinilai itu pembuktian secara faktual; Bahwa dalam Pasal 38 IUP IUPK
M.ZUHDI.SH,MH
Terdakwa:
1.DIMAS PRATAMA BIN NURMAN
2.ISRAQ KHALIG Bin ALM IRWAN SYAFRI
3.AGUSTIO Bin AFRIANTO
57 — 31
PRATAMA Bin NURMAN beserta Terdakwa ISRAQ KHALIQ Bin (Alm) IRWAN SYAFRI, dan Terdakwa AGUSTIO Bin AFRIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK
WAHYUDI, SH
Terdakwa:
1.RUDIYANTO BIN ZAENAL
2.JONI ASMADI BIN USMAN DAUD
88 — 16
Izin usaha pemanfaatan kayu (IUPK) yang diterbitkan oleh Dinas Lingkunganhidup dan kehutanan Prov Aceh atau yang mewakili UPTD Wilayah III Acehdi Kota Langsa.. Laporan hasil produksi (LHP) dengan cara memasukkan Aplikasi ID Balcodmelalui Sipu Online.. Tanda Bukti Pembayaran Provisi sumber daya Hutan dan Dana Reboisasimelalui Sipu online..
AGUS RAHMAT. SH
Terdakwa:
DEDEN SLAMET RIYADI Bin Alm D. DARMITA ATMAJA
299 — 0
Darmita Atmaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deden Slamet Riyadi Bin Alm D.
RIKI APRIYANSYAH
Terdakwa:
1.MADSIDI Als MAMAD Bin Alm. CARDA
2.BUDIARTO Als BUDI Bin PAINI
3.ERWAN TONI Als IRWAN Bin NURDIN
4.IRWAN Als IRWA Als TAMIMI
67 — 33
Madsidi Alias Mamad Bin Alm Carda, terdakwa II Budianto Alias Budi Bin Paini, terdakwa III Erwan Toni Alias Irwan Bin Nurdin, terdakwa IV Irwan Alias Irwa Alias Tamimi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)
- Menjatuhkan pidana terhadap
AGUS RAHMAT, SH
Terdakwa:
HARIS HENDRAWAN Bin ENJANG TOHA M. YASIN
49 — 38
YASIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi melanggar Pasal 160 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana Dakwaan Tunggal;
- Menjatuhkan
1.CUCU GANTINA, SH
2.SARIFUDDIN, SH
3.ADE SUGANDA, SH
4.SITI NURHAYATI, SH
5.PRASETYA DJATI NUGRAHA, S.H.
6.SUHARJA, SH
7.ADE SUGANDA, S.H.
8.ADLAN FAKHRUSY HAKIM,S.H.
Terdakwa:
SUNDUSIAH Alias SUNDU Binti KUKUNG ABDULAH Alm
40 — 0
MENGADILI
- Menyatakan Sundusiah Alias Sundu Binti Kukung Abdulah (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dan Pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah
Pembanding/Penggugat VIII : HADIATUN
Terbanding/Tergugat : PT KIDECO JAYA AGUNG
Turut Terbanding/Penggugat II : DIDIN DIDAYADI
Turut Terbanding/Penggugat III : NOR HIDAYAT, SE.,Msi.
Turut Terbanding/Penggugat IV : NOOR SUSILAWATI, S.St.
Turut Terbanding/Penggugat V : NOR SUMIATI
Turut Terbanding/Penggugat VI : NURUL WAHIDAH
Turut Terbanding/Penggugat VII : LUSSY MARLIA SARI
Turut Terbanding/Penggugat IX : HAMPIUN
Turut Terbanding/Penggugat X : SYAMSUDIN MAULANA
Turut Terbanding/Penggugat XI : BADRIANSYAH
Turut Terbanding/Penggugat XII : PUSAIDI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : SYAMSURI
Turut Terbanding/Penggugat XIV : ARIPINSYAH
Turut Terbanding/Penggugat XV : JUMIATI
158 — 92
Sesuai dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu BaraPasal 136 Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasiproduksi wajib meyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan;Penyelesaian hak atas tanah sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dapatdilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah olehpemegang IUP;Sehubungan dengan gugatan ini kami sampaikan sebagai berikut :1.
Barat berbatasan dengan Hutan Produksi.Bahwa Penggugat Rekonvensi pada saat menjalankan UsahaPertambangannya wajib patuh kepada ketentuan yang diatur dalamUndangundang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral DanBatubara, Knususnya Pada Pasal 136 ayat (1) dan (2);ayat (1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasiproduksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang haksesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,dan ayat (2) Penyelesaian hak atas tanah