Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce forte florce folce mansure majekur maserre majenne mannure
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus PHI
Register : 15-11-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 12-04-2017
Putusan PN PALU Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pal
Tanggal 19 Januari 2017 — - Penggugat Muhammad Nur, Jl. Uwenumpu RT/RW 003/003 Kel. Donggala Kodi, Palu Barat - Tergugat I PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk Cabang Palu; - Tergugat II PT. PERSONA PRIMA UTAMA CAB. PALU; - Tergugat III Pimpinan Yayasan Mitra Karya Membangun
171 — 36
  • gajiyaitu. sebesar Rp.7.045.593, sebagai ucapan terima kasih dari pihakmanajemen KOPEGTEL AP atas pengabdian saudara selama berkerja diKOPEGTEL AP Palu, adalah tidak sesuai dengan perhitungan hak Penggugatyang diatur dalam pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerna/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun,atau keadaan memaksa (force
Pengadilan PN CURUP Perdata Perjanjian
Register : 10-10-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 31-07-2017
Putusan PN CURUP Nomor 9/PDT.G/2016/PN Crp
Tanggal 16 Maret 2017 — LIDYA MARLINA LAWAN ANDRI VALENTINA, DKK.
159 — 94
  • Karena keadaan memaksa (overmacht/force majeur);Terdapat 4 (empat) keadaan wanprestasi, yaitu:Tidak memenuhi prestasi;Terlambat memenuhi prestasi;Memenuhi prestasi secara tidak baik;Poh, =Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;Djaja S.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata Khusus PHI
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tahun 2003
389 — 321
  • Tentang : Ketenagakerjaan
  • bersediamenerima pekerja/ouruh di perusahaannya, maka pekerja/ouruh berhak atas uang pesangonsebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kaliketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal156 ayat (4).Pasal 164(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karenaperusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerusselama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force
    (2) uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporankeuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 25-06-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 190/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penggugat:
1.BIRZAD ROY LENIUS MANULANG
2.SUHRODI
Tergugat:
Yayasan Sari Mutiara Medan
52 — 7
  • merugi;Menimbang, bahwa mengenai keterlambatan pembayaran upah, olehkarena terbukti perusahaan mengalami kerugian akibat perubahan kebijakanyang berdampak pada tutupnya operasional rumah sakit maka sebagaimanaPasal 164 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yangpada pokoknya berbunyi:oengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaanmemaksa (force
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 28-01-2020 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 49/PID/2020/PT MKS
Tanggal 5 Maret 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : IBRAHIM Alias AMPI Bin RURU YAKOB Diwakili Oleh : LUKMAN S. WAHID, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BILLIE ADRIAN, SH.
Terbanding/Penuntut Umum II : MICHAEL DARMAWAN S. PONGSITANAN, S.H.
42 — 19
  • AKHMAD);Dengan fakta demikian; unsur kedua dari pasal 378 ini tidak terpenunhi.Bahwa terhadap unsure ketiga pasal 378 KUHP tentang dengan tipumuslihat ataupun serangkaian kebohonganBahwa terhadap unsur ketiga dari pasal 378 KUHP ini; maka tidak adatupun fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam melakukan pinjammeminjam telah melakukan tipu muslihat ataupun serangkaiankebohongan.Bahwa Terdakwa belum membayar hutang pinjamannya pada saksi H.AKHMAD adalah semata mata karena force mayor dan bukan ataskehendak
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-07-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PN SIDOARJO Nomor 5/Pdt.Plw/2017/PN Sda
Tanggal 29 Juli 2017 — HERRY WAHYUNI Melawan : PT. BANK JTRUST INVESTMENT, DEPARTEMENT KEUANGAN PT.ANGGARA CIPTA CITRA HARSONO KOESMANTO
41 — 11
  • Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuai peraturanperundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur)/kahar;i. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggunglangi pada pelaksanaanlelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual atau;k.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus PHI
Putus : 07-09-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 66/G/2016/PHI Sby
Tanggal 7 September 2016 — GIBTONO, DKK MELAWAN PT. INFOMEDIA NUSANTARA Cabang Surabaya DKK
89 — 24
  • dikategorikan melakukan tindakan efisiensi;12.8.Bahwa, apabila perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap para pekerja dengan kategori tindakan efisiensi, maka para pekerjamasih berhak atas pesangon yang besarnya berpedoman pada ketentuanPasal 164 ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 yangmenyatakan, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa(force
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-07-2013 — Upload : 31-12-2013
Putusan PN PEKANBARU Nomor 11/ PID.SUS/TPK/2013/PN. PBR
Tanggal 11 Juli 2013 — H. Z A K R I
172 — 31
  • Pid.Sus/TPK/2013/PN.PBRmenyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.Dan sesuai dengan pedoman Penugasan Bidang Investigasi disusun olehDeputi Bidang Investigasi BPKP (Jakarta, 2009), dijelaskan bahwa:kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara, yangdisebabkan perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang, dan/atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force
    majeure) 5Bahwa untuk pembangunan Islamic Centre tersebut anggarannya APBDKab.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 20-12-2019 — Putus : 27-05-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 344/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 27 Mei 2020 — Penggugat:
ANDY WIJAYA
Tergugat:
STEPHANUS ANTONIUS H.
97 — 49
  • Bahwa sebenarnya TERGUGAT telah berusaha memenuhi kewajibannya,namun mengalami force majuere sehingga tidak mampu menyelesaikanpembayaran pada PENGGUGAT sebagaimana huruf a diatas, dimana padasaat itu biaya promosi lebih tinggi daripada pendapatan yang diperoleh olehTERGUGAT;4. Bahwa pada angka 5 dan 6 dalam gugatan PENGGUGAT dinyatakanPENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah melayangkan somasi kepadaTERGUGAT tanggal 13 Februari 2019.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 219/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
61 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa karena tidak terdapat data pembandinginternal (Termohon Peninjauan Kembali tidakmelakukan penjualan kepada pihak independen),maka pembanding yang akan dipakai untuk menelitikewajaran tingkat laoba Termohon PeninjauanKembali adalah pembanding eksternal dari databaseOSIRIS yaitu perusahaan Force Motor Limited Indiadengan persentase laba bruto dari perusahaanpembanding tersebut yaitu sebesar 6,98%;3.3.3.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus PHI
Putus : 26-01-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 31 /Pdt.Sus-PHI/2016/PN.PTK
Tanggal 26 Januari 2017 — HERIK HANDRIYANTO lawan PT SUMBERDAYA SEWATAMA,
145 — 33
  • c), (d) dan ayat (7), sehinggastatus Penggugat demi hukum berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), olehkarenanya Penggugat meminta hakhaknya dibayarkan oleh Tergugat sesuaipasal 164 ayat (3) Undangundang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerna/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian dua(2) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-02-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 78/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 12 April 2017 — PT.JABATEX >< MAYER & CIE GMBH & CO KG (DAHULU BERNAMA MAYER & CIE GMBH & CO)
156 — 103
  • untuk antara lain menyatakan batal PerjanjianUtang Piutang (vide petitum gugatan no. 4 dan 6);Pasal 13.2 Perjanjian Utang Piutang menyatakan sebagai berikutFailing such an amicable setllement any dispute arising out of or inconnection wih this Agreement, including any question regarding itsexistence, validity or termination, shall be referred to and finally resolvedby arbitration in Jakarta in accordance wih the Indonesian NationalBoard of Arbitration Rules ("BANI Rules") for the time being in force
Pengadilan PN MALANG
Putus : 13-05-2013 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN MALANG Nomor 62/Pdt.Plw / 2012 / PN. MLG
Tanggal 13 Mei 2013 —
60 — 15
  • sitapidana, khusus Lelang Noneksekusi;11.12.tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapatperbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumenkepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;Penjual tidak Nadir pada saat pelaksanaan lelang, kecuali lelang yangdilakukan melalui internet;Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuaiperaturan perundangundangan;keadaan memaksa (force
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 29-08-2013 — Upload : 17-04-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 155-K/PM II-08/AD/VII/2013
Tanggal 29 Agustus 2013 — Serka, Aris Budi Nugroho Cs 2
49 — 43
  • Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2013, Saksi2 melaporkan hal kecelakaan lalu lintas tersebut kepadaatasan Saksi2 Force Commander Minustah, yaitu Mayjen Fernando Goulart, dan atas perintah beliau padatanggal 12 Juli 2013, Saksi2 menjenguk korban lagi di rumah sakit dengan kondisi yang relatif sama dengankondisi waktu itu, untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit yang lebih bagus lagi.16.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 05-06-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 490 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — 1. ELY NURMALIA, dkk VS PT.BPR ARTHA NIAGA FINATAMA
61 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hubungan kerja antara Tergugatdengan Para Penggugat dinyatakan Putus sejak putusan tersebutBerkekuatan Hukum Tetap, maka tentunya Para penggugat memilikiHakhak sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja iniberdasarkan Ketentuan dalam Pasal 164 Ayat (3) UU RI Nomor 13Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, yaitu :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourunh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 15-05-2020 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 02-06-2020
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 40/PDT/2020/PT TJK
Tanggal 28 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : PT UPPENAS
Terbanding/Tergugat I : PT BNI Persero Tbk Pusat c.q PT BNI Persero Tbk Wilayah Palembang c.q PT BNI Persero Tbk Cabang Bandarlampung
Terbanding/Tergugat II : Departemen Keuangan RI c.q Direktorat Jendral Kekayaan Negara c.q Kantor Wilayah Lampung dan Bengkulu, KPKNL Bandarlampung
126 — 74
  • .150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah) oleh Penggugat; Tidak adanya panggilan sesuai dengan prosedur kepada Penggugatdalam hal pelaksanaan lelang (tanpa ada Relaas panggilan);Bahwa dampak dari uraian tersebut di atas Tergugat II telah nyatanyata telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum/aturan sehingga terdapat perbuatan melawan hukum bagi Tergugat II;Bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban untukmembayar segala hutanghutangnya disebabkan adanya keadaan diluar kemampuannya (force
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus
Register : 24-08-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN GORONTALO Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gto
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat:
AYUB ABDUL
Tergugat:
PT. ANEKA KARYA PRATAMA
167 — 37
  • Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa dalil Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknyamenerangkan bahwa kondisi Perusahaan yang mengalami kesulitan penjualandan pemasukan diakibatkan wabah pandemi covid 19 sehingga tidak bisamelanjutkan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu yangtelah berakhir, identik atau sama dengan kondisi yang digambarkan dalamketentuan Pasal 164 ayat (1) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yaitu mengalami kerugian atau adanya keadaan yang memaksa(force
Pengadilan PN MUARA BUNGO Pidana Umum
Register : 03-01-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mrb
Tanggal 19 Maret 2019 — Penuntut Umum:
DWI YULISTIA, SH
Terdakwa:
Samsul Hadi Als Samsul Bin Suhaili
55 — 9
  • Muara Bungo tersebut,setelah itu/ sales Supervisor membuat pesanan / order tersebut melaluisistim SFA (Sales Force Automation) yang ada didalam gadget / Hpandroid milik sales / sales supervisor dan selanjutnya bagian admingudang melakukan korfirmasi terhadap order barang melalui SFA yang dikirimkan oleh sales / sales Supervisor tersebut lalu bagian admin gudangyang merangkap sebagai OE (Order Entry) membuat Picking Notice(Daftar order barang) sebelum jadi faktur kemudian saksi print dansetelah itu
    Muara Bungo tersebut, setelahsales / sales supervisor mengetahui barangbarang apa saja yang akandi pesan /order oleh toko kemudian sales / sales Supervisor membuatpesanan / order tersebut melalui sistim SFA (Sales Force Automation)yang ada didalam gadget / Hp android milik sales / sales supervisor danselanjutnya bagian admin gudang melakukan korfirmasi terhadap orderbarang melalui SFA yang di kirimkan oleh sales / sales supervisortersebut lalu bagian admin gudang yang merangkap sebagai OE (OrderEntry
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 19-05-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 28-10-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg
Tanggal 1 September 2016 — ASEP SAEFUL BACHRI, dkk.; Melawan; PT. TAI ELECTRONIC INDONESIA;
88 — 17
  • Resistor/CRT dari LG Electronics Indonesiakepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat tindakan PHK yang dilakukan olehTergugat berdasar pada ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undangundang No. 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup yangHalaman 33 dari 41 Putusan No. 78/Pdt.SusPHI/2016/PN.Bdg.disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua)tahun, atau keadaan memaksa (force
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 06-08-2021 — Putus : 24-09-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 547/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 24 September 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
43 — 30
  • Keadaan memaksa (force majeur)/kahar;J. Nilai Limit yang dicantumkan dalam PengumumanLelang tidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limityang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang; atauk. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerakyang dilelang;Persyaratan yang diatur dalam Pasal 24 dan 27 tersebut tidakterpenuhi sehingga tidak ada alasan untuk membatalkan prosespelelangan.