Ditemukan 5678 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 210/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn Tanggal 28 September 2020 — Penggugat:
LABORA SIMBOLON
Tergugat:
1.PT. Maja Agung Latexindo
2.PT. Sumber Berkat Pelita
3.PT. Eka Mitra Utama
4.PT. Devi Fani
5.PT. Mitra Wira Resources
109 — 17
LABORA SIMBOLON
Tergugat:
1.PT. Maja Agung Latexindo
2.PT. Sumber Berkat Pelita
3.PT. Eka Mitra Utama
4.PT. Devi Fani
5.PT. Mitra Wira Resources
109 — 17
Pengusaha melakukan PHK dengan alasan karena keadaanmemaksa (force majeur), maka Pengusaha diwajibkanmembayar dua (2) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13Tahun 2003, (vide Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003) ;b. Pekerja/Buruh meninggal dunia, maka Pengusaha diwajibkanmembayar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13Tahun 2003 (vide Pasal 166 UU Nomor 13 Tahun 2013) ;c.
Register : 21-03-2012 — Putus : 14-06-2012 — Upload : 27-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 07/G/2012/PHI.Smda Tanggal 14 Juni 2012 — Salestianus Lisian Miter lawan PT. Luhribu Naga Jaya
125 — 11
125 — 11
Kerja terhadap Penggugat maka menjadi kewajiban Tergugat untukmenyelesaikan PHK tersebut dan berkewajiban memberikan pesangon dua (2)kali dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun2003 yang berbunyi Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa(force
Register : 17-07-2012 — Putus : 03-01-2013 — Upload : 21-02-2013
Putusan PN NGANJUK Nomor 24 /PDT.G/2012/PN.Ngjk Tanggal 3 Januari 2013 — OEI HALIM WIBISONO, SH., bertempat tinggal di Jalan Manyar Tirtomoyo No. 88 Surabaya, dalam hal memilih kedudukan hukum di Jalan Manyar Kertoarjo No. 73 Surabaya ;
Selanjutnya disebut sebagai â¦â¦â¦â¦â¦â¦ PENGGUGAT ;
M e l a w a n :
1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kapolda Jawa Timur Cq. Kapolres Nganjuk, berkedudukan hukum di Jl. Gatot Subroto No. 116 Nganjuk -Jatim ;
Selanjutnya disebut sebagai â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦ TERGUGAT ;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jatim ;
Selanjutnya disebut sebagai â¦â¦â¦â¦â¦â¦.â¦â¦ TURUT TERGUGAT I ;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk ;
Selanjutnya disebut sebagai â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦.⦠TURUT TERGUGAT II ;
138 — 39
138 — 39
Tergugat;Menimbang, bahwa pertimbangan yang sama dalam putusan Mahkamah AgungNomor 880 K/Sip/1973, tanggal 13 Mei 1975 yang kaidah hukumnya berbunyiBilamana Judex fakti menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan positagugatannya dan dalam putusannya akan menolak gugatan Penggugat, maka Hakimtidak perlu lagi membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan dalilsangkalannya ;Menimbang, bahwa meskipun dalam sistem hukum kita menganut asas bahwaHakim tidak wajib mengikuti Jurisprudensi (The Binding Force
Register : 20-12-2013 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan PN TANJUNG Nomor 256/Pid.Sus/2013/PN.Tjg Tanggal 10 Maret 2014 — Pidana
- H. MARLAN Bin BAKRI
75 — 20
75 — 20
Setempatatas situasi untuk menanggulangi kelangkaan BBM menurut majelisHakim tidak dapat dibenarkan, karena telah melanggar aturanyang berlaku dan segala keputusan yang diambil berkaitan dengansituasi saat itu tidak diambil melalui prosedur yang benar,sehingga walaupun ada keputusan dapat dikatagorikan melebihibatas kewenangan, dimana segala macam perubahan atas tata niagaBBM harus mendapat ijin dari otoritas yang berwenangdiantaranya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, kecualidalam keadaan Kahar (Force
Putus : 07-02-2012 — Upload : 28-10-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 38/G/2011/PHI.SMG Tanggal 7 Februari 2012 — DJOKO PRAMONO (PENGGUGAT)
VS
PT. SUWASTAMA (TERGUGAT)
84 — 11
84 — 11
dilakukan Tergugat bukandikarenakan Penggugat telah melakukan tindakan indisipliner tetapimerupalcan PHK yang dipaksakan dan diadaadakan atau perusahaan inginmengefisiensi karyawan, dimana dalam hal ini Penggugat berhak mendapatkanpesangon sesuai ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 pasal 164 ayat (3) yangberbunyi :" Pengusaha dapat melakulcan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Putus : 14-01-2016 — Upload : 26-10-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 683 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 14 Januari 2016 — PT PUTRA BERLIAN PLASTIK TAMA VS 1. ERNAWATI ARITONANG, DKK
122 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
perundangundangan yangberlaku, dimana dasar dan tujuan pemutusan hubungan kerja paraPenggugat adalah karena melakukan pengurangan atau efisiensipekerja/ouruh dalam PT Putra Berlian Plastik Tama, sehingga karenanyaketentuan yang diatur dalam pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 tahun 2003tentang ketenaga kerjaan menegaskan :*pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburuh karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force
Register : 10-06-2013 — Putus : 01-10-2013 — Upload : 05-09-2014
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 48/PDT/2013/PTY Tanggal 1 Oktober 2013 — EKO SETIYONO, DKK
MELAWAN
BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) PROPINSI D. I YOGYAKARTA CABANG WATES, DKK
45 — 15
45 — 15
sitapidana, khusus lelang non eksekusi ;Tidak memenuhi legalitas formal subyek dan obyek lelang karena terdapatperbedaan data pada dokumen persyaratan lelang ;Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkanashdokumen. kepemilikan kepeda Pejabat lelang sebagaimana dimal sk Poa Pasal 18;Penjual tidak hadir pada saat pelaksanaan lelang, kecuali lelang yang dilakukan melalui internet ;Pengumuman lelang yang dilaksanakan penjual tidak dilaksanakan sesuaiperaturan perundangundangan ;Keadaan memaksa (force
Register : 02-03-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 56/Pid.B/2016/PN Tbk Tanggal 25 Mei 2016 —
52 — 36
52 — 36
Singapura;Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyaihubungan keluarga maupun pekerjaan;Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober2015 sekitar pukul 04.30 wib di perairan perbatasan IndonesiaSingapura atau pada posisi 019 0650U103 2300 T;Bahwa Saksi bertugas di Puskodal Guskamla Armabar dibagian Ur.Ploter II di Batam;Bahwa awalnya pada tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 05.31wib, ILO (Indonesia Leason Officer) Singapura menerima laporandari MSTF (Maritime Security Task Force
Putus : 19-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1096 B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BEIERSDORF INDONESIA
89 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Beiersdorf AG memiliki penyertaan modal langsung padaTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)sebesar 80% sehingga antara Beiersdorf AG dan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) memilikihubungan istimewa;Bahwa transaksi antara pihakpihak yang sifatnya independenatau bebas adalah transaksi antara pihakpihak yang tidakmemiliki hubungan istimewa dan dilakukan berdasarkankekuatan pasar (market force) yaitu berdasarkan permintaandan penawaran (supply and demand).
Putus : 03-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 410 K/TUN/2015 Tanggal 3 September 2015 — PARTAP SINGH vsBUPATI PURWAKARTA
68 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 410/K/TUN/2015c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapatmenanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineraldan / atau batubara yang dilakukan di wilayahnya ;Hal ini akan bertambah jelas apabila kita mengacu pada Penjelasan atasPasal 113 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 4Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut :yang dimaksud dengan tindakan kahar (force majeur) dalam ayat ini,antara lain perang, kerusuhan sipil, kebakaran dan
Register : 07-06-2021 — Putus : 24-08-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 265/PDT/2021/PT DKI Tanggal 24 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat : ENDANG SENDJAJA
Terbanding/Tergugat : Koperasi Simpan Pinjam Harum Wisesa Sukses
108 — 73
Terbanding/Tergugat : Koperasi Simpan Pinjam Harum Wisesa Sukses
108 — 73
Itikad baik ini akhirnyamencerminkan standar keadilan dan kepatutan masyarakat.Dengan makna yang demikian itu menjadikan itikad baik sebagaisuatu universal social force yang mengatur hubungan antar sosialmereka, yakni setiap warganegara harus memiliki kKewajiban untukbertindak dengan itikad baik terhadap semua warganegaraan;Lebih lanjut di dalam doktrin dan yurisprudensi di Belanda,asas itikad baik dalam perkembangannya memiliki beberapa fungsisebagaimana dijelaskan berikut:a.
Register : 14-05-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 20-01-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 45/G/2014/PTUN-BDG Tanggal 22 Oktober 2014 — PARTAP SINGH VS BUPATI PURWAKARTA
86 — 48
86 — 48
keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentiansebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan ;c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapatmenanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineraldan / atau batubara yang dilakukan di wilayahnya ;Hal ini akan bertambah jelas apabila kita mengacu pada Penjelasan atasPasal 113 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 4Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut : yang dimaksud dengan tindakan kahar (force
Register : 21-03-2012 — Putus : 05-12-2012 — Upload : 19-11-2013
Putusan PN PURWODADI Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.Pwi Tanggal 5 Desember 2012 — SUWARDI, Umur : 55 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Dusun Jatimas RT.04/RW.02, Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.
Selanjutnya disebut sebagai : ----------------PENGGUGAT --------------
M e l a w a n :
1. DARMI binti H. DARWO, Umur : 82 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dukuh Mlati RT.01/RW.01, Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.
Selanjutnya disebut sebagai: ----------------TERGUGAT I --------------
2. DARSIH binti H. DARWO, Umur : 78 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dukuh Mlati RT.08/RW.01, Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.
Selanjutnya disebut sebagai : -------------- TERGUGAT II --------------
3. H.SISWOYO bin RABAN, Umur : 60 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Tegalsari RT.06/RW.03, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang.
Selanjutnya disebut sebagai :-------------- TERGUGAT III -------------
4. BUDI ARTATI binti RABAN, Umur : 57 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Kauman, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan.
Selanjutnya disebut sebagai : -------------- TERGUGAT IV ---------
5. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan, Alamat Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Purwodadi Grobogan ;
Selanjutnya disebut sebagai: ----------------TERGUGAT V --------------
6. H. SUNTONO bin SUJIMAN, Umur : 40 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, bertempat tinggal di Dusun Jatimas RT.05/RW.02, Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.
Selanjutnya disebut sebagai : ------------ TERGUGAT VI ---------------
7. MUNTIYONO bin JASMO, Umur : 55 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, bertempat tinggal di Dusun Jatimas RT.04/RW.02, Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.
Selanjutnya disebut sebagai ------------- TERGUGAT VII --------------
67 — 4
67 — 4
Di dalam UndangUndang No.14 tahun 1970 eksekusi inidisebut sebagai melaksanakan putusan pengadilan, dipergunakanistilah, gerechtelijke ten uitvoerlegging atau execution force yang bertujuan tidak lainuntuk mengefektikan suatu putusan menjadi suatu prestasi yang dilakukan dengansecara paksa. Usaha berupa tindakantindakan paksa untuk merealisir putusan kepadayang berhak menerima dari pihak yang dibebani kewajiban merupakan eksekusi.
Register : 03-12-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 3 Februari 2016 — MIKAEL NERA Alias MIKAEL
76 — 61
76 — 61
Kerugian negara adalah berkurangnyakekayaan Negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/kelalaianseseorang dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kenampuanmanusia (force majeure);Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undangundang Nomor 31 Tahun1999 disebutkan adapun keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalambentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnyasegala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang
Register : 04-01-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tte Tanggal 9 April 2018 — Penggugat:
HARDI AHMAD
Tergugat:
PT. MAP SURVEILLANCES
120 — 55
120 — 55
;Bahwa dengan maksud efesiensi perusahaan yang dilakukan olehTergugat melalui Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tersebutmaka Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat tersebutharus didasarkan pada Pasal 164 ayat (3) UndangundangKetenagakerjaan;Bahwa dalam Pasal 164 ayat ( 3 ) menjelaskan Pengusaha dapatmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/ouruh karenaperusahan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 ( dua ) tahunberturut turut atau bukan karena keadaan memaksa ( force
Putus : 24-06-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk Tanggal 24 Juni 2021 — 1. IKAL als ONGEK, beralamat di Desa Batu Ampar Jl. H. Bujang Atim Gg. Kalsari Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;;
sebagai â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦. Penggugat -1;
2. DEDI, beralamat di Jl. H. Bujang Atim Gg. Kalsari Kecamatan Batu Ampar
Kabupaten Kubu Raya;
sebagai â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦.â¦â¦â¦.... Penggugat- 2;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Dr. Drs. Frans Sisu Wuwur, SH, MA, Videlis Mustahir, SH, dan Sy. M. Ridho Rizki Maulufi Alkadrie, SH., MH, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Reclassering Indonesia; Beralamat Kantor: di Jalan Nawawi Hasan Nomor: 562 Jeruju Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/S.HI.1/BH-RI/I/2021 Tanggal 9 Januari 2021;
Selanjutnya disebut sebagai ........ PARA PENGGUGAT ;
L a w a n
PT. BINA SILVA NUSA (Perkebunan) yang beralamat di Jl. Arteri Supadio, Komplek Villa Ceria Lestari No.1 Kabupaten Kubu raya; yang diwakili oleh Ateng Surya Sanjaya selaku Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santoso, SH, Advokat, Pengacara / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Adisucipto No. 309 kode pos 78124 Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2021;
Selanjutnya disebut sebagai ..................... TERGUGAT ;
305 — 66
305 — 66
(2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali kKetentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4).(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikandengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntanpublik.(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Register : 29-01-2020 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 31-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN Tanggal 31 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : Chin Tee Kheng Diwakili Oleh : ROOS NELLY SH MH
Terbanding/Tergugat III : Gopal Naraindas Daryani/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur Utama PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham dan Direktur PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat I : Budiayansyah/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat II : Zul Fahrida Hanim/Pemilik 14 lembar saham dan Komisaris PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 288 Lembar Saham dan Komisaris PT. Golden Paninda Group
122 — 76
Terbanding/Tergugat III : Gopal Naraindas Daryani/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur Utama PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham dan Direktur PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat I : Budiayansyah/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat II : Zul Fahrida Hanim/Pemilik 14 lembar saham dan Komisaris PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 288 Lembar Saham dan Komisaris PT. Golden Paninda Group
122 — 76
Dharma Prisai Abadi telah menandatangani Surat Perjanjian(Loan Agreement), dimana pada Poin 7 (Governing Law) dari SuratPerjanjian tersebut berbunyi : This agreement shall be govemed by andcostrued in accordance with the laws in force in MALAYSIA from time to timeand the parties agree to submit to the jurisdiction of the courts of MALAYSIAand all courts of appeal thereform yang artinya kurang lebih adalahPerjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlakudi MALAYSIA dari waktu
Register : 13-09-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 483/PDT/2021/PT BDG Tanggal 28 September 2021 — Pembanding/Penggugat : GUNAWAN PRAYOGO
Terbanding/Tergugat I : PT BANK UOB INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG
48 — 33
Terbanding/Tergugat I : PT BANK UOB INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG
48 — 33
Dalam sistem Hukum EropaKontinental tidak menganut Asas Preseden atau The Binding Force ofPreceden. Asas Preseden ini dianut oleh sistem peradilan AngloSaxon (Common Law System);Bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Satjipto Rahardjo dalam buku"IImu Hukum", halaman 113, menyatakan :"Preseden ini merupakan satu lembaga yang lebih dikenal dalamsistem hukum AngloSaxon atau common law system.
Register : 23-09-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn Tanggal 10 Februari 2016 — - TUFUL ZUHRI SIREGAR, ST.MPH
138 — 598
138 — 598
. : 88/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdnwolf Germany dan Electro Couter+ligasure (force triad) merek valeylabAmerika. 5 (lima) lembar (1 eksemplar) asli surat perjanjian jual beli alat Kesehatanantara PT Indofarma Global Medika dengan PT Graha Agung Lestari tentangpengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB untuk RSUD Dr PirngadiMedan nomor: 001/GMTRDPerj/XV2012 tanggal 26 Nopember 2012bermaterai Rp6000, yang ditanda tangani ARPEN ASNAWI dan KAMSIRARITONANG,SE,Ak. 1 (Satu) eksemplar fotokopi cap stempel ALIMUDA
Mitra Inti Medika.Disita dari : KAMSIR ARITONANG, SE, Ak1.1 (satu) lembar fotokopi leges asli Surat penunjukan dari PT SurgikaAlkesindo nomor:021/SKMDN/XI/12 tanggal 2 Januari 2012 bermateraiRp6000 yang ditanda tangani ANDRI PRINGADI (Area Manager PT SurgikaAlkesindo) menunjuk PT Graha Agung Lestari menjadi salah satu Subsdistributor untuk wilayah Propinsi Sumatera Utara atas barang CameraSystem+PCNL merek Richard wolf Germany dan Electro Couter+ligasure(force triad) merek valeylab Amerika1 (satu
Bahwa jika dalam pengadaan barang, ternyata barang tersebut ada dan barangtersebut berada diluar negeri akan tetapi tidak bisa masuk ke Indonesia karenaalasan dari negara tersebut, maka hal tersebut adalah merupakan force majeur. Bahwa didalam Perpres tidak ada diatur mengenai jika barang tersebut adadiluar negeri dan tidak bisa masuk ke Indonesia karena alasan negara tersebut,dan untuk itu ahli tidak bisa memberikan pendapat.
ARPEN ASNAWI)1 (satu) lembar asli Surat penunjukan dari PT Surgika Alkesindo nomor:021/SKMDN/XV/12 tanggal 2 Januari 2012 bermaterai Rp6000 yangditanda tangani ANDRI PRINGADI (Area Manager PT SurgikaAlkesindo) menunjuk PT Graha Agung Lestari menjadi salah satu Subsdistributor untuk wilayah Propinsi Sumatera Utara atas barang CameraSystem+PCNL merek Richard wolf Germany dan ElectroCouter+ligasure (force triad) merek valeylab Amerika5 (lima) lembar (1 eksemplar) asli surat perjanjian jual beli alat
Register : 09-08-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 27/Pid Sus TPK /2015/PN Dps Tanggal 1 Desember 2015 — I KETUT KURNIAWAN
101 — 62
101 — 62
tertuang dalam SertifikatDeposito/ Surat Simpanan Berjangka No. 54/ D/ LPD/ KERTA/ 2010 tanggal 13Nopember 2010 yang di dalamnya menjelaskan kalau terdakwa mempunyai uangdeposito sejumlah Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah), selain ituterdakwa juga melakukan penambahan hutang tanpa seijin dan sepengetahuanBendesa Kerta yakni pinjam uang ke LPD Telepod, sejumlah Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan pihak Bendesa Kerta, serta pembelian 2(dua) buah sepeda motor Yamaha Force
Enam Puluh Empat JutaLima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Rupiah) yaitu denganrincian sebagai berikut :e Pembelian bahan bangunan pembangunan kantor LPD Kerta yang baru,sebesar Rp. 358.984.250, (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta SembilanRatus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), denganadanya tandatangan dari Ketua LPD Kerta,e Pembelian patung uang kepeng sebanyak tiga buah seharga Rp. 25.000.000,(Dua puluh lima juta rupiah),aPembelian 2 (dua) buah sepeda motor Yamaha Force
tertuang dalam Sertifikat Deposito/ Surat SimpananBerjangka No. 54/ D/ LPD/ KERTA/ 2010 tanggal 13 Nopember 2010 yang didalamnya menjelaskan kalau terdakwa mempunyai uang deposito sejumlah Rp.90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah), selain itu terdakwa juga melakukanpenambahan hutang tanpa seijin dan sepengetahuan Bendesa Kerta yakni pinjamuang ke LPD Telepod, sejumlah Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) tanpasepengetahuan pihak Bendesa Kerta, serta pembelian 2 (dua) buah sepeda motorYamaha Force