Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce florce forte folce mansure majekur maserre majenne mannure
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 14-01-2016 — Upload : 26-10-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 683 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 14 Januari 2016 — PT PUTRA BERLIAN PLASTIK TAMA VS 1. ERNAWATI ARITONANG, DKK
121 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perundangundangan yangberlaku, dimana dasar dan tujuan pemutusan hubungan kerja paraPenggugat adalah karena melakukan pengurangan atau efisiensipekerja/ouruh dalam PT Putra Berlian Plastik Tama, sehingga karenanyaketentuan yang diatur dalam pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 tahun 2003tentang ketenaga kerjaan menegaskan :*pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburuh karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-12-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 3 Februari 2016 — MIKAEL NERA Alias MIKAEL
76 — 61
  • Kerugian negara adalah berkurangnyakekayaan Negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/kelalaianseseorang dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kenampuanmanusia (force majeure);Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undangundang Nomor 31 Tahun1999 disebutkan adapun keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalambentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnyasegala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN
Register : 02-03-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 56/Pid.B/2016/PN Tbk
Tanggal 25 Mei 2016 —
52 — 36
  • Singapura;Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyaihubungan keluarga maupun pekerjaan;Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober2015 sekitar pukul 04.30 wib di perairan perbatasan IndonesiaSingapura atau pada posisi 019 0650U103 2300 T;Bahwa Saksi bertugas di Puskodal Guskamla Armabar dibagian Ur.Ploter II di Batam;Bahwa awalnya pada tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 05.31wib, ILO (Indonesia Leason Officer) Singapura menerima laporandari MSTF (Maritime Security Task Force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1096 B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BEIERSDORF INDONESIA
89 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Beiersdorf AG memiliki penyertaan modal langsung padaTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)sebesar 80% sehingga antara Beiersdorf AG dan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) memilikihubungan istimewa;Bahwa transaksi antara pihakpihak yang sifatnya independenatau bebas adalah transaksi antara pihakpihak yang tidakmemiliki hubungan istimewa dan dilakukan berdasarkankekuatan pasar (market force) yaitu berdasarkan permintaandan penawaran (supply and demand).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 410 K/TUN/2015
Tanggal 3 September 2015 — PARTAP SINGH vsBUPATI PURWAKARTA
68 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 410/K/TUN/2015c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapatmenanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineraldan / atau batubara yang dilakukan di wilayahnya ;Hal ini akan bertambah jelas apabila kita mengacu pada Penjelasan atasPasal 113 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 4Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut :yang dimaksud dengan tindakan kahar (force majeur) dalam ayat ini,antara lain perang, kerusuhan sipil, kebakaran dan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 07-06-2021 — Putus : 24-08-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 265/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 24 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat : ENDANG SENDJAJA
Terbanding/Tergugat : Koperasi Simpan Pinjam Harum Wisesa Sukses
108 — 73
  • Itikad baik ini akhirnyamencerminkan standar keadilan dan kepatutan masyarakat.Dengan makna yang demikian itu menjadikan itikad baik sebagaisuatu universal social force yang mengatur hubungan antar sosialmereka, yakni setiap warganegara harus memiliki kKewajiban untukbertindak dengan itikad baik terhadap semua warganegaraan;Lebih lanjut di dalam doktrin dan yurisprudensi di Belanda,asas itikad baik dalam perkembangannya memiliki beberapa fungsisebagaimana dijelaskan berikut:a.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Perijinan
Register : 14-05-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 20-01-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 45/G/2014/PTUN-BDG
Tanggal 22 Oktober 2014 — PARTAP SINGH VS BUPATI PURWAKARTA
86 — 48
  • keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentiansebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan ;c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapatmenanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineraldan / atau batubara yang dilakukan di wilayahnya ;Hal ini akan bertambah jelas apabila kita mengacu pada Penjelasan atasPasal 113 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 4Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut : yang dimaksud dengan tindakan kahar (force
Pengadilan PN PURWODADI Perdata
Register : 21-03-2012 — Putus : 05-12-2012 — Upload : 19-11-2013
Putusan PN PURWODADI Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.Pwi
Tanggal 5 Desember 2012 — SUWARDI, Umur : 55 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Dusun Jatimas RT.04/RW.02, Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Selanjutnya disebut sebagai : ----------------PENGGUGAT -------------- M e l a w a n : 1. DARMI binti H. DARWO, Umur : 82 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dukuh Mlati RT.01/RW.01, Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Selanjutnya disebut sebagai: ----------------TERGUGAT I -------------- 2. DARSIH binti H. DARWO, Umur : 78 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dukuh Mlati RT.08/RW.01, Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Selanjutnya disebut sebagai : -------------- TERGUGAT II -------------- 3. H.SISWOYO bin RABAN, Umur : 60 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Tegalsari RT.06/RW.03, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Selanjutnya disebut sebagai :-------------- TERGUGAT III ------------- 4. BUDI ARTATI binti RABAN, Umur : 57 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Kauman, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Selanjutnya disebut sebagai : -------------- TERGUGAT IV --------- 5. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan, Alamat Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Purwodadi Grobogan ; Selanjutnya disebut sebagai: ----------------TERGUGAT V -------------- 6. H. SUNTONO bin SUJIMAN, Umur : 40 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, bertempat tinggal di Dusun Jatimas RT.05/RW.02, Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Selanjutnya disebut sebagai : ------------ TERGUGAT VI --------------- 7. MUNTIYONO bin JASMO, Umur : 55 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, bertempat tinggal di Dusun Jatimas RT.04/RW.02, Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Selanjutnya disebut sebagai ------------- TERGUGAT VII --------------
67 — 4
  • Di dalam UndangUndang No.14 tahun 1970 eksekusi inidisebut sebagai melaksanakan putusan pengadilan, dipergunakanistilah, gerechtelijke ten uitvoerlegging atau execution force yang bertujuan tidak lainuntuk mengefektikan suatu putusan menjadi suatu prestasi yang dilakukan dengansecara paksa. Usaha berupa tindakantindakan paksa untuk merealisir putusan kepadayang berhak menerima dari pihak yang dibebani kewajiban merupakan eksekusi.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-09-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 10 Februari 2016 — - TUFUL ZUHRI SIREGAR, ST.MPH
138 — 598
  • . : 88/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdnwolf Germany dan Electro Couter+ligasure (force triad) merek valeylabAmerika. 5 (lima) lembar (1 eksemplar) asli surat perjanjian jual beli alat Kesehatanantara PT Indofarma Global Medika dengan PT Graha Agung Lestari tentangpengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB untuk RSUD Dr PirngadiMedan nomor: 001/GMTRDPerj/XV2012 tanggal 26 Nopember 2012bermaterai Rp6000, yang ditanda tangani ARPEN ASNAWI dan KAMSIRARITONANG,SE,Ak. 1 (Satu) eksemplar fotokopi cap stempel ALIMUDA
    Mitra Inti Medika.Disita dari : KAMSIR ARITONANG, SE, Ak1.1 (satu) lembar fotokopi leges asli Surat penunjukan dari PT SurgikaAlkesindo nomor:021/SKMDN/XI/12 tanggal 2 Januari 2012 bermateraiRp6000 yang ditanda tangani ANDRI PRINGADI (Area Manager PT SurgikaAlkesindo) menunjuk PT Graha Agung Lestari menjadi salah satu Subsdistributor untuk wilayah Propinsi Sumatera Utara atas barang CameraSystem+PCNL merek Richard wolf Germany dan Electro Couter+ligasure(force triad) merek valeylab Amerika1 (satu
    Bahwa jika dalam pengadaan barang, ternyata barang tersebut ada dan barangtersebut berada diluar negeri akan tetapi tidak bisa masuk ke Indonesia karenaalasan dari negara tersebut, maka hal tersebut adalah merupakan force majeur. Bahwa didalam Perpres tidak ada diatur mengenai jika barang tersebut adadiluar negeri dan tidak bisa masuk ke Indonesia karena alasan negara tersebut,dan untuk itu ahli tidak bisa memberikan pendapat.
    ARPEN ASNAWI)1 (satu) lembar asli Surat penunjukan dari PT Surgika Alkesindo nomor:021/SKMDN/XV/12 tanggal 2 Januari 2012 bermaterai Rp6000 yangditanda tangani ANDRI PRINGADI (Area Manager PT SurgikaAlkesindo) menunjuk PT Graha Agung Lestari menjadi salah satu Subsdistributor untuk wilayah Propinsi Sumatera Utara atas barang CameraSystem+PCNL merek Richard wolf Germany dan ElectroCouter+ligasure (force triad) merek valeylab Amerika5 (lima) lembar (1 eksemplar) asli surat perjanjian jual beli alat
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 13-09-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 483/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 28 September 2021 — Pembanding/Penggugat : GUNAWAN PRAYOGO
Terbanding/Tergugat I : PT BANK UOB INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG
47 — 32
  • Dalam sistem Hukum EropaKontinental tidak menganut Asas Preseden atau The Binding Force ofPreceden. Asas Preseden ini dianut oleh sistem peradilan AngloSaxon (Common Law System);Bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Satjipto Rahardjo dalam buku"IImu Hukum", halaman 113, menyatakan :"Preseden ini merupakan satu lembaga yang lebih dikenal dalamsistem hukum AngloSaxon atau common law system.
Pengadilan PN TERNATE Perdata Khusus PHI
Register : 04-01-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tte
Tanggal 9 April 2018 — Penggugat: HARDI AHMAD Tergugat: PT. MAP SURVEILLANCES
120 — 55
  • ;Bahwa dengan maksud efesiensi perusahaan yang dilakukan olehTergugat melalui Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tersebutmaka Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat tersebutharus didasarkan pada Pasal 164 ayat (3) UndangundangKetenagakerjaan;Bahwa dalam Pasal 164 ayat ( 3 ) menjelaskan Pengusaha dapatmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/ouruh karenaperusahan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 ( dua ) tahunberturut turut atau bukan karena keadaan memaksa ( force
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus PHI
Putus : 24-06-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk
Tanggal 24 Juni 2021 — 1. IKAL als ONGEK, beralamat di Desa Batu Ampar Jl. H. Bujang Atim Gg. Kalsari Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;; sebagai …………………………………. Penggugat -1; 2. DEDI, beralamat di Jl. H. Bujang Atim Gg. Kalsari Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya; sebagai ……………………….……….... Penggugat- 2; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Dr. Drs. Frans Sisu Wuwur, SH, MA, Videlis Mustahir, SH, dan Sy. M. Ridho Rizki Maulufi Alkadrie, SH., MH, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Reclassering Indonesia; Beralamat Kantor: di Jalan Nawawi Hasan Nomor: 562 Jeruju Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/S.HI.1/BH-RI/I/2021 Tanggal 9 Januari 2021; Selanjutnya disebut sebagai ........ PARA PENGGUGAT ; L a w a n PT. BINA SILVA NUSA (Perkebunan) yang beralamat di Jl. Arteri Supadio, Komplek Villa Ceria Lestari No.1 Kabupaten Kubu raya; yang diwakili oleh Ateng Surya Sanjaya selaku Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santoso, SH, Advokat, Pengacara / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Adisucipto No. 309 kode pos 78124 Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2021; Selanjutnya disebut sebagai ..................... TERGUGAT ;
305 — 66
  • (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali kKetentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4).(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikandengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntanpublik.(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 29-01-2020 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 31-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 31 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : Chin Tee Kheng Diwakili Oleh : ROOS NELLY SH MH
Terbanding/Tergugat III : Gopal Naraindas Daryani/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur Utama PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham dan Direktur PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat I : Budiayansyah/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat II : Zul Fahrida Hanim/Pemilik 14 lembar saham dan Komisaris PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 288 Lembar Saham dan Komisaris PT. Golden Paninda Group
122 — 76
  • Dharma Prisai Abadi telah menandatangani Surat Perjanjian(Loan Agreement), dimana pada Poin 7 (Governing Law) dari SuratPerjanjian tersebut berbunyi : This agreement shall be govemed by andcostrued in accordance with the laws in force in MALAYSIA from time to timeand the parties agree to submit to the jurisdiction of the courts of MALAYSIAand all courts of appeal thereform yang artinya kurang lebih adalahPerjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlakudi MALAYSIA dari waktu
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-10-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 31 Oktober 2013 — AGUS IBNU KURDI, S.H.I Bin H. YUSUF LATIF
86 — 26
  • atauperusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara.e Bahwa Kerugian keuangan negara adalah berkurangnyakekayaan negara yang terjadi karena berkurangnya aktivanegara atau bertambahnya kewajiban negara tanpadiimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkanoleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseoarang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force
    majeure).e Bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan negara/daerah yang kami laksanakan mencakuppada kegiatan dan penggunaan dana UPPO tahun 2010 didesa Kesesirejo kab Pemalang yang diduga terjadipenyimpangan yang merugikan keuangan negara/daerah.e Bahwa bahwa jumlah keseluruhan dana bantuan sosial Program UPPO APBNP Tahun2010 di Desa Kesesirejo Kec.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-08-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 27/Pid Sus TPK /2015/PN Dps
Tanggal 1 Desember 2015 — I KETUT KURNIAWAN
101 — 62
  • tertuang dalam SertifikatDeposito/ Surat Simpanan Berjangka No. 54/ D/ LPD/ KERTA/ 2010 tanggal 13Nopember 2010 yang di dalamnya menjelaskan kalau terdakwa mempunyai uangdeposito sejumlah Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah), selain ituterdakwa juga melakukan penambahan hutang tanpa seijin dan sepengetahuanBendesa Kerta yakni pinjam uang ke LPD Telepod, sejumlah Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan pihak Bendesa Kerta, serta pembelian 2(dua) buah sepeda motor Yamaha Force
    Enam Puluh Empat JutaLima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Rupiah) yaitu denganrincian sebagai berikut :e Pembelian bahan bangunan pembangunan kantor LPD Kerta yang baru,sebesar Rp. 358.984.250, (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta SembilanRatus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), denganadanya tandatangan dari Ketua LPD Kerta,e Pembelian patung uang kepeng sebanyak tiga buah seharga Rp. 25.000.000,(Dua puluh lima juta rupiah),aPembelian 2 (dua) buah sepeda motor Yamaha Force
    tertuang dalam Sertifikat Deposito/ Surat SimpananBerjangka No. 54/ D/ LPD/ KERTA/ 2010 tanggal 13 Nopember 2010 yang didalamnya menjelaskan kalau terdakwa mempunyai uang deposito sejumlah Rp.90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah), selain itu terdakwa juga melakukanpenambahan hutang tanpa seijin dan sepengetahuan Bendesa Kerta yakni pinjamuang ke LPD Telepod, sejumlah Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) tanpasepengetahuan pihak Bendesa Kerta, serta pembelian 2 (dua) buah sepeda motorYamaha Force
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 24-06-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 189/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 3 Maret 2021 — Penggugat:
NURI ZULITA BR SURBAKTI
Tergugat:
1.PT. Maja Agung Latexindo
2.PT. Sumber Berkat Pelita
3.PT. Eka Mitra Utama
4.PT. Devi Fani
5.PT. Mitra Wira Resources
50 — 14
  • Pengusaha melakukan PHK dengan alasan karena keadaanmemaksa (force majeur), maka Pengusaha diwajibkanmembayardua (2) kali Ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13Tahun 2003, (vide Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003);b. Pekerja/Buruh meninggal dunia,maka Pengusaha diwajibkanmembayar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13Tahun 2003 (vide Pasal 166 UU Nomor 13 Tahun 2013);c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-09-2012 — Upload : 03-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304 K/Pdt/2012
Tanggal 4 September 2012 — PT. BARATA INDONESIA vs. PT. TRUBA JAYA ENGINEERING d/h PT. TRUBA JURONG ENGINEERING
188 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ditemukan dalam pemeriksaan persidangan ;e Putusan MA no. 1832K/Sip/1984, tanggal 23 Desember1985, Putusan Majelis Hakim dinyatakan onvoldoende10.gemotiveerd, karena tidak seksama mempertimbangkanfaktafakta yang ditemukan dalam persidangan ;Alat BUKTI T.I8 adalah merupakan alat bukti yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) merupakan akta otentikyang isinya harus dianggap benar res judicata pro veritate habitur danmempunyai kekuatan hukum mengikat (bindende kracht, binding force
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 12-08-2013 — Putus : 18-11-2013 — Upload : 17-01-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 33/G/2013/PHI.PBR
Tanggal 18 Nopember 2013 — MUHAMAD YUSUF VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO) KOTA PEKANBARU UNIT PELAKSANA PKS TANDUN
94 — 9
  • Permohonan cuti diajukan oleh karyawan paling lambat 4 (empat) hari kerjasebelum tanggal menjalani cuti kepada atasan langsung karyawan kecuali forcemajor dengan pembuktian yang sah (surat keterangan aparat Desa/lurah tujuan /tempat terjadinnya force mayor lengkap dengan stempel )4. Karyawan dilarang melaksanakan cuti sebelum adanya persetujuan dariatasan karyawan yang berwenang.Dalam hal ini jelas Penggugat tidak melaksanakan apa yang telah berlaku diperusahaan mengenai prosedur cuti.8.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 09-05-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 02-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 63/PDT.SUS-PHI/2016/PN.BDG.
Tanggal 31 Agustus 2016 — RESSA PARAMASETA, L A W A N PT. NARA CITRA OTOWARNA
95 — 12
  • tentang Ketenagakerjaan yangmenyatakan:Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.25.Bahwa tergugat juga melakukan pelanggaran berdasarkan pasal 164 ayat 1dan 2 undang undang nomor 13 tahun 3002 tentang ketenagakerjaan yangmenyatakan :(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 30-01-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penggugat:
SUDIRMAN
Tergugat:
PT.Bank Panin Tbk,
Turut Tergugat:
1.PT. Duta Balai Lelang
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
104 — 35
  • Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; teijadi gangguanteknis yang tidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaan lelangtanpa kehadiran peserta;i. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuail dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual; atauj.