Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada Pengadilan yangmemutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa(execution force).Mengenai bentukbentuk eksekusi, Sudikno Mertokusumo mengklasifikasikannyamenjadi 3 kelompok, yaitu:1) Membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR dan Pasal 208 Rbg;2) Melaksanakan suatu perbuatan (Pasal 225 HIR dan Pasal 259 Rbg;3) Eksekusi Riil (Pasal 1033 Rv).b.

Silitonga;Barang Bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara;1) 1 (satu) buah modul surya tanpa label;2) 1 (satu) buah penyangga modul surya tiang pipa 1 inc panjang 1,5meter, 2 (dua) buah klem tiang dan 2 (dua) buah klem tiang;3) 1 (satu) buah BCR (sistem kendali) 12 V merk Gold ParakeetPiramida;4) 1 (satu) buah battery merk Massive Thunder Batteries 65D26R/NS7012V65Ah49 CA warna hijau;5) 1 (buah) battery merk Titanium 65D26R/NS70 12V65Ah49 CA warnahitam;6) 1 (buah) battery merk G. force

Force 65D26R/NS70 12V65Ah49 CA warnaputih;1 (satu) buah kotak battery plastik warna hitam tanpa merk;1 (satu) buah lampu TL DC 10 W merk phlips berserta kabel lampuNYM 2x1,5 mm, panjang 24 meter;1 (satu) buah kabel modul surya NYY 2x2,5 mm panjang 7 meter;Barang bukti angka 24) sampai dengan angka 32) tersebut dikembalikankepada saksi Darsoyo;Buktibukti yang diajukanoleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwasebagai berikut:1)Fotocopy aplikasi Bank DKI Cabang Matraman Jakarta Timur, tanggal08 Agustus

Multi AlphabetDinamika, sebagai berikut :UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :Pasal 156 ayat (1) : Dalam hal terjadi pemutusan hubungankerja, pengusaha diwajibkan membayaruang pesangon dan= atau uangpenghargaan masa kerja dan uangpenggantian hak yang seharusnyaditerima.Pasal 164 ayat (3) : Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruhkarena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

Multi Alphabet Dinamika, sebagai berikut :UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :Pasal 156 ayat (1) : Dalam hal terjadi pemutusan hubungankerja, pengusaha diwajibkan membayaruang pesangon dan= atau uangpenghargaan masa kerja dan uangpenggantian hak yang seharusnyaditerima.Pasal 164 ayat (3) : Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruhkarena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

adalah sebesar Rp 1.366.796.147,10,(satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluhenam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah dan sepuluh sen);Bahwa khususnya untuk menghindari tanggung jawabnya membangunkembali tanggul (revetment) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipiyang roboh tersebut untuk diserahkan secara sempurna sesuai kontrak,Para Terdakwa bersandar pada alasan bahwa robohnya tanggul(revetment) itu adalah karena faktor bencana alam sehingga berada padakeadaan force

majeur;Bahwa force majeur tersebut didasarkan oleh Para Terdakwa sesuai suratrekomendasi dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan BencanaDaerah (BPBD) Kabupaten Majene Nomor 360/BPBD/88/V/2013 tanggal30 Mei 2013 yang menerangkan bahwa di Kabupaten Majene pada bulanDesember 2012 hingga bulan Pebruari 2013 telah terjadi bencana alamcuaca ekstrim yang mengakibatkan fasilitas Pemerintah dan rumahrumahpenduduk mengalami kerusakan termasuk Pelabuhan Perikanan NusantaraHalaman 78 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK

Put Nomor 617 K/Padt.SusBPSK/201544.45.Asas ini juga menjadi dasar hukum internasional karena termaktub dalamPasal 26 Konvensi Wina 1969 yang mengatur sebagai berikut:every treaty in force is binding upon the parties to it and must beperformed by them in good faith(setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan denganitikad baik);Bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon telah mengirimkan suratpermintaan informasi dan bukti dokumen berdasarkan surat tanggal 18Desember 2012 (bukti PK4)

Pacta Sunt Servanda (aggrements must be kept) adalahasas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukumyang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.Asas ini terserap dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan:Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundangbagi mereka yang membuainya.Asas ini juga menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalamPasal 26 Konvensi Wina 1969 yang mengatur sebagai berikut:every treaty in force is binding upon the

Sisa pekerjaan yang belumselesai per 31 Desember 2007 dilanjutkan tahun 2008 berdasarkanDaftar Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) yang disahkanoleh Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 49 tahun 2009tanggal 1 Januari 2008 bukan disebabkan Force Major;Bahwa pada tanggal 5 Mei 2008 direktur PT. DELTA SARANASENTOSA menandatangani Berita Acara kemajuan pekerjaan100% (seratus persen) yang diajukan oleh PT.

dibuat bodi kapaltersebut, namun kayukayu tersebut baru dibeli jangka waktu 2 (dua) bulansudah dipasang di kapal penangkap ikan;Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 Terdakwa telahmengajukan permintaan persetujuan perpanjangan waktu (addendum) atasSisa pekerjaan yang belum selesai per 31 Desember 2007 dilanjutkan tahun2008 berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) yangdisahkan oleh Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 49 tahun 2009tanggal 1 Januari 2008 bukan disebabkan Force

ACHMADI ; Jabatan karier tertinggi di Pemerintahan Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kepalakepala SKPD seharusnya memang melalui Sekda apabila ada sesuatu yangdilaporkan atau disampaikan kepada Bupati, tetapi kadang juga langsung ke Bupatiapabila ada yang mendesak/ Force Majeure ; Saksi sebagai katalisator untuk menjembatani antara kepalakepala SKPD denganPak Bupati ; Sepengetahuan saksi, Terdakwa I pernah mengembalikan uang sebesar kurang lebih5,6 miliar ke kas daerah, tetapi buktibukti setorannya

janji atau imingiming kepada Saksi;Bahwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa adalah Saksi dan Saksi NurBudi Marastuti dan saksi Irma;Bahwa sikap perusahaan tetap meminta pertanggungjawaban atas perbuatanTerdakwa;Bahwa uang yang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yangbelakangan ditransfer kepada Terdakwa adalah benar milik Saksi Airlanggayang Saksi duluankan ;Bahwa kerugian perusahaan akibat perbuatan Terdakwa tidak dapatditanggung oleh asuransi kantor karena terjadi bukan karena force

gugatan Penggugat sudahjelas tentang perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi, karenaPenggugat sakit batu ginjal yang dioperasi terlebih dahulu prostat faktanyahingga hari ini tidak mampu beraktifitas secara normal untuk berjaian 10 jarakmeter saja tidak mampu ;Bahwa Penggugat juga mengajukan petitum subsidiair, maka Majelis Hakimberwenang dan sah untuk memberikan putusan dengan mengadili sendiri tidakmutlak terikat dengan Yurisprudensi karena Negara indonesia tidak menganutdoktrin the binding force

Yani;Jelas apabila dua bidangbidang diatas merupakan bukti yang sah danauthentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (VolledigBewijskracht/Full Force Of Evidence) hal ini sejalan pula denganketentuan dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria yangberbunyi: oembenan suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat Juncto Pasal 20 Ayat (1) UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok

NINDYO PArmano,sh.m.si DAN HakimAnggota NURSYAM ,SH.M.HUM yang menyatakan berdasarkan buktiT 116 dan T 117 adalah suata Force Majour atau bencana adalahsuatu kekeliruan dan kekhilapan yang nyata;7.

Force Motor Limited denganpersentase mark up adalah sebesar 6, 98%.Halaman 27 dari 51 halaman.

77 (1) PKB (Bukti P 40) dimana pada intinyamengatur bahwa Penggugat dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja parapekerjanya karena Penggugat melakukan Efisiensi dengan tetap membayar UangPesangon kepada Pekerja sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.Pasal 164 (3) UU Ketenagakerjaan berbunyi:*Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja /Buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

tutup permanen atau tutup tidak untuk sementarawaktu, Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk membayar hakhak ParaPenggugat dalam Rekonpensi yang masingmasing besarnya sesuai denganketentuan pasal 164 ayat (3) UndangUndang nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 1643 Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadapPekerja / Buruh karena Perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

kelalaian dalam Putusan, dimana Judex Facti kurangdapat mengerti ketentuan yang diatur dalam Pasal 164 Undang Undang No.13tahun 2003 tentang ketenagakerjaan , yang mengatur Pemutusan HubunganKerja dengan alasan perusahaan tutup,bukan alasan perusahaan melakukanefisiensi.Pasal 164 (3) UU Ketenagakerjaan berbunyi :Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteria bahwakegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkandalam pernanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibat di luar kendalipenyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa (force majeure).b) Butir 39 Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihakketiga terkait dengan:a. pekeraan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;Halaman ke 28 Putusan Perkara No. : 32/Pid.Sus/TPK/2020/PN.SBYb. akibat pemberian

Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteriabahwa kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yangditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibatdi luar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa(force majeure).b) Butir 39 Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepadapihak ketiga terkait dengan:a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasamenyelesaikan pekerjaan

Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; ataub.

Indonesia Nomor27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yangpada intinya menyatakan sebagai berikut:Pasal 1 angka 35Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yangdibuat Oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurnaPasal 4Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yangbedaku, tidak dapat dibatalkanPasal 31Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukanOleh Pejabat Lelang dalam hal:a. keadaan memaksa(force

Tapiprinsipnyakewajiban itu harus dipenuhi kecuali ada suatu kKeadaan yangmembuat si Debitur itu tidak mampu melaksanakan denganadanya force majeur atau keadaan memaksa;Bahwa kalau bisa dibuktikan force majeur tersebut maka tidak adawanprestasi;Bahwa kalau P.T melakukan upaya hukum yang mewakili Direksi,kalau pribadi tidak ada hubungannya dengan P.T tidak bolehmengatasnamakan P.T;Bahwa kalau teknis pembuatan akta saksi tidak paham tetapiprinsipnya begini bahwa ketika akta itu sudah ditanda tangani

No. 709 K/PID/2013Cc.Dari pemeriksaan diskripsi luka didapatkan juga hampir semua lukamempunyai dasar otot yang artinya tidak menembus, dan dapatdiambil kesimpulan bahwapelakumenggunakan senjatayang tidak begitu. tajam (setengah tajam) atau pelakunya adalah seorang perempuan karena force atau tenaga yang kurang, karena pada luka tusuk dipengaruhi oleh: ketajaman senjata, dan force, bila senjatatajam force yang diperlukan tidak terlalu besar dan sudah dapatmenyebabkan luka tusuk yang menembus;Bila

Ketentuan Pasal 31 PMK No. 27/2016 menyatakan :Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan olehPejabat Lelang dalam hal :a. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; ataub. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang.169. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 27 PMK No. 27/2016, makasuatu proses lelang tidak dapat dibatalkan atau pun ditangguhkan olehDebitur/Tereksekusi in casu Para Penggugat.

dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal :(c) Terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan lelang eksekusiberdasarkan pasal 6 UUHT dari pihak lain selain Debitur atauterseksekusi, suami atau istri Debitur atau tereksekusi yangterkait kepemilikan objek lelang(d) Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/ sitaeksekusi/ sita pidana, khusus lelang non eksekusi(e) Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelangkarena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratanlelang(1) Keadaan memaksa (Force

pelaksanaan lelang eksekusiberdasarkan pasal 6 UUHT dari pihak lain selain Debitur atauHalaman 147 dari 152 halaman putusan Nomor 587/PDT/2020/PT BDGPrimair:terseksekusi, Suami atau istri Debitur atau tereksekusi yangterkait kepemilikan objek lelang(d) Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/ sitaeksekusi/ sita pidana, khusus lelang non eksekusi(e) Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelangkarena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratanlelang(1) Keadaan memaksa (Force

Berarti, putusan yang batal demihukum adalah putusan yang sejak semula never existed atautidak pernah ada dan dengan sendirinya putusan itu sejaksemula no legal force atau putusan itu sejak semula tidakmempunyai kekuatan hukum, karena sejak semula putusanyang batal demi hukum mesti dinyatakan tidak mempunyai artiapaapa. Jadi putusan yang batal demi hukum adalah suatuputusan yang bersifat void. Berdasar alasanalasan itu, apabilaHal. 56 dari 109 hal. Put.

No. 2228 K/PID.SUS/2012Ad.1.2.Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan tingkat bandingmenemukan putusan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 197Ayat (1) juncto Pasal 197 Ayat (2), sikap yang mestidilakukannya: Membatalkan putusan tersebut dan menyatakan putusan ituno legal force atau declared void serta menyatakan putusanitu never existed, yakni menyatakan putusan itu sejak semulatidak mempunyai kekuatan hukum serta sejak semulaputusan itu dianggap tidak pernah ada; Terhadap putusan yang batal demi hukum

15 Desember 2009;Bahwa berdasarkan fakta persidangan hingga masa kontrak berakhir pekerjaanpembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong tidak selesai seratus persenmelainkan sembilan puluh lima persen, sedangkan di dalam Keppres Nomor 80 Tahun2003 tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pekerjaan yang tidak selesai hinggaseratus persen sesuai kontrak;Bahwa namun demikian di dalam kontrak induk diatur menyangkut pekerjaan yangtidak selesai seratus persen yang disebabkan oleh adanya keadaan kahar/force

ANDI REMAN SUGTYAR bin KASTOER juga dalam lampiran 7dimana pada halaman 6 (enam) Kesepakatan Bersama tersebut disebutkan denganjelas tentang adanya kondisi atau keadaan kahar/force majeur akibat tingginyacurah hujan yang mengakibatkan terganggunya penyelesaian GOR TerpusatKabupaten Lebong, yaitu yang menyatakan: ...... kalau dilihat atas kejadian darilapangan telah memenuhi unsur aturan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentangadanya Perubahan Design dan masalah yang timbul di luar kendali penyediabarang

Diknaspora KabupatenLebong tentang permohonan perpanjangan waktu dikarenakan adanya curah hujanyang tinggi sehingga pekerjaan tidak mungkin dapat diselesaikan hingga masaakhir kontrak tanggal 31 Desember 2009 dan atas surat permohonan PTPembangunan Perumahan tersebut telah ditindak lanjuti dengan pertemuan danpembahasan dan disimpulkan perlu adanya perpanjangan waktu namun tidak adatindak lanjutnya;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 angka (5) kontrak induk apabila terjadikeadaankeadaan kahar/force

majeur, tindakan yang diambil untuk mengatasi keadaankahar/force majeur tersebut, diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak;Bahwa atas tidak selesainya pekerjaan pembangunan GOR Terpusat KabupatenLebong , faktanya telah disepakati antara Kepala Diknaspora Kabupaten Lebongsebagai Pengguna Anggaran sekaligus pengguna barang/jasa dan PT PembangunanPerumahan (persero) selaku Penyedia Barang/Jasa untuk dilakukan pengakhirankontrak yaitu dengan dilakukannya serah terima pekerjaan pada tanggal 15