Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 06-08-2007 — Putus : 12-05-2008 — Upload : 10-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 270/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST.
Tanggal 12 Mei 2008 — PT. PRASETYA INDRABRATA >< PERUM PERHUTANI,Cs
164 — 21
  • Melakukan persiapanpersiapan awal yang berkaitan denganpemasangan mesinmesin penghasil produk jadi, ketenagakerjaanmaupun tekhnis, yang diperlukan untuk menjalankan perjanjian inimaupun pembuatan FS;(2) . Mengolah Bahan Baku kayu bundar atau kaytu olahan baik jatimaupun non jati menjadi produk jadi dengan standar ekspor ;(3).
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-04-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 185/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 30 Mei 2017 — C.F.CARMELITA HARDIKUSUMO CS >< JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO CS
95 — 48
  • BalroomHotel Indonesia Kempinski pada tanggal 20 21 Agustus 2015, adalahsebanyak 754 orang dengan perincian sebagai berikut (BUKTI P 5):10.1 Anggota INSA mulai Januari s/d Juni 2015 : 500 orang10.2 DPC/INSA seluruh Indonesia : 80 orang10.3 DPP INSA : 100 orang10.4 Ketua dan Anggota Badan Penasehat : 10 orang10.5 Sekretariat : 10 orang10.6 Lainnya : 4 orangDengan demikian dalam RUA INSA XVI telah dapat dipastikan pesertaRUA yang hadir sesuai dengan jumlah peserta diatas;.Bahwa, untuk menentukan tekhnis
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-04-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PT MAKASSAR Nomor 07/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS
Tanggal 18 April 2016 — LISA LUKITAWATI
154 — 505
  • Sehingga dari keterangan ahliyang seperti ini hanya bersifat tekhnis administratif berdasarkankesimpulankesimpulan yang bersifat parsial, namun telahdijadikan dasar oleh Judex factie untuk menjatuhkan putusanHal.217 dari 195 hal.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 25-08-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kendari
Tanggal 25 Agustus 2017 — H. ABDULLAH, SE
330 — 225
  • SOP yang dimilikibank mengatur secara rinci dan tekhnis masingmasing kegiatan di banktermasuk permohonan menjadi calon nasabah dan lain sebagainya.Bahwa secara umum rekening di bank dapat dimiliki oleh peroranganmaupun badan usaha baik secara sendiri (individual) ataupun bersama (2orang/pihak).
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 09-05-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 11/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 12 Juni 2017 — HASANUDDIN LINGGA, S.Sos, DKK
63 — 31
  • Yang dikuasai atau disimpan oleh saksi CUKUP NATAL MANIKselaku Bendahara KPU Kabupaten Pakpak Bharat sebagai berikut:2.1 (Satu) set Asli Dokumen Kegiatan MAK. 3364 PublikasiInformasi Pemilu, Kegiatan MAK. 3364.019.001 PeningkatanPartisipasi Masyarakat, Kegiatan 3364.019.001.013 Gerak JalanSehat Menuju Pemilu Jujur dan Adil.2. 1 (Satu) set Asli Dokumen Kegiatan MAK. 3364 PublikasiInformasi Pemilu, Kegiatan MAK. 3364.018.001 BimtekPutungsura PPK, PPS, KPPS, Kegiatan 3364.018.001.011Bimbingan Tekhnis
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 05-04-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN SEKAYU Nomor 920/ Pid.Sus/2015/PN.Sky
Tanggal 5 April 2016 — PETRUS HILMAN DAPOT TUAH PURBA
471 — 41
  • Putra Hang Tuah;Bahwa kirakira sudah habis dana sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyarrupiah) ;Bahwa alat exavator pernah digunakan dilokasi;Bahwa Terdakwa hanya sekali saja bertemu dengan Edwar;Bahwa selanjutnya secara tekhnis Marwan yang mengurusnya;Bahwa uang Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) disalurkan melaluibendahara kelompok tani yaitu sdr Mery;Bahwa lahan kelompok tani tersebut terletak di Dusun HI Desa PancoranMuba;Bahwa status lahan tersebut bekas HPH PT.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2017 — Putus : 06-10-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 9/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.
Tanggal 6 Oktober 2017 — OLIVIA HALIM
122 — 81
  • /PT.Plk10.salah satu) kewenangannya adalah melakukan evaluasi administrasi,tekhnis dan harga penawaran masuk;Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah berkoordinasi kerkenaandengan penyusunan HPS, dengan demikian keliru pertimbangan MajelisHakim yang berkesimpulan bahwa antara Terdakwa dan saksi MarthinLuther telah bersamasama melakukan perbuatan pidana yang berakibatmerugikan keuangan negara;Bahwa kedudukan PT.
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 23-04-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 12/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat:
PT.BUKIT ASAM TBK diwakili oleh JOKO PRAMONO
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO
Intervensi:
Dasril S
258 — 1030
  • dipenuhi dan diajukan kepada BPN Pusat, salah satudeputi Kementrian Agraria di pusat memberitahu dengan menyurati Pemkodan PT.BA Tbk, bahwa proses sertifikasi HPL memerlukan persetujuanMenteri BUMN (pemegang saham) dan menindaklanjuti hal tersebut Pemkoberproses dengan PT.BA Tbk, dan untuk sekarang proses penerbitan HPLbelum selesai; Bahwa saksi menerangkan Bagian Pertanahan Pemko denganSHM Pak Dasri yang ada telah minta informasi Ke BPN Sawahlunto danberdasarkan titik koordinat dari BPN tersebut, tim tekhnis
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Putus : 18-06-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN MADIUN Nomor 33/Pdt.G/2014/PN Mad
Tanggal 18 Juni 2015 — - Agus Budi S - Bambang Sutarman - Bedjo - Didik Sujadi - Dilwan - Efendi Idris - Etha Karyatiningsing - FX. Sukamto - Gunawan Adi W - Gundarto - Harminingsih - Harumi Pangastuti - Hary Marendrayana - Hendang Hendrasti, SH - Hermien Istiawati - Karoman - Lilik Sugiharto - Lugiman - Marmi - Maryoto - Metty Ratna Mayawati Rr - Moenasir - Moertinah - Moch. Hasan Bisri - Muji Astuti - Purbojo Sugiharto - Sarwaji, SH - Sri Tustianingsih - Ir. Sukarno - Sukarsih - Sukini - Sunjoto - Supijah - Sutomo - Soewojo - Suwono - Teguh Widodo - Trimo - Untoro - Wahyudi - Warni - Suwartini - Endang Iriani - Budi Surojo - Djoko Teguh lm - Halimah - Hari Triono - Lily Andriany - Muryati - Rahayuningtyas Dwi Rochyanti - Siti Istijah - Sri Supatmi - Suswati - Yuli Sulistyo Dewi; - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Cq. Dirjen Perhubungan Darat Cq. Direktur Utama PT.KAI Pusat di Bandung Cq. KADAOP VII PT.KAI Kota Madiun ; - Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun
152 — 38
  • dia mau di inbrengkan ke suatu BUMN hanya bisa rumah Negara dan Il tapi rumah Negara III tidak bisa karena didalam pasal 12 di PMK padaunit Keuangan Nomor 138 Tahun 2010 ayat 4 dan 5 jelas mengatur tidak bisakecuali memang dialinkan dulu menjadi rumah Negara II atau misalnya disinisudah dihuni lebih lebih tidak bisa di inbrengkan kepada BUMN ;Bahwa terhadap suatu aset negara yang belum dlinbrengkan telah dilakukansuatu tindakan hukum dimana pelakunya adalah klien dari Menteri Keuanganatau menteri tekhnis
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2016 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 05-05-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
Tanggal 2 Februari 2017 — INMIRIAN FAHTOMI, ST, MM bin Drs. H. UMIRTOM;
116 — 16
  • Pekerjaan bangunan oleh Tim Tekhnis kekurangan rumah jaga;Bahwa, saksi membenarkan semua surat bukti yang diperlihatkandipersidangan;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya;. Dr. Drs. H. ACHMAD TARMIZI, SE., MT., M.Si bin H.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-04-2014 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN AMBON Nomor 03/Pid.Tipikor/2014/PN.AB
Tanggal 3 Oktober 2014 — Drs. IRWAN PATTY, Msi
101 — 57
  • Saksi sampaikan ke kepala dinas bahwa tugas ini terlalu berat untuk sayakarena saya bukan tenaga tekhnis tapi kepala dinas katakan bahwa laksanakan saja karenadiperintahkan maka Saksi terima saja ; Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah menjadi PPTK ;43 Bahwa menurut saksi yang salah dalam perkara ini adalah Kepala Dinas ; Bahwa saksi tidak tahu tentang prosesproses perjanjian kerja, SPMK, dan suratsurat lain.Semuanya sudah disiapkan dan Saksi tinggal tandatangan saja ; Bahwa setelah saksi ke galanagan
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 17-05-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 30-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 160/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 7 Agustus 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
101 — 47
  • Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukan olehLembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat pengguna barang danjasa(konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secarakeseluruhan oleh pelaku usaha.6.
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-02-2017 — Upload : 16-06-2017
Putusan PT PONTIANAK Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR
Tanggal 28 Februari 2017 — DIDI ANTONO Alias DIDI Bin (alm) ALUK
170 — 88
  • Brian Sofian telah menerbitkan KeputusanNo. 01 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 yang menunjuk Pejabatdilingkungan Dinas Kayong Utara yaitu dalam jabatan sebagai berikut : Tengku Iskandar Bin Tengku Arbi sebagai PPK (Pejabat PembuatKomitmen); Andi Wijaya sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan); Gunawan H, S. Kom sebagai Ketua PPHP (Pejabat Pemeriksa HasilPekerjaan) yang dibantu oleh :1. Fajar, A.Md. Bin Iskandar (Anggota);2.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 28-07-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 27-02-2017
Putusan PTUN JAMBI Nomor 20/G/2016/PTUN.JBI
Tanggal 14 Februari 2017 — AJRISA WINDRA, S.T., M.M. Vs. KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAMBI
398 — 256
  • (selanjutnya disebut sebagai Tim Pemeriksa);Bahwa berdasarkan surat tugas tersebut diatas, maka pada hari Jumat, tanggal 8April 2016 Tim Pemeriksa mulai melakukan rangkaian tindakan pemeriksaanterhadap kinerja UPCA Kota Jambi dengan mendatangi kantor PENGGUGAT tanpadidahului dengan serangkaian prosedur pendahuluan sebelum dimulainyapemeriksaan terhadap Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Kota Jambi khususnya UPCAkota Jambi, sebagaimana diatur di dalam ketentuan PerundangUndangan tentangStandar Pemeriksaan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-11-2016 — Putus : 07-02-3017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG
Tanggal 7 Februari 3017 — HUSNI TAMRIN BIN MASHUR
310 — 182
  • Banyuasin pada tahun 2013 mendapatkanDana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam Program NasionalPemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan (PNPMMP) dari KabupatenBanyuasin yang bersumber dari dana APBN sebesar 80 % dan dari dana APBDsebesar 20 % sebesar Rp. 1.200.000.000, (satu milyar dua ratus juta rupiah);Bahwakegiatan ini berpedoman pada PTO (Petunjuk Tekhnis Operasional)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPN MP);Bahwa terdakwa HUSNI TAMRIN Bin MASHUR selaku Ketua UPK
Pengadilan PN TERNATE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-08-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Tte
Tanggal 11 Februari 2020 — Penggugat: LA ODE IMAM BAHRI Tergugat: 1.kepala pusat kesehatan masyarakat PUSKESMAS kalumata 2.Kepala Sekolah Dasar Negeri 3.Pemerintah Daerah Kota Ternate Cq Walikota Ternate 4.Pemerintah Kota Ternate Cq Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate 5.Pemerintah Daerah Kota Ternate Cq Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate
163 — 107
  • adamemberikan bantuan kepada Penggugat.Bahwa setahu saksi didalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun2017 dinyatakan bahwa imunisasi kepada anak tidak perlu mendapatkanpersetujuan dari orang tua anak tersebut;Bahwa setahu saksi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun2017 menyatakan bahwa apabila terjadi KIP maka yang bertanggung jawabadalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahkabupaten/kota;Bahwa setahu saksi blangko screening imunisasi terdapat pada lampiranpetunjuk tekhnis
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-07-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 06-02-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb
Tanggal 3 Februari 2015 — Ir. JOKO HADI KUSUMO Bin SUPARMAN
90 — 47
  • Pd jikasaksi mewakili Kepala Pelaksana Tekhnis yaitu ayah saksi terdakwaIr.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Juli 2018 — Pidana Korupsi - KARNASIH TJIPTANINGRUM, S.Kom. M.PH;
134 — 45
  • 2014, bertempat di KantorBKKBN Pusat Jalan Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan, secara melawan hukum, yaitu; pertama, terdakwa selakuPPK Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 dalammenyusun dan menetapkan spesifikasi tekhnis
    sertamelakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yaitu saksiLUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT.DJAJA BIMA AGUNG selaku pelaksana pengadaan Susuk KB Il/Implan TigaTahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,yaitu; pertama, terdakwa selaku PPK Pengadaan susuk KB II Batang Tiga TahunanPlus Inserter T.A 2014 dalam menyusun dan menetapkan spesifikasi tekhnis
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 42/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 12 Agustus 2015 — JAYA MAULANA BIN IBRAHIM
108 — 49
  • tersebut meminjam perusahaan CV.Hasinullah milikYAN MUHAMMAD WWAYA dan terdakwa juga mengakui bahwa namaSALAMUN dalam semua dokumen pelaksanaan kegiatan terdakwa pakaidan terdakwa tiru tanda tangannya dan saat itu terdakwa ABU HASAN106AZHARI dan terdakwa BISMALINDA tidak menegur tindakan terdakwatersebut;Bahwa sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 terdakwa telahmenyelesaikan pekerjaan pembangunan pabrik es tersebut sesuai dengankontrak hanya tinggal pada pekerjaan mesin yang belum terpasangankarena tekhnis
    31 Desember mesin juga belumberhasil dirakit sehingga kemudian terjadi putus kontrak dan uang jaminanpelaksanaan 20 %dari nilai kontrak dikembalikan ke kas negara;Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012 kemajuan fisik pekerjaan yangdibayarkan adalah sebesar 80,20 % dan hal tersebut merupakan hasilkesepakatan bersama antara terdakwa, terdakwa ABU HASAN AZHARIselaku PPK, dan terdakwa BISMALINDA selaku KPA, dan dalampengambilan keputusan tersebut rapat dihadiri juga oleh KonsultanPengawas dan Pengelola Tekhnis
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 25-01-2018 — Putus : 06-07-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 10-K/PMT-II/AD/I/2018
Tanggal 6 Juli 2018 — I Wayan Aditya, S.IP., Kolonel Czi
415 — 1066
  • Bertanggung jawab secara tekhnis danadministratif serta keuangan ataspenyelenggaraan kegiatan kepada kagiat.j. Menetapkan organisasi tingkat pimpinanorganisasi pelaksanak. Membuat rencana pelaksanaan kegiatan(Renlakgiat). Mengawasi kualitas, kuantitas barang/materilyang dipersyaratkan dan mengawasi jadwal waktupelaksanaan serta pelaksanaan keselamatan kerjadalam pelaksanaan kegiatan.m. Membuat laporan harian dan = mingguankepada kagiat.n.
    Bertanggung jawab secara tekhnis danadministratif serta keuangan ataspenyelenggaraan kegiatan kepada kagiat.j. Menetapkan organisasi tingkat pimpinanorganisasipelaksana.k. Membuat rencana pelaksanaan kegiatan(renlakgiat). Mengawasi kualitas, kuantitas barang/materil yang dipersyaratkan dan mengawasijadwal waktu pelaksanaan serta pelaksanaankeselamatan kerja dalam pelaksanaan kegiatan.m. Membuat laporan harian dan mingguankepada kagiat.n.