Ditemukan 6225 data
1.JESFRY AGUSTINUS, S.H
2.AGUNG SETIAWAN, SH
Terdakwa:
MUHAMAD ENDANG BIN NURMAN
99 — 51
Bin Nurman yang diajukan oleh Jaksa/PenuntutUmum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnyaternyata sesuai dengan identitas terdakwa Muhamad Endang Bin Nurmansebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimanayang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani danrohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis
Terbanding/Terdakwa : H. MISLAN S.E., M.P
158 — 73
pemeliharaan sarana danprasarana pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2016sumber dana APBDP TA. 2016 yang menerima pembayaran tidak sesualdengan prestasi kerja riil di lapangan/ tidak sesuai SPK sebesar Rp.1.916.141.404, (satu milyar sembilan ratus enam belas juta seratus empatpuluh satu ribu empat ratus empat rupiah).Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Tim Ahli Konstruksidari Universitas Riau yang mencakup pemeriksaan secara teknis terhadapdokumen dokumen administrasi dan tekhnis
1.SOSORA. S . PANGGABEAN,SH
2.ACHMAD ARJANSYAH AKBAR, SH
Terdakwa:
SORMADI BIN HASAN SORI
210 — 35
berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor:821.2/459/KEPBKD.III/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentangpemberhentian dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama,administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kab.OKI dan selakuanggota Pengelola Operasional Pembinaan Program Oleh Kader danPendistribusian Alokon berdasarkan SK Kepala Dinas PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana Nomor: 04/KEP/DPPKB/2018 Tanggal08 Januari 2018 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPengelola Tekhnis
221 — 195
Kabupaten Agam sejak Tahun 2009 sampai dengan 2013, menjalankan tugasberdasarkan penunjukan lisan Ketua BAZNAS Kabupaten Agam Yandril, S.Soskemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Nomor 120/SK/BAZBAS/Ag/XxIV/2012tanggal 28 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat danLapangan BAZNAS Kabupaten Agam;Menimbang, bahwa Terdakwa selaku relawan BAZNAS Kabupaten Agammempunyai tugas pokok melakukan pemungutan zakat dari seluruh Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD), Camat dan Kepala Unit Pelaksana Tekhnis
MUHAMMAD FAIZAL AKBAR ILATO, SH
Terdakwa:
DONI LAKADJO Alias DONI
84 — 32
Bahwa untuk Jalan Penghubung Desa Dolom dan UhaUhangon yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB)adalah pak Edy yang merupakan pendamping tekhnis diKec. Bunta.b. Bahwa untuk Pembangunan Jalan Dalam Desa yangmembuatkan RAB adalah pak Agus Basuki yakni tenagatekhnis.c.
75 — 27
ISWAN, M.Sp. tanoa melalui Pengumuman melaluiMedia massa sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam LampiranKeputusan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 16/PDN/KEP/3/2008,tanggal 5 Maret 2008 Tentang Petunjuk tekhnis Penyaluran Subsidi MinyakPutusan Nomor : 36 /Pid.Sus K/2012/PN. Mdn.
136 — 79
.= AGUS: Kasubag Tekhnis dan Humas.= H. HERMAN, S.Ip: Kasubag Umum.= SUHERMAN, Sip: Bendahara APBD.Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua KPU Kab. Lampung TengahTA. 2010, sbb:a Memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU.bBertindak dan atau atas nama KPU ke dalam dan ke luar.c Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatanKPU.d Menandatangani seluruh keputusan KPU.Bahwa di dalam kegiatan pengadaan perlengkapan pada Pemilihan Umum KepalaDaerah (PILKADA) Kab.
I NYOMAN SUGIARTHA, SH.,MH.
Terdakwa:
Drs. MUSLIHIN MATTAU.
117 — 6
Neighborhood Upgrading And Shelter Project Phase-2 NUSP-2;
- 1 (satu) eksamplar asli petunjuk teknis Pengendalian dan Pelaporan Neighborhood Upgrading And Shelter Project Phase-2 NUSP-2;
- 3 (tiga) lembar surat perintah tugas HENDRIK,ST.MSP dengan nomor :073/WGA-JKT/NUSP-2/IX/2015, selaku Kordinator Kota pelaksanaan pekerjaan Neightborhood Upgrading and Shelter Project (Phase 2) ADB Loan No.3122-INO;
- 1 (satu) eksamplar asli surat edaran Nomor : 63/SE/DC/2016 tentang Petunjuk Tekhnis
Terbanding/Penuntut Umum : Putra Iskandar
736 — 1262
Panitiamelakukan pembukaan dokumen penawaran dan setelah dilakukanevaluasi adminstrasi dan evaluasi tekhnis sesuai Berita Acara HasilEvaluasi Teknis Nomor: 149/BA/EV/KK/KDN/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011PT. HK dinyatakan lulus dengan peringkat I, PT. Wijaya Karya lulus diperingkat II dan PT. Adhi Karya lulus di peringkat III;Pada tanggal 27 Juli 2011, Panitia membuat undangan PembuktianKualifikasi Dokumen Prakualifikasi (PQ), untuk PT Hutama Karya, PT.Wijaya Karya, dan PT.
Panitiamelakukan pembukaan dokumen penawaran dan setelah dilakukanevaluasi adminstrasi dan evaluasi tekhnis sesuai Berita Acara HasilHal. 25 dari 237 halaman Put. No. 42/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI.22.23.24.Evaluasi Teknis Nomor: 149/BA/EV/KK/KDN/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011PT. HK dinyatakan lulus dengan peringkat I, PT. Wijaya Karya lulus diperingkat II dan PT.
254 — 116
LK3P);Bahwa kegiatan Pelatinan Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan padatanggal 07 November 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015 diHotel Cavinton Yogyakarta, sedangkan BIMTEK untuk BPD yangdilaksanakan pada tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 28November 2015 di Hotel Gideon Batam;Bahwa awalnya Saksi FAISAL UMAR selaku pihak LK3P datang ke kantorBPMPD Kabupaten Rokan Hulu sambil membawa surat undangan mengikutikegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dan PelaksanaanBimbingan Tekhnis
untuk pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pelatinan bagi aparatur desadi Yogjakarta dan BIMTEK bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seKabupaten Rokan Hulu di Batam Tahun Anggaran 2015 secara khusus tugaspokok dan fungsi Terdakwa yang terkait dalam hal itu tertuang pada Pasal 12Ayat (2) huruf k, yaitu memfasilitasi, pembinaan dan mendampingi dalamkegiatan peningkatan SDM aparatur Pemerintah Desa dan BPD; Bahwa Terdakwa menerima surat penawaran dari Saksi Faisal Umar tersebutsecara langsung karena tekhnis
125 — 14
Tahun 2009 s/d sekarang ini ;> Bahwa Saksi diangkat selaku Staf Pengawasan dan Pembinaan Aset danKeuangan Negara pada Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengahberdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan Daerah ProvinsiSulawesi Tengah, Nomor : 820/0187/Sek /2009, Tanggal 10 Februari2009 ;> Bahwa Saksi bertugas melakukan verifikasi terhadap UPTD se ProvinsiSulawesi Tengah yang terdapat kejanggalan mengenai pembayaran pajakkendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat ;> Bahwa Unit Pelaksana Tekhnis
Daerah ProvinsiSulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur SulawesiTengah, Nomor : 821.22/145/BKPPDG.ST/2011, Tanggal 29 Desember2011, dilantik pada Tanggal 30 Desember 2011 ;> Bahwa tugas Saksi selaku Kadis Pendapatan Daerah Provinsi SulawesiTengah mengkoordinir pelaksanaan tugas dari Kepala unit pelaksanatekhnis Dinas Pendapatan yang di Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab secara Administrasi mengenai pengelolaan pendapatan yangbersumber dari pajak kendaraan bermotor;> Bahwa Unit Pelaksana Tekhnis
102 — 27
Anggota : Aang Karyana, S.Pd, Teddy Cherawan, SH, M.Pd, DodoBahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan yang salah satu tugasnyaadalah menyusun dan mempersiapkan HPS untuk diajukanpengesahan/penetapan kepada KPA/PPK, pada kenyataannya Terdakwaselaku Ketua Panitia Pengadaan dalam penyusunan HPS tidak/tanpa kalkulasiatau pertimbangan tekhnis dari ahli dan tidak melakukan survey harga pasaruntuk harga pembanding sebagaimana harga yang ditetapkan dalam dokumenkontrak serta tidak pernah dikonsultasikan
SAIFUL ROKHMAN selaku Ketua PanitiaPengadaan Buku Aksara Sunda dalam penyusunan HPS yang tidak/tanpakalkulasi atau pertimbangan tekhnis dari ahli dan tidak melakukan survey hargapasar untuk harga pembanding sebagaimana harga yang ditetapkan dalamdokumen kontrak, sehingga atas penyusunan tersebut telah menimbulkankemahalan harga, yang seharusnya dipersiapkan dan disusun secara keahliandan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan tidak sesuai denganPasal 5 huruf f dang serta Pasal 13 ayat
86 — 0
Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-undnag Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: B-008/G.I/Gs.2/04/2016 tanggal 12 April
Pembanding/Tergugat II : ANI BR. NAPITUPULU Gelar Op. Pargaulan Diwakili Oleh : Suriaty Hutapea, S.H., M.Hum.
Pembanding/Tergugat III : TIAR BR. SIBUEA Diwakili Oleh : Suriaty Hutapea, S.H., M.Hum.
Terbanding/Penggugat I : IR. JANNES SIBUEA
Terbanding/Penggugat II : SAHAT SIBUEA
143 — 61
memperhatikan dalil gugatan aquo sebagaimanadikemukakan oleh para Penggugat dalam surat gugatan, yangmengajukan gugatan ini adalah dengan dasar tuntutan ganti rugikarenaPerbuatan Melawan Hukum tersebut, dengan pihak pihak, yakni para Tergugat selaku diri sendiri ( in persoon )tidak mewakili siapapun, selaku para Tergugat maka seharusnyadalam konteks 1365 KUHPdt tersebut, Amar Putusan Aquo adalahMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Bahwa, disamping itu sungguh sangat memprihatikan, akankemampuan tekhnis
93 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketenagakerjaan yang hanya diberikan kepada perusahaandan harusnya Tergugat sekarang Termohon Kasasi menerima danmengakui bahwa pekerjannya tersebut merupakan pekerja Tetap PT.Liman jaya Anugerah (PKWTT); Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PPUXII/2014 yangmenyatakan bahwa setelah Nota Dinas Yang dikeluarkan oleh bagianPengawasan Disnaker Kabupaten/Kota untuk Perusahaan yangseharusnya diteruskan atau dicatatkan/ditetapkan di Pengadilan olehPengawasan Disnaker, tetapi sampai saat ini masih belum adapetunjuk tekhnis
178 — 293
wewenangpengangkatan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah NegaraRepublik Indonesia baik ditingkat pusat, Propinsi maupun ditingkatKabupaten adalah wewenang absolut dari Pemerintah Negara RepublikIndonesia yang mutlak dan harus berdasarkan dan didasarkan pada aturanhukum/regulasi yang secara khusus mengatur tentang pengadaan danpengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berikut aturanaturan tekhnislainnya yang secara resmi diakui dan dikeluarkan oleh lembaga negaraselaku pelaksana dan penyelenggara tekhnis
63 — 12
Junjungan Simanjuntak: Anggoro, Harjani dan Amin WahyuBahwa didalam spesifikasi tekhnis, terdakwa yangbertanggungjawab untuk mencari peserta yang ikutpelatihan tetapi dalam pelaksanaanya banyak calonpeserta yang mendaftar melalui Disnaker KotaSurabaya karena pihak yang berwenang untukmelakukan verifikasi atas data para peserta adalahDisnaker Kota Surabaya.e Bahwa namanama peserta pelatihan terdakwa perolehjuga dari orang orang yang mendaftar melalui CVYasco Training Center tetapi jumlahnya tidaksebanyak
48 — 36
Kaur sar.Ahmad Marzuki S.Pd selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) tidak pernahmenjelaskan tentang teknis kegiatan pedoman perhitungan beban kerja Guru;434444Bahwa tekhnis menghitung beban kerja Guru dalam menghitung KJM tahun 2009adalah berdasarkan rekapitulasi penerimaan dana intensif KJM Guru SD oleh parapembantu bendahara UPTD;Bahwa mekanisme pengajuan dana KJM adalah para kepala sekolah dasar membuatdan menandatangani surat pertanggung jawaban mutlak untuk kelengkapanadminstrasi, para
M.Z Jhoni
Tergugat:
Kepala Desa Gunung Intan
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia, Cq Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Cq Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, Cq Bupati Penajam Paser Utara Cq.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara
151 — 77
Bahwa sebagaimana Surat Kepala Unit Pelaksana Tekhnis(UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Gunung Intan,Nomor: 800/116/TUGI/II/2017, Perihal: Permohonan PembangunanPuskesmas Induk + Perawatan, Tanggal: 22 Februari 2017, makapembangunan PUSKESMAS Gunung Intan yang melayani jumlahpenduduk +888 jiwa sebagaimana data pelayanan kunjunganpasien tahun 2018 merupakan jawaban terhadap bentuk komitmenHalaman 56 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Padt.G/2019/PN PnjPemerintah Kabupaten Penajam
Terbanding/Terdakwa : HERY SUSANTO GUN
448 — 1343
.;1(satu) bundel konsep Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SKO8/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 Tentang PersetujuanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara Tentang Pedoman Tekhnis Kegiatan TahunJamak (Multi Years) Tahun 20112014;1 (Satu) bundel konsep Telaahan staf tanggal 25 Januari 2011Nomor 600 Perihal Usulan Paket Kegiatan Multiyears Tahun20112014 dimana terdapat paraf Drs.Edi Damansyah, M.Sidan Ir.