menempatkannya pada suatutempat di lokasi proyek JITUT sebelum diserahkan pada KepalaBidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan KehutananKabupaten Bogor selaku Kuasa Pengguna Barang, sesuai denganSurat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 027.1/1927/AdmPBJ/Tan.Pgn/VII/2009 dalam Pasal 5 ;Bahwa benar alasan Terdakwa tidak dapat menyediakan bahanmaterial sampai di lokasi karena kendala di lapangan yaitu jauhnyalokasi dan keadaan jalan yang tidak memungkinkan tidak dapatdigolongkan sebagai keadaan kahar (force

majeure) sesuai dalamPasal 8 Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 027.1/1927/AdmPBJ/Tan.Pgn/VII/2009 yang menggolongkan keadaan kaharadalah :Peperangan;Kerusuhan;Revolusi;Bencana alam, banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanahlongsor, wabah penyakit dan angin topan;Pemogokan;Kebakaran;Gangguan industri;Dalam hal ini Hakim telah tidak mendasarkan pada segala sesuatuyang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan, karena hanyamempertimbangkan dari keterangan Terdakwa sendiri, tanpaHal.

No.562 K/Pid.Sus/2013Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 027.1/1927/AdmPBJ/Tan.Pgn/VII/2009 dalam Pasal 5 ; Bahwa benar alasan Terdakwa tidak dapat menyediakan bahanmaterial sampai di lokasi karena kendala di lapangan yaitu jauhnyalokasi dan keadaan jalan yang tidak memungkinkan tidak dapatdigolongkan sebagai keadaan kahar (force majeure) sesuai dalamPasal 8 Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 027.1/1927/AdmPBJ/Tan.Pgn/VII/2009 yang menggolongkan keadaan kahar adalah :Peperangan;Kerusuhan

bulan;

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, akan tetapiberdasarkan informasi dari pihak Mediator pihak Tergugat tidak memberikantanggapan sama sekali ;Bahwa PHK yang telah dijatuhnkan oleh Tergugat kepada Penggugat tidaksesuai dengan peraturan yang berlaku terutama Pasal 164 (3) UndangUndang Nomor 13/2003 yang berbunyi "Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburuh karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut turut ataubukan karena keadaan memaksa (force

Keadaan perekonomian Penggugat yang sedangtidak stabil bukanlah masuk kedalam kondisi atau keadaan memaksa(Force Majeure) yang dapat dijadikan alasan atau dasar untuk menundakewajiban.

Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telahsalah menerapkan hukum karena hanya menyetujui pertimbangan hukumPutusan Pengadilan Negeri Denpasar, dimana Judex Facti Pengadilan tingkatpertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 40 alenia 2, 3 dan 4 jugatidak benar dan salah karena semua buktibukti yang dijadikan dasarpertimbangan hukum Hakim Majelis untuk menjatuhkan putusan dalamperkara a quo sudah tidak mempunyai daya mengikat (binding force) karenasemua buktibukti tersebut

dengan Penggugat adalah cacat yuridisdan tidak mempunyai daya mengikat (binding force);.

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan hukumkarena hanya menyetujui pertimbangan hukum Putusan Pengadilan NegeriDenpasar, dimana Judex Facti Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbanganhukumnya halaman 41 sampai dengan 48 juga tidak benar dan salah karenayang dijadikan dasar pertimbangan hukum untuk memutus perkara a quoadalah didasarkan atas buktibukti yang sudah cacat yuridis dan tidakmempunyai daya mengikat (binding force), maka dengan demikianpertimbangan hukum Hakim Majelis

Memerintahkan Tergugat untuk membayar Uang Pesangon dan gantikerugian sesuai Pasal 156 ayat (2) (3) (4) juncto Pasal 164 ayat (3)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan

Memerintahkan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayaruang pesangon dan ganti kerugian sesuai Pasal 156 ayat (2)(3)(4) junctoPasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yangberbunyi:"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, denganketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar

Force; 1 (satu) buah rakitan alat pengatur atau memperbesar/memperkecil aru listrik dari beterai aki terdiri dari kumparan kabel tembaga, condenser dan platina yang ditempel dipapan kayu; 1 (satu) kilogram ikan jenis gabus, sepat dan pepuyu; Dirampas untuk dimusnahkan;6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Force;e 1 (satu) buah rakitan alat pengatur atau memperbesar/memperkecil arulistrik dari beterai aki terdiri dari kumparan kabel tembaga, condenserdan platina yang ditempel dipapan kayu;e 1 (satu) kilogram ikan jenis gabus, sepat dan pepuyu;Dirampas untuk dimusnahkan;4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah) ;Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknyamohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringanringannya

Force;1 (satu) buah rakitan alat pengatur atau memperbesar/memperkecil aru listrik daribeterai aki terdiri dari kumparan kabel tembaga, condenser dan platina yangditempel dipapan kayu;1 (satu) kilogram ikan jenis gabus, sepat dan pepuyu ;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukumdan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata merekamengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa

Force;1 (satu) buah rakitan alat pengatur atau memperbesar/memperkecil aru listrik daribeterai aki terdiri dari kumparan kabel tembaga, condenser dan platina yangditempel dipapan kayu;1 (satu) kilogram ikan jenis gabus, sepat dan pepuyu;Dirampas untuk dimusnahkan;Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (duaribu lima ratus rupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Marabahan pada Hari KAMIS tanggal 09 JULI 2015 oleh kami : WA

di Pembaca Menulis Jawa Pos tanggal 9 maret 2016,(vide P37); Surat Somasi Ill Penggugat kepada Kepala Satpol PP Kota Surabaya tanggal18 maret 2016, (vide P38) yang tersebut merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum danbersesuaian dengan Legal Standing surat pengaduan yang merupakan Hak SubyektifPenggugat kepada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang tanggal 9 Maret2015 sebagai bentuk somasi terhadap Wanprestasi bukan keadaan memaksa (tidak dalamkeadaan overmacht atau tidak dalam keadaan force

atas pelanggaran ljin MendirikanBangunan (IMB) yang sudah final, sah dan mengikat sebelum pelaksanaan suratBANTIB (bukti T14, T18, T19) dengan cara menundanunda pelaksanaanperikatan (pembongkaran) untuk membahas yang bukan kewenangannya yangmerupakan kewenangan Kepala Dinas PU CKTR Kota Surabaya yang sudahSELESAI dilaksanakan dan sudah diterbitkan surat BANTIB, bukti P13, P14, P15,P16, P17, P18a, P18b, P21a, P21b, dan bukan keadaan memaksa (tidakdalam keadaan overmacht atau tidak dalam keadaan force

Bangunan YANG TELAH DIAKUIoleh Tergugat TERBUKTI telah diterbitkan surat perintah pembongkaran dariTergugat Nomor : 800 / 4904 / 436.8 / 2015 ter tanggal 19 Juni 2015 dan sudahdibacakan di lokasipembongkaran pada tanggal 25 Juni 2015 dihadapanmuspika lengkap dan masyarakat oleh Penyidik PNS Satpol PP Kota Surabaya.Tergugat dengan hak dan kewenangannya yang sudah diatur dalam undangundang menjadi pelaku tunggal Wanprestasi bukan keadaan memaksa (tidak dalamkeadaan overmacht atau tidak dalam keadaan force

final, sah dan mengikat yaitu membahas Hak Subyektif Penggugat yang merupakanLegal Standing Penggugat sebelum pelaksanaan surat BANTIB dengan cara menundanunda pelaksanaan perikatan (pembongkaran) untuk membahas yang bukankewenangannya yang merupakan kewenangan Kepala Dinas PU CKTR Kota Surabaya yangsudah SELESAI dilaksanakan dan sudah diterbitkan surat BANTIB, bukti P13, P14, P15,P16, P17, P18a, P18b, P21a, P21b, dan bukan keadaan memaksa (tidak dalamkeadaan overmacht atau tidak dalam keadaan force

surat BANTIB sebagai Perikatan tentang pembongkaran bangunan ataspelanggaran jin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah final, sah dan mengikat yaitumembahas Hak Subyektif Penggugat yang merupakan Legal Standing Penggugatsebelum pelaksanaan surat BANTIB dan adanya Unsur Salah Tergugat Pasal 1916 ayat(1) KUHPerdataDasar hukum bukan keadaan memaksa (tidak dalam keadaan overmacht atau tidak dalamkeadaan force majeur) (vide Pasal 1244, Pasal 1245, Pasal 1916 ayat (1) KUHPerdata)sengaja telah melakukan

Up Nomor Polisi : 3603Ill yang telah terbakar;e 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Dinas Sat Lantas merk YamahaScorpio Nomor Polisi : 3637IIIl yang telah terbakar;e 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Dinas Sat Lantas merk YamahaScorpio Nomor Polisi : 3641III yang telah terbakar;e 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BA 3599 JPyang telah terbakar;e 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi BA 5679 GTyang telah terbakar;e 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force

Kijang Pick Up Nomor Polisi : 3603Ill yang telah terbakar;1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Dinas Sat Lantas merk YamahaScorpio Nomor Polisi : 3637IIIl yang telah terbakar;1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Dinas Sat Lantas merk YamahaScorpio Nomor Polisi : 3641III yang telah terbakar;1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BA 3599 JPyang telah terbakar;1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi BA 5679 GTyang telah terbakar;1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force

Kijang Pick Up Nomor Polisi : 3603Ill yang telah terbakar;1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Dinas Sat Lantas merk YamahaScorpio Nomor Polisi : 3637IIIl yang telah terbakar;1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Dinas Sat Lantas merk YamahaScorpio Nomor Polisi : 3641IIIl yang telah terbakar;1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BA 3599 JPyang telah terbakar;1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi BA 5679 GTyang telah terbakar;1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force

PAMA PERSADA NUSANTARA melalui saksi SRI MULYONO Bin HADI WIYONO;

• 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA Force Z warna hitam dalam keadaan pretelan tanpa nomor polisi;
• 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA Supra Fitwarna hitam dengan nomor Polisi DA 5686 HL;

Dikembalikan kepada terdakwa SURIPTO ALs ARIP Bin Alm MUNAJIT;

• 1 (satu) buah mesin genset merk Honda warna hitam;
• 1 (satu) buah mesin gurinda lengkap dengan mata gurinda

Menetapkan barang bukti berupa :e 10 (Sepuluh) Batang potongan besi jenis besi pipa.e 5 (lima) lembar potongan besi jenis besi plat.e 5 (lima) Batang potongan besi jenis besi siku.Dikembalikan kepada PT.PAMA PERSADA NUSANTARA melalui saksi SRIMULYONO Bin HADI WIYONO.e 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA Force Z warna hitam dalamkeadaan pretelan tanpa nomor Polisi.e 1 (Satu) unit sepeda motor jenis HONDA Supra Fit warna hitam dengannomor Polisi DA 5686 HL.Dikembalikan kepada terdakwa SURIPTO Als

buktiberupa :e 10 (sepuluh) Batang potongan besi jenis besi pipa.5 (lima) lembar potongan besi jenis besi plat.5 (lima) Batang potongan besi jenis besi siku.1 (Satu) buah mesin genset merk HONDA warna hitam.1 (Satu) buah mesin gurinda lengkap dengan mata gurinda pemotong merkTOSITA warna kombinasi merah hitam.Kabel listrik tembaga warna kombinasi merah putih bening dengan panjangkurang lebin 11 (Sebelas) Meter yang sudah dirakit dengan stop kontakwarna putih.1(satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA Force

kepadanya akan dibebankanbiaya perkara;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaiberikut : 10 (sepuluh) Batang potongan besi jenis besi pipa.22v5 (lima) lembar potongan besi jenis besi plat.v5 (lima) Batang potongan besi jenis besi siku.Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut diakui kepemilikannyaoleh PT Pama P Nusantara maka sudah sepatutnya dikembalikan kepadaPT.PAMA PERSADA NUSANTARA melalui saksi SRI MULYONO Bin HADIWIYONO. 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA Force

Menetapkan barang bukti berupa :Y 10 (sepuluh) Batang potongan besi jenis besi pipa.v5 (lima) lembar potongan besi jenis besi plat.v 5 (lima) Batang potongan besi jenis besi siku.Dikembalikan kepada PT.PAMA PERSADA NUSANTARA melalui saksi SRIMULYONO Bin HADI WIYONO.v 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA Force Z warna hitam dalamkeadaan pretelan tanpa nomor Polisi. 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA Supra Fit warna hitam dengannomor Polisi DA 5686 HL.Dikembalikan kepada terdakwa SURIPTO Als

Nomor 354 K/Pdt.SusPHI/2017tahun terakhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) UUNomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang secara lengkapberbunyi:Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja/ouruh berhakatas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2)uang penghargaan

pertimbangannya dapat kami kutip sebagai berikut:Menimbang bahwa Majelis Hakim bersandar pada Pasal 164 UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan... dari faktapersidangan ternyata Para Tergugat tidak ada membuktikan keadaanforce majeur atau mengalami kerugian secara terus menerus selama 5(lima) tahun terakhir, padahal undangundang memerintahkan harusdibuktikan oleh Majelis Hakim disidang juga telah menyarankan untukmembuktikannya, namun para tergugat tidak mengajukan buktitentang keadaan force

majeur tersebut, Para Tergugat menyatakan halitu telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan mediator;Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim, hal yang tertuangdalam berita acara pemeriksaan mediator bukan merupakanpembuktian force majeur atau mengalami kerugian secara terusmenerus selama lebih dari 5 (lima) tahun karena mediator bukanlahmerupakan akuntan publik yang berwenang untuk menyatakan hal itu,oleh karena itu telah diperoleh fakta hukum keadaan memaksa yangdidalilkan para tergugat

II Rekonpensi;Bahwa oleh karena nilai perkiraan masingmasing tanah dan bangunan milik ParaPenggugat Rekonpensi adalah sangat mencukupi bagi penyelesaian kewajibanterhadap Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi, sehingga perludilakukan verifikasi ulang secara bersamasama terhadap nilai masingmasing obyeksehingga penyelesaian yang akan dilakukan akan adil bagi para PenggugatRekonpensi;Bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonpensi telah mengalami kemacetan usahadikarenakan telah terjadinya Force

Major oleh karenanya adalah sangat tidak adilapabila Para Penggugat Rekonpensi dinyatakan telah lalai dan dibebani denganbunga pinjaman serta denda;Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan atas kejadian Force Major diatas yangdialami oleh Para Penggugat Rekonpensi tersebut masih dalam penanganan11Kepolisian Resort Jepara dan belum pernah dinyatakan dihentikan oleh KepolisianResort Jepara.13.

Bahwa dengan adanya kejadian Force Major maka Para Penggugat Rekonpensiharuslah dibebaskan dari kewajiban membayar bunga pinjaman, denda serta biayabiaya yang berkaitan dengan penyelesaian hutanghutang yang ada;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II dalamKonpensi /Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa No. 08/Pdt.G/2009/PN.JPR berkenan memberikan putusannya sebagai berikut: Dalam Eksepsi Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya

Laksana diSemarang yang dilakukan pada tanggal 29 November 2005 terhadap nilai tanah danbangunan yang berdiri diatas tanah/masingmasing tanah milik Para PenggugatRekonpensi adalah sah; Menyatakan hukumnya Para Penggugat Rekonpensi tidak dibebani Bunga Pinjaman,Denda serta biayabiaya yang timbul akibat perikatan yang dibuat terhadap TergugatI Rekonpensi dan terhadap Tergugat II Rekonpensi; Menyatakan hukumnya kejadian penjarahan dan perampokan yang dialami ParaPenggugat Rekonpensi adalah kejadian Force

huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, makapara pthak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaianperselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri setempat; Bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan : Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/oburuh karena perusahaantutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force

Penggugat menuntut hakhaknya sebagaimana yang dimaksud Pasal 164 ayat(1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan : Pengusaha dapatmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/oburuh karena perusahaantutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majure) dengan ketentuan pekerja/buruhberhak atas uang pesangon sebesar 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan

SariMutiara yang telah dimutasikan;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti dan pertimbangan tersebut diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yangdilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja karenakarena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secaraterusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majure) sebagaimana yang dimaksud Pasal 164 ayat (1) Undangundang No.13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Menimbang

bahwa Pasal 156 Ayat (1) menyebutkan : Dalam hal tenadipemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon danatau. uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnyaditerima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalahPemutusan Hubungan Kerja karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaanmemaksa (force

., MH tersebut bahwa terlepasadanya fakta telah terjadi cuaca buruk karena hujan (force majeure), apakahcuaca buruk tersebut berlangsung lama hingga 2 (dua) bulan lamanya yangmengakibatkan Terdakwa sama sekali tidak dapat melakukan loading ataupemuatan nikel ore ke atas kapal MV.

penutupan perusahaan(lock out) yang dilakukan Tergugat tidak sah dan bertentangan dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan haruslah dinyatakanditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (1) UndangUndangNomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaanmemaksa (force

majeure), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uangpesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3),dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

ARAQ I di Pulau Nmubing/Kijangsehingga kapal mendapat kerusakan serta kurangnya BBM harus dipandang tidaklaiknya kapal dan atau setidaktidaknya merupakan suatu kejadian alami (ForceMajure) sebagaimana dituangkan dalam Pasal 12 Tentang Force Majure dariSurat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut tanggal 21 Juli 2011 yang berbunyi :Yang dimaksud Force Majure dalam perjanjian ini adalah halhal yangmenyebabkan kKerugian di luar batas kemampuan manusia, misalnya badaitopan dan bencana alam lainnya.

wanprestasi sehingga semestinya pihakTergugat yang menuntut ganti rugi kepada pihak Penggugat sebagaimanatelah termuat dalam surat Somasi yang pernah Tergugat layangkan kepadaPenggugat karena memang benarbenar Penggugat sangat merugikanTergugat baik formil maupun materil akibat perbuatan Penggugat yang tidakdapat memenuhi prestasinya tersebut;Bahwaselain tidak = laiknya kapal yang wmengakibatkan kapalterdampar/terduduk/kandas di Pulau Numbing/Kijang, juga diakibatkan olehombak besar atau suatu kejadian force

Bahwa, dalam pertimbangan hukum Judex Facti halaman 16 alinea terakhirmenyatakan: Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidak disangkal (cetak tebal dari Pemohon Kasasi), maka menuruthukum harus dianggap terbukti, yaitu tindakan Tergugat yang bermaksudmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja bukan karena keadaan memaksa(force majeur) dan bukan pula karena kerugian yang terus menerus selama2 (dua) tahun karena harus dibuktikan terlebih dahulu dengan laporanHalaman 13 dari 19 hal.Put.Nomor

demikian Judex Facti telah melanggar hukum acara perdatatersebut, karena menyimpulkan sesuatu tanpa dasar buktibukti yang sah;Keberatan Kedua:Judex Facti telah melanggar hukum atau menerapkan hukum sebagaimanamestinya, sebagai berikut:1.Bahwa, dari pertimbangan hukum yang Pemohon Kasasi tersebut di atas,Judex Facti telah salah menafsirkan tentang keadaan memaksa (forcemajeur), sebab mengesampingkan sakit stroke berat yang mengakibatkankelumpuhan dan tidak bisa berbicara sebagai keadaan di luar force

Bahwa, dalam pertimbangan hukum tersebut Judex Facti menyatakan:..tindakan Tergugat yang bermaksud melakukan Pemutusan HubunganKerja bukan karena keadaan memaksa (force majeur) dan bukan pulakarena kerugian yang terus menerus selama 2 (dua) tahun karena harusdibuktikan terlebih dahulu dengan laporan kKeuangan 2 (dua) tahun terakhiryang diaudit oleh akuntan publik (seperti yang diatur dalam Pasal 164 ayat 1dan ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013....2.

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

Menolak gugatan Provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berakhir/Putus demi Hukum sejak putusan dibacakan sebab Force Majeur;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak Normatif

40/PdtSusPHI/2019/PN PalKeluarganya, Namun pada saat untuk kembali melaksanakan pekerjaankembali ke Palu terjadi Banjir dan tanah longsor di Wilayah Kulawi yangmenyebabkan jalan putus, hal itu seperti yang diterangkan Saksi Simeonbahwa saksi bersama penggugat hendak ke Palu namun tidak bisa sebabtanah longsor jalan putus,Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebutdiatas jelas bahwa PHK yang terjadi akibat adanya Bencana Alam (GempaBumi dan Tsunami) hal itu merupakan keadaan memaksa (Force

Majeur)sehingga berlaku ketentuan pasal 164 (1) UU.No.13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan ditegaskan Apabila perusahaan mengalami force majeurakibat terjadi Bencana Alam / gempa bumi luar biasa, yang mengakibatkanperusahaan mengalami kerugian, maka Pekerja/oburuh hanya berhak atasuang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak,1X (satu kali) ketentuan Pasal 156 ayat 2, 3 dan 4; hal itu juga sesualdengan Pasal 1244 KUH Perdata;.Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut

MKI tidak membayarkan SHK kepadaKoperasi SJL selama 3 (tiga) bulan secara berturutturut tanpa alasan yangjelas dan/atau force mayor maka Koperasi SJL berhak mengambil lahanyang telah dikerjasamakan dengan PT.