Ditemukan 4869 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-02-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb.
Tanggal 6 Juli 2015 — Ir.Kasmir MD bin Muhammad Darun
4618
  • Putusan Nomor 06 /Pid.SusTPK/2015/PN.Jmbyang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuk senantiasa menggali,mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat, sehingga dari itu dapat dipahami bahwa pembuat UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahmenganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif,dengan tentu memperhatikan asas actus non facit reum, nisi mens sit rea, yangbermakna bahwa sesuatu perbuatan
Register : 04-07-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 7/PID.TPK/2019/PT PLG
Tanggal 26 Agustus 2019 — Pembanding/Terdakwa : FIRDAUS, S.Sos. M.Si Bin HASANAWI Diwakili Oleh : FIRDAUS, S.Sos. M.Si Bin HASANAWI
Terbanding/Penuntut Umum : ZAIRIDA,S.H,M.Hum
15159
  • Berbedadengan actus reus yang menyangkut perbuatan yang melawanhukum (unlawful act), mens rea mencakup unsurunsur pembuattindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif suatutindak pidana atau keadaan psikis pembuat (Utrecht, 1960:257)Delik disebut sebagai unsur subyektif apabila unsurunsurnyaterobukti maka berarti terbuktinya pertanggungjawaban pembuatdelik.
Putus : 23-04-2013 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 23 April 2013 — ACHMAD SJARIFUDDIN ALSAH
15852
  • Motifnya harus ada niat jahat (dolusBahwa terkait pembuktian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 tahun1999, dalam hal seseorang tidak mempunyai motif dari pelaku maka berlakuasas actus reus mens rea (tiada pidana tanpa kesalahan) maka jika dia tidakmempunyai kesalahan tidak bisa dipidana artinya tidak bisa dimintakanpertanggungjawaban secara pidana; Bahwa terkait apakah seseorang melakukan perbuatan atau tidak melakukanperbuatan termasuk dalam konteks delik yaitu apakah termasuk delik omisi,komisi
Putus : 25-07-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Smg
Tanggal 25 Juli 2016 — SIROJUL MUNIR bin NURCHOLIS
9029
  • Hal ini sesuai dengan adagium ataumaxim, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam undang undangHal 100 dari 132 halaman, Putusan Tipikor No. 58/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg.pidana, yang berbunyi actus non facit reum, nisi mens sit rea. Terjemahan dalambahasa Inggrisnya adalah : An act does not make a man guilty of a crime, unlesshis mind be also guilty (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13).
Register : 15-08-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 25 Nopember 2014 — MOCHAMAD YUDI IRWANSYAH, ST
4512
  • Adanya unsur bathin iniharus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir(Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai darikenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimiliknya, karena jabatan atau kedudukannya
Register : 14-10-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 25-12-2020
Putusan PN BANYUMAS Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bms
Tanggal 15 Desember 2020 — Penuntut Umum:
DIMAS SIGIT TANUGRAHA, S.H.
Terdakwa:
KANG JUN HO Alias Mr. Kang Anak dari KANG HAE WON.
13121
  • Kang dapat dipastikan sebagai pelaku TindakPidana yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dalamperkara ini harus dibuktikan pada pembuktian unsurunsur delik yang laindengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsurperbuatan Pidana (actus reus/objektif) terlebin dahulu sebagaimana termuatdalam unsurunsur Pasal berikutnya;Ad..2.
Register : 08-03-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sim
Tanggal 2 September 2019 — Penuntut Umum:
ADE JAYA ISMANTO, S.H
Terdakwa:
SARJAN
516
  • dalam perbuatan terdakwa,maka unsur barang siapa juga dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi dalamperbuatan terdakwa tersebut diatas;Menimbang, bahwa dari halhal yang dipertimbangkan diatas unsurunsursebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana telahterpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena Majelis Hakim tidakmenemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwayang dapat meniadakan unsur kesalahan (mens rea) yang melekat padaperbuatan/delik (actus
Register : 08-03-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sim
Tanggal 2 September 2019 — Penuntut Umum:
ADE JAYA ISMANTO, S.H
Terdakwa:
SUMARDI Als SULENG
475
  • dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi dalamperbuatan terdakwa tersebut diatas;Menimbang, bahwa dari halhal yang dipertimbangkan diatas unsurunsursebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana telahterpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena Majelis Hakim tidakmenemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwayang dapat meniadakan unsur kesalahan (mens rea) yang melekat padaHalaman 107 dari 111 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Simperbuatan/delik (actus
Putus : 11-12-2017 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN MKS
Tanggal 11 Desember 2017 — Penuntut Umum: SAUT MULATUA, SH.,MH Terdakwa: Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH., MH
368185
  • MH,.baik actus reus maupun mens rea secaralangsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalampemborongan, pengadaan atau persewaansebagaimana dalam pasal 12huruf iUndangUndangRI. No. 31 Tahun 1999 Jo UndangUndang RI.
Register : 10-06-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 514/Pid.B/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
SIGIT HENDRADI, SH
Terdakwa:
DENNY KRISWANTO alias DONNY WIDJAJA
252209
  • Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang laindengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lainuntuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutangMenimbang, bahwa maksud dalam hal ini merupakan sikap batiniah(mens rea) sebagai suatu hal abstrak yang termanifestasikan dalam bentukperbuatan (actus reus) dari pelaku.
Register : 24-02-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 11/Pid.Sus-LH/2021/PN Ksn
Tanggal 11 Mei 2021 — RIPANSYAH ALIAS ISAH BIN RAMLI
381738
  • Keenam, teoridelegasi, di mana alasan untuk dapat membebankan pertanggungjawabanpidana kepada korporasi adalah apabila ada pendelegasian ataupelimpahan wewenang dari direksi korporasi kepada pegawai korporasiuntuk melakukan sesuatu untuk dan atas nama korporasi, dan tentunyadengan tidak melampaui kuasa yang diberikan dalam delegasi tersebut.Ajaran ini berdekatan dengan salah satu asas actus servi, in lis quibusopera ejus communiter adhibita est, actus domini habetur (The act of aservant in those
Putus : 02-01-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 37/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm.
Tanggal 2 Januari 2015 —
10519
  • ;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada putusan MahkamahKonstitusi di atas, maka perbuatan melawan hukum dalam suatu tindak pidanapasti bersifat sengaja (dolus) sebagai suatu tujuan (oogmerk) yaitu perbuatansengaja yang dilakukan karena mendasarkan suatu motivasi yang dikehendaki;Menimbang, bahwa tentu amat sulit untuk mengetahui dengan pasti yangtersembunyi pada niat batin seseorang, hal yang mungkin dapat dijadikanpetunjuk adalah actus reus : realita yang Terdakwa lakukan serta elemenelemeneksternal
Register : 10-10-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb
Tanggal 23 Februari 2017 — ARDIANTO Als. YANTO Bin IDRIS MUNAP
13520
  • Actus reus, perbuatan yang nyata;Bahwa hukum pidana sebagai ultimum remedium, atau upaya terakhiratau jalan terakhir untuk diterapkan;Bahwa dalam hal seseorang yang telah dipertanggungjawaban secaraadministrasi apabila perbuatan tersebut berkaitan langsung denganperbuatan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuanganNegara maka dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;Bahwa Hakim memutus suatu perkara berdasarkan fakta fakta yangterungkap dalam persidangan;Bahwa perbuatan melawan
Register : 30-01-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 19 Juni 2019 — H. DADANG HIDAYAT, S.Ip
16966
  • UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 yang menjadi subjek hukum adalah setiap orang;Bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah tidak selesainya suatuperbuatan bukan karena kehendak dari si pelaku sendiri;Bahwa permufakan jahat dalam undangundang di luar ketentuan pasal88 KUHP haruslah memenuhi adanya perbuatan (actus reus), yanguntuk dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana danmembutuhkan adanya kesalahan (mes rea).Bahwa ahli menerangkan terkait Pasal 15 UU PTPK terdpat unsurpercobaan (poeging)
Register : 12-12-2020 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN SUKABUMI Nomor 250/Pid.B/2019/PN SKB
Tanggal 18 Februari 2020 — Penuntut Umum: M BUDI SANTOSO, SH. Terdakwa: YULY YANA Als DEDE Binti YACOB
11418
  • Untuk dapat membuktikan ketentuan dalam Pasal 374 KUHP makaMajelis Hakim harus mengacu pada penjabaran unsur Pasal 372 KUHP tentangPenggelapan;Menimbang, bahwa unsur perbuatan (actus) dalam unsur Pasal iniadalah perbuatan memilki barang sesuatu milik orang lain. Sedangkan yangdimaksud dengan memiliki dalam hal ini adalah penguasaan penuh atas barangtersebut (Bezitting).
Register : 29-03-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MALANG Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg
Tanggal 14 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.DINO KRIESMIARDI, S.H.,M.H.
2.MUHAMMAD FAISAL RISKI, SH
3.AYU FADHILAH HASMA, S.H.
Terdakwa:
AGUS BUDIANTO
14441
  • Kedua, unsur dengan sengaja : Unsur sengaja berkaitan dengan unsur kesalahan dalam asas hukum pidana yaitu Geen straf zonderschuld, actus non facit reum nisi mens sit rea, bahwa tidak dipidanajika tidak ada kesalahan. Apakah orang yang melakukan perbuatanitu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangattergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu sipelaku juga mempunyai kesalahan. Kesengajaan dalam hukumpidana adalah merupakan bagian dari kesalahan.
Putus : 22-07-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 22 Juli 2014 — Ir. SYUHADA TASMAN, M.M
14799 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan demikian Menteri Kehutanan yang menyatakan " tidakberlaku lagi " kedua Kepmenhut tersebut adalah sesuai dengankewenangan yang dimilikinya berdasarkan UndangUndang Nomor 41tahun 1999 tentang Kehutanan (contraries actus similler fit), yangmenurut hukum Administrasi Negara pernyataan Menteri Kehutananyang menyatakan kedua Kepmenhut tidak berlaku lagi, artinya tidakdapat diberlakukan lagi atau sama dengan tidak mempunyai kekuatanmengikatlagi (buiten effect stellen)..
Putus : 08-04-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370 K/PID.SUS/2014
Tanggal 8 April 2014 — SANIMIN AKBAR ABAS, SE., MM.
8085 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alasan pembenar adalah alasanyang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitan dengan tindakpidana (strafbaarfeit) yang dikenal dengan istilah actus reus di Negara AngloSaxon ;Berdasarkan alasan pembenar sebagaimana penandatangan SuratPerintah Tugas oleh Pemohon Kasasi selaku Ketua DPRD yang didasarkan padaPeraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek TahunAnggaran 2009, maka tandatangan tersebut
Register : 29-03-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SLEMAN Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN Smn
Tanggal 7 Juni 2016 — * Pidana - USMAN ARIANTO Bin RUSDI MULYANTO YAHYA
163151
  • Unsur objektif yaitu perobuatan melawan hukum (actus reus)Hal. 82 dari 146 hal. Putusan No.149/Pid.B/2016/PN Smnb.
Register : 29-08-2014 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jmb
Tanggal 17 September 2014 — Muhammad Nur, ST bin Agustina(Alm);
6319
  • Putusan Nomor 18 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jmbmenganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif,dengan tentu memperhatikan asas actus non facit reum, nisi mens sit rea, yangbermakna bahwa sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalahkecuali bilamana dilakukan dengan niat jahat;Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana korupsi adalahmerupakan kejahatan yang sifatnya yang luar biasa(extra ordinary crime) danpada umumnya dilakukan oleh orangorang yang berpengetahuan luas denganlatar