Ditemukan 4869 data
46 — 18
Putusan Nomor 06 /Pid.SusTPK/2015/PN.Jmbyang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuk senantiasa menggali,mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat, sehingga dari itu dapat dipahami bahwa pembuat UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahmenganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif,dengan tentu memperhatikan asas actus non facit reum, nisi mens sit rea, yangbermakna bahwa sesuatu perbuatan
Terbanding/Penuntut Umum : ZAIRIDA,S.H,M.Hum
151 — 59
Berbedadengan actus reus yang menyangkut perbuatan yang melawanhukum (unlawful act), mens rea mencakup unsurunsur pembuattindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif suatutindak pidana atau keadaan psikis pembuat (Utrecht, 1960:257)Delik disebut sebagai unsur subyektif apabila unsurunsurnyaterobukti maka berarti terbuktinya pertanggungjawaban pembuatdelik.
158 — 52
Motifnya harus ada niat jahat (dolusBahwa terkait pembuktian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 tahun1999, dalam hal seseorang tidak mempunyai motif dari pelaku maka berlakuasas actus reus mens rea (tiada pidana tanpa kesalahan) maka jika dia tidakmempunyai kesalahan tidak bisa dipidana artinya tidak bisa dimintakanpertanggungjawaban secara pidana; Bahwa terkait apakah seseorang melakukan perbuatan atau tidak melakukanperbuatan termasuk dalam konteks delik yaitu apakah termasuk delik omisi,komisi
90 — 29
Hal ini sesuai dengan adagium ataumaxim, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam undang undangHal 100 dari 132 halaman, Putusan Tipikor No. 58/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg.pidana, yang berbunyi actus non facit reum, nisi mens sit rea. Terjemahan dalambahasa Inggrisnya adalah : An act does not make a man guilty of a crime, unlesshis mind be also guilty (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13).
45 — 12
Adanya unsur bathin iniharus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir(Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai darikenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimiliknya, karena jabatan atau kedudukannya
DIMAS SIGIT TANUGRAHA, S.H.
Terdakwa:
KANG JUN HO Alias Mr. Kang Anak dari KANG HAE WON.
131 — 21
Kang dapat dipastikan sebagai pelaku TindakPidana yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dalamperkara ini harus dibuktikan pada pembuktian unsurunsur delik yang laindengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsurperbuatan Pidana (actus reus/objektif) terlebin dahulu sebagaimana termuatdalam unsurunsur Pasal berikutnya;Ad..2.
ADE JAYA ISMANTO, S.H
Terdakwa:
SARJAN
51 — 6
dalam perbuatan terdakwa,maka unsur barang siapa juga dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi dalamperbuatan terdakwa tersebut diatas;Menimbang, bahwa dari halhal yang dipertimbangkan diatas unsurunsursebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana telahterpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena Majelis Hakim tidakmenemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwayang dapat meniadakan unsur kesalahan (mens rea) yang melekat padaperbuatan/delik (actus
ADE JAYA ISMANTO, S.H
Terdakwa:
SUMARDI Als SULENG
47 — 5
dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi dalamperbuatan terdakwa tersebut diatas;Menimbang, bahwa dari halhal yang dipertimbangkan diatas unsurunsursebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana telahterpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena Majelis Hakim tidakmenemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwayang dapat meniadakan unsur kesalahan (mens rea) yang melekat padaHalaman 107 dari 111 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Simperbuatan/delik (actus
368 — 185
MH,.baik actus reus maupun mens rea secaralangsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalampemborongan, pengadaan atau persewaansebagaimana dalam pasal 12huruf iUndangUndangRI. No. 31 Tahun 1999 Jo UndangUndang RI.
SIGIT HENDRADI, SH
Terdakwa:
DENNY KRISWANTO alias DONNY WIDJAJA
252 — 209
Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang laindengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lainuntuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutangMenimbang, bahwa maksud dalam hal ini merupakan sikap batiniah(mens rea) sebagai suatu hal abstrak yang termanifestasikan dalam bentukperbuatan (actus reus) dari pelaku.
381 — 738
Keenam, teoridelegasi, di mana alasan untuk dapat membebankan pertanggungjawabanpidana kepada korporasi adalah apabila ada pendelegasian ataupelimpahan wewenang dari direksi korporasi kepada pegawai korporasiuntuk melakukan sesuatu untuk dan atas nama korporasi, dan tentunyadengan tidak melampaui kuasa yang diberikan dalam delegasi tersebut.Ajaran ini berdekatan dengan salah satu asas actus servi, in lis quibusopera ejus communiter adhibita est, actus domini habetur (The act of aservant in those
105 — 19
;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada putusan MahkamahKonstitusi di atas, maka perbuatan melawan hukum dalam suatu tindak pidanapasti bersifat sengaja (dolus) sebagai suatu tujuan (oogmerk) yaitu perbuatansengaja yang dilakukan karena mendasarkan suatu motivasi yang dikehendaki;Menimbang, bahwa tentu amat sulit untuk mengetahui dengan pasti yangtersembunyi pada niat batin seseorang, hal yang mungkin dapat dijadikanpetunjuk adalah actus reus : realita yang Terdakwa lakukan serta elemenelemeneksternal
135 — 20
Actus reus, perbuatan yang nyata;Bahwa hukum pidana sebagai ultimum remedium, atau upaya terakhiratau jalan terakhir untuk diterapkan;Bahwa dalam hal seseorang yang telah dipertanggungjawaban secaraadministrasi apabila perbuatan tersebut berkaitan langsung denganperbuatan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuanganNegara maka dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;Bahwa Hakim memutus suatu perkara berdasarkan fakta fakta yangterungkap dalam persidangan;Bahwa perbuatan melawan
169 — 66
UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 yang menjadi subjek hukum adalah setiap orang;Bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah tidak selesainya suatuperbuatan bukan karena kehendak dari si pelaku sendiri;Bahwa permufakan jahat dalam undangundang di luar ketentuan pasal88 KUHP haruslah memenuhi adanya perbuatan (actus reus), yanguntuk dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana danmembutuhkan adanya kesalahan (mes rea).Bahwa ahli menerangkan terkait Pasal 15 UU PTPK terdpat unsurpercobaan (poeging)
114 — 18
Untuk dapat membuktikan ketentuan dalam Pasal 374 KUHP makaMajelis Hakim harus mengacu pada penjabaran unsur Pasal 372 KUHP tentangPenggelapan;Menimbang, bahwa unsur perbuatan (actus) dalam unsur Pasal iniadalah perbuatan memilki barang sesuatu milik orang lain. Sedangkan yangdimaksud dengan memiliki dalam hal ini adalah penguasaan penuh atas barangtersebut (Bezitting).
1.DINO KRIESMIARDI, S.H.,M.H.
2.MUHAMMAD FAISAL RISKI, SH
3.AYU FADHILAH HASMA, S.H.
Terdakwa:
AGUS BUDIANTO
144 — 41
Kedua, unsur dengan sengaja : Unsur sengaja berkaitan dengan unsur kesalahan dalam asas hukum pidana yaitu Geen straf zonderschuld, actus non facit reum nisi mens sit rea, bahwa tidak dipidanajika tidak ada kesalahan. Apakah orang yang melakukan perbuatanitu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangattergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu sipelaku juga mempunyai kesalahan. Kesengajaan dalam hukumpidana adalah merupakan bagian dari kesalahan.
147 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian Menteri Kehutanan yang menyatakan " tidakberlaku lagi " kedua Kepmenhut tersebut adalah sesuai dengankewenangan yang dimilikinya berdasarkan UndangUndang Nomor 41tahun 1999 tentang Kehutanan (contraries actus similler fit), yangmenurut hukum Administrasi Negara pernyataan Menteri Kehutananyang menyatakan kedua Kepmenhut tidak berlaku lagi, artinya tidakdapat diberlakukan lagi atau sama dengan tidak mempunyai kekuatanmengikatlagi (buiten effect stellen)..
80 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alasan pembenar adalah alasanyang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitan dengan tindakpidana (strafbaarfeit) yang dikenal dengan istilah actus reus di Negara AngloSaxon ;Berdasarkan alasan pembenar sebagaimana penandatangan SuratPerintah Tugas oleh Pemohon Kasasi selaku Ketua DPRD yang didasarkan padaPeraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek TahunAnggaran 2009, maka tandatangan tersebut
163 — 151
Unsur objektif yaitu perobuatan melawan hukum (actus reus)Hal. 82 dari 146 hal. Putusan No.149/Pid.B/2016/PN Smnb.
63 — 19
Putusan Nomor 18 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jmbmenganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif,dengan tentu memperhatikan asas actus non facit reum, nisi mens sit rea, yangbermakna bahwa sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalahkecuali bilamana dilakukan dengan niat jahat;Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana korupsi adalahmerupakan kejahatan yang sifatnya yang luar biasa(extra ordinary crime) danpada umumnya dilakukan oleh orangorang yang berpengetahuan luas denganlatar