Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce forte florce folce mansure majekur majenne maserre mannure
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Umum
Register : 20-03-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 39/Pid.B/2019/PN Tdn
Tanggal 30 April 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
Terdakwa:
BADARUDIN Alias UDIN Alias SOLIHIN Bin RASID
39 — 13
  • Saksi MARDIN SAHAK Bin SAHAK;Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelum terdakwa melakukanperbuatan yang menjadi dasar dakwaan, tidak ada hubungan keluarga baiksedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan denganterdakwa;Bahwa saksi hanya tahu bahwa kedua korban sering membawa sepeda motordibengkel milik saksi disekitar Jalan Membalong Tanjungpandan;Bahwa pemilik sepeda motor Force One tanpa body tersebut adalah saudaraAniman;Bahwa yang saksi tahu bahwa sepeda motor milik korban
Pengadilan PA BANTUL Perdata Agama
Register : 05-12-2017 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PA BANTUL Nomor 1370/Pdt.G/2017/PA.Btl
Tanggal 8 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
55 — 14
  • Karena sebelum nikah sudahkerja di Perusahan swasta Jakarta, dan setelah bulan juni pindah ke Jogja,Penggugat bekerja sebagai Guru Honor di SMKN Bantul dan SMKN 1Pleret dengan gaji 2 sekolah itu hanya 260 ribu sebulan, dan tergugat tidakpuas dengan penghasilan tersebut, Tergugat juga kerja part time sebagaisales Kartu Kredit GE Money dan sales Force Internet Speedy di TelkomKota Baru serta malamya (dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi) tergugatbekerja di Warnet SimpulNet depan PLN Gedong kuning.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus PHI
Putus : 14-09-2015 — Upload : 16-11-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Ptk
Tanggal 14 September 2015 — FLAVIA FLORA L A W A N PT. SETIA MULIA UTAMA
126 — 26
  • perusahaan milik Tergugattidak dalam keadaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut, maka oleh karenanyaMajelis Hakim berpendapat Tindakan pemutusah hubungan kerja tersebut adalah sesuai denganketentuan pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Menimbang, bahwa Vide UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 164 ayat (3) yangmenyatakan : Bahwa Pengusaha dapat melakukan Pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena memaksa (Force
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 18-09-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Bgr
Tanggal 9 Februari 2021 — Penggugat:
PT. ARTHA PRIMA FINANCE
Tergugat:
1.H M ANTON PATONI
2.BABAY MUNAWAROH
135 — 15
  • Karena itu, manakala Tergugat selaku debitur tidak melaksanakankewajibannya tersebut dan bukan karena keadaan memaksa (force majeur)maka Tergugat dianggap melakukan ingkar janji atau waprestasi. Dalam teorihukumnya ada tiga bentuk ingkar janji yaitu:1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;2. Debitur terlambat memenuhi perikatan;3.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-04-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 23 April 2014 — SUYONO Bin H. JAMAIN
82 — 39
  • . ;; 71 ; Pawan SelaBahwa Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negarayang terjadi karena berkurangnya aktiva negara atau bertambahnyakewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yangdisebabkan oleh suatu. tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseoarang karenajabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force majeure) ;Bahwa Tanah Striping yang dijual tersebut
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 27-08-2013 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 378/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Juli 2014 — PT. JABATEX >< MAYER & CIE Gmbh & Co KG (dahulu bernama Mayer & Cie. Gmbh & Co),Cs
366 — 102
  • untuk antara lain menyatakan batal Perjanjian UtangPiutang (vide petitum gugatan no. 4 dan 6);Pasal 13.2 Perjanjian Utang Piutang menyatakan sebagai berikut:Failing such an amicable settlement, any dispute arising out of or inconnection with this Agreement, including any question regarding itsexistence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved byarbitration in Jakarta in accordance with the Indonesian National Board ofArbitration Rules ("BANI Rules") for the time being in force
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 26-04-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr
Tanggal 3 Agustus 2017 — HARYADI Vs PT. SHILED ON SERVICE
129 — 45
  • Bahwa ketentuan Pasal 164 butir 3 UU No. 13 tahun 2003menyatakan sebagai berikut :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangonsebesar 2 (dua) kali ketentuan Psal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat
Pengadilan PA BAUBAU Perdata Agama
Register : 16-09-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PA BAUBAU Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 21
  • Hal ini tentu dapat mencederai rasa keadilan pihakisteri, Karena apa yang menjadi haknya sesuai putusan pengadilan, tidak sertamerta bisa diperolehnya, sedangkan suami yang sudah mengikrarkan talaknyadapat dengan mudah melupakan kewajibannya dengan berbagai macam alasan,seperti ketidak sanggupan atau menunggu upaya paksa dari pengadilan(execution force), Ssementara istri harus berfikir panjang untuk mengajukanpermohonan eksekusi dengan biaya yang biasanya lebih banyak daripada hakyang akan diperolehnya
Pengadilan PA LIMBOTO Perdata Agama
Register : 07-10-2013 — Putus : 21-05-2013 — Upload : 10-11-2014
Putusan PA LIMBOTO Nomor 388/Pdt.G/2013/PA Lbt.
Tanggal 21 Mei 2013 — Kusmayadi H. Nurkamiden, Mulyati Zess melawan PT. Bank Syariah Mega Indonesia Mega Mitra Syariah Unit Sentral , Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah XVI Manado Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Gorontalo
313 — 100
  • Nasabah yang tidak/oelum mampu membayar disebabkan force majeurtidak boleh dikenakan sanksi.Hal. 36 dari 43 Put. No. 388/Pdt.G/2013/PA Lbt.3. Nasabah mampu yang menundanunda pembayaran dan / atau tidakmempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya bolehdikenakan sanksi.4. Sanksi didasarkan pada prinsip tazir, yaitu bertujuan agar nasabah lebihdisiplin dalam melaksanakan kewajibannya.5.
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 30-01-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 7/PDT/2020/PT BJM
Tanggal 26 Maret 2020 — Pembanding/Terbanding/Penggugat I : HJ NOOR HAINAH Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat II : HJ NOOR AISYAH binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat III : SITI FATIMAH binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat IV : H. ABDULLAH, SE. bin H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat V : SITI RAHMAH binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat VI : SARI MULIA, SH. binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Terbanding/Pembanding/Tergugat : H. SYAR'IE
Terbanding/Turut Tergugat : ACHMAD ALIANSYAH
149 — 120
  • .; HUKUMPERJANJIAN; 2008; hal. 55), antara lain :(1) Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa(overmacht atau force majeur);(2) Mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) sendiri jugatelah lalai (exceptio non adimpleti contractus);(3) Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknyauntuk menuntut (rechtsverwerking).9. Bahwa dengan demikian, Hakim Tingkat Pertama telah salahdalam menerapkan Hukum Pembuktian;10.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 27-12-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 930/Pdt.G/2016/PN Tng
Tanggal 21 Februari 2017 — Penggugat PT.KOMSERVICO MITRA GLOBAL Tergugat PERUM LEMBAGA PENYELANGGARAN PELAYAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
225 — 69
  • tanggalditerbitkannya surat peringatan terakhir ternyata PIHAK KEDUA tetaptidak memulihnkan kewajibannya sesuai Perjanjian ini, maka PIHAKPERTAMA dapat menjatuhkan sanksi dengan tidak menghilangkankewajibankewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh PIHAKKEDUA dalam Perjanjian ini, dalam hal demikian para Pihak sepakatsecara tegaS mengesampingkan ketentuanketentuan dalam Pasal1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata.(7) Pemutusan perjanjian juga dapat dilakukan apabila terjadi halhal di luarkekuasaan Para Pihak (Force
    Majeure) yang menyebabkan ParaPihak/salah satu Pihak tidak dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibandan tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini,sedangkan apabila keadan/peristiwa tersebut menyebabkan Pekerjaantidak dapat diserahkan tepat pada waktunya sebagaimana ditentukandalam Pasal 7 Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dapatmemperhitungkan kembali waktu penyerahannya.(8) Apabila dalam perencanaan Pekerjaan PIHAK KEDUA tidak cermatyang mengakibatkan timbulnya kerugian pada PIHAK
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-08-2009 — Putus : 15-09-2010 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN PALU Nomor 353/Pid.B/2009/PN.PALU
Tanggal 15 September 2010 — NATHAN RANTE PALISU, S.H
142 — 58
  • SE32/D6/2003 tanggal 21 lanuari 2003 perihal Persepsi Kerugian Keuangan Negaradisebutkan bahwa Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaannegara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaankewenangan/ kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan67atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force majeure); Bahwa menurut auditor BPKP terdapat adanya Kerugian Negara atas DugaanPenyelewengan Hasi) Pungutan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 17-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 K/PDT.SUS/2011
PT. NUTRICICLE WORLD; H. FIT YANUAR
40 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Halhal lain yang ditetapbkan dalam perjanjian kerja, peraturanpelaksanaan atau perjanjian kerja bersama;jo pasal 164 ayat (3) yang berbunyi: Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaanmelakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/ourun berhak atas uangpesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uangHal. 9
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 28-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153/B/PK/PJK/2014
Tanggal 28 Mei 2014 — PT. LEE COOPER INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
174 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan PT DEF(DEF Departement Store) menyediakan tempat/counter bagi PemohonBanding untuk menjual produknya dengan perjanjian Pemohon Bandingakan memberikan margin antara 31.5% sampai dengan 35% dari omzetpenjualan kepada pihak yang menyediakan tempat;Bahwa untuk keperluan tersebut, Pemohon Banding harus merekrut danmembayar sendiri gaji pramuniaganya, dan apabila terjadi kehilanganbarang di counter dan atau terjadi force majeur menjadi beban dantanggung jawab Pemohon Banding;Halaman 21 dari 45 halaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak STP Bunga Penagihan
Putus : 22-01-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 626/B/PK/PJK/2010
Tanggal 22 Januari 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERFEKTA NUSA
258 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajakkecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur)yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasatersebut;"9. Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding diPengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam PutusanHalaman 20 dari 40 halaman.
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2008 — Putus : 15-09-2008 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor . 182/Pid.B/2008/PN.Smp.
Tanggal 15 September 2008 — Ir. ANDREAS SRIJONO
105 — 20
  • % yang telah dibayar > Rp. 1.227.272,27Dikurangi PPh 23 % yang telah dibayar > Rp. 245.454.55Rp.12.027.273,18e Bahwa saksi memasukkan mobilisasi dan demobilisasi dalam kriteria kerugiannegara, karena halhal sebagai berikut :a Kontrak tahap IL sudah dibuat dan ditandatangani, sebelum anggaran tersedia, yaitu kontraktahap II ditanda tangani tanggal 16 November2005, sedangkan anggaran turun pada tanggal 20Desember 2005 ;b Klausul dalam kontrak menggambarkan kondisipekerjaan yang normal (tidak ada force
    majeur),meskipun adanya surat dari Ditjen MHublamengenai adanya percepatan pekerjaan dapatdijadikan syarat untuk force majeur, namun haltersebut tidak tergambar dalam RKS (RencanaKerja Satuan) maupun dalan Revisi atas RKStersebut, karena RKS telah dibuat sebelum surattersebut turun ;C Kontrak tahap II masih berkelanjutan, yaituKontraktor pada proyek tahap I dan II sama,namun nego tidak dilakukan, sehingga apabilaada nego, mobilisasi dan demobilisasi bolehdianggarkan ;e Bahwa menurut saksi, pengadaan
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 20-04-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 4 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : HARRY E MALONDA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
Terbanding/Terdakwa : Ir. SUGENG
188 — 142
  • Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai,ataupun karena force majeur.
    Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force majeur.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 20-07-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pbr
Tanggal 28 Nopember 2018 — DAHLIZAR, Dkk VS 1.PT. IGA BINA MIX 2.PT. IGASAR
290 — 165
  • terusmenerus sebagaimana dimaksud pasal 164 ayat ayat (1) UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal pasal164 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, pasal, menyatakan :Quote :(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2Halaman 37 dari 83 hal Putusan Nomor 57/Pdt.SusPHI/2018/PN Pbr(dua tahun, atau keadaan memaksa force
    SuratKeputusan Direksi PT.IGA BINA MIX Nomor : 006/SKD/DIRUT/02/2016 tanggal 02Februari 2016 yang menggunakan Pasal 164 ayat (3) sudah sesuai denganketentuan yang dimaksudkan pada Pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2008 ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (8) UU No.13Tahun 2003 berbunyi Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap pekerja / buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-05-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 73/Pdt.G/2016/PN Byw
Tanggal 27 April 2017 — PT.ANCOL METAL TERANG PRINTING LAWAN AMINOTO, Dkk
372 — 520
  • dengan adanyakeadaan ketebalan 0.20 mm produk Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi telahdiketahui sejak awal oleh Para Tergugat, dan tidak ada segala daya upaya dari ParaTergugat untuk mengantisipasinya, segala resiko atas perubahan tersebut, sehinggapada waktu pengiriman terjadinya kerusakan kaleng, pada tutuo kalengnya yangmenggelembung lalu tutuo kalengnya pada bagian pinggir bocor dan ikannya menjadirusak , sehingga hal tersebut cukup beralasan tidak dapat dijadikan sebagai suatukeadaan force
    mustahil produk Penggugat Aekonvensi dan Penggugat IlRekonvensi berupa sarden yang dikemas dalam kaleng dan tutuo produk dariTergugat Rekonvensi layak di konsumsi dan dipasarkan sehingga akibatnyaPenggugat Rekonvensi dan Penggugat Il Rekonvensi mengalami kerugianbaik secara materil maupun immaterial yang amat sangat besar dan luar biasajumlahnya dibandingkan dengan harga kaleng dan tutuonya produk TergugatRekonvensi yang belum dibayar oleh Penggugat Rekonvensi dan Penggugatll Rekonvensi Karena force
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 31-08-2017 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 178/Pdt.G/2017/PN SDA
Tanggal 7 Agustus 2018 — PT SARIGUNA PRIMATIRTA, Tbk. melawan TANTO GUMANTA Dkk
73 — 21
  • Bersama yang menyatakan:Jika PIHAK KEDUA terlambat menyelesaikan salah satuatau keseluruhan proyek tersebut dan pembayaran termindari PIHAK PERTAMA tidak ada keterlambatan, juga tidakada pekeraan tambah kurang dan atau bongkar pasang,maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan kontrak secarasepihak seketika itu juga dengan diopname total dan jikaada kelebihan uang, maka PIHAK KEDUA wajibmengembalikan dan jika ada kekurangan pembayaran makaPIHAK PERTAMA wajib membayar (kecuali akibat kejadianyang bersifat FORCE
    IV/15 tertanggal 27 April 2015, Penggugat secara licik dansengaja tidak mau melakukan opname atas kedua item pekerjaantersebut padahal pekerjaan tersebut sudah selesai sebelum 30November 2016 sehingga Para Tergugat tidak dapat menyelesaikanpekerjaan yang lain.Dan bahkan berita acara mengenai kondisi cuaca (hujan) diCiteureup waktu mengerjakan pengurugan juga tidak mau ditandatangani oleh Pak hadi karena katanya ada instruksi lewattelekonferen yang melarang untuk menanda tanganinya sehinggafaktor force