seorang berusaha melepaskan kekuasaanHalaman 59 dari 75 Putusan Nomor 25/ Pid.B/ 2019 / PN.Kobmatas benda dari pemiliknya, dengan demikian barang itu harus ditafsirkansebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

Untuk itu, dalam21rangka melaksanakan pekerjaan tersebut telah ditunjuk DepartemenPerhubungan sebagai departemen tekhnis yang mengelola perhubungankhususnya perkeretapian di Indonesia ;Bahwa Tergugat dalam perkara ini adalah Menteri Perhubugan RepublikIndonesia yang memimpin Departemen Perhubungan R.I. yang bertindaksebagai penanggungjawab pembangunan rel ganda Proyek DoubleDouble Track yang dimulai dari Stasiun Manggarai Kota Jakarta Selatansampai dengan Cikarang Kabupaten Bekasi, dan untuk melaksankanproyek

Bahwa Terhadap pekerjaan rehabilitasi waduk tanjungan sudah pernahdilakukan survey yang dilakukan sekitar bulan Agustus 2011 yang terdiridari 3 (tiga) orang yaitu Kasi Perencanaan Tekhnis (Dian Sugeng), StafPerencanaan Tekhnis (AGUS MINTARKO) dan staf dari UPT PengairanCab. Gedek (MANSYUR).

72 dari hal 165 Putusan No. 22/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Ptktersebut setelah diperiksa kemudian dilakukan penyerahan barang dari PPK Sdr.MUHAMMAD ILYAS kepada saya selaku Petugas Penyimpan dan Pengurus Barangdengan menanda tangani Berita Acara Penyerahan Barang .Bahwa dalam Berita Acara Penyerahan jumlah barang yang saya terimakesemuanya dalam keadaan baik dan lengkap namun secara spesifikasi sayaapakah sudah sesuai dengan spesifikasi atau tidak saya tidak mengetahui karenasaya tidak mengerti secara tekhnis

keluarga dengannya, baik karena hubungan darahmaupun hubungan pekerjaan.Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saya di BAPPenyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.Bahwa saksi sebagai Bendahara pada Dinas Perindagkop dan UKM KotaSingkawang sejak Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan WalikotaSingkawang Nomor 212 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012;Halaman 77 dari hal 165 Putusan No. 22/Pid.Sus.TPK/2018/PN.PtkBahwa tata cara pembayaran tersebut pada awalnya PPTK (PejabatPelaksanaan Tekhnis

Polman Nomor : 01 Tahun 2011 tanggal 16 Pebruari 2011, tentang pengangkatan pejabat pelaksana tekhnis pengelola keuangan18. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang untuk pembayaran kegiatan jaringan instalasi listrik PLTMH Desa Kaleo kepada H. ENTENG sebesar Rp.221.465.000,- tertanggal 19 Agustus 2011.19. 1 (satu) Bundel Foto Copy Nota Pembelian / Bukti Pengeluaran Proyek PLTMH dari PT.WAHANA MANDIRI ENERGI.20. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 07 Februari 2011 antara H.

. : 68a/Kpts/IXBPH/1999 tentang Pedoman Tekhnis Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dan Permentannomor 93/ Permentan/OT.140/3/2013 tentang SOP Sertifikasi Benih Dan PengawasanMutu Benth Tanaman Kelapa Dalam.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.Saksi Yudi Wicaksono :Bahwa saksi ditahun 2014 melakukan pengecekan lapangan dalam rangka sertifikasibenih kelapa genjah entog di Desa Lesmana Kec.Ajibarang setahu saksi milik saksiMUHTADI ;Bahwa cara saksi melakukan

Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.Bahwa karena dalam KAK tercantum spesifikasi barang berupa kelapa genjah jenisnyagenjah entog dengan spesifikasi diantaranya mempunyai SKMB dan berlabel merahmuda, maka hal tersebut saksi jaddikan dasar dalam menentukan spesifikasi tersebutkarena kelapa genjah jenis entog bukan termasuk benih bina, untuk legalisasi diberikanSurat Keterangan Mutu Benth dan berlabel dasarnya adalah Keputusan DirjenPerkebunan No. : 68a/Kpts/IXBPH/1999 tentang Pedoman Tekhnis

SUTADJIYUWASDIKI yang pernah turun untuk melakukan uji tekhnis kehandalan terhadappembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah dan Gedung FakultasDakwah IAIN Mataram tahun 2006;Bahwa benar saksi tidak pernah menerima laporan kemajuan secara berkala terkaitproses perbaikan struktur Gedung Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Mataram padatahun 2009 dan proses perbaikan struktur Gedung Rektorat di tahun 2010 dari pihakpengawas pekerjaan dimaksud sebelum menerbitkan dan menandatangani surat nomor

Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan tepatnya proses perbaikan struktur GedungFakultas Syariah dan Dakwah IAIN Mataram pada tahun 2009 dan proses perbaikanstruktur Gedung Rektorat di tahun 2010 dimulai dan kapan selesai dilaksanakan;e Bahwa benar pada tanggal 9 November 2011 sebelum diterbitkannya surat PLOS04Lp/746, struktur Gedung Fakultas Syariah dan Dakwah pihak Puslitbangkim Dep.PU tidak pernah diminta untuk melakukan kajian terhadap hasil perbaikan dantidak pernah melakukan pengujian tekhnis

(BB 193) ;7 (tujuh) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemudadan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.73/Dispora/II/2009 tanggal 26Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK), Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan,Tenaga Harian Lepas pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan MainStadium UNRI Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya.

No. 13/TIPIKOR/2013/PTR1981992002012022032047 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan KepalaDinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.71/ Dispora/1/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Administrasidan Keuangan Kegiatan, Tenaga Harian Lepas pada KegiatanPerencanaan Pembangunan Hall Menembak Rumbai Tahun Anggaran2009, beserta lampirannya.

(BB 197)7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan KepalaDinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor:Kpts.71/Dispora/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), PembantuPengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga HarianLepas pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Hall MenembakRumbai Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya.

Buana Usada AlkesindoDari hasil evaluasi kualifikasi kedua perusahaan tersebut dinyatakan memenuhi syaratkualifikasi;Bahwa saksi RAMLI SAGALA, SKM melakukan evaluasi sendiri, baikevaluasi kualifikasi, evaluasi tekhnis maupun evaluasi administrasi terhadap dokumenpenawaran masingmasing peserta yaitu CV. Global Sukses, CV. Mitra Niaga Cipta,CV. Geris Sarana Medilab, PT. Buana Usada Alkesindo, dan CV.

pengeluaran tanah dari objek landreform.Penyiapan usulan ganti kerugian tanah objek landreform danpenegasana objek konsolidasi tanah.Penyediaan tanah untuk pembangunan.Pengelolalaan sumbangan tanah untuk pembangunan.m.Pengumpulan pengolahan, penyajian dan dokumentasi datalandreform.Bahwa saksi mengetahui pengadaan tanah untuk Embarkasi HajiTahun 2012 oleh Pemerintah Propinsi Riau dan sebagai kepala Seksipengaturan dan penataan pertanahan saksi memberikan masukankepada Kepala Kantor untuk pertimbangan Tekhnis

lokasi Embarkasi Hajiyang ditindak lanjuti dengan peninjauan kelapangan oleh KepalaSeksi Pengaturan dan Pemetaan Pertanahan bersama denganKasubsi Penatagunaan Tanah serta didampingi Pemohon yaituYendra dari Pemerintah Propinsi Riau serta beberapa orang PemilikTanah diantaranya saksi Firdaus, saksi Nimron Varasian, wakil dariRubai dan hasil dari kunjungan penetapan lokasi tersebutdituangkan dalam Risalah Pertimbangan Teknis Nomor221/KEP.14.71/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan dalamPertimbangan tekhnis

pengadaan tanahuntuk kepentingan umum, pengadaan dapat dilakukan secara langsung melaluijual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak,sedangkan untuk Penetapan izin lokasi Walikota Pekanbaru menerbitkan suratKeputusan Nomor 357 Tahun 2012, tanggal 9 Nopember 2012;Menimbang, bahwa terdakwa juga meminta pertimbangan teknis danpembuatan peta bidang kepada Badan Pertanahan kota Pekanbaru, yangkemudian Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru menerbitkanRisalah Pertimbangan Tekhnis

Putusan No.002/G/2016/ PTUN.SMG Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai kapasitasTim Visitasi dalam rangka memberikan penilaian atas permohonan izinoperasional haruslah tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (1), (2)dan (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 56 Tahun 2014 TentangKlasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit yang telah mengatur secara limitatifsyaratsyarat untuk memperoleh Izin Operasional baik secara tekhnis maupunadministratif, maka oleh karena itu terkait adanya

diajukan olehJaksa/Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelahdinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa LovitaAristyani Alias Opi Binti Aris Muklis sebagaimana termuat dalam suratdakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telahmembenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis

., sebagai Kepala BagianKeuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat Terdakwaseharusnya mengetahui tekhnis pelaksanaan roda pemerintahan diPemkab. Langkat, yang pada kenyataan Terdakwa Drs. SuryaDjahisa, M.Si., tidak pernah berkoordinasi atau berkonsultasi dengansaksi Drs. Masri Zein selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Langkatdan selaku atasan langsung Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si.

Sebelumnya saksi menjabat sebagai pelaksana tugas kepaladinas ESDM kemudian saksi digantikan oleh BUXHARDIMAN dan BAHARU; Bahwa Mekanisme persetujuan RKAB adalah adanya permohonankepada Dinas ESDM, kemudian didisposisi kepada bidang yangbersangkutan yakni bidang minerba selanjutnya pihak ESDM mengundanginstansi lain untuk menghadiri rapat RKAB dan dalam pelaksanaan rapatyang dilampirkan dalam rapat RKAB adalah dokumen RKAB baik dokumenrencana tekhnis dan non tekhnis; Bahwa pelaksanaan RKAB tahun

Kdi Tekhnis yang terdiri dari studi kelayakan, tenaga ahli di bidangpertambangan, laporan eksplorasi yang telah disetujui oleh Kabupaten /Kota Lingkungan yang terdiri dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan(AMDAL), surat keterangan lingkungan Keuangan yang terdiri dari pembayaran pajak dan PNBP Iuran TetapNamun mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat peningkatanKuasa Pertambangan eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT ToshidaIndonesia menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka,

Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan,Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta laporan pada kegiatan usahapertambangan mineral dan batubara (lampiran V); Bahwa pernah dilakukan rapat penyusunan anggaran denganBPKAD, seharusnya terdapat informasi mengenai pembayaran PNBP PKHoleh perusahaan pertambangan dalam rapat tersebut, merupakan dana bagihasil yang diterima oleh Provinsi Sulawesi Tenggara dari pendapatan PNBPPKH; Bahwa Selama Saksi menjabat tidak ada temuan terkait IPPKH, yangada hanya temuan terkait tekhnis

Kdie Aspek tekhnis;e Aspek lingkungan;e Aspek Finansial.

Bahwa Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2016Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 39Tahun 2013 disebutkan bahwa evaluasi tekhnis dan lingkungan, meliputiSurat izin Operasional Terminal Khusus dari Menteri Perhubungan, namunberdasarkan hasil penyelidikan ditemukan adanya fakta hukum bahwa suratketerangan verifikasi diberikan kepada IUP dengan lokasi jetty yangberbeda, adapun alasan saya menyetujui permohonan verifikasi tersebutadalah karena itu adalah ranah

dinas pekerjaan umum kota ternate, pekerjaan pembangunan jalan ngade sone TA 2014;57) Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan (swakelola) TA 2015;58) Perbandingan antara mortar dengan batu pada item pekerjaan pasangan batu;59) Usulan kegiatan pembangunan instruktur kota ternate sebesar Rp 52.800.000,00;60) Timbunan dan Cuttingan Ngade Sone;61) Unit Layanan Pengadaan Nomor : 600/027/OLP-KT/2014 tanggal 11 Maret 2014, perihal permintaan KAK, HPS, Gambar, dan Spesifikasi Tekhnis

pembangunan jalan dan jembatanbidang bina marga dinas pekerjaan umum kota ternate, pekerjaanpembangunan jalan ngade sone TA 2014;Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan (swakelola) TA 2015;Perbandingan antara mortar dengan batu pada item pekerjaan pasanganbatu;Usulan kegiatan pembangunan instruktur kota ternate sebesar Rp.52.800.000.Timbunan dan Cuttingan Ngade Sone;Unit Layanan Pengadaan Nomor : 600/027/OLPKT/2014 tanggal 11 Maret2014, perihal permintaan KAK, HPS, Gambar, dan Spesifikasi Tekhnis

pembangunan jalan dan jembatan bidangbina marga dinas pekerjaan umum kota ternate, pekerjaan pembangunan jalanngade sone TA 2014;Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan (swakelola) TA 2015;Perbandingan antara mortar dengan batu pada item pekerjaan pasangan batu;Usulan kegiatan pembangunan instruktur kota ternate sebesar Rp. 52.800.000.Timbunan dan Cuttingan Ngade Sone;Unit Layanan Pengadaan Nomor : 600/027/OLPKT/2014 tanggal 11 Maret2014, perihal permintaan KAK, HPS, Gambar, dan Spesifikasi Tekhnis

pembangunan jalan dan jembatanbidang bina marga dinas pekerjaan umum kota ternate, pekerjaanpembangunan jalan ngade sone TA 2014;Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan (swakelola) TA 2015;Perbandingan antara mortar dengan batu pada item pekerjaan pasanganbatu;Usulan kegiatan pembangunan instruktur kota ternate sebesarRp 52.800.000,00;Timbunan dan Cuttingan Ngade Sone;Unit Layanan Pengadaan Nomor : 600/027/OLPKT/2014 tanggal 11 Maret2014, perihal permintaan KAK, HPS, Gambar, dan Spesifikasi Tekhnis

Syafriadi dan disetor ke Rekening Kas Umum DaerahKabupaten Pasaman Barat; 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan KabupatenPasaman Barat No. 800/175/DinDik 2009 tanggal 14 April 2009 tentangpenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) kegiatan DAK2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat; 1 (Satu) rangkap laporan Phisik dan Keuangan Rehabilitasi Gedung SekolahDasar DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009; 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman

No. 175 PK/PID.SUS/2014penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) kegiatan DAK2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat; 1 (Satu) rangkap laporan Phisik dan Keuangan Rehabilitasi Gedung SekolahDasar DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009; 1 (Satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barattahun 2009 No.188.45/166/BUPPasbar / 2009 tanggal 23 April 2009 tentang PenetapanSekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang PendidikanKabupaten Pasaman Barat tahun

Zakri dan Basri , PPK Amrasul, Tekhnis Erwinsyah,Konsultan Pengawas, saksi sendiri, Rahman Saragih, Konsultan PerencanaNasrul dan Wahyu dan Plt Kasubdin T. Azman dimana yang memimpinrapat pada waktu itu PPK. Amrasul Plt. Kasubdin Cipta Karya T.

saksiSIEGFRIED METS jam 23.00 WIB datang ke Loby ApartemenMediterania Gajah Mada dan saksi SIEGFRIED METS menyetujuinya.Sekitar jam 21.00 Wib saksi GIEGFRIED METS dan saksi ROBERTMANDEY tiba dan bertemu deng&n sSaksi CHEN HAU YI dan saksi ONGTIONG POH di Loby Apartemen Mediterania Gajah Mada dan padapertemuan tersebut diantaranya saksi mengatakan kepada saksi ONGTIO POH agar besok ketemu ditempat yang sama jam sembilansekalian serahkan kuncinya dan = saksi ONG TIONG POHmenyanggupinya, juga dibahas tekhnis

PRIYANTO Alias MBAH PRI di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi pernah menerima sejumlah uang dari Saksi LasmiIndaryani selaku Manager Persibara untuk membantu Persibara naiktahta dari liga 3 ke liga 2; Bahwa Saksi bekerja sebagai pengurus Asprov PSSI JawaTengah sejak tahun 2010 sampai sebelum ditangkap dan menjabat dibagian Tekhnis dan Pengembangan dengan tugas dan tanggung jawabuntuk mengembangkan Kepelatihnan dan Pengembangan Pemain sepakbola Usia Dini dan dalam melaksanakan

sebagai pengarah, dengan Ketua PakAndreau Misanta Pribadi dan Pak Safri yang sepengetahuan Saksi adalahsebagai Staf Knusus Menteri.Bahwa tujuan dibentuknya Tim Due Diligence adalah untuk mempermudahperijinan, sedangkan yang menentukan Pak Andreau Misanta Pribadi danPak Safri sebagai Ketua dan Wakil Ketua Tim adalah Pak Menteri KKP.Bahwa tugas pengarah, mengarahkan didalam jalanya Tim Due Diligence,sedangkan tugas pelaksana yaitu melakukan identifikasi dokumen, verifikasidan pelaksaanaan didalam tekhnis

Calon Eksportir sebagai DirjenTangkap sudah menandatangai hingga selesai ada 35 perusahaan sejaktanggal 19 Mei 2020, bahwa untuk diterbitkannya Surat Penetepan CalonEksportir, sebelumnya setelah ada arahan untuk melakukan verifikasi dariStaf Khusus ke Tim Due Diligence dirjen budiddaya sesuai tupoksinyamelakukan proses verifikasi terhadap calon eksportir, selanjutnya diajukankepada Dirjen Perikanan Tangkap untuk penetapan calon eksportir denganmemenuhi semua persyaratan administrasi dan persyaratan tekhnis

terkait penunjukan PT.ACK Saksi juga tidak mengetahuinya.Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 Saksi menginisiasi membuat group WAdengan nama Usaha Lobster dan mendorong dibentuk tim yangmelakukan proses terkait eksport, karena belum adanya juknis dan jugabelum ada Permen untuk dijadikan patokan terkait kegiatan eksport,selanjutnya Saksi mengetahui dibentuknya Tim Due Diligence, untuk DirjenPerikanan Tangkap Saksi diminta nama untuk menduduki Tim Due Diligencedan mengirimkan dua direktur dan beberapa staf tekhnis

Sebelum Saksimenandatangani Penetapan Calon Eksportir, verifikasi sebelumnyadialakukan oleh tim DJPT, selain Tim Due Diligence tim DJPT jugamelakukakan verifikasi yang diketahui oleh Direktur PengelolaanSumberdaya Ikan, selain masuk dalam tim DJPT Dir PengelolaanSumberdaya Ikan juga masuk Tim Due Diligance.Oo Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh Tim DJBP, ada Persyaratan Umumyaitu terkait administrasi (legalitas perusahaan), Persyaratan Tekhnis yaitusudah ditetapbkan sebagai pembudidaya, selanjutnya

Kemudian dibentuk tim yang terdiri dari semua unsur yang adadi Kementrian Kelautan dan Perikanan dan dalam waktu 3 (tiga) hari setelahdilakukan evaluasi dari 65 (enam puluh lima) perusahaan yang sudahditetapbkan sebagai calon eksportir, yang memenuhi syarat baik syaratadministrative maupun syarat tekhnis yang meneuhi hanya 8 (delapan)perusahaan. Delapan perusahaan sebagaimana disebutkan dalam BAP No.50 yaitu :PT. Pelangi Maritim Jaya,PT. Kreasi Bahari Mandiri,PT. Maradeka Karya Semesta,CV.