Ditemukan 6225 data
130 — 61
Arutmin Indonesia telah memdapatkan ijin pinjam pakaikawasan hutan dari Menteri Pertambangan dan Energi di wilayah yang akandieksplor;e Bahwa secara tekhnis saksi tidak mengetahui apakah PT. Malindojayamempunyai HGU diatas tanah yang dieksplor oleh PT. Arutmin Indonesia;e Bahwa sewaktu saksi melakukan melakukan pemetaan tidak terdapat tanahmilik PT.
103 — 9
Indramayu Nomor,:36ITahun 2012 tanggal23 Juli 2012 tentang perubahan ketiga ataspenunjukan Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan PembantuPPTK pad a Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Indramayu besertalampirannya;Semuanya dikembalikan kepada saksi H.Sudarman Bishis,SP.267. Asli 1 (satu) bendel SPK No. 602/876.aDistanak tanggal 24 Agustus2012 atas nama PT. Geomatika Multi Solution;268. Fotocopy 1 (satu) bendellaporan akhir pengawasan PT. Geomatika MultiSolution;269.
Tahun2012 tanggal23 Juli 2012 tentang perubahan ketiga atas penunjukan Pejabatpelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada OinasPertanian dan Peternakan Kab. Indramayu beserta lampirannya.267. Asli 1 (satu) bendel SPK No. 602/876.aOistanak tanggal 24 Agustus 2012atas nama PT. Geomatika Multi Solution;268. Fotocopy 1 (satu) bendel laporan akhir pengawasan PT. Geomatika MultiSolution.269. Asli 1 (satu) bendel SPK No. 602n57Oistanak tanggal 27 April 2012 atasnama CV.
Indramayu Nomor :36lTahun 2012 tanggal23 Juli 2012 tentang perubahan ketiga ataspenunjukan Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) danPembantu PPTK pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Indramayu beserta lampirannya;SEMUANYA DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI H. SUDARMANBISHIS, SP.267. Asli 1 (Satu) bendel SPK No. 602/876.aDistanak tanggal 24 Agustus2012 atas nama PT. Geomatika Multi Solution;268. Fotocopy 1 (satu) bendel laporan akhir pengawasan PT. GeomatikaMulti Solution;269.
1223 — 585 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perakara ini merupakan kasasi atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Dalam putusannya, judex factie membebaskan ... [Selengkapnya]
Putusan No. 341 K/Pid.Sus/2017 (DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal 17Januari 2011. 75.perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052tanggal 25 November 2011. 76.Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan PerencanaanPembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 044Tahun 2011 tentang Penjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Serta Revisi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan PembantuBendahara Pengeluaran
Penerima lis Noviati 74.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah(DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052tanggal 17 Januari 2011. 75.perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052tanggal 25 November 2011. 76.Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan PerencanaanPembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor044 Tahun 2011 tentang Penjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Serta Revisi Pejabat Pelaksana Tekhnis
Putusan No. 341 K/Pid.Sus/2017 Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 044Tahun 2011 tentang Penjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SertaRevisi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu BendaharaPengeluaran Berdasarkan Belanja Kegiatan DiLingkungan BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko; 77.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/387/E.3/V/2010 tanggal 21Mei 2010 tentang Pelantikan Saudara Adi Suprayetno dalam jabatanKepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Bidang
161 — 234
FIG namun terdakwa tidak melaksanakanverifikasi atau klarifikasi berkaitan dengan barang dan pemasanganatas barang tersebut dalam kaitannya sebagai bahan untukpembangunan pabrik latex concentrate dan sarung tangan karet, halini terdakwa lakukan karena sudah kebiasaan cukup sampaidokumendokumen tersebut saja;Bahwa laporan Pengawasan yang dibuat oleh terdakwa khususnyamenyangkut tekhnis yakni pembangunan serta pengadaan barangtidak mendapatkan data yang akurat dan tidak up to date mengenaikondisi pembangunan
95 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
melalui Surat Nomor046/CV.TB/VIII/2014 untuk melakukan penyesuaian/Perubahan VolumePekerjaan tambah/kurang (CCO) dalam Pembangunan Gedung TerminalReo yang menyesuaikan kondisi dan kebutuhan lapangan, kemudian saksiKanisius Jani, S.lp selaku PPK menyurati Konsultan Pengawas CV Desakonuntuk melakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh KonsultanPengawas yakni Terdakwa Agustinus Yudi Riberu sebagai Site Engineer CVDesakon dan Kontraktor pelaksana, dan dituangkan dalam Berita AcaraPembahasan Kajian Tekhnis
No.1552 K/Pid.Sus/2016 Kanisius Jani, S.lp selaku PPK menyurati Konsultan Pengawas CV Desakonuntuk melakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh KonsultanPengawas yakni Terdakwa Agustinus Yudi Riberu sebagai Site Engineer CVDesakon dan Kontraktor pelaksana, dan dituangkan dalam Berita AcaraPembahasan Kajian Tekhnis Lapangan (MC 0%) Paket PekerjaanPembangunan Gedung Terminal Reo Nomor 550/133/Dishubkominfo/PPK/VIII/2014, tanggal 23 Agustus 2014, terdapat :1.
162 — 100
Peningkatan kualitas SDM sebesar Rp.183.000.000,e Program Pendamping Pengelolaan Kelas PGBI Undiksa sebesarRp.50.000.000,Total anggaran Rp.8.846.449.000,= Bahwa benar selanjutnya saksi tandatangani draft surat tersebutmenjadi surat Nomor: 606/H.48/TU/2010 tertanggal 09 Maret 2010.Dalam mengirimkan surat tersebut sudah melampirkan dokumenpendukung antara lain:e Rincian Kelebihan Penerimaan PNBP berdasarkan realisasi T.A 2009e RAB dan TOR penggunaan dan kegiatan yang diusulkan= Bahwa benar Secara tekhnis
dalam pengusulan tersebut sudahmelampirkan harga tanah yang diterangkan oleh Kades Jinengdalem dalamsuratnya Nomor: 213/30/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 menerangkanbahwa harga pasaran tanah di Jinengdalem pada saat itu adalah Rp.20.000.000/are .= Bahwa atas dasar keterangan Kades Jinengdalem Sdr. 1 NENGAH NAWAmenerangkan bahwa dia pernah dihubungi oleh saksi secara lisan untukmembuatkan surat keterangan harga tanah di Desa Jinengdalem, adalahketerangan yang tidak benar, karena terkait dengan tekhnis
Hanya saja munculnya luasan tanah 3 Hektar untuk 2010 dan 12 Hektaruntuk 2011 dan akan dianggarkan melalui 2 (dua) tahun anggaran yang lebih bisamenerangkan adalah yang membuat draft surat permohonan penetapan Bupatitersebut, karena secara tekhnis saksi tidak paham dan hanya tandatangan saja.= Bahwa benar terkait keterangan dari Sdr.Prof. 1 KETUT SUMA yang menerangkandiperintahkan oleh saksi untuk membuat proposal kegiatan pengadaan tanah gunadata pendukung dalam mengajukan surat penetapan lokasi
NOVITA, SH.
Terdakwa:
MASHURI, SE BIN MAHADI
113 — 79
rekanan sedangkan pembayaran tetapdilakukan karena FHO bukan salah satu syarat pencairan yang ditetapkan dari DPPKAD;Bahwa pekerjaan tersebut dibayarkan pada saat saksi menjabatselaku PPK karena FHO tidak menjadi salah satu syarat pencairan dikeuangan;Bahwa Pokja Ill melakukan rapat penyampaian hasil evaluasipelelangan yaitu pada saat rapat evaluasi kualifikasi, Gunawan, SKMmenyampaikan hasil evaluasi pelelangan untuk dibahas secarabersamasama, yang dibahas adalah hasil evaluasi administrasi,evaluasi tekhnis
130 — 74
tanggal 30 Desember 2010; Bahwa benar pada saat itu Pak Ramdani mengajak saya untuk mencairkan Cekyang sudah ditandatangani oleh Pak RAMDANI dan lou VAYA , selanjutnya PakRAMDANI mengatakan kepada saya bahwa Cek ini adalah Uang kegiatanHarmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentangRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Maluku Utara tahun 20072027pada BAPPEDA Propinsi Maluku Utara, dan Kegiatan Kordinasi Pemantapan SailIndonesia di Morotai, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Tekhnis
MUHAMMAD LESSY
PAMA DJAMALI
DAUD HAHUAN
PT. ASDP INDONESIA FERRY (Persero)
Tergugat/Terbanding:
SALEH LESSY
Turut Tergugat/Turut Terbanding:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN MALUKU TENGAH
146 — 79
Maka oleh karena itu dengan adanya Penetapan Pengadilantersebut adalah merupakan suatu tindakan tekhnis Peradilan, sehjinggaPenggugat mengajukan gugatan ini.
134 — 45
2014, bertempat di KantorBKKBN Pusat Jalan Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan, secara melawan hukum, yaitu; pertama, terdakwa selakuPPK Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 dalammenyusun dan menetapkan spesifikasi tekhnis
sertamelakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yaitu saksiLUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT.DJAJA BIMA AGUNG selaku pelaksana pengadaan Susuk KB Il/Implan TigaTahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,yaitu; pertama, terdakwa selaku PPK Pengadaan susuk KB II Batang Tiga TahunanPlus Inserter T.A 2014 dalam menyusun dan menetapkan spesifikasi tekhnis
108 — 49
tersebut meminjam perusahaan CV.Hasinullah milikYAN MUHAMMAD WWAYA dan terdakwa juga mengakui bahwa namaSALAMUN dalam semua dokumen pelaksanaan kegiatan terdakwa pakaidan terdakwa tiru tanda tangannya dan saat itu terdakwa ABU HASAN106AZHARI dan terdakwa BISMALINDA tidak menegur tindakan terdakwatersebut;Bahwa sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 terdakwa telahmenyelesaikan pekerjaan pembangunan pabrik es tersebut sesuai dengankontrak hanya tinggal pada pekerjaan mesin yang belum terpasangankarena tekhnis
31 Desember mesin juga belumberhasil dirakit sehingga kemudian terjadi putus kontrak dan uang jaminanpelaksanaan 20 %dari nilai kontrak dikembalikan ke kas negara;Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012 kemajuan fisik pekerjaan yangdibayarkan adalah sebesar 80,20 % dan hal tersebut merupakan hasilkesepakatan bersama antara terdakwa, terdakwa ABU HASAN AZHARIselaku PPK, dan terdakwa BISMALINDA selaku KPA, dan dalampengambilan keputusan tersebut rapat dihadiri juga oleh KonsultanPengawas dan Pengelola Tekhnis
499 — 2300
Lumban Tobing sebagai KepalaHalaman 84 dari 1100 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PN PlgBPKAD, Koordinator bidang anggaran, sedangkan Terdakwa Ikhwanuddintidak termasuk dalam team TAPD;Bahwa kaitannya dengan apa yang diprogramkan didalam APBD itu adabantuan posnya kemudian terkait dengan terdakwa lkhwanuddin sebagaikepala Kesbangpol;Bahwa saksi selaku ketua TAPD ini adalah menyusun plafon anggaran jaditidak ada detail tekhnis anggaran, itu dikumpul oleh masingmasingkoordinator, kalau untuk kontrol
saksi tidak mengetahui tentang persyaratan calonpenerima hibah karena ini dilaksanakan oleh instansi, tekhnis kami dari TAPDhanya sampai plafonplafonnya saja tapi secara sepintas ada beberapa halbahwa calon penerima hibah tidak boleh berulang menerima, setelah itu adasyarat beberapa tahun sudah terdaftar pada pemertintah daerah tapi saksitidak tahu persis ;Bahwa saksi tahu jika ada Permendagri yang mengatur tentang persyaratancalon penerima hibah ;Bahwa saksi telah diperiksa oleh kejaksaan sebanyak
, tekhnis itu tugasnya SKPD, TAPD tidak lagi disitu dan saksitidak melakukan verifikasi dan tidak melaporkan kepada Gubernur;Bahwa dari apa yang sudah menjadi anggaran tadi, saksi atau tim TAPDlainnya tidak ada kontrol, karena TAPD itu hanya mengantarkan sampaimenjadi APBD kalau pelaksanaan itu tugas masingmasing SKPD;Bahwa terdakwa Ikhwanuddin pada saat itu sebagai kepala Kesbangpol dantidak terdakwa tidak menjadi salah satu diantara koordinator, terdakwasebagai pengguna APBD;Bahwa dalam penggunaan
Bahwa sebagai ahli saya tidak memasuki wilayahwilayah tekhnis tentangbagaimana itu diatur tetapi secara konsepnya saya memahami karena ahlimerupakan bagian dari penyusunan ketentuanketentuan itu, salah satucontoh misalnya ahli adalah ketua tim penyusunan UU No.17 tahun 2003, UUNo.1 tahun 2004 dan No.15 tahun 2004.
;Bahwa hubungan SKPD dengan pengelolaan keuangan adalah SKPD ituyang dipersepsikan sebagai peran pemegang menteri tekhnis tetapi dia tidakterlalu besar sehingga dia kemudian disana melakukan bukan sebagaikuasanya menteri tetapi sebagai pengguna anggaran, mestinya setiap SKPDitu menurunkan karena didalam suatu organisasi tadi pola bahwa Presiden,Menteri Keuangan dan Menteri Tekhnis itu akan tercermin didalam SKPD;Bahwa perbedaan BPKAD, PPKD dan BUD adalah Peran menteri keuanganitu adalah menyusun
161 — 21
Melakukan persiapanpersiapan awal yang berkaitan denganpemasangan mesinmesin penghasil produk jadi, ketenagakerjaanmaupun tekhnis, yang diperlukan untuk menjalankan perjanjian inimaupun pembuatan FS;(2) . Mengolah Bahan Baku kayu bundar atau kaytu olahan baik jatimaupun non jati menjadi produk jadi dengan standar ekspor ;(3).
1.HAMZAH
2.AYUMAH
3.ROHAYATI
4.JAKARIA
5.YAHYA
6.DEDE KURNIAWAN
7.AWALUDIN
8.NURJANAH
Tergugat:
1.KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
162 — 59
Sertifikat sebagaimana PP No.2Hal 60 dari Halaman 91 Perkara No. 740/Pdt.G/2017/PN.Tng.tahun 1997 Notaris dan PPAT wajib melakukan pengecekean syarat formaldan meteriil sertifikat untuk suatu proses transaksi;Bahwa makna setempel pengecekan untuk mengetahui keadaan tanahtersebut kalau telah dicek Notaris dan PPAT, bisa dilakukan langkahberikutnya yaitu peralihan hak, dan tidak ada kewajiban pengecekan kelapangan;Bahwa dalam konteks sertifikat data fisik dan data yuridus, fisik siapapemiliknya, data tekhnis
171 — 30
liter perdetik;Bahwa seingat saksi yang meneken kontrak pembangunan IPA/WTP Pria Laot Kota Sabang adalah saksi lalu saksibawa ke Jakrta bersama dengan Terdakwa Zulfadii;Bahwa seingat saksi yang berinisiatif pergi ke Jakarta adalah saksi yang datang ke PT Brawijaya untuk melihatproses pembuatannya;Bahwa seingat saksi gambar untuk pembangunan IPA/WTP Pria Laot Kota Sabang tidak ada perubahan namun yangmengalami perubahan hanyalah volumenya saja;Bahwa seingat saksi saudara Martin datang hanya sebagai tekhnis
pendapat bahwa keterangan saksi benar.TRI MAIDIANSYAH, S.T., BIN (ALM) WASMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dihadapanpersidangan pada hari ini;Bahwa saksi mengetahui tentang pembangunan IPA/WTP Pria Laot Kota Sabang;Bahwa jabatan saksi dalam hal pembangunan IPA/WTP Pria Laot Kota Sabang adalah sebagai koordinator dari teaminsfektor;Bahwa seingat saksi yang saksi awasi adalah masalah tekhnis
65 — 21
kerugian keuangan negara ;Halaman 52 dari 103 halamanPutusan Tipikor No. 39/Pid.Sus.K/2014/PN.MdnBahwa besar kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) ;Bahwa menurut data yang ahli terima memang ada dibelikanlembu/sapi sebanyak 11 (Sebelas) ekor ;Bahwa menurut keterangan memang diambil dari dana BLM PUAP ;Bahwa ada beberapa kwitansikwitansi yang merupakan cicilanpenerima sapi tersebut ;Bahwa tidak ada ditemukan data mengenai pembelian sapi ;Bahwa didalam petunjuk tekhnis
98 — 38
BengkuluSelatan tahun 2012 adalah selaku Koordinator Tim Teknis Perencanaanberdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Lingkungan Hidup KabupatenBengkulu Selatan Nomor: 420/01/KLH/I/2012 tanggal 2 Januari 2012;Bahwa disamping selaku koordinator tim tekhnis terdakwa juga menjabatsebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat131Keputusan (SK) Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu SelatanNomor: 420/32/KLH/I/2012 tanggal 24 Januari 2012;Bahwa kronologis terjadinya kegiatan
perintah dari Bupati;Bahwa barang bukti yang diperlinatkan dalam persidangan, berupa: 1 (satu)lembar DAFTAR PESERTA CALON PELAKSANA PEKERJAAN PENGADAANKANTOR LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012, tanggal KOSONG bulan Januari2012 yang ditandatangani ZAKARIA ZAINUL (Asli), adalah benar barang buktitersebut terdakwa yang membuat berdasarkan Daftar Nama Tulisan TanganCalon Penyedia Barang yang ditandatangani PA/PPk;Bahwa daftar namanama tersebut dibuat sebelum penandatanganan SPK(kontrak);Bahwa tim perencana tekhnis
116 — 16
Pekerjaan bangunan oleh Tim Tekhnis kekurangan rumah jaga;Bahwa, saksi membenarkan semua surat bukti yang diperlihatkandipersidangan;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya;. Dr. Drs. H. ACHMAD TARMIZI, SE., MT., M.Si bin H.
587 — 1020
memperlihatkankontrak itu ke BP MigasBahwa saksi mempresentasikan untuk menjelaskan maksud dari kontraktersebutBahwa ruang lingkup kontrak adalah kegiatan memasok tenaga kerja, alatberat, barangbarang yang habis digunakan seperti pupuk.Bahwa dalam presentasi saksi menjelaskan bahwa pekerjaan itu adalahruang lingkup pekerjaan sipil.Bahwa saksi mengetahui bahwa AFE adalah yang disetujui BP Migasdengan nilai 7,2 atau 7,5 US DollarBahwa saksi mempersiapkan untuk proses prakualifikasi dan prosestenderBahwa segi tekhnis
Pak Bachtiar datang ke Indonesia tahun2009 setelah proses tender selesai dilakukan dan telah adapemenangnyaBahwa ruang lingkup pekerjaan pimpinan tim tekhnis sipil tahun 2005 s/d2007 adalah: kegiatan lingkungan hidup seperti biore mediasi, pembuatanjalan, perwatan jalan, dan pekerjaan sipil secara umumBahwa saksi mengetahui maksud pekerjaan bioremediasi mencakupkegiatan pencampuran tanah yang terkontasminasi, dicampur pupuk danair, dibolak balik agar bekteri bekerja.Bahwa maksud dari tujuan kegiatan
1.DJINO D. TALAKUA, SH
2.KAREL BENYTO, SH
3.SESCA TABERIMA, SH
Terdakwa:
AMELIA YOLANDA TAYANE, ST. M.Si
158 — 86
Bahwa setahu saksi karena sudah 6 bulanaparatur Desa tidak menerima hak mereka berupa penghasilan aparaturpemerintah Desa sehingga aparatur desa datang demo ke BadanPemberdayaan Pemerintah Desa ; Bahwa secara tekhnis perhitungan dari Badanpemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan dasarnya yaituberdasarkan SK Bupati Seram Bagian Barat ; Bahwa yang menjabat saat itu adalah Bapak Drs.Abraham Niak selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan danAset Daerah ; Bahwa yang mengajukan SPP adalah
dan alasannya karena keterlambatanpenyusunan APBDesa, yang diajukan oleh masingmasing Desa ; Bahwa saksi juga tidak tahu kenapa sehingga ada keterlambatanpenyusunan APBDDesa dari masingmasing Desa ; Bahwa kepalakepala desa melakukan demo, setahu saksi karenasudah 6 bulan aparatur Desa tidak menerima hak mereka berupaHalaman 85 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2017/PN Amb.penghasilan aparatur pemerintah Desa sehingga aparatur desa datangdemo ke Badan Pemberdayaan Pemerintah Desa ; Bahwa secara tekhnis