Ditemukan 980 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : batas bahari bekasi batang bahasa batari batawi batasa batavi batati batasã bagasi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1026 — 854
  • ./2015/PN.JKT.Sel.248berwenang untuk mempelajari berkas perkara adalah PenuntutUmum (Vide Pasal 138 KUHAP); Bahwa permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa perkarayang disangkakan kepada Pemohon bukanlah ranah tindak pidanakorupsi melainkan ranah pidana Administrasi adalah keliru apabiladiajukan pada persidangan Pra Peradilan karena kewenangan PraPeradilan di batasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 JoPasal 77 Jis Pasal 82 ayat (1) KUHAP dan masalah kompetensi/kewenangan Pengadilan untuk mengadili
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
280 — 164
  • Sekalilagi saya harus batasi, perbuatan materil dengan delik materil itu berbeda Pak.Kalau delik materil itu mempunyai akibat hukum, maka itu harus dibuktikan.Oleh karena itu benar kalau kita berbicara korupsi, apakah ada actual lossatau potential loss. Kemudian yang kedua adalah apakah perbuatan tadiadalah patut dalam kehidupan masyarakat?
    Tetapi yangsaya batasi adalah terkait tanggungjawab pribadi dan tanggungjawab jabatan.196 Kewenangan yang satu sama lain ituterkait, kalau itu diberikan kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Kalauterdapat kerugian keuangan negara, maka itu dapat dikualifikasikan sebagaipenyalahgunaan wewenang. Kalau tidak ada kerugian keuangan negara yahtidak ada.197 lya karena itu kewajibannya.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 31/Pid.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 17 April 2017 — Pidana Korupsi - RAMAPANICKER RAJAMOHANAN NAIR
210 — 95
  • Tetapi dalam melaksanakan ekstraeffort di batasi dengan peraturan;Bahwa wajib pajak memiliki hak restitusi, jadi apabila wajib pajak mengajukanrestitusi maka Dirjen Pajak wajib melakukan pemeriksaan dan wajibmenetapkan apakah wajib pajak berhak atas restitusi atau tidak ;Bahwa pada saat itu keputusannya adalah telah dibuatkan berita acara bahwaPT EKP berhak atas restitusi sebesar Rp.3,5 Miliar;Halaman 129, Putusan Perkara No. : 31/Pid.SUSTPK/2017/PN.JKT.PSTBahwa pertemuan pertama antara saksi dengan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 09-08-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 14 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
Himawan Setianto, SH MH
Terdakwa:
SUNARYO Alias MOCH BUSRO KARIM Bin BAHRUN
115 — 34
  • Hal tersebut dikarenakan kasus yang terjadi di tahunanggaran 2014 s/d 2015 juga terjadi di tahun anggaran 2016 sehinggadiharapkan Kerugian Keuangan Negara di tahun anggaran 2016 bisa ikutdiselesaikan dan bisa menjadi pertimbangan bagi Penyidik untukmengambil langkah hukum mengingat penyidikan hanya di batasi padaTahun Anggaran 2014 sampai Tahun Anggran 2015.Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas pendapat ahlitersebut.2.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
398 — 204
  • Sekalilagi saya harus batasi, perbuatan materil dengan delik materil itu berbeda Pak.Kalau delik materil itu mempunyai akibat hukum, maka itu harus dibuktikan.Oleh karena itu benar kalau kita berbicara korupsi, apakah ada actual lossatau potential loss. Kemudian yang kedua adalah apakah perbuatan tadiadalah patut dalam kehidupan masyarakat?
    Tetapi yangsaya batasi adalah terkait tanggungjawab pribadi dan tanggungjawab jabatan.196 Kewenangan yang satu sama lain ituterkait, kalau itu diberikan kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Kalauterdapat kerugian keuangan negara, maka itu dapat dikualifikasikan sebagaipenyalahgunaan wewenang. Kalau tidak ada kerugian keuangan negara yahtidak ada.197 lya karena itu kewajibannya.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
296 — 177
  • Sekalilagi saya harus batasi, perbuatan materil dengan delik materil itu berbeda Pak.Kalau delik materil itu mempunyai akibat hukum, maka itu harus dibuktikan.Oleh karena itu benar kalau kita berbicara korupsi, apakah ada actual lossatau potential loss. Kemudian yang kedua adalah apakah perbuatan tadiadalah patut dalam kehidupan masyarakat?
    Tetapi yangsaya batasi adalah terkait tanggungjawab pribadi dan tanggungjawab jabatan.196 Kewenangan yang satu sama lain ituterkait, kalau itu diberikan kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Kalauterdapat kerugian keuangan negara, maka itu dapat dikualifikasikan sebagaipenyalahgunaan wewenang. Kalau tidak ada kerugian keuangan negara yahtidak ada.197 lya karena itu kewajibannya.
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Militer
Register : 03-12-2019 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 15-06-2020
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019
Tanggal 6 Mei 2020 — Oditur:
Mayor Chk Hary Catur Widicahyono, SE, SH
Terdakwa:
I Dewa Made Kasamabi Putra
158 — 376
  • Selanjutnya Terdakwa pesan emas profit dan juga beli emasbarang/fisik kepada Saksi dan Saksi batasi jumlahnya maksimal100 Kg, sampai dengan bulan Juni 2016 (sampai Saksikabur/melarikan diri tanggal 3 Juni 2016).5.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 08-06-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
NINA DIANA, SH, Sp.Not
219 — 148
  • dimaksud dengan Sertifikat Hak Milik adalah Tanda Bukti Hak yang paling kuatdan paling Penuh serta dapat di wariskan secara turun temurun dan di terbitkan oleh kantorPertanahan dan sah Menurut Undang undang;Dan yang dimaksud dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan adalah Tanda Bukti Hak untuk mendirikanbangunan di atas tanah dan di terbitkan oleh kantor Pertanahan dan sah Menurut Undang undang;Dan perbedaan antara Sertifikat Hak Milik dan sertifikat Hak Guna Bangunan adalah:sertifikat Hak Guna Bangunan di batasi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 18-05-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 5 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
WAHYU SUDRAJAT, S.H.,M.H
Terdakwa:
JUMALI, ST
288 — 103
  • diutamakan ada kepentingan publik yangjauh lebih penting ketimbang aturan teknis mekanisme penganggran, karenakesalahan bukan terletak kepada pelaksana tetapi letak kesalahan yangmenyebabkan hal demikian terjadi ada di mekasanisme anggaran yanglambat kKemudian pelaksana tidak memiliki pilihan selain harus melakukantindakan yang berorientasi dengan kebutuhan yang tidak bisa ditunda itu.Bahwa Tender tidak dibatasi tahun anggaran, kontrak juga tidak dibatasitahun anggaran tapi penggunaan anggaranya yang di batasi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2015 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 198/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 27 April 2016 — AGUS SUPRIATNA, S.Pd Bin ENUNG (Alm)
61 — 16
  • Oleh karena berdasarkan Laporan Hasil Audit,periode pemeriksaan kami batasi untuk tri wulan Ill dan V TA 2012, dantri wulan dan Il TA. 2014 untuk BOS PROPINSI, BOS DAERAH, danBOS PUSAT. Khusus untuk BOS PUSAT kami menambahkan 1 (satu) triwulan yaitu tri wulan Ill TA. 2014 dengan alasan bahwa adanya laporanpenarikan dana yang tidak disertai pertanggungjawaban ;Bahwa yang dimintai klarifikasi pada saat Pemeriksaan Khusus (Riksus)adalah sebagai berikut:1.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 08-10-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 12 Februari 2020 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
AMUS YANTO IJIE, S.T.
157 — 90
  • yangpaling Kuat dan paling Penuh serta dapat di wariskan secara turun temurun dan diterbitkan oleh kantor Pertanahan dan sah Menurut Undang undang.Dan yang dimaksud dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan adalah TandaBukti Hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah dan di terbitkan olehkantor Pertanahan dan sah Menurut Undang undang.halaman 68 dari 319 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2019/PN.MnkDan perbedaan antara Sertifikat Hak Milik dan sertifikat Hak Guna Bangunanadalah :sertifikat Hak Guna Bangunan di batasi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1257 — 2014
  • Tetapi kalau sengketadibidang lingkungan hidup ialah sesuatu sengketa yang menyangkutdengan suatu peristiwa yang timbul kerugian kepada masyarakat atautimbul kesengsaraan atau timbul ketidak tentraman kepadamasyarakat sehingga disitu diperlukan adanya pemulihan pemulihanatas kesengsaraan atau kerusakan yang terjadi;Bahwa tadi kan ahli batasi kalau ada ketentuan didalam UndangUndang lingkungan hidup itu yang mengatur tentang perbuatanmelawan hukum, maka itu merupakan lex spesialis. kan ahli tentukanpasalnya
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 08-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
MULYANTO, ST, MM, MT.
239 — 423
  • jaringan air baku, perpipaan, pemeliharaan, yang mana ada23 kompetensi yang Ahli kuasai;Bahwa Penasehat hukum menunjukan bukti Sertifikat kompetensikeahlian ahli nomor 41001 1210 0003189 2016, sebanyak 23kompetensi yang miliki Ahli;Bahwa Nomor 13 dan nomor 14, untuk nomor 13 yaitu melaksanakanmanajemen operasi dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum,bahwa ini berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan adalah mulaidari unit air baku sampai dengan di pelayanan, kata kata manajemen initidak bisa kita batasi
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 08-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
Ir. ABDURRONI, MT Bin ISRONI
169 — 30
  • jaringan air baku, perpipaan, pemeliharaan, yang mana ada23 kompetensi yang Ahli kuasai;Bahwa Penasehat hukum menunjukan bukti Sertifikat kompetensikeahlian ahli nomor 41001 1210 0003189 2016, sebanyak 23kompetensi yang miliki Ahli;Bahwa Nomor 13 dan nomor 14, untuk nomor 13 yaitu melaksanakanmanajemen operasi dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum,bahwa ini berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan adalah mulaidari unit air baku sampai dengan di pelayanan, kata kata manajemen initidak bisa kita batasi
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 28-01-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN MEULABOH Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO.
Tanggal 28 Januari 2016 — 1. Nama lengkap : PT. Surya Panen Subur (PT. SPS);---------------- Tempat Lahir : Jakarta;----------------------------------------------------- Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 27 Oktober 1986;------------------------- Dalam hal ini diwakili oleh :-------------------------------------------------------------- Nama lengkap : Ir. Teuku Arsul Hadiansyah;-------------------------- Umur : 59 tahun;--------------------------------------------------- Tempat / Tgl. Lahir : Aceh / 10 November 1955;---------------------------- Agama : Islam;------------------------------------------------------- Pekerjaan : Swasta / Direktur PT. SPS;--------------------------- Kewarganegaraan : Indonesia;-------------------------------------------------- Pendidikan : S-1;---------------------------------------------------------- Alamat sesuai KTP : Komplek Tulus Rejo No. 18 RT.002 RW.003 Kelurahan Muara Sari Kecamatan Kota Bogor;
836 — 654
  • Padatanggal 20 itu kebakaran di Fanta dan Indian disiram kita batasi agar apitidak meluas kemanamana dengan exavator itu. Lalu yang di Delta, Echodan Golf dilakukan pemadaman juga, semua lokasi kebakaran kitaHalaman 104 dari 423 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Mbo.padamkan.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-08-2016 — Upload : 14-10-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 22 Agustus 2016 — - YULDIAWATI KADIR, A.Md.
131 — 47
  • sudah menjadi bendaharaaBahwa saksi biasa mengadakan rapat staf untuk melakukan pembinaan danpengarahan bagaimana melakukan tugas dengan baik dan benar;Bahwa saksi mengetahui tentang SK bupati No. 67 tahun 2011 yakni tentangpetunjuk pelaksanaan pemberian dana hiba dan dana bansos;Bahwa dalam SK Bupati Nomor 67 tahun 2011 dan Sk Bupati Nomor 7.a tahun2012 terdapat batasan untuk pemberian dana bantuan sosial untuk beberapakegiatan tidak seluruhnya ada batasan, dalam SK tersebut ada 5 kegiatan yangdi batasi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-05-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 04/Pid.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Mei 2013 — ZULKARNAEN DJABAR (terdakwa)
241 — 107
  • Jadi jangan anu Dendi, pokoknya hati hatibetul yaIya pih Iya PihPapi dah ingatin ini, perjalanan masih panjang ke depan jangan soksokan kalau perlu bicara per telpon tuh batasi hal hal yang berkaitandengan angka angkaTya pihKetum ketemu di lapangan aja, gitu aja. Sebab nanti sekali anukepergok dua duanya diambil, gak ada ampun. Dua dua nya diambil,nanti bawa bawa Dendi, iya kan? Ingat tuh dikau masih kecil segalamacem, iya kan.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 06-03-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
245 — 88
  • gred 7 bisa dikategorikan sebagai perusahaan yang besar;Bahwa benar kalau sesuai dengan aturan tidak ada aturannyapenyantuman SBU gred 7;Bahwa benar saksi terlibat di dalam reviu pada tahap awal terkaitdengan permintaan data terutama HPS dan draft kontrak awal yang dinilai kelengkapannya terlebih dahulu;Bahwa benar ada dokumen gambargambar saksi lupa apakah adatetapi terkait dengan berita acara saksi melihatnya benar ada;Bahwa benar pada saat pra kualifikasi saat di lakukan aanwijzingwaktunya di batasi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 03-08-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
292 — 193
  • layananmelakukan halhal sbb :Aktif menginformasikan ke Devisi Operasional Teknologi informasi (OTi),bahwa kantor cabang/kantor layananmengalami gangguan sistem/komunikasi,sehingga tidak dapat merelease KU keluar ke Unit RTGSAktif menginformasi ke Unit RTGS, bahwa kantor cabang/kantor layananmengalami gangguan sistem/komunikasi sehingga tidak dapat merelease KUkeluar ke unit RTGS dan akan melakukan contingency plan(kirim KU keluarmelalui telex)Dalam kondisi contijensi plan : pengiriman KU keluar di batasi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
251 — 167
  • layananmelakukan halhal sbb :Aktif menginformasikan ke Devisi Operasional Teknologi informasi (OT),Bahwa kantor cabang/kantor layananmengalami gangguan sistem/komunikasi,sehingga tidak dapat merelease KU keluar ke Unit RTGSAktif menginformasi ke Unit RTGS, Bahwa kantor cabang/kantor layananmengalami gangguan sistem/komunikasi sehingga tidak dapat merelease KUkeluar ke unit RTGS dan akan melakukan contingency plan(kirim KU keluarmelalui telex)Dalam kondisi contijensi plan : pengiriman KU keluar di batasi