Ditemukan 1556 data
53 — 32
ini;Bahwa dengan demikian Para Tegugat memohon kepada MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenanHalaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Atbmenyatakan hukum bahwa Gugatan Penggugat adalah TIDAK DAPATDITERIMA (Niet onvankelijke verklaard) ;Bahwa berdasarkan seluruh dalildalil eksepsi tersebut diatas,maka dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan NegeriKelas B Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agarberkenan menyatakan Surat Gugutan
PT. ERAWANGSA JAYA PRIMA
Tergugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Cabang Bontang
73 — 58
surat yang diberitanda P1 sampai dengan P42 dan 3 (tiga) orang saksi sedangkan Tergugatuntuk membuktikan dalil bantahnnya maka telah mengajukan bukti suratyang diberi tanda T1 sampai dengan T15;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakahPenggugat dapat membuktikan dalil gugatannya atau tidak, atau sebaliknyaapakah Pihak Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya atau tidak,akan dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti tentang Petitumke2 dari gugutan
53 — 6
ada bukti yang menguatkan bahwa sejak bulanDesember 2017 Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepadaPenggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa TergugatRekonvensi sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejakbulan Desember 2017.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undangundang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 77 ayat (5) Kompilasi HukumIslam, yang isinya Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masingmasingdapat mengajukan gugutan
1.HARTINI AGUSTINA, SE. MSi
2.MULYADI JAYA, SE.MSi
3.PRIANTO
4.SUSTRI YANI
5.BUDIARTO
6.YUNALA
7.MELIZA
8.ESTER PRADISA
9.HERLINA MARGARETHA, SE
10.NADYA CHITAYAE
11.RETNAWATIE A.Md
Tergugat:
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ALUMNI SARJANA EKONOMI INDONESIA PALANGKA RAYA
138 — 19
Bahwa objek gugutan para penggugat kabur (secular label).2. Bahwa gugatan dari para penggugat untuk membayar pesangon, Uangpenghargaan masa kerja dan uang pengganti hak tidak mempunyaidasar hukum.Berkenan dengan alasan tersebut di atas maka gugatan parapenggugat dinyatakantidakditerima(nietonvankeljke verklaard (NO)Kepada Yang Mulia Ibu Ketua Majelis Hakim dan Bapakbapak AnggotaMejelis Hakim yang menangani perkara ini dimohon memberikan putusansebagai berikut:1.
174 — 12
Bahwa oleh karena tidak berkesinambungan antara posita dan petitumPenggugat tentunya hal tersebut telah dapat dikatakan bahwa gugatanPenggugat adalah termasuk dalam kategori gugatan kabur dan dengandemikian sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus37perkara a quo wajio menyatakan gugutan Penggugat tidak dapat diterima(Niet Ontvenkelijkeverklaarad)4. Eksepsi Kurang Pihaka.
195 — 89
Bahwa gugatan perselisihan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT memiliki kesamaansubstansi perkara dengan gugutan nomor : 05/Pdt.SusPHI/2015/PN.Kpg yang gugatanmasih tergantung (aanhanging) atau masih berlangsung atau sedang berlangsung atausedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (Under Judikal Consideration).Dengan28demikian jelas dan berdasarkan hukum Gugatan a quo Exepotio litis pendetis karena materigugatan yang diajukan sama;4.
80 — 29
Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan hukum terhadap gugutan ini ,maka Penggugat memohonkan Pengadilan Negeri ambon dapat meletakkan SitaJaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa tersebut agar Tergugat I, II, dan IIIdan Turut Tergugat tidak mengalihkan /memindahtangankan obyek sengketa dalambentuk apapun kepada orang lain dan untuk Tergugat I, II, dan HI dan Turut Tergugattidak melakukan kegiatan apapun diatas tanah obyek sengketa tersebut sebelumganti rugi sebagaimana terinci
90 — 52
Mahkamah Agung yang berulangkali dan telah dijadikan suatuYurisprudensi tetap, Adapun beberapa Yurisprudensi tersebut antara lainadalah sebagai berikut :Putusan Mahkamah Agung RI No. 78K/ Sip/1972 tanggal 11 Nopember1975:Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harusdinyatakan tidak diterima ;Putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985; Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat .Putusan Mahkamah Agung RI no. 546/K/Pdt /1984 tanggal 31 Agustus 19885: Gugutan
ABDUL RAHIM
Tergugat:
1.PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. MUR Cabang Flamboyan
2.ACHMAD ARIFUDDIN
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq.Kantor Wilayah Kalimantan Barat Cq.KEPALA KANTOR PELAYANAN DAN PELELANGAN NEGARA PONTIANAK
2.BUDI PRASETIONO, SH
3.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Barat Cq. Kantor Pertanahan Nasional Kota Pontianak
4.Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat
51 — 13
adalah sebagaiberikut: Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum karena melakukan proses penjualan lelang atasobyek sengketa a quo secara tidak sah; Bahwa Lelang atas sebidang tanah sebagaimana SHM No.09974Kelurahan Sui Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak berikutbangunan diatasnya adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum; Bahwa agar Tergugat dan Tergugat II membayar kerugian materiil danimmateriil kepada Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugutan
1.HERDIN PRATAMA ALIAS KHAIRUDDIN
2.KHAIRIANA
3.HASANUDDIN AF
4.HALIPAH
5.ABDURRAZAK, AF
Tergugat:
1.BASYAR ALIAS BASARUDDIN
2.DEDI IRAWAN
3.M.AMIN BACO
4.TAUFIK Spd
5.DEMPA DUNI
6.NURILAH
7.SAILAH
8.SEMANIR
9.JONI ISWANTO
10.M.SIDIK
11.NASRUDDIN
12.SADAR HANAN
13.MISBAHUSSURUR
14.ABDUL RAKIB
15.MUSA
16.JAFAR
17.RUSLAN LANDO
18.SALMINAH
19.SUKARMAN
20.ROSDIANA
21.SULHADI
22.SASIHA
23.SYAMSUDDIN
24.ASIMAH
25.AHMAD YADI
26.SUMIATI
27.SYAMSUL BAKHRI
28.H JONI HARTONO
29.KEPALA DESA LABUHAN LALAR
30.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Turut Tergugat:
NASRUDDIN AF
191 — 79
DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELASPara Penggugat dalam Gugatannya pada posita atau fundamentumpetendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan para Penggugat, sehingga dalil yangdemikian tidak memenuhi syarat formil.Bahwa para penggugat dalam posita Gugatannya (gugutan perubahan)halaman pertama menyebutkan, bahwa Para Pengugat adalah pemilik sah(semula dinyatakan mempunyai) sebidang tanah yang menurut pengakuanpara penggugat diperoleh
1.I Ketut Wiratjana, SE
2.PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT INDRA CANDRA
Tergugat:
1.Lembaga Penjamin Simpanan
2.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT LEGIAN Qq Tim Likuidasi
3.LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
4.PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT LEGIAN (DL)
344 — 234
dalil dalil Gugatan Penggugat tersebut ternyatatelah dibantah oleh Tergugat I, dimana menurut Tergugat sebagaimana yangdikemukakan dalam dalil Jawabannya pada pokoknya mendalilkan Tergugat sebagai Pihak Lembaga Penjamin Simpanan tidak bersedia membayar danaDeposito Penggugat dengan alasan Deposito Penggugat termasuk katagoritidak layak bayar karena bunga yang ditetapkan melampau suku bunga yangditetapkan oleh Tergugat sebagai Pihak Lembaga Penjamin Simpanan ;Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil Gugutan
365 — 213
., dimanapara pihak dalam gugutan tersebut adalah Penggugat Intervensi selakuPenggugat, Tergugat Intervensi V/Penggugat Asal selaku Tergugat danTergugat Intervensi /Tergugat Asal Tergugat selaku Turut Tergugat.Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Pemohon Intervensi tersebutMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor96/PDT.G/2015/PN.JKT.TIM. telah memberikan pertimbangan hukum danputusan yang menyatakan bahwa Tergugat Intervensi /Penggugat Asaltelah melakukan Perbuatan Melanggar
tidak bertentangan dengan Pasal 1576 KUHPerdatakarena hak dan kepentingan hukum yang dimiliki oleh Penggugat Intervensitetap dilindungi dalam bentuk tidak dihapusnya perjanjian sewa menyewayang telah ada sebelumnya.Bahwa Penggugat Intervensi pernah mengajukan Gugatan PerbuatanMelanggar Hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diterimaoleh Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 18Maret 2015 dengan Nomor Perkara : 96/PDT.G/2015/PN.JKT.TIM., dimanapara pihak dalam gugutan
Muhammad Firdaus, ST.,
Tergugat:
Bupati Kotabaru
180 — 91
alasan keberatan ;Bahwa Majelis Hakim yang Mulia dapat kami sampaikan Penggugat sudahPernah mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara denganNomor Perkara 08/G/2019/PTUN.BJM dan mengajukan PermohonanPencabutan Gugatan pada tanggal 30 April 2019 sehingga PentapatanPencabutan Gugatan ditetapkan tertanggal 9 Mei 2019 ;Bahwa dengan adanya Perbuatan Hukum Penggugat yang menarik ulurGugatan, Tegugat berkesimpulan ada perbuatan hukum yang di lakukanpenggugat saat masa tenggang dari Pencabutan Gugutan
349 — 455
dalam mempertimbangkan dalildalil gugatanPenggugat dan dalil sangkalan Para Tergugat, Majelis Hakim hanyamempertimbangkan halhal yang berkaitan dengan pokok permasalahan,sedangkan yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan proses penyelesaianperselisihan hubungan industrial dalam perkara a quo, majelis hakim akanmempertimbangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku dibidang hukum Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa dalam mengadili gugutan
MULLER BR SIDABALOK (OPPU PANDY)
Tergugat:
2.BIJAKSAMIN TONY SIDABALOK
3.RUDI HARTONO SIDABALOK
4.DINTON SIDABALOK
5.NY. MULAK SIDABALOK BR. LUBIS
65 — 87
Bahwa setelah Tergugat II s/d IV membaca serta mencermati dalildalilgugatan Penggugat sungguh tidak ada kebenaran gugutan tersebut, yang adahanya mengadaada mengajukan gugatan terhadap para tergugat II s/d IVsebagai pihak dalam perkara ini;2. Bahwa Tergugat Il s/d IV menolak seluruh dalildalil yang dikemukakanPenggugat Kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat;3. Bahwa Tergugat Il s/d IV menolak dalil gugatan Penggugat Poin 5 hal 3 yangmenyatakan Opung Penggugat (Op.
Pembanding/Tergugat II : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BDP DESA TANOYAN SELATAN
Pembanding/Tergugat III : WAHYUDI TONOTE, S. Hut
Pembanding/Tergugat IV : ADRIAN KOBANDAHA
Terbanding/Penggugat : HERRY LEWAN
142 — 91
hukumnyamengenai sengketa perbuatan melawan hukum yangberkaitan dengan tanah objek sengketa karena tidakdisangkal maka menurut hukum harus dianggap telahterbukti HAKIM JUDEX FAKTI TELAH SALAH DAN TIDAKMENERAPKAN HUKUMNYA SEBAGAIMANA MESTINYA,Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Nomor 126/PDT/2019/PT MNDBahwa perbuatan yang melawan hukum harus memenuhi unsur pasal1365 KUH Perdata yaitu :1.2.Unsur adanya suatu perbuatanUnsur perbuatan tersebut melawan hukumUnsur adanya kesalahanUnsur adanya kerugianBahwa gugutan
135 — 90
Simanungkalit, dan kewajiban Sdr L.Simanungkalit untuk melakukan pekerjaan dan menerima hak hakupah dari hasil pekerjaannya, apabila Penggugat melaksanakanperaturan perundang undangan yang berlaku secarakeseluruhan, maka Tergugat tidak akan menerbitkan suratNo.561/TK PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 oleh karenaitu. dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum mohonMajelis Hakim menolak gugutan Penggugat seluruhnya ;6.
83 — 39
(seratus duabelas ribu lima ratus) sesuai kwitansi terlampir (obukti P.2b). bahwa adanya putusan Pengadilan Negeri Ambon yang kedua No.117/Pdt/1974, yang menyatakan Lodewiek Simon Natan adalah pemilik yangPutusan No93 /Pdt.G/2015/PN.Amb hal 7 dari 40lebin berhak adalah tidak sah karena dengan adanya putusan terdahuluyaitu 1386/1972, maka berarti perkara tersebut ne bis in idem, sehinggapermohonan eksekusi atas tanah sengketa tidak ada dasar hukum; Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka gugutan
403 — 289 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2387K/Pdt/20162.2.gugutan a quo berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia;Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, baikdalam BBC tertanggal 11 Desember 2007 maupun Akta Garansitertanggal 11 Desember 2001 telah menetapkan bahwa terhadapperselisinan yang timbul dari BBC tertanggal 11 Desember 2007 danAkta Garansi tertanggal 11 Desember 2001 diselesaikan menuruthukum negara Inggris.
Rekson Simanjuntak
Tergugat:
1.M. Ibrahim
2.Yuniarti
101 — 44
Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya atautidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dalilgugatannnya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberitanda P1 sampai dengan P13 dan 2 (dua) orang saksi sedangkan paraTergugat untuk membuktikan dalil bantahnnya maka telah mengajukan buktisurat yang diberi tanda T1 sampai dengan T17 dan 6 (enam) orang saksi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkanterhadap Petitum ke2 dari gugutan