menghadiripersidangan mediasi tibatiba ada keterangan dalam Surat Anjuran;10.Bahwa sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja PHK yang tidakdapat dipertahankan oleh para penggugat, para penggugat pasrah,tetapi hak hak uang pesangon dan hakhak normatif lainnya agartergugat memenuhi sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3) Pengusahadapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa ( force

majeure ) tetapi perusahaan melakukan efesiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangonsebesar 2(dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) UndangUndang No.13 tahun 2003;Masing masing sebagai berikut :10.1.

Keadaan darurat/force majeure yang disetujui LPDP.Bahwa Hak Anak sebagaimana ketentuan yang diatur dalam:UndangUndang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UndangUndangNo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:Pasal 14(1). Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecualijika ada alasan danlatau aturan hukum yang sah menunjukkanHal. 17 dari 40 hal. Put.

SusPHI/2020Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tindakannya tersebut disebabkanoleh karena Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut yang dibuktikan dari hasil audit oleh akuntan publik atauadanya keadaan memaksa (force majeur), maka Termohon Kasasi dahuluPenggugat berhak mendapatkan kompensasi sebagaimana dimaksudketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan sesuai putusan Judex Facti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Ahmad Malik selaku Consultant OrthopaedicSurgeon (Bukti P7)INSIDEN LEDAKAN KAPAL KARENA KESALAHAN TERGUGAT DANTERGUGAT II DAN BUKAN KARENA KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)9.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada PositaGugatan Penggugat angka 7 sampai dengan 12 yang menyatakan LedakanKapal Karena Kesalahan Tergugat dan Tergugat Il Bukan Karena KeadaanKahar (Force Majeure).Ledakan Kapal Bukan Kesalahan dan Tanggung Jawab Tergugat Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Kapal milik Tergugat II telahmengangkut Para Korban dengan cara tidak aman sehingga melanggar Pasal40 dan Pasal 41 UU Pelayaran kemudian Pasal 181 PP Angkutan di Perairan(vide: Posita Gugatan

Ledakan Kapal Memenuhi Unsur Keadaan Kahar Bagi Terqugat Bahwa keadaan kahar/force majeure dalam hukum perdata diatur dalam bukuIll B.W dalam pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata yang mengatur bahwa:Pasal 1244 KUHPerdata:Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugl,dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak padawaktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yangtak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya

Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa LedakanKapal Karena Kesalahan Tergugat dan Tergugat Il Bukan Karena KeadaanKahar (Force Majeure) adalah tidak benar dan harus dikesampingkan.5.

Bahwa mengenai' barang bukti' berupa : 1 (satu) unitsepeda motor Yamaha Force one AD 5794 RF tersebut,saya tidak pernah melihatnya, sedangkan mengenai 1(satu) buah DVD merk Excend warna hitam dan 2 (dua)buah Salon Subwofer merk Profotex warna coklattersebut saya pernah melihatnya di rumah terdakwajuga 2 (dua) buah Almari warna coklat dan coklat tuatersebut saya juga pernah melihatnya.Menimbang, bahwaatas keterangan saksi tersebut,terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu' tentanggaji, bahwa

Mayatakan barang bukti berupa1 (satu) unit Mobil Box AD 1308 RA.21 (dua puluh satu) lembar Nota Penjualan.1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One AD 5794RF.1 (satu) buah DVD merk Excend warna hitam.2 (dua) buah salon Subwofer warna coklat.2 (dua) Almari warna coklat dan coklat tua.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hendy TiaChandra.304.

Bahwa benar barang berupa : 1 (satu) buah DVD merkExcend warna hitam, 2 (dua) buah Salon Subwofermerk Profotex warna coklat, 2 (dua) buah Almariwarna coklat dan coklat tua tersebut' terdakwa belidari uang hasil penjualan yang tidak terdakwasetorkan, kecuali mengenai 1 (satu) unit sepedamotor Yamaha Force one AD 5794 RE tersebut adalahkepunyaan terdakwa sendiri, yang terdakwa belisekitar bulan Agustus 2010.Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebelumnya telahmempersalahkan terdakwa dalam surat dakwaan yang

Menetapkan barang bukti berupa1 (satu) unit Mobil Box AD 1308 RA.= 21 (dua puluh satu) lembar Nota Penjualan.= 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One AD 5794RF." 1 (satu) buah DVD merk Excend warna hitam.= 2 (dua) buah salon Subwofer warna coklat.= 2 (dua) Almari warna coklat dan coklat tua.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hendy TiaChandra.6.

sifat pekerjaanTermohon Kasasi dahulu Penggugat pada barang produksi yang merupakanpekerjaan pokok dari perusahnaan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;Bahwa karena dasar merumahkan Termohon Kasasi dahuluPenggugat adalah atas dasar efisiensi dan Pemohon Kasasi dahuluTergugat tidak dapat membuktikan bahwa tindakannya tersebut disebabkanoleh karena Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut yang dibuktikan dari hasil audit oleh akuntan publik atauadanya keadaan memaksa (force

>Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/Wali Anak;

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Bahwa PHK yang dijatuhnkan kepada PARA PENGGUGAT ini adalahdengan alasan perusahaan (PARA TERGUGAT) mengalami kerugian,namun PARA TERGUGAT tidak dapat menunjukan/membuktikanHalaman 3 dari 40 Putusan PHI Nomor18/Padt.SusPHI/2015/PNKpglaporan keuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntanpublik dan juga bukan karena keadaan memaksa (force majeur)maka PHK ini dikategorikan sebagai rusahaan ng =mmelakukan efisiensi, maka PARA PENGGUGAT berhak memperolehuang pesangon sebesar 2 kali ketentuan

Bahwa PHK yang dijatuhnkan kepada PARA PENGGUGAT ini adalahdengan alasan perusahaan (PARA TERGUGAT) mengalami kerugian,namun PARA TERGUGAT tidak dapat menunjukan/membuktikan laporankeuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik danjuga bukan karena keadaan memaksa (force majeur) maka PHK inidikategorikan sebagai perusahaan yang mau melakukan efisiensi, makaPARA PENGGUGAT berhak memperoleh uang pesangon sebesar 2 kaliketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar

yang diaturdalam UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maupun peraturanperaturan yang diatur oleh Kupang Beach Hotel ;Menimbang, bahwa Pasal 164 UU No.13 Tahun 2003 telah mengaturhakhak ketenagakerjaan pekerja / buruh yang timbul karena perusahaan tutup,yang pada pokoknya menyatakan :1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force

156ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (8) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal156 ayat (4);2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telahdiaudit oleh akuntan public;3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

Dalam hal keterlambatantersebut disebabkan oleh adanya peristiwa force majeure, keterlambatanpemasangan instalsi listrik PLN, atau keterlambatan lain di luar kekuasaanJaya, maka ketentuan tentang denda ini tidak berlaku;Bahwa klausula baku tersebut di atas ternyata bertentangan dengan Pasalkedua Kepmenpera PPJB, yang berbunyi sebagai berikut:Setiap adanya pengikatan jual beli rumah wajib mengikuti PedomanPengikatan Jual Beli Rumah beserta contohnya;Apabila Pelaku Usaha selaku penjual tidak mematuhi

dalam keadaan memberatkan;

Dan terhadap Akta perdamaian itu tidakdapat diajukan upaya hukum Banding maupun Kasasi, sedangkan apabila putusanaquo tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak, maka putusan dapatdijalankan secara paksa (execution force) dengan mengajukan permohonaneksekusi terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dalam kaitannya dalam perkara ini, setelah Hakimmembaca dan meneliti dengan cermat terhadap Surat Perdamaian tertanggal 7Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian

memiliki kualifikasi sebagai wali nasabataupun wali hakim, tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahansebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan walidalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadifasid dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal force

Sebagaimana ketentuan Pasal 164 Ayat (3)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yangmenyatakan bahwa Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/oburuh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa(force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi dengan cara meliburkankaryawan secara bertahap (line demi line), dengan ketentuan pekerja/buruhberhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali

Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Force One warna Hitam dan Kuning keemasan tanpa plat Nomor Polisi, Nomor rangka Rusak, Nosin : 3XA-0762 dua angka dibelakang rusak;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI;- 1 (satu) buah dompet Garis-garis warna Hitam dan Putih;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi Sartono Als Tono Bin Firman (Alm).6.

Tindak Pidana PencurianDengan Pemberatan yang dilakukan secara berkelanjutansebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke4 Jo Pasal 64 ayat (1)ke1 KUHP sesuai dalam dakwaan Kedua.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDIdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agarterdakwa tetap di tahan.Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Force

(dua juta lima ratus ribu rupiah);" Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepanpersidangan;Menimbang, bahwa selain menghadirkan SaksiSaksi, dipersidanganPenuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menuruthukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:> 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Force One warna Hitam danKuning keemasan tanpa plat Nomor Polisi, Nomor rangka Rusak, Nosin : 3XA0762 dua angka dibelakang

Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masapenangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapbkan agar Terdakwa tetapberada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Force

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Force One warna Hitam dan Kuningkeemasan tanpa plat Nomor Polisi, Nomor rangka Rusak, Nosin : 3XA0762dua angka dibelakang rusak;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa ABDULSALAM Als OMBOM Bin MUAIDI; 1 (satu) buah dompet Garisgaris warna Hitam dan Putih;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi Sartono AlsTono Bin Firman (Alm).6.

Material Bangunan, Pasal 7Jangka Waktu Dan Tata Cara Pembayaran, Pasal 8 Diskon Dari Devoleper, Pasal 9Uang Muka (Urbun), Pasal 10 Pelunasan Sebagian Dan Pelunasan Dipercepat, Pasal 11Biaya, Potongan Dan Pajakpajak, Pasal 12 Pengakuan Utang Dan Penyerahan Agunan,Pasal 13 Agunan, Pasal 14 Denda, Pasal 15Peristiwa Cidera Janji, Pasal 16 Akibat Cidera Janji, Pasal 17 Perjanjian DanJaminan Nasabah, Pasal 18 Pembatasan Terhadap Tindakan Nasabah, Pasal19 Risiko, Pasal 20 Asuransi, Pasal 21 Keadaan Kahar (Force

Majeure), Pasal22 Pengawasan Dan Pemeriksaan, Pasal 23 Hukum Yang Berlaku 24Penyelesaian Perselisian, Pasal 25 Persyaratan Khusus, Pasal 26 Surat Menyurat, Pasal27 Lainlain, Pasal 28 Ketentuan Penutup, yang kesemuanya diterangkan dan dijelaskanpada kausalkausal didalam Akte tersebut;3.

dalamputusannya pada halaman 44 dan 45 (empat puluh empat dan empat puluh lima)putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pertimbangan hukum tersebut telahdiambil oleh Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, adapunpertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti tersebut antara lain:e Menimbang, bahwa dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II(bukti PS/T6) telah disepakati mengenai jangka waktu pelaksanaanpekerjaan, harga borong pekerjaan, cara pembayaran, pekerjaan tambahankurang, force

majeure, penyelesaian perselisihan, lainlain yang mengaturhakhak dan kewajiban masingmasing kedua belah pihak sebagaimanatertuang dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 perjanjian dimaksud;e Menimbang, bahwa perjanjian antara kedua belah pihak tersebut berlaku danmengikat sebagai suatu undangundang bagi kedua belah pihak, demikianditentukan dalam Pasal 1338 KUH Perdata;e Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 tentang jangka waktu pelaksanaanpekerjaan (bukti P1/T6) bahwa pihak kedua dalam Pasal 1 dengan

Pada Poin3 Bahwa pelaksanaan pekerjaan (prestasi) yangdilakukan oleh Tergugat pada bulan Mei 2015 belum memenuhitarget, oleh karena kondisi cuaca hujan terus menerus atau disebutdalam keadaan memaksa (Force Majeure) dari bulan Januari sampaiHalaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 683/Pat.G/2015./PN.

bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";

Pailit yang diajukan olehPEMOHON telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 104 ayat (1)UUPT, oleh karena itu Permohonan Pernyaaan Pailit ini beralasan untukditerima dan dikabulkan;TANGGAL 17 APRIL 2015 DERMAGA OPERASIONAL PEMOHONROBOH DAN PEMERINTAH MENCABUT IZIN USAHA PEMOHONSEHINGGA PEMOHON MENGALAMI KERUGIAN DAN TELAHBERHENTI MELAKUKAN KEGIATAN USAHA.Adapun alasan diadakannya RUPSLBRUPSLB adalah karena PEMOHONtelah berhenti melakukan kegiatan usaha dan karena ada keadaankeadaan memaksa atau Force

Majeure yang mengakibatkan kerugianmateriil yang besar terhadap PEMOHON, sebagaimana tertera dalamBukti P.15 dan Bukti P.16, sebagai berikut: Dermaga atau pelabuhan yang dibangun oleh PEMOHON dan yangdipergunakan sebagai operasional PEMOHON, ditaksir seharga Rp.110.359.000.000, (seratus sepuluh milyar tiga ratus lima puluhsembilan juta rupiah), berada di JI.