W.33-252.KP.03.01 taghun 2017 tgl. 29 Nopember 2017 masing-masing AN. HASRIANTO dan ANITA SYAFUTRI .

4. 7 (tujuh) rekening Koran masing-masing:

No. rekening 021801037827501 an. Ade Irma Suryani periode transaksi 01/02/2018. s/d. 28/02/2018

No. rekening 021801037827501 an. Ade Irma Suryani periode transaksi 01/03/2018. s/d. 31/03/2018

No. rekening 021801037827501 an.

rupiah); 9 Bahwa karena gugatan ini nilainya dibawah Rp.150.000.000, (seratus limapuluh juta rupiah), mohon Penggugat dibebaskan untuk membayar biayaperkara; Maka dengan mendasarka atas alasan hukum tersebut diatas, dengan ini Penggugatmohon Kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabayauntuk memberikan putusan hukum sebagai berikut: DALAM POVISI, enema cenceMemerintahkan kepada Tergugat untuk membayar gaji Penggugat bulan Mai 2012,Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2012 dan taghun

Melakukan evaluasi sejaun mana pekerjaan berjalan Melakukan pengawasan agar pemanfaatan dana dapat digunakan sebagaimana mestinyaBahwa dari fakta tersebut ternyata tugas Terdakwa kini Pemohon Kasasisecara teknis hanyalah sebagai pendamping untuk mengawasiterlaksananya proyek tersebut termasuk penggunaan dananya, dan samasekali tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan namanama penerimabantuan, kecuali yang diberikan/ditunjuk oleh pemilik proyek, karenaSuratKeputusan Walikota BauBau Nomor : 146 Taghun

dahulu kepada karyawan dan disamping itu kebijakantersebut tidak boleh diskriminatif dan harus diberlakukan sama terhadap seluruhkaryawan dilingkungan perusahaan, namun terungkap dalam keterangan saksisaksi dan dikuatkan buktibukti ya ng diajukan penggugat bahwa ada karyawanlain yang juga berjualan bahan pokok dan Kedai Nasi di Perumahan yang samanamun tidak dilakukan tindakan yang sama dengan Penggugat, disamping itupula Proses PHk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) dan (3) UUNomor 13 Taghun

Bahwa berkenaan dengan kedudukan TERGUGAT III dalam kasus ini hanyalahmeneruskan terhadap data administrasi yang sudah ada sejak 54 taghun silam, oleh karenanyaHalaman 9 dari 1910tidak tepat dan tidak berdasar hukum jika PARA PENGGUGAT memintakan TERGUGAT IIIjuga turut bertanggungjawab ;Bahwaberdasarkan alasanalasan tersebut di atas maka sangat beralasan menurut hukumbilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskansebagai berikut :Dalam Eksepsi ;1.

SBKKN/Paper Banking) No. 1001.05.06/7437.01/10.6/NKRItertanggal 19 Oktober 2016 yang intinya hutang Penggugat kepadaTergugat telah lunas; Bahwa Tergugat tidak pernah mengindahkan (SBKKN/PaperBanking) No. 1001.05.06/7437.01/10.6/NKRI tertanggal 19 Oktober2016 tersebut; Bahwa pada prakteknya Tergugat telah menerapkan pembayaranbunga yang melebihi ketentuan Bank Indonesia, penerapan bungayang tinggi telah bertentangan dengan prinsipprinsip dasar Koperasisebagaimana diatur dalam UndangUNdang No. 25 Taghun

tergugat II , tanah sengketayang dkuasai oleh Tergugat II tidak ada kaitannya dengan tanah SUMNAH,adapun terhadap kedudukan para penggugat dalam gugatan a quo adalahsebagai ahli waris dari NUHARI S yang memiliki tanah atas pembagianyang telah diperuntukkan sesuai dengan baian masingmasingsebagaimana telah diuraikan dalam huruf F dan Huruf G gugatan a quoyang didapat oleh NUHARI S dengan cara jual beli antara Salam denganNUHARI S pada tanggal 1 Januari 1981 seharga Rp. 300.000, diataskertas segel taghun

pecah dan tidak bisa diharapkan dapat rukun kembali.Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat Fuqohadalam kitab Al Iqna Juz Il halaman 133 yang berbunyi :(aale (all) auto allaligan sj Aas jl Ae ate sical gArtinya: Apabila ketidaksenangan isteri kepada suaminya sudah memuncak,maka Hakim harus menceraikan talaknya suami dengan talak satu.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Taghun

Setelah hasilperhitungan suara menunjukan tidak ada calon yang memperolehsuara lebih dari 12 ( setengah + 1 ) dari pemilih yang menggunakan hakpilinnya dalam Daftar Pemilih tetap (DPT); Pada saat penerimaan SK pengesahan Panitia Pencalonan,Pemilihandan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Adminsitratif Labuan Nomor :141.05 415 taghun 2019 tanggal 23 September 2019 oleh BupatiMaluku Tengah dan Panitia menerima SK Tanggal 19 November 2019dan mengikuti sosialisasi penggunaan PERDA 03 Tahun 2006 sebagailandasan

karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif makaMajelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebihdahulu;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di persidangan, Majelis Hakimmemandang fakta tersebut mendekati kedua pasal yang didakwakan, karena padahakekatnya setiap pelanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor : 35tahun 2009 tentang Narkotika juga akan memenuhi unsurunsur Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 taghun

menjadibukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalianorang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebutdidalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagaipemberitahuan sahnya dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukanitu berhubungan langsung dengan perihal pada surat(akte) itu, dari uraiantersebut diatas sudah sepantasnya gugatan Penggugat untuk tidakditerima ;2.4 Bahwa berdasarkan pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 24 Taghun

Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan TergugatRekonpensi telah dikaruniakan 4 (empat) orang anak masingmasing bernamaHal.16 dari 33 Putusan No.0647/Pdt.G/2017/PA.Bks.Nudiya Muhamad Heryanto (umur 25 taghun), Siti Nurafifah (umur 20 tahun),XXXXX (umur 18 tahun), XXXXX (umur 18 tahun) yang masih sekolah dan perluperhartian khusus dari seorang ibu, maka mohon kepada Majelis HakimPemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh danmendidik anak kepada Penggugat Rekonpensi

Tawang, sehingga dengandemikian Gugatan yang diajukan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 harisebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undangundang No. 5 taghun 1986 Jo. Undangundang No.9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undangundang No. 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.

Bahwa dalil penggugat angka 13 yang menyatakan penggugatmelakukan perbuatan sewenang wenang dan bertentangandengan pasal 17 ayat 2 PP No. 24 Taghun 1997 tentangpendaftaran tanah dan telah melanggar Asas Asas UmumPemerintahan Yang Baik khususnya Asas bertindak sewenangwenang, tidak cermat / tidak teliti sehinggabertentangan dengan dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 UUNo. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang UndangNo. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negaraadalah tidak benar dan patutlah

Setelah hasilperhitungan suara menunjukan tidak ada calon yang memperolehsuara lebih dari 12 ( setengah + 1 ) dari pemilih yang menggunakan hakpilinnya dalam Daftar Pemilih tetap (DPT); Pada saat penerimaan SK pengesahan Panitia Pencalonan,Pemilihandan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Adminsitratif Labuan Nomor :141.05 415 taghun 2019 tanggal 23 September 2019 oleh BupatiMaluku Tengah dan Panitia menerima SK Tanggal 19 November 2019dan mengikuti sosialisasi penggunaan PERDA 03 Tahun 2006 sebagailandasan

Setelah hasilperhitungan suara menunjukan tidak ada calon yang memperolehsuara lebih dari 12 ( setengah + 1 ) dari pemilih yang menggunakan hakpilinnya dalam Daftar Pemilih tetap (DPT); Pada saat penerimaan SK pengesahan Panitia Pencalonan,Pemilihandan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Adminsitratif Labuan Nomor :141.05 415 taghun 2019 tanggal 23 September 2019 oleh BupatiMaluku Tengah dan Panitia menerima SK Tanggal 19 November 2019dan mengikuti sosialisasi penggunaan PERDA 03 Tahun 2006 sebagailandasan

Dakwaan Primair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Dakwaan Subsidair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanyang berbentuk Subsidairitas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaanPrimair tersebut, yaitu pasal 114 Ayat (1) UndangUndang RI Taghun

saksi setelah Bariah meninggal + 10(sepuluh) tahun yang lalu objek perkara dikuasai oleh anaknya,Samri Malin (Penggugat);= bahwa sepengetahuan saksi Tergugat menguasai objekperkara +5 (lima) tahun yang lalu setelah panen;= bahwa permasalahan ini sudah pernah diselesaikan di tingkatpesukuan Bodi karena saksi juga ikut menyelesaikan, yangkeputusannya saat itu objek perkara adalah milik Samri Malin;= bahwa dalam putusan tersebut juga disebutkan asal muasalobjek perkara yaitu hibah dari Intan Ameh pada taghun

Bahwa PP No.25 Taghun 1999 tersebut dikeluarkan pada tanggal 3 Mei 1999yang berarti beberapa bulan sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilannegeri jakarta Pusat, sehingga seyogianya hakim yang memutus dalam semuatingkatan menerapkan PP ini untuk menghindari adanya kekhilafan dankekeliruan hukum yang nyata dalam mengadili perkara yang timbul darilikuidasi sebuah bank, in casu PT.

Trimardijati senilai Rp. 150.000.000,Satu unit sepeda motor Yamaha Mio GT taghun 2013, No. Pol. DH5058 HL warna putih merah an. Trimardijati senilai Rp. 11.000.000,Satu unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty tahun 2011, No. Pol. DH3091 HC warna putih an. Trimardijati senilai Rp. 8.000.000,Halaman 1211.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.2.PUTUSAN NOMOR 108/Pdt.G/2015/PA KPSatu unit sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2007, No. Pol. DH2193 HF warna hitam merah tertulis an.

Trimardijati senilai Rp. 150.000.000,Satu unit sepeda motor Yamaha Mio GT taghun 2013, No. Pol. DH5058 HL warna putih merah an. Trimardijati senilai Rp. 11.000.000,Satu unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty tahun 2011, No. Pol. DH3091 HC warna putih an. Trimardijati senilai Rp. 8.000.000,Satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2007, No. Pol. DH2193 HF warna hitam merah tertulis an.