Ditemukan 2658 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1663 1616 1166 1466 1606 1966 1661 166ã 16.6 1660
Pengadilan PN AMLAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-02-2017 — Putus : 17-10-2017 — Upload : 04-04-2018
Putusan PN AMLAPURA Nomor 41/Pdt.G/2017/PN.Amp
Tanggal 17 Oktober 2017 — -I NYOMAN CATRA PENGGUGAT I WAYAN MARTA NI KETUT DIARIM Para Tergugat I NYOMAN CATRA PENGGUGAT I WAYAN MARTA NI KETUT DIARIM I WAYAN GADIAN I MADE SUJAYA I WAYAN JANA, alias I WAYAN SUJANA NI WAYAN SARA NOTARIS/PPAT. I KETUT SARJANA, SH KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL Para Turut Tergugat
128 — 62
  • Putusan Perdata Nomor 41/Pdt.G/2017/PN.Amp19.20.21yang selama hidup Tergugat Il tidak pernah diperhatikan kebutuhan dan kesehatanTergugat Il selaku ibu kandung Penggugat.Bahwa berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata, menyatakan :Hibah adalah suatu penanjian dengan mana si pengibah, di waktu hidupnya,dengan cumacuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatubenda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.Dengan demikian telah jelas bahwa hibah merupakan kehendak bebas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-03-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 643 PK/Pdt/2015
Tanggal 29 Maret 2016 — PT BANK TABUNGAN NEGARA VS ELITA LUCIANA SIREGAR, dkk
131 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk dugaan tindak pidana tersebut Penggugat telahmelaporkan kepada Polda Metro Jaya (Polri Daerah Metro Jaya dansekitarnya), sebagaimana dibuktikan dengan surat tanda penerimaanlaporan Nomor POL: LP/1666/K/VT/2009 SPK Unit tanggal 5 Juni 2009(laporan tersebut saat ini dalam proses pemeriksaan oleh penyidik) (P14);Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ParaTergugat baik secara sendirisendiri atau secara bersamasamamengakibatkan Penggugat dirugikan/merasa telah dirugikan baik secaramateriil
Pengadilan PN SUMBER Perdata
Putus : 27-01-2015 — Upload : 24-11-2015
Putusan PN SUMBER Nomor 24/ Pdt. G/ 2014/ PN.Sbr
Tanggal 27 Januari 2015 — H. SLAMET YAHYA, DKK LAWAN SALEH OBED bin OBED HASO, DKK
125 — 27
  • Selanjutnya berkaitan denganpengertian hibah itu sendiri terdapat dalam Pasal 1666 KUHPerdata, yaitu suatupersetujuaan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barangsecara cumacuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentinganseseorang yang menerima penyerahan barang itu.Menimbang, bahwa menurut Herlin Budiono dalam bukunya AjaranUmum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan halaman55, hibah termasuk kedalam perjanjian sepihak yang membebankan perjanjianpada satu pihak
    hibah telah dilakukan dariPara Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kepada Muhamad Haikal(Tergugat ll Konvensi/Penggugat Il Rekonvensi) anak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kepada Latifah (Tergugat ilKonvensi/Penggugat Ill Rekonvensi) istri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan akta yang dibuat oleh PPAT (Tergugat IV Konvensi),sebagaimana bukti surat P1 sampai dengan P14 dan bukti surat TLILII13sampai dengan TI.II.III26;Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1666
    Pasal 1666KUHPerdata yang mensyaratkan hibah tersebut dilakukan dengan cuma cumapenuh keikhlasan tanoa mengharapkan suatu balasan atau kontra prestasi daripihak lain, sementara terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi,Tergugat Il Konvensi/Penggugat Il Rekonvensi dan Tergugat ilHalaman 79 dari 92 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Sbr.Konvensi/Penggugat Ill Rekonvensi bahwa hibah tersebut terkait denganpembagian keuntungan menurut Majelis Hakim pembagian keuntungan tidaktermasuk bagian dari Pasal 1666
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 05-11-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 06-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 170/PDT/2018/PT MND
Tanggal 13 Desember 2018 — Pembanding/Penggugat III : JHON OPING
Pembanding/Penggugat I : VICKY OPING
Pembanding/Penggugat II : LOLE OPING
Terbanding/Tergugat III : CAMAT MOTOLING TIMUR
Terbanding/Tergugat I : Drs DJENNIE BERTY OPING
Terbanding/Tergugat II : LOUDEWYK JOHANIS OPING
33 — 20
  • Tanggapan Point 4Akta Hibah No. 115/AH/KM/IX/1994 tertanggal 8 September 1994 yangdibuat oleh Camat Motoling selaku PPAT sudah tepat dan benar karenadalam Keputusan Pengadilan Negeri AmurangNo.35/Pdt.G/2015/PN.Amr menimbang bahwa secara yuridis pengertianhibah diatur dalam pasal 1666 KUHPerdata yang memiliki pengertiansebagai suatu perjanjian dengan mana si penghibah diwaktu hidupnyadengan CumaCuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkansesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerimapenerimaan
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 02-11-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 104/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 16 Desember 2021 — Pembanding/Tergugat IV : Alamsyah Bin Abdul Rani
Terbanding/Penggugat : SALBIAH
Terbanding/Turut Tergugat I : Keuchik Gampong Tanjong Krueng
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Pidie
Turut Terbanding/Tergugat I : Cut Nursiah Binti T. Ibrahim
Turut Terbanding/Tergugat II : Hanafiah Binti Abdul Rani
Turut Terbanding/Tergugat III : Ti Zubaidah Binti Abdul Rani
Turut Terbanding/Tergugat V : Syafruddin Bin Abdul Rani
Turut Terbanding/Tergugat VI : Zulfikar Bin A. Wahab
96 — 27
  • Sementara,padahal Penggugat tidak dapat membuktikan jika pada tahun 1986Kepala Desa Tanjong Krueng telah ditunjuk oleh menteri selaku PPATSementara, apalagi keluarnya PP No. 37 Tahun 1998 adalah 12 tahunsetelah lahirnya surat keterangan hibah tersebut, demikian juga jikamengacu pada PP No. 24 tahun 1997, berarti tenggang waktunya 13tahun setelah keluarnya Surat Keterangan Hibah tersebut.Bahwa dalam Putusannya hal. 24, hakim Pengadilan Negeri Sigli jugamempertimbangkan sahnya hibah atas dasar pasal 1666
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 22-05-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN AMBON Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 16 September 2019 — Penggugat:
1.USMAN MOLLE
2.SRI MOLLE
3.RENNY MOLLE
4.RIZAL MOLLE
5.ROSNA MOLLE
6.RAMLA MOLLE
7.RIFAIS MOLLE
8.ROSNIATI MOLLE
9.RINDI MOLLE
Tergugat:
1.IRSANSYAH
2.ROSDIANA ELY
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON
2.Kepala Cabang PT. BANK MANDIRI PERSERO Tbk, Cabang Ambon
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Ambon
59 — 24
  • Bahwa perbuatan hukum Hibah sesuai Akta PPAT, Rosdiana Ely,SH,tanggal 17 Juli 2012 No 191/2012 yang menjadi dasar peralihan sertifikathak milik No 3913/Batu Merah kepada Tergugat merupakan suatu halyang dibenarkan oleh hukum sebagaimana yang dimaksud didalamKUHPerdata pasal 1666 yang menegaskan Penghibaan adalah suatupersetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barangsecara CumaCuma, tanpa dapat menariknya kembali, untukkepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.
Pengadilan PN TAKALAR Perdata Tanah
Register : 14-02-2013 — Putus : 24-10-2013 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN TAKALAR Nomor 6/PDT.G/2013/PN.TK
Tanggal 24 Oktober 2013 — Penggugat : - Pr. Sala Alias Salassari Binti Caco ; - Pr. Ta’luma Binti Rapi ; VS Tergugat : - Lk. Sangkala ; - Pr. Biko ; - Lk. Potto Dg. Liwang ; - Pr. Sakking Dg. Tarring ; - Pr. Halima Binti Tallasa ;
63 — 4
  • BANKMANDIRI (Persero), Tbk KCP MMU Makassar Limbung, terhadap suratbukti tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikutMenimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1666 BW, hibahmerupakan dengan CumaCuma (om niet) memberikan sesuatu barangatau benda kepada seseorang demi keuntungan penerima hibahsebagai Ppetibe Lau p SSMenimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1682 BW, berbunyibahwa penghibahan harus dilakukan dengan akte notaries, jadipenghibahan yang dilakukan di luar akte notaries adalahpersetujuan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 08-10-2021 — Putus : 06-12-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 439/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 6 Desember 2021 — Pembanding/Tergugat II : ERWIN MARTUA SILALAHI
Pembanding/Tergugat III : TENNDY MARNAEK SILALAHI
Terbanding/Penggugat I : EWIN MAULANA SITOMPUL
Terbanding/Penggugat II : MARDIANA SITOMPUL
Terbanding/Penggugat III : CHANDRA CHANDAR BENNY DICKTUS S
Terbanding/Penggugat IV : SUDARMAN
Turut Terbanding/Tergugat I : HAMONANGAN SILALAHI
25 — 12
  • Maka sudah menjadi konsekwensi hukumapabila objek tersebut tidak dapat dihibahkan sesuai dalam Pasal 1666 Pasal 1693 KUHPerdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.Bahwa harta yang akan dihibahkan dalam keadaan tidak terikat pada suatuperjanjian dengan pihak lain, tidak dalam sengketa atau permasalahan.. Bahwa tanah kebun yang terletak di Desa Sait Ni Huta Kalangan II, Huraba,Kecamatan Tukka seluas + 10.000 m2, dengan batasbatas :Sebelah Utara berbatas dengan > H.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-07-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 24 Nopember 2014 — Pidana Korupsi - ADI RACHMANTO
172 — 46
  • 18.11.0921)Surat PT PSI No. 104/PRXDKI/XI/2009 perihalPermintaan perubahan SPK22) Nota Dinas No.1527A/GTR/XI/0923) SPK No. 231/SPKKPS/XII/200924) Surat PT PSI No.002/XII/09/CMS/BDKI25)Memorandum Grup Teknologi No.2973/GTI/XII/2009kepada Grup Quality Assurance perihal Tagihan SewaAplikasi GCMS PT PSI26) Memo dari GQA kpd GTR No. 5297/GQA/XII/2009 perihalTagihan PT PSI27) Kutipan Notulen Rapat Direksi No. 48/Notulen Radir/200928) Memorandum dr GTR kpd GQA No. 1666/GTR/XII/0929) Keputusan Direksi PT
    Adapun biaya yangdikeluarkan diambil dari anggaran Grup Teknologi untuk mataanggaran pengembangan aplikasi Non Core Banking.Pada tanggal 21 Desember 2009, terdapat memorandum dari GQANo.5297/GQA/XII/2009 kepada GTR perihal Tagihnan PT PSI yangmeminta rekomendasi dari GTR atas pelaksanaan pembayarantagihan PT PSI.Pada tanggal 22 Desember 2009, terdapat memorandum dari GTRkepada GQA No. 1666/GTR/XII/0O9 yang menyampaikan bahwataginan PT PSI dapat diproses sesuai tugas GQA dan ketentuan yangberlaku.84Pada
    Memorandum dr GTR kpd GQA Ketut Dokumen Asli.No.1666/GTR/XII/09. Indrayana13. Keputusan Direksi PT Bank DKI Ketut Dokumen Asii.Nomor 258A Tahun 2009 ttg Tim IndrayanaImplementasi GCMS.14. Surat dari Tim Implementasi GCMS Ketut Dokumen Asii.kepada Direksi PT Bank DKI No.271A/ IndrayanaGTR/IX/2010 perihal Laporan EvaluasiImplementasi GCMS.15. Notulen Rapat Pembahasan tindak Ketut Dokumen Asii.lanjut hasil Exit Meeting ttg GCMS dan Indrayanahasil evaluasi implementasi GCMS tgl11.10.10.16.
    Ketut IndrayanaDokumen Asli. 12.Memorandum drGTR kpd GQANo.1666/GTR/XII/09. Ketut IndrayanaDokumen Asli. 13.Keputusan DireksiPT Bank DKI Nomor258A Tahun 2009ttg TimImplementasiGCMS. Ketut IndrayanaDokumen Asli. 14.Surat dari TimImplementasi GCMSkepada Direksi PTBank DKI No.271A/GTR/IX/2010 perihalLaporan EvaluasiImplementasiGCMS. Ketut IndrayanaDokumen Asli. 15.Notulen RapatPembahasan tindaklanjut hasil ExitMeeting ttg GCMSdan hasil evaluasiimplementasi GCMStgl 11.10.10.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 01-09-2010 — Upload : 29-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2352 K/Pdt/2009
Tanggal 1 September 2010 — H. MOHAMMAD RAIS BIN LIKAM ,dkk ; AHLI WARIS Almarhum DJIUN BIN RIKET,dkk
268 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abdulloh berdasarkan Akta Jual Beli No. 1666/DurenSawit/1996 tanggal 30 Desember 1996 yang dibuat oleh/di hadapan Drs. H.Nurmatyas Rachman selaku Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT)Kecamatan Duren Sawit, seluas 1714,55 m? dengan batasbatas sebelahUtara dengan tanah pecahannya, Timur dengan tanah H. Matrais, Selatandengan tanah Maesaroh, Mani, Barat dengan tanah Ust. Rochili ;. Bahwa Penggugat IV mempunyai tanah berdasarkan jual beli dari :Kamal bin H.
    dengan batasbatas sebelahTimur dengan tanah H.M Rais, Barat dengan rumah Sanusi, Selatandengan rumah Mahdum, Utara dengan tanah H.M Rais ;Haji Samsudin bin Haji Abdulloh berdasarkan Akta Jual Beli No.1666/Duren Sawit/1996 tanggal 30 Desember 1996 yang dibuat oleh/dihadapan Drs. H. Nurmatyas selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Kecamatan Duren Sawit, seluas + 1.714,55 m?
    Haji Samsudin bin Haji Abdulloh berdasarkan Akta Jual Beli No. 1666/Duren Sawit/1996 tanggal 30 Desember 1996 yang dibuat oleh/dihadapan Drs. H. Nurmatyas selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Kecamatan Duren Sawit, seluas + 1.714,55 m?
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata
Register : 26-09-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Blk
Tanggal 12 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
61 — 31
  • Tergugat IV yang menguasai tanah obyeksengketa serta menyetujui Tergugat II dan Ill menyimpan gabah di dalamobyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan;Halaman 25 dari Halaman 34 Putusan Nomor 29/Padt.G/2018/PN.BLK.Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentanghalhal yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat,maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang ketentuanketentuan hukum yang mengatur tentang Hibah;Menimbang, bahwa Hibah menurut Pasal 1666
Pengadilan PN KRAKSAAN Perdata
Putus : 21-09-2011 — Upload : 28-10-2013
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 45/Pdt.G/2010/PN.Kab.Prob.
Tanggal 21 September 2011 — P. TRISNO, dkk. Melawan B. SUPRI SUCIK, dkk.
65 — 7
  • Dengan demikian Akte Hibah tersebut telah melanggar ketentuan padapasal 1666 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Selain itu keberadaan AktaHibah telah melanggar Hak Waris Para Penggugat karena harta peninggalan B.PATI BINI atau disebut juga SUPARI PATI atau disebut juga SUPARI hanyasebidang tanah tersebut;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-10-2017 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2360 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — DIYAH RATNA DEWI alias TJIEN-TJIEN, DKK VS MARLINAH (Ny. SUNARTO), DK
104 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2360 K/Pdt/2017Pasal 1666 BW/KUHPerdata menerangkan bahwa:Penghibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibahmenyerahkan suatu barang secara cumacuma tanpa dapat menariknyakembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahanbarang itu;b. Tentang hibah tidak dapat dibatalkan/dicabut;Pasal 1688 BW/KUHPerdata menerangkan bahwa:Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat puladibatalkan kecuali dalam halhal berikut:1.
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 10-12-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 23-01-2020
Putusan PT MATARAM Nomor 215/PDT/2019/PT MTR
Tanggal 23 Januari 2020 — Pembanding/Tergugat I : BUPATI BIMA HJ. INDAH DHAMAYANTI PUTRI
Pembanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI Cq. GUBERNUR NTB dI MATARAM Cq. BUPATI BIMA Cq. DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BIMA Cq. UPTD KEC. WERA KAB. BIMA Cq. KEPALA SDN DUSUN TONGGA DESA BALA KEC. WERA KAB. BIMA
Pembanding/Tergugat III : dr. H. BACHTIAR HASAN
Pembanding/Tergugat IV : kementrian lingkungan hidup dan kehutanan
Pembanding/Tergugat V : camat sape pejabat pembuat akta tanah PPAT
Pembanding/Tergugat VI : PEMERINTAH RI Cq Menteri Negara Agraria.kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq Kepala Kantor wilayah BPN Propinsi NTB di Mataram Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima
Terbanding/Penggugat I : kalisom binti h. nurdin
Terbanding/Penggugat II : musrifu binti h. nurdin
Terbanding/Penggugat III : jufran bin h. nurdin
133 — 82
  • Nomor 215/PDT/2019/PT.MTRMenimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas,Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan tanggapannya berupa SuratJawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:1.BahwaTERGUGAT tidakakanmenanggapidalildalil para PENGGUGATyang tidakberkaitan dan tidak dianggap perlu untuk menjawabnya ;Bahwa TERGUGAT menolakseluruhdalil dalil para PENGGUGATterkecuali yang diakuikebenarannyaoleh TERGUGAT ;Bahwaberdasarkan ; ketentuan hibah Pasal 1666 KUHPerdata Hibahadalah suatu
Pengadilan PN INDRAMAYU Perdata Tanah
Register : 12-03-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 27-11-2014
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 03 / Pdt.G / 2014 / PN.Im.
Tanggal 11 September 2014 — T O H A Qq BERTY SEMUEL MANTIRI, SH. lawan 1. SIERAH alias ERAH, sebagai TERGUGAT I. 2. S I K I N, sebagai TERGUGAT II. 3. Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat cq Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Indramayu cq Camat / PPAT Kecamatan Sindang, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I. 4. Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat cq Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Indramayu cq Camat / PPAT Kecamatan Sindang cq Kepala Desa Panyindangan Kulon, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II.
75 — 7
  • Menurut Pasal 1666 KitabUndangundang Hukum Perdata (KUH Perdata) hibah adalah suatu perjanjian denganmana si penghibah, diwaktu hidupnya,dengan cumacuma dan dengan tidak dapat ditarikkembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerimapenyerahan itu.
Pengadilan PN AMURANG Perdata
Register : 17-05-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan PN AMURANG Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Amr
Tanggal 14 Desember 2016 — Margotje Somba Saroinsong lawan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan, dkk
74 — 24
  • kesimpulan bahwa tanahobjek sengketa milik dari keluarga Saroinsonglroth (O.P.Saroinsong) namun dariketerangan saksisaksi diatas tidak ada yang dapat menjelaskan secara pasti kapantanah tersebut dihibahkan, selain itu tidak ada buktibukti lainnya yang mendukungketeranganketerangan saksi tersebut bahwa telah terjadinya hibah, semestinyaapabila benar terjadinya hibah terhadap tanah objek sengketa, maka yang melakukanhibah adalah keluarga Saroinsonglroth (O.P.Saroinsong) sendiri ketika ia masihhidup (Pasal 1666
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 03-11-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PT MATARAM Nomor 182/PDT/2020/PT MTR
Tanggal 24 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat I : LAK DERINOM alias INAK ILIM Diwakili Oleh : ANRIYADI IKTAMALAH, SH
Pembanding/Penggugat II : RAP Diwakili Oleh : ANRIYADI IKTAMALAH, SH
Pembanding/Penggugat III : SUR AMAQ Diwakili Oleh : ANRIYADI IKTAMALAH, SH
Pembanding/Penggugat IV : NUR AENI Diwakili Oleh : ANRIYADI IKTAMALAH, SH
Pembanding/Penggugat V : HADIS Diwakili Oleh : ANRIYADI IKTAMALAH, SH
Pembanding/Penggugat VI : WASIR Diwakili Oleh : ANRIYADI IKTAMALAH, SH
Pembanding/Penggugat VII : BAHRIAH Diwakili Oleh : ANRIYADI IKTAMALAH, SH
Pembanding/Penggugat VIII : SAHIRUDIN Diwakili Oleh : ANRIYADI IKTAMALAH, SH
Terbanding/Tergugat I : AMAQ NASRI
Terbanding/Tergugat II : PE ABAN alias AMAQ HAPIPI
Terbanding/Tergugat III : PE AYANG alias AMAQ DANI
Terbanding/Tergugat IV : ILUN alias AMAQ ENGKI
Terbanding/Tergugat V : TARPI
Terbanding/Tergugat VI : MARSOAN
Terbanding/Tergugat VII : RUS alias AMAQ YU
Terbanding/Tergugat VIII : AJAN
Terbanding/Tergugat IX : NASIR alias AMAQ ILHAM

65 — 26
  • kelirudalam pertimbangan hukum atau memberikan pertimbangan hukum yangtidak sempurna (Onvoldoende Gemotiveerd) khususnya dalamPertimbangan hukum terkait pengakuan (bekentenis) Para Terbandingsemula Para Tergugat yang menyatakan dalam jawabannya bahwaobyek sengketa berasal dari Hiba&h AMAQ DERINOM dan termuat puladalam Putusan perkara A Quo (VIDE Halaman 12 Putusan Nomor:16/Pdt.G/2020/PN.Sel);Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai HIBAH termuat dalam KitabUndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata) dari Pasal 1666
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-11-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN SELONG Nomor 103 /Pdt.G/2018 /PN Sel
Tanggal 15 Mei 2019 — - SARAPUDIN, dk melawan KAMARUDDIN, dkk
93 — 55
  • Hibahmenimbulkan hubungan hukum diantara pemberi hibah dengan penerima hibahmeskipun hubungan tersebut merupakan hubungan yang bersifat sepihak(pemberi hibah memberikan barang hibah kepada penerima hibah secara cumaHalaman 45 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Selcuma dan tanpa meminta imbalan apapun).Hal tersebut berarti pemberi hibahhanya memiliki kewajiban saja tanpa memiliki hak ;Menimbang, bahwa pengertian Hibah menurut Kitab UndangUndangHukum Perdata di sebutkan dalam pasal 1666
    Undangundang hanya mengakui penghibahan penghibahan antara orangorang yangmasih hidup ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas yangdikaitkan dengn isi ketentuan pasal 1666 Kitab UndangUndang Hukum Perdata,maka tanah yang dihibahkan oleh pemberi hibah secara otomatis menjadi hakmilik penerima hibah, sehingga ketika kemudian penerima hibah tersebutmeninggal dunia, maka tanah yang diperoleh atas dasar hibah tersebut menjadihak dari anak keturunan penerima hibah ;Menimbang, bahwa Bukti
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-01-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 16-04-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 4/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 20 Maret 2019 — -. MUHAMMAD THASYRIF DAENG MABATU VS -. SARIFAH, DKK
215 — 130
  • M.H. yang padapokoknya menerangkan:Bahwa hibah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1666 KUHPerdata ialahpersetujuan yang mana Sipemberi hibah menyerahkan secara cumacumabarang miliknya dan tidak dapat ditarik kembali untuk kepentingan dankemanfaatan bagi sipenerima barang dan berlaku ketika pemberi hibah danpenerima hibah masih hidup;Bahwa waris, wasiat dan hibah sangat berbeda secara prinsip;Waris ada tiga unsure yaitu: Pewaris, Barang warisan dan ahli waris;Warisan adalah pengalihan hak dan kewajiban
    Abu Sofyan Daeng Pabeta/ayahdari Pembanding semula Penggugat bernuansa hibah yang tidak ada kaitannyadengan warisan/waris mewaris, sehingga ketentuan tentang hibah patutdiperberlakukan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa pasal 1666 KUH Perdata/BW mengartikan bahwaHibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah diwaktu hidupnyadengan cumacuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatubenda guna keperluan si penerima hibah, sedangkan pasal 1688 KUH Perdata/BWmenentukan bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 31-05-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 417 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 31 Mei 2017 — MASNIARI HARAHAP VS PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PADANGSIDIMPUAN
76 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (sembilan puluh delapanmeter persegi) yang terletak di Kelurahan Wek Ill, KecamatanPadangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan dahulu KabupatenTapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dengan alas hak SertifikatHak Milik (GHM) Nomor 269, Surat Ukur tanggal 19 Desember 2001Nomor 1666/2001, tercatat atas nama Ahmad Mukhtar Dalimunthe;Termohon Keberatan telah setuju dibuatkan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) Nomor 265, tanggal 23 Oktober 2014, yangdibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang