Pasal 1 ayat 5 UUPT No. 40/2007:Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroanuntuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dantujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalammaupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar.

Anggaran DasarPerseroan TERGUGAT dan UUPT No. 40/2007.Hal.7 dari 64 hal. Putusan No.34/Pdt.SusPHI/2018/PN/Ptk4.

Pasal 1 ayat 5 UUPT No.40/2007;2.

92 s/d Pasal 107 UUPT No. 40/20073.

Bahwa tindakantindakan yang dilakukan oleh TERGUGATtersebut jelas telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamAnggaran Dasar dan juga UUPT No. 40/2007 karenaPENGGUGAT sebagai anggota Direksi TERGUGAT terikat dantunduk pada aturanaturan atau ketentuanketentuan hukumperseroan terbatas (UUPT No. 40/2007), BUKAN TUNDUK DANTERIKAT pada aturanaturan atau ketentuanketentuan hukumHal.25 dari 64 hal.

PASAL88 UUPT, DIMANA KUORUM DAN ATURAN RUPS DALAM ANGGARANDASAR TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN UUPT.Halaman 35 dari 130 Putusan Nomor 85/Pdt/2019/PT DPSN. TUNTUTAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSURUNSURPERBUATAN MELAWAN HUKUM (PASAL 1365 KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA / KUHPERDATA), SEHINGGASEPATUTNYA UNTUK DITOLAK SELURUHNYA.O. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN YANG DITUNTUT OLEHPENGGUGAT TIDAK BERDASAR.

Bahwa apabila Penggugat mempermasalahkan konversi sebagianpiutang milik Tergugat 3 menjadi saham di dalam Tergugat 1berdasarkan hasil keputusan RUPSLB tanggal 2 Oktober 2017sebagaimana dituangkan dalam Akta No.01 tanggal 2 Oktober 2017,maka pada faktanya konversi tersebut dilakukan dengan sah secarahukum karena telah memenuhi ketentuan anggaran dasarperusahaan dan UUPT.63.

hukum yang berlaku (UUPT) dan tidakbertentangandengan kewajiban hukum siapapun.

Hasil RUPSLB sebagaimana tertuang dalam Akta No. 01tanggal 2 Oktober 2017 justru sejalan dengan UUPT, termasuknamun tidak terbatas Pasal 15 ayat (2) jo. Pasal 88 UUPT. Selain itupembagian Deviden yang belum bisa dilakukan juga telah sesuaidengan ketentuan Pasal 71 UUPT dimana untuk PT. Hitakra belumada saldo laba positif sehingga tidak dimungkinkan untuk pembagianDeviden.Demikian juga halnya segala pinjaman dana yang dilakukan olehPT.

Bahwa apabila Penggugat mempermasalahkan konversi sebagianpiutang milik Tergugat 3 menjadi saham di dalam Tergugat 1berdasarkan hasil keputusan RUPSLB tanggal 2 Oktober 2017sebagaimana dituangkan dalam Akta No.01 tanggal 2 Oktober 2017,maka pada faktanya konversi tersebut diiakukan dengan sah secarahukum karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalamanggaran dasar perusahaan dan UUPT.54.

dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

1. Menetapkan pelaksanaan RUPS-LB PT Karya Bukit Utama dilaksanakan di Jakarta;
2. Menetapkan Pemohon dan/atau kuasanya sebagai ketua atau pimpinan RUPS-LB PT Karya Bukit Utama;
3. Menetapkan kuorum kehadiran dalam RUPS-LB PT Karya Bukit Utama sesuai dengan yang disyaratkan dalam UUPT

yakni apabila 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;

BahwaParaTergugatdalampelaksanaanRUPStanggal0108201 2yangselanjutnyadituangkan kedalam Akta Nomor ; 01 tersebut telah MelakukanPerbuatanMelawanHukumkhususnyaterhadapUndangUndangNo.40Tahun2007tentangPerseroan Terbatas(UUPT )yangmenimbulkankerugianbagi Para Penggugat,yangsecaraterperincidanjelassertaterangbenderangdijelaskansebagaiberiku t:A. TENTANGACARARAPATTELAHTIDAKSESUAIDENGANAGENDARAPATDALAMUNDANGANRAPAT.5.

,yaitusebagaiberikut:Pasal79Ayat(2),(3),(6),(7),dan(9)UUPT (kutipan):(2).PenyelenggaraanRUPSsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatdilakukanataspermintaan:a. 1(satu)orangataulebihoemegangsahamyang bersama sama mewakili 1/10(satu persepuluh) atau lebih dari Jumlahseluruhsahamdenganhaksuarakecualianggarandasarmenentukansuatujumlahyanglebihkecil;ataub.

AgendadalamundanganRUPStentangHallainlainBerdasarkanketentuanyangterdapatdalamPasal75Ayat(3)dan (4)UUPT,bahwadalammataacararapatiainlaintidakdapatdiambilkeputusanapabilaseluruhpemegang sahamtidakhadirdanmenyetujuiadanyamataacararapattersebut.Pasal75Ayat(3)dan(4)UUP T(kutipan):(3).

Bahwaselaindaripadaitu,SuratUndanganRUPStertanggal 01082012 tidak pernahada dan hal itu tentunyabertentangandenganUUPT, PemanggilanRUPSdalamhalinimelaluiSuratUndanganRUPStidakdapathanyadilakukanolehseorangKomisaris,karenaketentuan UUPT mensyaratkanbahwa pemanggilan harus dilakukan oleh Dewan Komisaris.Halinisesuaidenganketentuan Pasal79Ayat(5)dan(6) UUPT,yaitusebagaiberikut:Pasal79Ayat(5)dan(6)UUP T(kutipan):(5).Direksinajiomelakukanpemanggilan RUPSdalamjangkavaktu palinglambat15(limabelas) hariterhitungsejaktanggal

Menyetujui susunan pengurus.Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dikatakan bahwa PerseroanTerbatasadalahbadan hukum yang merupakanpersekutuan modal dan didirikanberdasarkanPerjanjian. Dan berdasarkan Pasal 7 UUPT dikatakan bahwaPerseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yangdibuat dalam Bahasa Indonesia.

KPB dalam Akta No. 6dan Akta No. 1 telah bertentangan dengan Pasal 91 UUPT dan sudahsepatutnya untuk dinyatakan batal atau setidaktidaknya diperintahkanHalaman 24 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUNJKT.kepada Tergugat untuk mencabut SuratSurat Keputusan Tergugattersebut ;34.Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019 bertentangan denganPasal 44 UUPT mengenai persyaratan Pengurangan Modal padaPerseroan Terbatas.

KPB yang tertuang dalam Akta No. 6 telah bertentangandengan Pasal 44 UUPT yang mengatur tata cara mengenai penguranganmodal sebuah perseroan terbatas. Adapun Pasal 44 UUPT mengatursebagai berikut:(1). Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroanadalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratanketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahananggaran dasar sesuai ketentuan dalam UndangUndang inidan/atau anggaran dasar ;(2).

KPB ;35.Kemudian Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019 tersebut jugabertentangan dengan Pasal 44 ayat (2) UUPT karena pada faktanya tidakpernah ada pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih kepadaKreditor Perseroan mengenai pengurangan modal PT. KPB sebagaimanadimaksud dalam Akta No. 6 ;Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019 Bertentangan DenganPasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (e) UUPT mengenai PenguranganModal Ditempatkan dan Disetor.

Hal ini sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (e) UUPT, sebagaiberikut :Halaman 26 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUNJKT. Pasal 21(1). Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapatpersetujuan Menteri ;(2).

KPB untuk peningkatan modal disetor dari semulaRp. 600.000.000, (enam ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 80.000.000.000,(delapan puluh miliar Rupiah) ;Oleh karena itu maka jelas bahwa Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1Maret 2019 juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1)dan ayat (2) huruf (e) UUPT;36.Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019 Bertentangan DenganPasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (d) UUPT mengenai PeningkatanModal Dasar PT. KPB.

Brent Ventura pada bulan Juni 2013 s/d bulan Juni 2014 ,yang sebelumnya di jabat oleh Ferdinand Djeki Dumaispengangkatannya tidak melalui RUPS sebagaimana di atur dalam pasal94 ayat (1) (7) UUPT tetapi hanya di tunjuk oleh TERGUGAT , ( sebagaiPemilik dan Pengendali tunggal Perseroan ) dan kemudian TERGUGAT I,menunjuk Ferdinand Djeki Dumais Sebagai Direktur PT.

dari masyarakat digunakan oleh TERGUGAT , untuk menggoreng Saham ), sebagianuntuk membeli asset dan saham dari beberapa perusahaan lainnya .Halaman 15 dari 33Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Kar43.44.45.DALAM POSITA :Bahwa berdasarkan keterangan dan uraian di atas sangat jelas apa yangdi lakukan oleh TERGUGAT , dalam hal bertindak sebagai DirekturUtama Perseroan telah menyalahi dan melanggar peraturan dalamUndang undang Perseroan Terbatas sebagaimana di atur dalam pasal97 ayat (3) UUPT

UUPT, Dalam hal iniTERGUGAT , sebagai Direktur Utama Perseroan dan Pemilik , wajibmempertanggung jawabkan secara Pribadi sampai Harta Pribadinyauntuk melunasi utangnya.Bahwa TERGUGAT I, dalam bertindak sebagai Pemegang sahamMayoritas telah nyata dan sah melanggar Pasal 3 ayat (2) UUPT/ UU No: 40 tahun 2007 berbunyi : (a) persyaratan Perseroan sebagai badanhukum belum atau tidak terpenuhi, (ob) karena sebagai pemegang sahamyang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan etiketburuk memanfaatkan

XIll.Halaman 16 dari 33Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Kar46.47.48.49,Bahwa Dalam hal pasal 3 ayat (2) UUPT tidak berlaku dalam halPemegang Saham tidak terpenuhi atau di langgar oleh pemegang saham( TERGUGAT ) maka pemegang saham yang bersangkutanBERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI atas perikatan yang di buatatas nama perseroan sehingga dalam hal ini TERGUGAT , dapat dituntut Secara pribadi atas perikatan yang di buat atas nama perseroan,sebagaimana di atur dalam UUPT sebagaimana di maksut

Brent Ventura ( TERGUGAT VI ) tidak pernahmenyampaikan Laporan keungan Perseroan kepada Akuntan Publikuntuk di audit sebagaimana di atur dalam pasal 68 ayat (a), (b), (d), (e),(f) UUPT , UU No: 40 Tahun 2007, terbukti dalam melakukan aktifitasnyasebagai penghimpun uang / dana dari Masyarakat, TERGUGAT ,sebagai pemilik Perseroan telah berulang kali berbuat Semaunya sendiri ,hal tersebut di kuatkan oleh Direksi PT.

Pasal 98 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang pada intinya bahwadireksi mewakili kepentingan perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan,Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pat.G/2016/PN. Ambnamun terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1)UUPT yang menyatakan : anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroanapabilaa. Teradi perkara dipengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yangbersangkutan ;b.

Pasal 832 BW, namun jikalau obyek warisnya adalahsaham maka secara kontekstual tidak terlepas dari suatu perseroan, yangdalam UUPT telah diatur didalam Pasal 57 yang mengatur mengenaipersyaratan pemindahan saham sebagai berikut :Ayat (1) : Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenaipemindahan hak atas saham, yaitu :a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham denganklasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya ;b.

Pasal 832 BW, sehinggaterkait pemindahan saham yang berkenaan dengan kewarisan harus tundukpada UUPT tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat bukti yang diajukan keduabelah pihak, Majelis hakim berpendapat pemindahan saham milik Ny. CorneliaChristiena Sitanala kepada Tergugat dan Tergugat Il karena kewarisan adalahHalaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pat.G/2016/PN.

Ambbertentangan dengan hukum karena belum ada persetujuan terlebih dahulu dariinstansi yang berwenang ;Menimbang, bahwa UUPT tidak memberikan penjelasan lebih lanjutmengenai instansi mana yang berwenang memberi persetujuan tersebut,namun menurut pendapat ahli DR.

Cornelia Christiena Sitanala olen Tergugat dan Tergugat Ilsecara sepihak dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 57 UUPT diatasadalah suatu) perbuatan melawan hukum dan sekaligus menjawabpermasalahan kedua perkara a quo ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatupetitum gugatan penggugat sebagai berikut :Menimbang, bahwa sebagaimana telah diertimbangkan sebelumnyabahwa oleh karena lahirnya Akta Perubahan dan Akta Pembetulan PT.

Pasal 105 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") (BuktiP13), dimana bunyi dari Pasal 119 UUPT menyatakan :Ketentuan mengenaipemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 mutatismutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris", dan Pasal 105 ayat(1) dan (2) UUPT menyatakan :"(1L)Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu waktu berdasarkan keputusan RUPSdengan menyebut alasannya ;(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota

tidak menjawab dan meninggalkan ruangrapat, Pemohon sudah tidak aktif di Perseroan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, selakuKomisaris Utama telah mengundurkan diri didepan karyawan Perusahaan, inimembuktikan bahwa antara Pemohon dengan Terlapor ada masalah yang belumterselesaikan, seharusnya dalam menyelesaikan masalah tersebut ada keduanyaPemohon dan Terlapor, namun yang dilakukan Terlapor mengabaikan Pemohon dantidak memberikan hakhak Pemohon sesuai yang diatur dalam Anggaran DasarPerseroan dan UUPT

, terhadap keteranganahli tersebut Hakim tidak sependapat, karena keterangan Ahli tersebut tidak berpijakpada UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, berdasarkan pada seluruh pertimbangandiatas bahwa telah jelas dan nyata RUPSLB dan keputusannya dijalankan tidak sesuaiUUPT dan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dalam undangan RUPSLB tercantumpengunduran diri dari Pemohon selaku Komisaris Utama Perseroan padahal sesuai faktaPemohon tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis, kemudianacara

pangkalnyaadalah bukan pada aktanya, tetapi benarkah Pemohon selaku Komisaris UtamaPerseroan telah mengundurkan diri, apakah ada pernyataan tertulis dari Pemohontentang pengunduran diri tersebut, inilah yang perlu digali dan didalami baik oleh ahlimaupun oleh Termohon ;Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupunoleh Termohon tidak ada satupun yang menunjukkan ada bukti pernyataan pengundurandiri secara tertulis dari Pemohon selaku Komisaris Utama Perseroan sesuai yangdisyaratkan UUPT

hanya membatasi diri pada penyelenggaraanRUPSLB, kuorum kehadiran dan hak suara yangbukan fokus atas Laporan Polisi a quo, selain ituTermohon tidak menilai keabsahan UndanganRUPSLB, sehingga kurang cermat dalam menilaiadanya keterangan yang tidak benar yangdimasukkan ke dalam Akta Otentik/AktaPernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.OPTIK TUNGGAL SEMPURNA NO. 14, tanggal23 September 2011 tersebut ;Bahwa Termohon juga tidak mendalami Bukti P2berupa Anggaran Dasar Perseroan maupun BuktiP13 berupa UUPT

PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO1.Bahwa sesuai dalildalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukangugatan pembubaran terhadap Tergugat selaku badan hukum perseroanterbatas dengan mendasarkan pada alasanalasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf C UU No. 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) jo Pasal 146 UUPT..

Bahwa, Pasal 146 ayat (1) UUPT menyatakan sebagai berikut: "(1)Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas:a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggarkepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yangmelanggar peraturan perundangundangan;Hal 7 Put.

Direksiadalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuhatas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, mewakiliPerseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai denganketentuan Anggaran Dasar, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka5 UUPT.Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UUPT menyebutkan Direksimewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta padaPasal 98 ayat (2) UUPT juga menyebutkan Kewenangan Direksi untukmewakili Perseroan sebagaimana dimaksud

Pasal 1 angka 5 UUPT yang menyatakanbahwa Direksi sebagai organ perseroan berwenang dan bertanggungJawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroandan Pasal 92 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa Direksi menjalankanpengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai denganmaksud dan tujuan Perseroan, serta berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UUPTmenyebutkan Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarPengadilan, demikian juga pada Pasal 98 ayat (2) UUPT jugamenyebutkan Kewenangan

Eksepsi Surat Kuasa yang dibuat oleh Orang yang Tidak Berwenang(Unauthorize Person);Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Penggugat yang mewakili Perseroandimana dalam hal ini General Manager yang bertindak sebagai wakilPerseroan untuk menggugat ke Pengadilan sangat bertentangan denganUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimanayang berhak mewakili Perseroan yakni Direksi sebagaimana dimaksudPasal 1 angka 5 UUPT yang disebutkan bahwa Direksi yakni OrganPerseroan yang berwenang dan bertanggung

jawab penuh ataspengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, mewakili Perseroanbaik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuanAnggaran Dasar, dan Pasal 92 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa Direksimenjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dansesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta Pasal 98 ayat (1)UUPT menyebutkan Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan, demikian pula pada Pasal 98 ayat (2) UUPT jugamenyebutkan Kewenangan Direksi

), selain itu,Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengankebijakan yang tepat, dalam batas yang ditentukan Dalam UUPT dan/atauangaran dasar (pasal 92 ayat (2) UUPT);Menimbang, bahwa sesuai tugas dan tanggung jawab Direksi, diantaranyasebagai berikut :1.

Direksi wajid meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan ataumenjadikan jaminan sebagian besar atau seluruh kekayan perseroan;Menimbang,bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan(pasal 97 ayat(1) UUPT), pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiapanggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (pasal 97 ayat(2) UUPT);Menimbang, bahwa itikad baik (good faith) meliputi aspek :1.

, dan atas buktibukti tersebut tidak dapat ditunjukkanaslinya;Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan Tergugat II selaku Direksitidak membuat laporan kegiatan Perseroan, laporan pertanggungjawabankeuangan perseroan hanya per 31 Desember 2016 (Tidak ada aslinya), auditkeuangan perseroan hanya per 31 Desember 2014 (tidak ada aslinya), danmembuat pembagian deviden kepada pemegang saham sesuai yangdiamanatkan UUPT;Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti T.I,T.II7), bahwa karena kondisiHalaman 73 dari 84

Secara Pidana, bila ada bukti bahwa direksi diduga melakukanpenipuan/penggelapan/penyelewengan terhadap perusahaan, maka langkahhukumnya dengan melaporkan yang bersangkutan ke Kepolisian (Pasal 55UU.No.40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas/UUPT);2.

Secara perdata, merujuk kepada pasal 97 ayat 6 dan 7 UUPT, makaPemegang saham, komisaris ataupun Direksi yang lain dapat mengajukangugatan ke Pengadilan terhadap Direksi yang diduga melakukanHalaman 76 dari 84 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PNBpppelanggaran tersebut untuk meminta ganti rugi dalam hal akibatperbuatannya PT mengalami kerugian;3.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 40 tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan :Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN PalPasal 98 ayat 1 UUPT : Direksi adalah organ Perseroan yang mewakiliPerseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan.Pasal 103 UUPT telah memberikan kewenangan tambahan kepadaDireksi untuk memberikan kuasa kepada Karyawannya atau oranglain, guna bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk melakukansuatu perbuatan hukum tertentu.Bahwa

mencermati ketentuan dalam UUPT tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas tersebut, maka Penggugat dalam gugatannyaseharusnya menyebutkan legalitas PT.

Maka atas sisa porsi tunai tersebut akandibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/MandatoryConvertible Bonds (MCBB) Perseroan yang berjangkawaktu 2 tahun dengan tata cara dan harga pelaksanaankonversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modalyang berlaku dan ketentuan UUPT;9) Untuk menghindari keraguankeraguan.

dana untuk membayar Sisa UtangDengan Jaminan, dan setelah akhir tahun ke5 sebagaimanadimaksud pada butir 7) di atas masih terdapat Sisa UtangDengan Jaminan yang belum terbayarkan, maka atas SisaUtang Dengan Jaminan tersebut akan dibayarkandenganObligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bonds(MCBB) Perseroan yang berjangka waktu 2 tahun yangditerbitkan oleh Perseroan dengan tata cara dan hargapelaksanaan konversi konversi minimal sesuai denganketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT

;9) Kreditur atas Utang Dengan Jaminan diberikan hak opsi untukmeminta pembayaran Utang Dengan Jaminan dengan konversimenjadi Saham Baru Perseroan sesuai nilai amortisasi danjadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 3) diatas dengan tata cara dan harga pelaksanaan/konversi sahamminimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlakudan ketentuan UUPT;10)Konversi saham pada Perseroan dilaksanakan denganperhitungan mata uang rupiah dengan nilai tukar mata uangawal Utang Dengan Jaminan sesuai

akan memberikan bunga atas Porsi Tunai 4%(empat persen) per tahun yang akan dibayarkan denganmengikuti jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud padaklausul VII. 1) diatas;70% (tujuh puluh persen) dari sisa Utang Akibat Derivatif akanditukar dengan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory ConvertibleBonds (MCBA) berjangka waktu 10 tahun yang diterbitkan olehPerseroan pada Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaankonversi Rp200,00/saham, dengan memperhatikan ketentuanPasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT

Keterlambatan penerbitan Obligasi WajibKonversi/Mandatory Convertible Bonds (MCB) dan Saham Barusesuai waktu yang telah ditetapbkan yang dikarenakan oleh harusdipenuhi dahulu ketentuan Pasar Modal, UUPT, dan peraturanundangundang lainnya tidak dianggap sebagai kegagalanpelaksanaan Rencana Perdamaian ini;Setiap ketentuan dan syaratsyarat dalam Rencana Perdamaian inidan ketentuan serta syaratsyarat dalam Perjanjian Perdamaian,yang merupakan Rencana Perdamaian yang telah disetujui olehHalaman 56 dari

Pasal 98 ayat (1) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mensyaratkan,yang berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalahdireksi/pengurus atau berdasarkan Pasal 103 UUPT. Direksi dapat memberikankuasa kepada orang karyawan Perseroan untuk dan atas nama Perseroanmelakukan perbuatan hukum tertentu yang diuraikan dalam surat kuasa.Kedudukan Penggugat sebagai Manager bertindak untuk dan atas nama PT.

., Notarisdi Kabupaten Badung, Penggugat menjabat KomisarisPGISGIOGM,; ~~~~~ mann nnn nnn nnnBahwa dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) menyatakan: Organ Perseroanadalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan DewanKOMISANS, 22 nnn nnn nn nnn nnn non non non nnn nee nme nn eneBahwa dalam Pasal 1 angka 4 UUPT menyatakan : RapatUmum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yangtidak diberikan kepada Direksi atau

Dewan Komisaris dalambatas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atauNGO Ala ASAP 5~ ~~ wn nn nim nme nen imnmnnenmnnnBahwa dalam Pasal 1 angka 5 UUPT, menyatakan: Direksiadalah Organ Perseroan yang bemenang dan bertanggungJawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sertamevakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilansesual dengan ketentuan anggaran dasar 51.2.5.

Bahwa ...1.2.5.1.2.6.1.2.7.1.2.8.18Bahwa dalam Pasal 1 angka 6 UUPT, menegaskan : DevanKomisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukanpengavwasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengananggaran dasar serta memben nasihat kepada direksi ; Bahwa menurut UUPT yang berwenang dan bertanggungjawabpenuh atas penguruan untuk kepentingan PT.

., Notaris di Kabupaten Badung,Penggugat menjabat Komisaris Perseroan;Bahwa dalam Pasal 1 angka 2 UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan: Organ Perseroanadalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan DewanKomisaris;Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UUPT menyatakan: "Rapat UmumPemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah OrganPerseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalamUndangUndang

ini dan/atau anggaran dasar;Bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UUPT, menyatakan: Direksi adalahOrgan Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuhatas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baikdi dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar;Bahwa dalam Pasal 1 angka 6 UUPT, menegaskan: DewanKomisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukanpengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan

anggarandasar serta memberi nasihat kepada Direksi;Bahwa menurut UUPT yang berwenang dan bertanggungjawabpenuh atas penguruan untuk kepentingan PT Putri Sunartadi Mandiribaik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar Perseroan adalah Direktur Utama atau DirekturPerseroan, bukan Komisaris Perseroan, kecuali Komisaris mendapatkuasa dari Direktur Perseoran dan Pemegang Saham;Bahwa Penggugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)haruslah orang atau badan hukum perdata

Bahwa ketentuan mengenai pemeriksaan dalam UUPT 1995 tersebut, jugadiatur kembali dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang:Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT 2007), sebagai berikut:Pasal 138 ayat 1 UUPT 2007, pada pokoknya mengatur tentangpemeriksaan terhadap perseroan terbatas dalam hal terdapat dugaanperbuatan melawan hukum, yaitu termaktub dalam kutipan berikut:"Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untukmendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat

Kejaksaan untuk kepentingan umum;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat 3 butir a UUPT 1995 junctoPasal 138 ayat 3 butir a UUPT 2007, kepemilikan saham Penggugat yangberjumlah 60% telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan untukdilakukannya pemeriksaan terhadap Turut Tergugat kepada PengadilanNegeri setempat;Bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat 1 butir b UUPT 1995 juncto Pasal 138ayat 1 butir b UUPT 2007, dugaan Penggugat terhadap Tergugat , telahmerekayasa pencatatan dalam pembukuan atas

1995);Bahwa Pasal 110 ayat 1 UUPT 1995, pada pokoknya mengatur tentangpemeriksaan terhadap perseroan terbatas dalam hal terdapat dugaanperbuatan melawan hukum, yaitu. termaktub dalam kutipan berikut:Halaman 61 dari 145 Hal.

Bahwa ketentuan mengenai pemeriksaan dalam UUPT 1995 tersebut, jugadiatur kembali dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentangPerseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT 2007), sebagai berikut:i.

Istilan acquit et de charge initidak ditemukan dalam UUPT akan tetapi dalam UndangUndang No.19Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 71 ayat (1)Penjelasannya menegaskan bahwa opini eksternal auditor yang diwajibkanPasal 71 (1) UndangUndang BUMN adalah diperlukan untuk dasarpemberian acquit et de charge. Dalam praktik acquit et de charge banyakdigunakan oleh hampir semua Perseroan setelah Laporan Pertanggungjawaban Direksi diterima oleh RUPS.

dalam Daftar PemegangSaham dan memberitahukan perubahan Susunan Pemegang Sahamkepada Menkumham untuk dicatat dalam Daftar Perseroan paling lambat30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan. hak(Pasal 56 ayat 3 UUPT).

Maka dapat saya kemukakan disini bahwa berdasarkanketentuan Pasal 584 KUHPerdata dan Pasal 56 ayat 1 UUPT serta dapatjuga didasarkan pada Pasal 613 KUHPerdata, kepemilikan atas sahamtersebut beralih dari Pemilik semula kepada Pemilikan yang baru misalnyaPembeli sejak saat selesai ditandatanganinya akta pemindahan hak atassaham tersebut .

Namundemikian ia belum mempunyai hakhak yang timbul berdasarkankepemilikan saham tersebut samapi pada saat dicatatnya pemindahan hakatas saham tersebut dalam Daftar Pemilikan Saham (Pasal 52 ayat 2 joayat 1 UUPT) ;Berkaitan dengan pertanyaan kedua apa akibatnya jika pemindahan hakatas saham tersebut tidak dicatat datam Daftar Pemegang Saham?

Jika perubahan pemegangsaham karena adanya pemindahan hak tersebut tidak diberitahukan kepadaMekumham maka segala permohonan persetujuan perubahan AD yangditujukan kepada Menkumham atau pemberitahuan perubahan AD dan lainlain kepada Menkumham akan ditolak oleh Menkumham, karena diajukanberdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belumdiberitahukan kepada Menkumham (Pasal 56 ayat 4 UUPT).

Penggugatdiangkat dan diberhentikan selaku Direktur berdasarkan RUPS yang manatelah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).5. Bahwa karena Penggugat menggugat masa kerjanya selaku direktur, makahubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak termasuk perselisinanindustrial, sehingga bukan kewenangan PHI untuk memeriksa, mengadilidan memutus perkara a quo.6.

Sehingga hubungan kerja atau pemberhentian anggotadireksi harus melalui RUPS sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) UUPT.16.

Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 2 UUPT, direktur merupakan organ17.18.19.20.21.perusahaan, oleh karena itu maka hubungan antara Penggugat denganTergugat bukanlah hubungan antara pengusaha dan pekerja , sehinggamerupakan hubungan keperayaan ( fiduciary duties ) dan pemberian amanat(legal mandatory), atau hubungan yang bersifat koordinasi (partnership),tidak ada hubunga n atasanbawahan atau hubungan yang bersifat subordinasi.Bahwa oleh karena Penggugat diberhentikan melalui RUPS dan oleh karenaitu Penggugat

Dalam hal ini Penggugat bertindak tidak cermat danmemilikt itikad buruk terhadap perusahaan, sehingga pemberhentianPenggugat melalui RUPS sudah sesuai dengan UUPT.22.

Penggugat sendiri diangkat dan diberhentikan selaku Direkturberdasarkan RUPS yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Bahwa, seandainya pun (qouad non) Penggugat ingin mengajukan GugatanPerbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat yang notabene merupakanmantan Direksi pada Penggugat, maka gugatan itu harus dipisah dikarenakanperbuatan Direksi yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan diatur secaraketat didalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas (UUPT) karena didalamnya harus ada pembuktian mengenaibusiness judgment rules, fiduciary duty, dan ultra vires sebagaimanaditentukan dalam Pasal 97 ayat

(5) dan Pasal 92 ayat (2) UUPT;.

Bahwa, apabila Penggugat ingin mendalilkan perbuatan melawan hukum yangmenimbulkan kerugian bagi Penggugat terhadap tindakan Tergugat selamamenjabat sebagai Direktur pada Penggugat, maka gugatan yang diajukanterhadap mantan Direksi in cassu Tergugat memiliki mekanisme danpengaturan tersendiri sebagaimana yang dinyatakan dalam UUPT maupunAnggaran Dasar Perseroan;.

Maka anggota Direksi dan anggota DewanKomisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yangdirugikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (3) UUPT;. Bahwa, berdasarkan halhal tersebut diatas maka telah terang di dalam dalilgugatan a quo jika Penggugat tidak dapat menunjukkan hasil audit akuntanpublik yang membuktikan adanya kerugian Penggugat disebabkan olehTergugat I;.

E.K Sun terkait perkembangan Proyek denganTurut Tergugat dan terus memberikan laporan mingguan perusahaan melaluiemail:20.Bahwa, selama menjalankan perusahaan Penggugat, Tergugat selalumengedepankan oprinsip fiduciary duties dan menjalankan pengurusanPerseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimanadinyatakan dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT, hal ini dapat dibuktikan dariadanya 10 (sepuluh) shipment trial yang diminta oleh Tergugat kepadaTergugat Il sebelum dilakukan Perjanjian, dimana