T22 ;23.Fotocopy dari fotocopy surat keterangan kematianNomor : 15/SKMRT 17/BSH.BB atas namaRUSMAJI yang dikeluarkan oleh Ketua RT.17JEMAJI MAULANA, selanjutnya fotocopy tersebutGiberi TaNdS, BURG seeicisvawanamavevemmw eens smmmunioe 4 mama24.Fotocopy dari fotocopy Surat pernyataan hak miliktanah perwatasan atas nama LISA EKA WARDATIyang dikeluarkan di landasan Ulin tengah padatanggal 24 Desember 19999, selanjutnya diberi tandaBOUIN, crespesecen cy 3 areepcccmansn a x va eeencsenaes 4s vee ca monet

Century Super Investindo No.207Notaris Rachmat Santoso, SH tanggal 31 Maret 19999) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C7850HT.01.04.Th.99 tanggal 28 April 1999 tentangPerubahan Anggaran Dasar10)Berita Acara PT. Century Super Investindo No.344Notaris Rachmat Santoso, SH tanggal 30 Juni 200011)Berita Acara PT. Century Super Investindo No.218Notaris Rachmat Santoso, SH tanggal 25 Mei 2001e Dokumen PT. Century Mega Investindo:1) Keputusan Menteri Kehakiman RI No.

Century Super Investindo No.207Notaris Rachmat Santoso, SH tanggal 31 Maret 19999) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C7850HT.01.04.Th.99 tanggal 28 April 1999 tentangPerubahan Anggaran Dasar10)Berita Acara PT. Century Super Investindo No.344Notaris Rachmat Santoso, SH tanggal 30 Juni 200011)Berita Acara PT. Century Super Investindo No.218Notaris Rachmat Santoso, SH tanggal 25 Mei 2001e Dokumen PT.

Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 19999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang unsurunsurnya sebagai berikut : 1. Setiap orang ;2. Secara Melawan Hukum ;3.Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;Hal. 62 dari 94 hal. Put.

Keterangan kewarisan dari Hj.Daima DgNisompa tanggal 6 Mei 19999 ke Hj.Nursina Sipato,SH..maka para pihaksepakat,penjual dengan pembeli dilakukan penanda tanganan akta jualbelli dihadapan PPAT Makassar in casu H.Muhammad SalehRasyid.petunjuk penjual selaku pejabat tinggi daerah ini atau asisten IllGubernur Pada saat itusmaka para pembeli tidak ada keraguan bahwapembeliannya pada obyek sengketa tidak benar, karena dilakukansesuai dengan prosudure pembelinya,maka para pembeli beritikad baikdan tidak

menurut hukum bahwamekanisme konsumen sector jasa keuangan mengaturpengaduan/permasalahan antara konsumen dengan pelakujasa keuangan (in casu termasuk Tergugat ), peran Tergugat IIIantara lain memberikan fasilitas penyelesaian pengaduankonsumen.Bahwa selain itu, Tergugat Ill tidak ada kaitannya denganpelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU NO.8/1999 tentang perlindungan konsumen sebagaimana didalilkanPenggugat pada gugatannya.Bahwa pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan UUNo. 8/19999

Pasal 11 UndangUndang No. 30 tahun 19999. Bahwa, R. Soeroso, S.H dalam bukunya Praktik Hukum Acara Perdata: TataCara dan Proses Persidangan, terbitan Sinar Grafika, tahun 2009 halaman 8dan halaman 9 menyatakan2. Atribusi kekuasaan kehakiman adalah kewenangan mutlak atau kompetensiabsolut talah kewenangan badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkaratertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain...10.Bahwa, R.

actualloss)yang diperoleh dari instansi yang memiliki kewenangankonstitusional yang berwenang menyatakan mengenai ada tidaknyakerugian keuangan negara sebagaimana maksud peraturan perundangundangan tersebur di atas, dan juga sejalan dengan Pasal 32 ayat (1)UndangUndan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 19999

Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan);

Pasal 11 UndangUndang No. 30 tahun 19999. Bahwa, R. Soeroso, S.H dalam bukunya Praktik Hukum Acara Perdata: TataCara dan Proses Persidangan, terbitan Sinar Grafika, tahun 2009 halaman 8dan halaman 9 menyatakan2. Atribusi kekuasaan kehakiman adalah kewenangan mutlak atau kompetensiabsolut ialah kewenangan badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkaratertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain...10.Bahwa, R.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan pemidanaandalam Pasal 20 ayat (7) Undangundang Nomor 31 Tahun 19999 sebagaimanadirubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang menyatakan Pidana pokok yang dapat dijatuhkanterhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidanaditambah 1/3 (sepertiga).

Penggunaankawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yangdilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/ataupertambangan tanpa izin Menteri;Bahwa ketentuan Pasal 110 huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa :Perkara tindak pidana perusakan hutan dalam kawasan hutan yang telahditunjuk oleh Pemerintah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor45/PUUIX/2011 tanggal 12 Februari 2012 tentang Pengujian UndangUndang Nomor 41 Tahun 19999

memilikisaham di atas 50% atau di bawah50% namun memiliki pengaruhdan menentukan kebijakanpengelolaan badan usaha);Dengan kata lain, jika suatu badan usaha tidak memiliki saham di atas 50%(lima puluh persen) dan/atau tidak memiliki pengaruh untuk menentukankebijakan dalam suatu perusahaan, maka badan usaha tersebut bukanlah badanusaha pengendali dan tidak dapat diikut sertakan dalam perhitungan jumlah asetgabungan akibat pengambilalihan saham yang dimaksud dalam ketentuan Pasal29 Undang Undang Nomor 05/19999

actualloss)yang diperoleh dari instansi yang memiliki kewenangankonstitusional yang berwenang menyatakan mengenai ada tidaknyakerugian keuangan negara sebagaimana maksud peraturan perundangundangan tersebur di atas, dan juga sejalan dengan Pasal 32 ayat (1)UndangUndan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 19999

Alasan penghapus pidanadalam KUHP meliputi alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) dan alasanpemaaf (schulduitsluitingsgrond), melaksanakan perintah jabatan termasukbagian dari alasan pembenar;Bahwa rumusan tentang perintah jabatan (ambetelijk bevel) diatur dalamPasal 51 KUHP Ayat (1) barang siapa melakukan perbuatan untukmelaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yangberwenang, tidak dipidana;Bahwa mengutip putusan Hoge Raad 17 Desember 1899 Nomor 6603, E.Utrecht (19999:377) berpendapat

U543/887.DS/1999, menunjuk TurutTergugat menjadi stockholder tanggal 10 Desember 19999(P.35), tetapi menyatakan berlakunya surut, seolah olah telahterjadi pada tgl. 15 Nopember 1999.Namun pada tgl. 01/12 1999, walaupun katanya Turut Tergugat telah menjadi stockholder sejak tgl. 15/111999, tetapi PTPUSRI sendiri mengeluarkan pupuk KCL SPA No. 290.1.010018 danNo. 290.010019 masing masing sebanyak 1.500 ton yang diangkuttujuan PT PUSRI PPD Jawa Barat oleh PT Bahtera Adi Guna, denganShipping Order 2.000

Pasal 18 UU No.31 Tahun 19999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undangundang No.20 tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang No.31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Tatiek Sugihartiningrum BintiSumanggi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong masapenahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;c.

Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 19999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atasHal. 63 dari 95 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsurunsurnya sebagai berikut :1. Setiap orang ;2. Secara Melawan Hukum ;3.Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;4.

memilikisama sekali pengetahuan/latarbelakang bertransaksi berjangkakomoditi sehingga calon nasabahHal.91 dari 134 Hal Puts No.669/Pdt.G/2012/PN.Jkt Sel.dapat disimpulkan bukan kategorinasabah yang layak sehinggamelanggar ketentuan Pasal 3 ayat(1) huruf (a) Peraturan KepalaBappebti No. 64/Bappebti/Per/1/2009 (vide hal. 1819Gugatan);e Keseluruhan penjelasan yang telahdiberikan oleh Tergugat Ill danTergugat Il merupakan pelanggaranatas ketentuan Pasal 106 Huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 19999

Undangundang Nomor 34 Tahun 19999 tentang PemerintahPropinsi DKI Negara Republik Indonesia Jakarta. Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keppres Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan KeppresNo. 80 Tahun 2003. Surat Edaran Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor14/SE/2004 tanggal 9 Maret 2004 hal Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa dan seterusnys ;5. Bahwa Pemohon Keberatan/PT.

Kaswari Unggul

1 (satu) lembar

36

Surat Dari Sekjen Kementerian Kehutanan Nomor S.461/Kum-3/2016 tanggal 10 Mei 2013 perihal permohonan bantuan keterangan terhadap diktum ke-9 dalam surat Keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan no. 488/Kpt-II/1999 tanggal 17 Juni 19999

2 (dua) lembar

37

Surat Dari Dirjen