Trans Oceania Indonesia, dibuat dihadapan Notaris Hj.Yulia Chairani Rahman, SH, MKn di Jakarta, diberi tanda T12B ;22.Fotokopi Akta Kuasa Memasang Hipotik No.75 atas kapal Oceania IVatas nama PT. Trans Oceania Indonesia, dibuat dihadapan Notaris Hj.Yulia Chairani Rahman, SH, MKn di Jakarta, diberi tanda T12C ;23.Fotokopi Akta Pernyataan (Cross Collateral) No.76, dibuat dihadapanNotaris Hj.

2009 ; . 1 (satu) lembar kwitansi No.064 /GPP2kw/TIR/II/2009 cicilan II atas1 (satu) unit Tendean Imperial Residence Jalan PiereTendean No. 34 Semarang Lantai VI unit B/607 senilaiRp.12.500.000, tertanggal 4 Februari 2009 ; 1 (satu) lembar kwitansi No.082 /GPP2kw/TIR/III/2009 cicilan IIIatas 1 (satu) unit Tendean Imperial Residence Jalan Piere TendeanNo. 34 Semarang Lantai VI unit B/607 senilai Rp.12.500.000,tertanggal 05 Maret 2009 ; . 1 (satu) lembar kwitansi No.100 /GPP2kw/TIR/IV/2009 cicilan IVatas

Meranti masih berjalan dan belum tuntas karena adahal yang harus terlebih dahulu diselesaikan.Dengan demikian, tidak ada perbuatan melawan hukum oleh Tergugat IVatas penggunaan aset milik Pemkab. Bengkalis (TERGUGAT 1), olehkarenannya dalil Penggugat ini haruslah ditolak.11.Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT angka ke18, TERGUGAT IVHalaman ke 34 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Blsmenolaknya.

Republik Indonesia Nomor 323K/Sip/1968 menyatakan:Suatu lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yangberlaku serta dimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik, makalelang tidak dapat dibatalkan dan terhadap pembeli lelang yang beritikadbaik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum.Bahwa sebagai pemenang lelang, PT BUMI HARAPAN JAYA memiliki hakdan dasar hukum yang sah untuk menguasai dan memanfaatkan tanahtanahyang dibeli secara sah, dan untuk memohon suatu hak kepada TERGUGAT IVatas

GEJOR adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan hukum tidak memiliki kekuatan hukum Kepemilikan Tergugat ,ll, dan Ill atas tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik NomorHal 16 dari 61 halaman Putusan Perdata Nomor 886 /Pat/G/2015/PN Dps10.11.12.5412/Desa Ungasan, SHM Nomor 5413/Desa Ungasan, SHM Nomor5414/Desa Ungasan dan SHM Nomor 5415/Desa Ungasan;Menyatakan hukum tidak memiliki kekuatan hukum Kepemilikan Tergugat IVatas tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5410/DesaUngasan

Dengan demikian Penggugattidak masuk dalam kategori pihak lain selain Debitor/suami atauistri/Tereksekusi dalam perkara a quo;Bahwa oleh karenanya terhadap perbuatan hukum Penggugat yang telahmenghambat penjualan melalui Turut Tergugat III atau Turut Tergugat IVatas obyek sengketa I, Il, Ill yang telah dibebani Hak Tanggungan dengancara mengajukan gugatan dalam perkara a quo, justru perbuatanPenggugat tersebut yang lebih cocok untuk dinyatakan sebagaiPerbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad) sebagaimana

telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan oleh karenanyaperbuatan tersebut adalah sah menurut hukum sehingga tidak bisadimintakan pembatalannya.Bahwa pelaksanaan objek perkara a quo telah dilaksanakan berdasarkankewenangan Tergugat IV yang diberikan oleh peraturan perundangundangansehingga mempunyai legalitas hukum yang sah.Bahwa dalam gugatanya Para Penggugat juga menyatakan Bahwa proses lelangoleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) atau Tergugat IVatas

A yangmana kemudian diteruskan oleh Tergugat IV hingga saat ini.Cc) Bahwa kehadiran dan penguasaan Diana dan/atau Tergugat IVatas Obyek Sengketa Sub. A telah diketahui dengan jelas dan pasti olehPara Penggugat sejak tahun 2011, dan Para Penggugat tidak pernahmenolak, mempermasalahkan, menggugat atau meiaporkan Dianadan/atau Tergugat IV kepada pihak berwajib mana pun juga karena telahmenempati dan menguasai Obyek Sengketa Sub.

sahmaka menurut Majelis Hakim Akta Jual Beli No 161/2011 tanggal 10082011 dengan Akta Hak Tanggungan No. 162/2011 tanggal 10082011yang diperbuat oleh dan dihadapan Muhammad Benny, SH sebagaiPPAT Kota Tebing Tinggi dan Akta Jual Beli No 151/2011 tanggal 28072011 dengan Akta Hak Tanggungan No 152/2011 tanggal 28072011yang diperbuat oleh dan dihadapan Muhammad Benny, SH sebagaiPPAT Kota Tebing Tinggi juga adalah cacat hukum karena memuatketerangan palsu, sehingga kepemilikan Tergugat Ill dan Tergugat IVatas

Sehingga dengan demikian, maka dapat dipastikan bahwapara Penggugat tidak memiliki hak hukum baik secara langsungmaupun tidak langsung dengan obyek tanah sengketa tersebut.Bahwabegitu. juga dengan status Tergugat Il atas namaANDREAS ASA selaku ketua suku MAKBUKAR dan Tergugat IVatas nama FANUS BAU selaku ketuasuku Bei Lesek,seungguhnya tidak pernah menggarap dan atau menguasai tanahsengketa baik secara langsung maupun tidak langsung.

Apakah proses lelang yang dilakukan oleh Terbanding IV/Tergugat IVatas permintaan Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/Tergugat IIsebagai pemenang lelang sesuai dengan hukum?Bahwa sesuai Penjelasan di atas pada poin 1.1 dan 1.2 makaPembanding/Penggugat menolak/tidak sependapat dengan Judexfacti/Pengadilan Tingkat Pertama, karena keliru dalam memberikanpertimbangan hukum dalam Putusan Pokok Perkara Nomor24/Pdt.G/2018/PN.

selain itu perlu pula diperhatikan, bahwa suatu perbuatanyang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatuperbuatan melawan hukum, sehingga masih diperlukan syaratsyarat lain yang harusdipenuhi yaitu :a) Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat tercancam;b) Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar(Schutznormtheorie);c) Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan penguasaan awal Tergugat IVatas

sertifikat atas tanah sengketayang di perjualbelikan maka berarti pula bahwa secara hukum Tergugat I, Il , Illdan IV memiliki hak untuk menguasai dan mengolah tanah sengketa in casubukanlah suatu perbuan melawan hukum .Menimbang,bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganternyata bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya terkait persoalankedua a quo, sebaliknya pihak Tergugat dapat membuktikan bahwa proses jualbeli tanah obyek sengketa maupun penguasaan pihak Tergugat I,II,IIl dan IVatas

No. 203 K/Pid/2015terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa , Il, Ill, IVatas dakwaan ke tiga yaitu melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHPidana jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, telah tepat dan benar, olehkarenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alihsebagai Pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutusperkara ini ditingkat banding, kecuali dalam kwalifikasi tindak pidana yangdilakukan oleh Para Terdakwe dan penjatuhan pidana terhadapTerdakwa , Il, Ill, dan

telah mengetahui atastanah dan bangunan milik Penggugat aquo nilai harga jualnya melebihi daripadaharga yang ditawarkan dalam proses lelang aquo;5 Bahwa yang benar pada saat pelaksanaan lelang, Tergugat telah menajukanpenawaran sesuai dengan harga pasaran tanah;6 Bahwa Tergugat III secara tegas menolak dan membantah dalil Penggugat pada point14 surat gugatannya yang menyatakan bahwa tanpa dasar pada tanggal 17 Juni 2013Tergugat III telah dengan sengaja mengadakan ikatan Kontrak kepada Tergugat IVatas

Bahwa selanjutnya sebagian besar tanah sengketa seluas kurang lebih355 M2 (tiga ratus lima puluh lima meter persegi) oleh TERGUGAT IVatas permohonan TERGUGAT telah diterbitkan sertifikat hak milikNo.157/Tahun 2001 tanggal 26022001, padahal berdasarkan data pisikdan yuridis yang terdaftar dan tercatat di Pemerintah KelurahanSendangan ( di Kantor TURUT TERGUGAT I!)

IVatas nama H. Achmad Syaikhu.c. Fotocopy Akta Jual Beli Tanggal 14 Oktober 1975 No. 927/12/SI/JBI/1975 yang dibuat oleh Partolo selaku PPAT di wilayahKecamatan Cengkareng yang dilegalisir/ diketahui oleh CamatCengkareng.d. Surat Keterangan Waris yang dibuat diatas kertas segel tanggal 05Mei 2000 yang diketahui Kepala Desa Pondok Cabe llir Tanggal 13Mei 2000 No. 5917/04/KesraV/2000.e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. AZIZAH SRIWEDARI IMAM.f.

Menyatakan sah menurut hukum Letter C nomor 2761 dengan Persil 35 S IVatas Nama Nyi Inut dengan Luas tanah 970 M2 ;4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum 5 (lima) Sertifikat Hak Milikyang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV yaitu :a. Sertifikat Nomor 1323/Kelurahan Cipamokolan, Tanggal Terbit 12 Januari1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.006.33, Tanggal Surat Ukur 09Januari 1998, Luas Tanah 618M?, Atas Nama Salam, Persil 22 ;Halaman 51dari54 Putusan No. 481/Pdt/G/2016/PN.Bdgb.

X 5628.79Y3163,55 Y3119,61yang dikeluarkan oleh pihak TERGUGAT IV kepada TERGUGAT I,sehingga pokok permasalahan dalam perkara a quo seharusnyaadalah Permasalahan Tumpang Tindih (overlapping) dan PermasalahanSertifikat yang bermuara pada objektivitas perkara pokok yaituPerbuatan Melawan Hukum (onrecht matigdaad) yang dilakukan olehpihak Badan Pengusahaan Kawasan Batam In casu TERGUGAT III danpihak Badan Pertanahan Nasional Kota Batam In casu TERGUGAT IVatas lahan terperkara yang semula diAlokasikan

dengan luas dan batas batas sesuai dengan dalil gugatanpenggugat poin 11.6 secara tanpa syarat dan bila perlu denganmenggunakan paksaan secara hukum dengan bantuan aparat keamanan,Polisi atau Tentara;Menyatakan hukum tergugat VII tidak memiliki hak di atas tanahsengketa/tanah milik para penggugat dan tidak berhak menjual tanah milikpara penggugat kepada siapapun;Menyatakan hukum jual beli tanah milik para penggugat/bagian dari tanahyang disengketakan oleh tergugat VIl kepada para tergugat ,ILIIl dan IVatas