pemusnahan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor24/Pen.Pid/2016/PN.BTM);1 (satu) unit alat tangkap Pair Trawl;1 (satu) unit GPS;1 (satu) unit Radio;+ 4.000 Kg ikan campuran (telah dilakukan pemusnahan berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Batam Nomor 27/Pen.Pid/2016/PN.BTM);Dirampas untuk dimusnahkan;Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan NegeriTanjung Pinang Nomor 25/Pid.SusPRK/2016/PN.Tpg

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 95/PID.SUS/2017/PT.PBR, tanggal 5 Juni 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 11Januari 2017 Nomor 25/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Tpg. yang dimohonkanbanding tersebut; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan

yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid.SusPRK/201 7/PN.Tpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Perikanan pada PengadilanNegeri Tanjung Pinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2017,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Juli 2017 dari Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Batam tersebut sebagai Pemohon

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya:Dalam Eksepsi: Exeptio obscuur libel;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah memberikan putusan Nomor12/Pdt.SusPHI/2015/PN.Tpg., tanggal 20 Januari 2016 dengan amarsebagai berikut:Dalam Putusan Sela: Menolak permohonan putusan sela Penggugat;Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut telah diucapkan denganhadirnya Penggugat pada tanggal 20 Januari 2016, kemudian terhadapnyaoleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 2 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan PermohonanKasasi Nomor 11/Kas/PDt.SusPHI/2016/PN.Tpg., yang dibuat oleh

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Tanjung Pinang Nomor 12/Pdt.Sus/2015/PN.TPg tanggal 20Januari 2016 atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaara),Mengadili Sendiri dengan memutuskan:1. Menolak jawaban Termohon Kasasi (dahulu Tergugat I) untukseluruhnya;2. Menyatakan tidak sah alatalat bukti surat yang dihadirkan olehTermohon Kasasi untuk seluruhnya;3.

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Tpg, tanggal 13 Desember 2017, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Menguatkan putusan Pengadilan

Negeri Tanjung Pinang Nomor : 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Tpg, tanggal 13 Desember 2017 untuk selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Walikota tersebut dengandasar adanya Putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor 5/Pid.SusTPK/2016/PN.Tpg tanggal 21 Juni 2016. Penggugat diberhentikanDengan Tidak Hormat Sebagai PNS karena telah terbukti melakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan ;5.

Bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana Korupsiberdasarkan Putusan Pengadilan Tanjung Pinang Nomor 5/Pid.SusTPK/2016/ PN.TPG tanggal 21 Juni 2016 ;8.

Bahwa dalam dalil Penggugat nomor F.1 huruf b halaman 7menyebutkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugattelah melewati tenggang waktu 21 hari, bahwa objek sengketa ditetapkanpada tanggal 26 Desember 2018 sedangkan Putusan Pengadilan TindakKorupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 5/Pid.SusTPK/2016/PN.TPG tanggal 21 Juni 2016, maka dengan demikian objeksengketa aquo bertentangan dengan Pasal 266 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 ;14.

Dimana Putusan PengadilanNegeri Nomor 5/PID.SUSTPK/2016/PN.TPG ditetapkan pada tanggal 21Juni 2016, maka TMT Pemberhentian Penggugat ditetapkan 30 Juni2016 ;17. Bahwa Pasal 266 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 menyebutkan keputusan pemberhentian sebagaimanadimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 hari kerja setelah usulpemberhentian diterima ;18.

ZULPENEDI, dengan alasan berdasarkan Putusan PengadilanNomor: 77/PID.SusTPK/2016/PN.TPG tanggal 21 Juni 2016 yangmenyatakan bahwa Sdr.

Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor : 3/Pdt.G/2015/PN.TPG;-----------------3. Menghukum Penggugat untuk membayar beaya perkara sebesar Rp.366.000,-(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -------------------

Tergugat memberikan kuasa kepada Lilis Nur Faizah, SH, dan kawankawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2015 ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan suratsurat yangbersangkutan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang bahwa penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan suratgugatannya tanggal 30 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTanjungpinang tanggal 2 Pebruari 2015 dan terdaftar di bawah register perkara Nomor :3/Pdt.G/2015/PN.TPG

Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenangmengadili perkara perdata Nomor : 3/Pdt.G/2015/PN.TPG;3.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 7/Pen.Pdt.G/2015/PN.Tpg, tertanggal 23Februari2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan ; 2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.Tpg tertanggal 24Februari2015 tentang penentuan hariSIAN PEMtAMA 5 n nnn nn nen en nnn n nnn n nn nn nw nnn nen nnn nen ene nee ee nee3.

20Februari2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinangpada tanggal 20Februari2015 dibawah register perkara Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.Tpg,telah mengemukakan halhal sebagai berikut : 0 nn nn nen1.

BANWA ou. cceccceceeecececcecececnecececceeeeeenaneeeeanaees /Alm.3Putusan Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.Tpg.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat ( 2 ) Kontrak Induk ( vide bukti P1 ),harga borongan untuk pelaksanaan Pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre ( Harga Kontrak ) tersebut disepakati sebesar Rp.100.030.100.000, ( seratusmilyar tiga puluh juta seratus ribu Rupiah ).

Surat Nomor : 179/WK/WilBar/MD/2010, tanggal 20Agustus2010, perihal :Pengajuan Penyesuaian Harga. ( Bukti P13 ) ; 10.11.12.13.Putusan Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.Tpg.9.8. Surat Nomor : 182/WK/WilBar/MD/2010, tanggal 28September2010, perihal :Tindak Lanjut Pengajuan Eskalasi. ( Bukti P14 ) ; 9.9.

Bahwa dengan demikian berarti disamping adanya Kontrak Induk, maka untuk uangeskalasi harus diatur dalam Kontrak Anak, dimana didalam Kontrak Anak tersebutmemuat pasalpasal yang disepakati bersama yang isinya : DasarHukum Uang Eskalasi ; nono neon nn nn nnn ene nnnens10.11.12.12Putusan Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.Tpg.

Villa Akasia no. 8 RT.005 RW.004,Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan BukitBestari, Kota Tanjungpinang ;Selanjutnya disebut SCDaQal .............ccccecceeeeeeeeeees PEMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara in1 ;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksI ;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang,pada tanggal 5 April 2021, dibawah nomor : 24/Pdt.P/2021/PN.Tpg

,SUMAN. 0st ee eee eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :Rp. 110.000,(Terbilang: seratus sepuluh ribu rupiah)H A KIM,BOY SYAILENDRA, SHHalaman 6 dari 6 halaman Penetapan No 24/Pdt.P/2021/PN.Tpg

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 51/Pen.Pdt.G/2014/ PN.Tpg, tertanggal 16 Juli 2014 tentang penunjukanmajelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata yangbersangkutan ; 2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor51/ Pen.Pdt.G/2014/PN.Tpg, tertanggal 17 Juli 2014 tentang penentuanhari sidang pertama ;3.

Berkas perkara perdata Nomor 51/Pdt.G/2014/PN.Tpg, dalam perkaraantara Asmat sebagai Penggugat melawan Apo sebagai Tergugat ;Telah memperhatikan dan membaca suratsurat yang diajukan sebagaialat buktioleh Penggugat di muka persidangan ;Telah mendengar pula keterangan saksisaksi yang diajukan Penggugatdi depan persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTanjungpinang pada

tanggal 15Juli 2014 dibawah register perkara Nomor 51/Pdt.G/2014/PN.Tpg, telah mengemukakan halhal sebagai berikut1.Bahwa ....1.

Bahwa Penggugat telah dinukum pidana berdasarkan Putusan Nomor:13/Pid.SusTPK/2019/PN.Tpg, dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun dan 2 (dua) bulan, pidana denda 50.000.000, (lima puluh jutarupiah), putusan diucapkan dalam sidang pada hari Jumat tanggal 28Februari 2020:.

Bahwa Penggugat telah menjalani hukuman pidana selama 1 (satu)tahun dan 2 (dua) bulan sesuai Putusan Nomor: 13/Pid.SusTPK/2019/PN.Tpg, tanggal 25 Februari 2020 dan diucapkan dalamsidang pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 dan Penggugat telahkeluar/bebas pada tanggal 12 Juni 2020:. Bahwa setelah menjalani masa hukuman, Penggugat tidak kembalibekerja di Pemerintahan Kota Batam;. Bahwa Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil berdasarkan Objek Sengketa;.

Bahwa Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil berdasarkan Objek Sengketa, denganpertimbangan berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang kelas A berdasarkanPutusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 13 dari 83Putusan Nomor: 13/Pid.SusTPK/2019/PN.Tpg, diucapkan dalamsidang pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020;10.Bahwa dengan adanya putusan pidana tersebut, Penggugat tidak11.12.13.mengajukan banding, sehingga

Dapat kami sampaikan berdasarkan PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTanjung Pindang Kelas IA berdasrkan Putusan Nomor:13/Pid.SusTPK/2019/PN.Tpg, diucapkan pada hari Jumattanggal 28 Februari 2019 pada pokoknya menyatakanTerdakwa Efendi, Amd. Bin Nurdin yang dalam hal ini adalahsebagai Penggugat telah terbukti secara sah meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal11.

EFENDI, A.MdBin Nurdin berdasarkan Putusan Nomor: 13/Pid.SusTPK/2019/PN.Tpg, Nomor: 0001/06/2020 tanggal O09 Juni2020 (Fotokopi Sesuai dengan Fotokopi):Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 39 dari 8310. Bukti P811. Bukti P912. Bukti P1013. Bukti P1114. Bukti P1215. Bukti P1315.

STARTMARA PRATAMA tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg tanggal 7 April 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu Penggugat berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak adanya hubungan kerja;3.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan Putusan Nomor10/Pdt.SusPHI/2021/PN.Tpg tanggal 7 April 2021, yang amarnya sebagaiberikut:Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaKuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 7 April 2021, terhadap putusantersebut, Pemohon Kasasi melalui kKuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 15 Februari 2021 mengajukan permohonan kasasi padatanggal 16 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Kasasi Nomor 11/Kas/Pdt.SusPHI/2021/PN.Tpg

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 27 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Tanjungpinangtertanggal 7 April 2021, dengan Register Perkara Nomor 10/Pdt.SusPHI/2021/PN.Tpg

SimpanganRT 004/RW 001 Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan.Untuk selanjutnya disebut sebagaiP EMOHON ;PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG ;Telah membaca surat permohonan Pemohon ;Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;Telah memeriksa alat bukti dari Pemohon ;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20Juni 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Tanjungpinang pada tanggal 12 Juni 2017 dibawah Register No. 70/Pdt.P /2017/ PN.TPG

Puvithra anak dari perempuanMARYANITA menjadi anak suami isteri KANTHAN dan MARYANITA; Bahwa untuk penambahan nama suami Pemohon pada Akta Kelahirananak Pemohon tersebut pemohon lakukan karena namanya tidaktercantum di Akta Kelahiran anak pemohon; Bahwa untuk penambahan nama suami Pemohon pada akta kelahirananak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon tersebut terlebihdahulu harus mendapat izin dengan suatu Surat Penetapan dariPengadilan Negeri tersebut ;Hal 1 dari 6 Penetapan No. 70/Pdt.P/2017/PN.TPG

diucapkan dalam sidang yangterobuka untuk umum dengan dibantu : Sulaiman Panitera pada PengadilanNegeri Tanjungpinang, dihadiri oleh Pemohon.PANITERA PENGGANTI, HAKIM TERSEBUTSULAIMAN CORPIONER,S.H.Perincian Biaya :e Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,e Biaya Proses Rp. 50.000.e Biaya Panggilan Rp. 115.000.Hal 5 dari 6 Penetapan No. 70/Pdt.P/2017/PN.TPGe Biaya Redaksi Rp. 5.000.e Biaya Materai Rp. 6.000.Jumlah Rp. 206.000.Terbilang : dua ratus enam ribu rupiah;Hal 6 dari 6 Penetapan No. 70/Pdt.P/2017/PN.TPG

berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang,bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya:BahwaTentang Gugatan Salah Orang (exeptio error in persona);Tentang Gugatan Kabur Karena Objek Gugatan Tidak Jelas(obscuur libe);Tentang Gugatan Kabur, Karena Posita Tidak Sesuai DenganPetitum;tersebutterhadap gugatan ditolak seluruhnya olehPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinangdengan putusan Nomor 107/Pdt.SusPHI/2015/PN.Tpg

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlahRp 316.000,00Menimbang, bahwa putusan ini diucapkan dengan hadirnya ParaPemohon Kasasi pada tanggal 18 Mei 2016 kemudian terhadapnya olehPara Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 24 Mei 2016 diajukan permohonan kasasi padatanggal 6 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Kasasi Nomor 29/Kas/Pdt.SusPHI/2016/PN.Tpg. yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 107/Pdt.Sus/2015/PN.TPg tanggal 18 Mei 2016 Atau setidaktidaknya tidak dapatditerima (Niet Onvankelijke verklaara);Mengadili Sendiri dengan memutuskan :Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 37 kK/Pdt.SusPHI/20181. Mengabulkan Gugatan para Penggugat (para Pemohon Kasasi)untuk seluruhnya;2. Menyatakan sah alatalat bukti yang dihadirkan oleh PemohonKasasi dalam perkara a quo;3.

PENETAPANNOMOR 10/Pat.P/2016/PN.Tpg.* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung Pinang, yang memeriksa perkara perdata permohonan telahmemberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama :KHIE PHIN Alias HON KHOI , Jenis kelamin Lakilaki, Umur 58 tahun, Pekerjaan Mekanik ,Alamat Kp. Karang Rejo Rt.001.RW.008 Kel.

Pinang Kencana, Kec.Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang;.Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca surat permohonan Pemohon :Setelah mendengar keterangan Pemohon :Setelah membaca dan meneliti suratsurat bukti yang di ajukan Pemohon di mukapersidangan :Menimbang , bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Januari 2016 dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang di bawah Nomor : 10/Pdt.P/2016//PN.Tpg. berbunyi sebagai berikut :e Bahwa Pemohon adalah warganegara Indonesia

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor25/Pid.SusPRK/2017/PN.TPg tanggal 18 Oktober 2017 yang amarlengkapnya sebagai berikut:1.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor309/PID.SUS/2017/PT.PBR tanggal 15 Januari 2018 yang amar lengkapnyasebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor25/Pid.SusPrk/2017/PN.Tpg, tanggal 18 Oktober 2017 atas namaTerdakwa Nguyen Thanh Tam yang dimintakan banding tersebut;Hal. 3 dari 7 hal.

Putusan Nomor 2001 K/Pid.Sus/2018 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid.SusPRK/2018/PN.Tpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriTanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2018,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal

. : 17/Pen.Pid.Sus/Prk/2016/PN.Tpg sejak tanggal 13 JUNI 2016 sampai dengan tanggal 02Juli 2016 ;5. Wakil ketua Pengadilan Negeri : tanggal 17 Juni 216 No.07/Pen.Pid.Sus/Prk/2016/PN.Tpg sejak tanggal 03 Jul 2016 sampai dengan tanggal 12Juli 2016 ;Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut:Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta suratsurat dalamberkas perkara ;Telah membaca pula :1.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 13 Juni 2016Nomor: 19/Pen.Pid.Sus.Prk/2016/PN.Tpg tentang Penunjukan Hakim ;3.

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 13 Juni 2016 Nomor: 19/Pen.Pid.SusPRK/2016/PN.Tpg tentang Penetapan Hari Sidang;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa serta telahmemperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada HariSelasa ,tanggal 28 Mei 2016 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:I.