Ditemukan 2542 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Sengketa pemilihan kepala desa Pemilihan kepala desa sepahat Kepala desa
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 02-02-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN MAMUJU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam
Tanggal 7 Mei 2018 — Penuntut Umum:
HIDJAZ YUNUS,SH.MH
Terdakwa:
RESKI SAKKA BIN H. SAKKA
196 — 90

  • 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran yang berbunyi telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp.5.000.000,- Untuk Pembayaran Panjar Peningkatan Jalan di Dusun Sulu yang ditanda tangani oleh ABDUL RAHIM dimana Nomonal Rp.5.000.000,- dicoret dan diganti Rp.10.000.000;

    1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 314 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2016-2022 Hasil Pemilihan

    Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten mamuju Utara Tahun 2016 yang dibuat pada tanggal 06 Juni 2016, yang terlampir nama Kepala Desa Karya Bersama a.n.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 09-08-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 14 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
Himawan Setianto, SH MH
Terdakwa:
SUNARYO Alias MOCH BUSRO KARIM Bin BAHRUN
122 — 34
  • Anggota BPD mempunyai hak meminta keterangankepada Pemerintah Desa dan menyatakan pendapat;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72Tahun 2005 tentang Desa Pasal 36 Bagian Ketiga, BadanPermusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas anggota BPDmempunyai wewenang : membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desadan peraturan kepala desa; mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; membentuk panitia pemilihan
    kepala desa; menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkanaspirasi masyarakat; dan menyusun tata tertib BPD.Bahwa Stuktur Pemerintahan Desa Kebakalan, Kecamatan Karanggayam,Kabupaten Kebumen pada Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2015sama yaitu :Y Kepala Desa : SUNARYO.v Sekdes merangkap : SUNAR Kaur Pemerintahan : SUNAR (merangkap) Kaur Pembangunan : NGADMIN.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 02-02-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN MAMUJU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam
Tanggal 8 Mei 2018 — Penuntut Umum:
HIDJAZ YUNUS,SH.MH
Terdakwa:
ABD LATIF BIN LAMUSENG
121 — 69
24. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran yang berbunyi telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp.5.000.000,- Untuk Pembayaran Panjar Peningkatan Jalan di Dusun Sulu yang ditanda tangani oleh ABDUL RAHIM dimana Nomonal Rp.5.000.000,- dicoret dan diganti Rp.10.000.000,-
25. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 314 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2016-2022 Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten mamuju
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-06-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 29 Juni 2015 — SUPARJO, Amd.Kl bin KROMO REDJO ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
116 — 12
  • Dan selain itu sesuaiperaturan perundangan BPD mempunyai kewenangan sebagai berikut : 1) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;2) Melaksanakan Pengavwasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa;3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; 4) Membentuk panitia pemilihan kepala desa;5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;6) Menyusun tata tertib BPD ; Putusan No. 39 Pid.Sus 2015 PN.SBY Halaman 84 dari 218Bahwa
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-12-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 07-02-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 27/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN
Tanggal 31 Januari 2019 — TANO BADODO HAREFA
126 — 59
  • Nomor 1 Tahun 2008 tentangPenggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli Dari Luar BPK, bahwaHalaman 239 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2018/PT MDN210.yang berwenang menghitung kerugian Negara adalah BADANPEMERIKSA KEUANGAN.Bahwa perkara ini terkesan lebih bernuansa politis yang bertujuan untukmenjatuhkan harkat dan martabat serta pembunuhan karakter terhadapTerdakwa dalam kedudukannya selaku Pj Kepala Desa Hilifalago,Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, dimana dalam waktu dekatakan dilakukan Pemilihan
    Kepala Desa Yang Baru Dan Terdakwa TermasukDalam Balon Kepala Desa Di Desa Hilifalago tersebut.Bahwa Pemohon Banding menggunakan kebijakan dan Hak Diskresinyadalam Mengelolah Administrasi dan juga Keuangan Desa Hilifalago, karenasemua perangkat desa tidak menjalankan tupoksinya masingmasing, hal initelah terlihat secara kasat mata pada saat Pemeriksaan Sekertaris DesaHilifalago, kesaksiannya dalam fakta persidangan dibawah sumpahmeyatakan bahwa Terdakwa/Kepala Desa Hilifalago telah melakukankesalahan
    Badan Pemeriksa Keuangan,dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008tentang penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli Dari LuarBPK, bahwa yang berwenang menghitung kerugian Negara adalahBADAN PEMERIKSA KEUANGAN.Bahwa perkara ini terkesan lebih bernuansa politis yang bertujuanuntuk menjatuhkan harkat dan martabat serta pembunuhan karakterterhadap Terdakwa dalam kedudukannya selaku Pj Kepala DesaHilifalago, Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, dimanadalam wakiu dekat akan dilakukan Pemilihan
    Kepala Desa YangBaru Dan Terdakwa Termasuk Dalam Balon Kepala Desa Di DesaHilifalago tersebut.10.Bahwa Pemohon Banding menggunakan kebijakan dan Hak11Diskresinya dalam Mengelolah Administrasi dan juga KeuanganDesa Hilifalago, karena semua perangkat desa tidak menjalankantupoksinya masingmasing, hal ini telah terlihat secara kasat matapada saat Pemeriksaan Sekertaris Desa Hilifalago, kesaksiannyadalam fakta persidangan dibawah sumpah meyatakan bahwaTerdakwa/Kepala Desa Hilifalago telah melakukan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 21 /Pid.Sus.TPK/2015/PN.KPG
Tanggal 12 Agustus 2015 — HENDRIKUS RUBIN Alias HENDRIK
78 — 33
  • Desember ) dialokasikan kepada masyarakat sebanyak 1.422 KKdengan mendapat Raskin sebanyak 20 Kg/ KK sedangkan dan tahun 2012 untuktahap I (alokasi bulan Januari s/d Maret 2012) yang menerima Raskin sebanyaksebanyak 1. 422 KK dengan menerima Raskin sebanyak 10 Kg sedangkanuntuk alokasi bulan April s/ d Desember 2012 dan Raskin bulan ke 13 tahun2012 yang melakukan pengurusannya adalah Sekretaris Desa Pong Majoksaudara MAKSIMUS JONI karena saat itu di desa Pong Majok terjadiPemekaran Desa dan dilakukan pemilihan
    Kepala desa dan terdawka juga ikutmaju calon kepala Desa sehingga Pengurusan Raskin tersebut terdakwaserahkan kepada Sekretaris Desa Pong Majok tersebut .Bahwa :a.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2017 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 16 Oktober 2017 — ALAMSYAH Bin H. ATIB SATIBI
103 — 36
  • Ani Gustini, MM..2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor141.1/Kep.283BPMPD, tentang Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2012,tanggal 28 Septemer 2012, An Aktip Bahtiar selaku Kepala DesaCipayung.Halaman 15 dari 246Putusan No. 34/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg102.103.1 (satu) berkas fotocopy Usulan Perubahan Namanama PenerimaBantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015 di Kecamatan CikarangTimur Kabupaten Bekasi.Dikembalikan kepada saksi
Pengadilan PN PALEMBANG
Register : 13-05-2015 — Putus : 09-09-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 9 September 2015 —
59 — 49
  • FAKHRY ZAMZAM,dengan tugas mempersiapkan pemilihan Kepala Desa Definitif UntukDesa Marga Mulya hingga terpilihnya Sdr. ZAZULI sebagai KepalaDesa Marga Mulya sekira Bulan Juli 1991.e Bahwa memang benar saksi menerangkan pada Tahun 2012 telah terjadipenjualan Tanah Aset Desa Marga Mulya di Kapling Blok G2 yangterletak di Blok G2 Dusun III di jl. Poros Desa Marga Mulya danKapling Tanah Pasar Unit XV BlokB di Jl.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 26-11-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
NURUL ANWAR, SH, MHum
Terdakwa:
AMBYAH PANGGUNG SUTANTO bin SISWO MARTOYO
160 — 74
  • Untuk namanama penerima bantuan jambanisasi di Desa Ketangi tahun 2017 yaitu :e SUMO SUWITO, RT 02 RW 01.e RATNOTO RT 02 RW 02.e PRINGGO SEJOYO RT 01 RW 02e KELIK RAME RT 01 RW 03e SAMIRIN RT 01 RW 04e SUPARDI RT 01 RW 04e TUKIMUN RT 02 RW 05e JEMANGUN RT 02 RW 05e PONIMAN RT 03 RW 06e SUMARDI RT 03 RW 06.Bahwa untuk Dana Bantuan Kabupaten yang sejumlah Rp. 11.117.000,00,saksi ikut melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Ketangi sebagaiwakil ketua panitia, untuk yang menjadi ketua panitia adalah
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 07-11-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
YURIDHO FADLIN, SH., MH
Terdakwa:
BADI UZAMAN, SH Bin JAMALUDIN
111 — 35
  • SPJ tersebut dibuat diluarsepengetahuan saksi dan karena keterbatasan pengawasan pengelolaandana yang saksi lakukan maka ada SPJ kegiatan Sosialisasi yang saksitandatangani juga.Bahwa benar Terdakwa ada menerima uang sebesar Sebesar Rp16.000.000, dari saksi Tri Anjaswati dan ada menandatangani kwitansi,dimana uang tersebut dipergunakan saksi untuk biaya perjalanan dinaske kementerian dalam negeri untuk koordinasi masalan PemilihanKepala Desa, saksi memakai Dana Kegiatan Lomba Desa dikarenakandana Pemilihan
    Kepala Desa belum dapat dicairkan dan dipergunakan.Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai penggunaan uangpembinaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan tahun anggaran 2015sebesar Rp. 18.000.000, dan Uang penghargaan Juara Faforit kategoriDesa bersih dan aman kegiatan Lomba Desa tahun anggaran 2015sebesar Rp. 22.500.000, karena saksi hanya menandatangani SPJnyasaja dan saksi baru mengetahui bahwa kegiatannya tidak dilaksanakan.Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran ada menandatanganiPertanggung jawaban
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 07-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
1.HERY BASKORO, S.H
2.YOPPY GUMALA, S.H.
3.RENDY BAHAR PUTRA, SH
4.GUSTI MURDANI CHAN, SH
5.AGUS YULIANA I.S., S.H., M.H.
Terdakwa:
RIDUANSYAH
106 — 30
  • Baringei, Kecamatan Rungan, Kabupaten GunungMas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor: 436tahun 2018, tanggal 2 Agustus 2018,Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas 436 tahun 2018tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan PejabatKepala Desa Tumbang Baringeil, Kecamatan Rungan, KabupatenGunung Mas Pjs Kepala Desa mempunyai tugas: Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Desa PembangunanDesa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa Dan PemberdayaanMasyarakat Desa Mempersiapkan pelaksanaan pemilihan
    Kepala Desa Serentak.Masa periode Pjs.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 25-10-2023 — Putus : 08-01-2024 — Upload : 23-01-2024
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm
Tanggal 8 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.Thesa Tamara Sanyoto SH
2.Dwi Kurnianto SH.,MH
3.Grhady Dwi Hartanti SH
4.JOHAN WIBOWO, S.H.
Terdakwa:
MULIADI Bin H. IBERAHIM (Alm)
88 — 357
  • Menetapkan barang bukti berupa:
a. 1 (satu) eksemplar Fotocopy yang di Legalisir, Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor : 188.45 / 032 / KUM /2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I dalam Wilayah Kabupaten Tapin, tanggal 10 Februari 2016;
b. 1 (satu) eksemplar Fotocopy yang di Legalisir, Surat Keputusan Kepala Desa Sawaja Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 10-12-2021 — Putus : 28-03-2022 — Upload : 11-07-2022
Putusan PN SEMARANG Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg
Tanggal 28 Maret 2022 — Penuntut Umum:
RADEN PRABOWO AJISASMITO, SH.MH.
Terdakwa:
HERU SETIAWAN BUDI SUTRISNO alias SANGGIYO Bin SOETRISNO
73 — 36
  • Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141.1/585/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan HERU SETIAWAN BUDI SUTRISNO sebagai Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Lau dan Pemberhentian SUYOTO dari Jabatan Penjabat Kepala Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
  • 1 (satu) bendel Surat Nomor: 900/10/IV/2018, perihal Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahun 2018 Tahap I kepada Bupati Kudus c.q. Kepala Dinas PMD lewat Camat Dawe, tanggal 11 Mei 2018.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 07-02-2020 — Putus : 22-06-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 22 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH.
Terdakwa:
AMIR HAMZAH Bin MUHAMAD H. ENGKO
167 — 62
  • Adapun susunan organisasiBPD sebagai berikut :Adapun kewenangan Saksi yaitu :> Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desahasil pemilinan Kepala Desa;Halaman 139 dari 309Putusan No.10/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg> Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilihan KepalaDesa antar waktu;> Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan danmenyalurkan aspirasi dari masyarakat;> Menyusun tata tertio BPD.Adapun fungsi dari BPD yaitu :> Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersamaKepala
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 03-11-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 27-02-2018
Putusan PTUN JAMBI Nomor 18/G/2017/PTUN.JBI
Tanggal 21 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
320 — 220
  • Menyatakan Batal Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Seling Nomor: 08/BPD-S-2017 tanggal 16 Oktober 2017, tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.

    3.

Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2015 — Putus : 09-09-2015 — Upload : 05-10-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 9 September 2015 — 1.SUWITO Bin SADIR 2.SUNTARI BIN KARJI. 3.SUGIANTO Bin SURO SENEN.
98 — 34
  • fungsi sesuai Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yaitu :Bagian KetigaBadan Permusyawaratan DesaPasal 34BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampungdan menyalurkan aspirasi masyarakat.Pasal 35BPD mempunyai wewenang:a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa danperaturan kepala desa;c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;d. membentuk panitia pemilihan
    kepala desa;e. menggaliimenampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkanaspirasi masyarakat; danf. menyusun tata tertib BPD.Halaman127 dari378Putusan Nomor. 28/Pid.SusTPK/2015/PN.PlgI1Terdakwa SUNTARI Bin TARJI selaku Bendahara Desa Marga Mulyamempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDesa, yaitu :BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1(5) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebutPTPKD adalah perangkat
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 19-08-2022 — Putus : 24-11-2022 — Upload : 08-12-2022
Putusan PN KUPANG Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg
Tanggal 24 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
HERA AYU SAPUTRI, S.H
Terdakwa:
GREGORIUS SERIAN KEKA, S.Pd alias RIAN KEKA
220 — 94
  • 1 (satu) lembar rencana anggaran biaya (RAB) tahun anggaran 2018, bidang penyelenggaraan pemerintah desa, kegiatan pemilihan kepala desa dan perangkat desa, tanggal 27 maret 2018.
  • 1 (satu) lembar rencana anggaran biaya (RAB) tahun anggaran 2018, bidang pelaksanaan pembangunan desa, kegiatan pembangunan jalan desa, tanggal 27 maret 2018.
  • 1 (satu) lembar rencana anggaran biaya (RAB) tahun anggaran 2018, bidang penyelenggaraan pemerintah desa, kegiatan pemilihan kepala desa dan perangkat desa, tanggal 27 maret 2018.
  • 1 (satu) lembar rencana anggaran biaya (RAB) tahun anggaran 2018, bidang pembinaan kemasyarakatan, kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban, tanggal 27 maret 2018.
  • 21 (dua puluh satu) lembar surat permintaan pembayaran tahun anggaran 2018, pemerintah desa Bangka Lao nomor : 0010/SPP/03.29/2018 bidang penyelenggaraan pemerintah desa, kegiatan pemilihan kepala desa dan perangkat desa, tahun anggaran 2018, keperluan pembayaran kegiatan pemilihan kepala desa dan perangkat desa, jumlah diminta Rp.4.475.000.00 (empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 17 mei 2018.
  • 1 (satu) lembar buku kas pembantu kegiatan pemerintah desa Bangka Lao tahun anggaran 2018, bidang penyelenggaraan pemerintah desa, kegiatan pemilihan kepala desa dan perangkat desa, tanggal 31 juli 2018.
  • 3 (tiga) lembar buku kas pembantu kegiatan pemerintah desa Bangka Lao tahun anggaran 2018, bidang pelaksanaan pembangunan desa, kegiatan pembangunan jalan desa, tanggal 31 juli 2018.
  • 1 (satu) lembar buku kas pembantu kegiatan, pemerintah desa Bangka Lao tahun anggaran 2018, bidang penyelenggaraan pemerintah desa, kegiatan pemilihan kepala desa dan perangkat desa, tanggal 31 desember 2018.
  • 1 (satu) lembar buku kas pembantu kegiatan, pemerintah desa Bangka Lao tahun anggaran 2018, bidang pelaksanaan pembangunan desa, kegiatan pembangunan jalan desa, tanggal 31 desember 2018.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 18-07-2022 — Putus : 01-11-2022 — Upload : 04-11-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 1 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
DERMAWAN WICAKSONO, S.H.
Terdakwa:
ANDI RISMAYANI AP. Binti ANDI PAJARUNGI.
171 — 72
  • 269/PO-DD/2020/Itda tanggal 30 Desember 2020;
    Laporan Hasil Pemeriksaan Alokasi Dana Desa TA.2018 Desa Bottopenno Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Nomor : 700.04/39.03/PO-ADD/Itda tanggal 10 September 2019;
    Laporan Hasil Pemeriksaan Alokasi Dana Desa TA.2019 Desa Bottopenno Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Nomor : 700.04/236/PO-ADD/Itda tanggal 30 Desember 2020;
    Surat keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 648 Tahun 2015 tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan
    Kepala Desa (PPKD) Desa Bottopenno Kecamatan Majauleng tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Periode Tahun 2015 2021 tanggal 25 Mei 2015;
    Surat keputusan Kepala Desa Bottopenno Nomor: 08/KPTS/DBP/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bottopenno Tahun Anggaran 2018;
    Surat Keputusan Kepala Desa Bottopenno Nomor: 02 / KPTS / BP / I / 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Pengangkatan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 18-07-2022 — Putus : 01-11-2022 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 1 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
DERMAWAN WICAKSONO, S.H.
Terdakwa:
NUR ASMI, HS BINTI ABDUL SAMAD MAPPE.
78 — 0
  • 269/PO-DD/2020/Itda tanggal 30 Desember 2020;
    Laporan Hasil Pemeriksaan Alokasi Dana Desa TA.2018 Desa Bottopenno Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Nomor : 700.04/39.03/PO-ADD/Itda tanggal 10 September 2019;
    Laporan Hasil Pemeriksaan Alokasi Dana Desa TA.2019 Desa Bottopenno Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Nomor : 700.04/236/PO-ADD/Itda tanggal 30 Desember 2020;
    Surat keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 648 Tahun 2015 tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan
    Kepala Desa (PPKD) Desa Bottopenno Kecamatan Majauleng tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Periode Tahun 2015 2021 tanggal 25 Mei 2015;
    Surat keputusan Kepala Desa Bottopenno Nomor: 08/KPTS/DBP/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bottopenno Tahun Anggaran 2018;
    Surat Keputusan Kepala Desa Bottopenno Nomor: 02 / KPTS / BP / I / 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Pengangkatan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 11/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 2 Mei 2013 — TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA PAIMAN bin MENTOSETIKO SUKIJAN bin PARTONO H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO
87 — 94
  • Bahwa usulan mata anggaran Tunjangan Investigasi dan Operasional Fraksiberasal dari Fraksi dan anggota DPRD, karena fraksi harus turun kebawahuntuk menemui konstituen dan biaya yang dibutuhkan untuk itu sangat tinggi (bisa sampai Rp.5.000.000,);Bahwa setiap program kerja pimpinan yang dituangkan dalam usulan rencana kerja bisa dimunculkan anggarannya;Bahwa berkaitan dengan Investigasi, saksi juga pernah turun ke daerah untukmenyelesaikan masalah antara lain tentang pemilihan Kepala Desa maka kamiharus