Ditemukan 2777 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : akukan adakan aduan abdukkah adusman anukman ayubkan adungan adukan adskhan atuhkan agunkan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-06-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 67/PID.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 19 Nopember 2015 — Pidana Korupsi - BARNABAS SUEBU
272 — 160
  • ataukesewenangwenangan.Bahwa mengenai audit BPK maka seyogianya menganut asas keterbukaan dandisampaikan kepada pihak terkait atas hasil audit tersebut, maka kepala daerahsetelah mendapat hasil audit dan temuan tersebut dapat memerintahkanbawahannya untuk melakukan verifikasi.Bahwa terkait undangundang administrasi pemerintahan menurut ahli banyakpermasalahnnya conth di dalam Pasal 17 ada kerancuan karena di dalamnyadisebutkan bahwa penyalahgunaan wewenang ada 3 (tiga) macam yakni :1)melampaui kewenangan; 2)mencampur adukkan
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 17-10-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 632/PDT/2017/PT SBY
Tanggal 18 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat II : H. Yudi Prawoko, SE., MM
Pembanding/Penggugat I : Hj. Erowati, SH
Terbanding/Tergugat : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Surabaya
190 — 137
  • Bahwa gugatan ParaPenggugat kabur dan tidak jelas karena mencampur adukkan gugatanwanprestasi dalam perkara aquo namun tidak menyebutkan apa dasarperikatan perjanjian dan tindakan apa yang dianggap Para Penggugat olehTergugat lakukan yang tidak sesuai dengan perjanjian sehingga disebutwanprestasli ;Halaman 168 dari 181 Putusan No.632/PDT/2017/PT SBYd. Bahwa pada petitum dalam provisi angka (1) pada intinya memohon majelishakim menjatuhkan putusan Verstek.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-09-2013 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 25 September 2013 — SUPROJO, SE Bin MAT YASIR
73 — 28
  • SURAT DAKWAAN TELAH MENCAMPUR ADUKKAN SEMUA UNSURDALAM PASAL 55 AYAT (1) KE1 KUHP; SEHINGGA TIDAK JELAS LAGISIAPA SEBAGAI PELAKU DAN SIAPA SEBAGAI YANG TURUT SERTA : Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut,Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 04 Maret 2013, yang amarnyasebagai berikut : 1. Menolak seluruh Nota Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum TerdakwaSUPROJO, SE Bin MAT YASIR ; 2. Menyatakan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 26-03-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 46/PDT/2020/PT BTN
Tanggal 5 Mei 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
295 — 442
  • (Vide Bukti T3).Sehingga tidak mencampur adukkan asset pribadi dengan assetperusahaan.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 23-04-2020 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 215/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 27 Oktober 2021 — Penggugat:
1.TONY SURJANA
2.JOHNY SURJANA
Tergugat:
1.GOZALI bin ASMAT
2.TASLIMAH binti ASMAT
3.SAYUTI bin ASMAT
4.TUHAMAH
5.MUHAMMAD CHOLIL bin ABDUL HALIM
6.MUHAMMAD AHYAT bin ABDUL HALIM
7.KARLIN bin ABDUL HALIM
8.SUGIARTO TJIPTOHARTONO
9.PT. CIPTA HASIL SUGIARTO
10.GINAWATI, SE
11.Drs. EKITA LUKMANSUY
12.MOHAMMAD SOLEH
13.TOMMY LATIEF
14.ADI DHARMA, SH
231 — 217
  • hukum Surat Perjanjian tanggal 8 Juli2012 antara TERGGAT , TERGUGAT II, TERGUGAT III dan Alm AbdulHalim mengenai pengoperan, penyerahan dan pemindahan ha katastanah Girik C 3411 Persil 31 S.II seluas 14. 920 m2 kepada Ginawati,SE (TERGUGAT X) yang mana terdapat pertentangan antara positadan petitum, dikarenakan peristiwa hukum tersebut jelasajelas tidakmemiliki hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT dan menegaskanobyek tanahnya jelas berbeda, sehingga nyata perbuatan PARAPENGGUGAT yang tercampur adukkan
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 30-04-2014 — Upload : 05-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 51 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm
Tanggal 30 April 2014 —
87 — 8
  • Tanah Bumbu sejak tahun 2009 dan terdakwa selakuKepala Desa Sebamban Baru; Bahwa tugas saksi selaku Bendahara Desa adalah mengelolaKeuangan/Kas Desa baik yang berasal dari Pemerintah (Dana AlokasiDesa) maupun dari PT Tunas Inti Abadi yang semuanya dimasukkandulu ke dalam Kas Desa Sebamban Baru, namun pengelolaannyadipisahkan (masing masing) dan tidak dicampur adukkan; Bahwa setahu saksi PT Tunas Inti Abadi memberikan uang Feekepada Desa Sebamban baru karena lokasi penambangannyasebagian berada di
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 11-05-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 870/Pid.Sus/2020/PN Sby
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
MARTINI LUISA Als Dr EVA
1006 — 391
  • Oktober 2015 dengan kode usaha 73100 maka payunghukum yang harus dijadikan rujukan atau acuan adalah Pasal 20 sampai denganPasal 21 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan bukanpenerapan Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 tentang Perdagangan Barang dimanapengaturan larangan piramida terdapat dalam Pasal 9;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai Master MarketingMemiles memiliki Legilitas yang sah untuk melakukan usaha bidang Jasa Periklananmaka dakwaan Penuntut Umum dengan mencampur adukkan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 26-01-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 16 Februari 2015 — Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., Msi., VS Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK cq. Pimpinan KPK
5734 — 11736
  • tidak bolehmengintervensi pekerjaan 2 institusi itu kalau tidak ada SPDP, kalau itumemang kewenangannya kalau toh pekerjaan 2 institusi itu dipandang KPKperlu didiskusinkan maka lakukanlah koordinasi tidak perlu mengambil alih,jadi ada proses yangtertata baik dalam UndangUndang ini ;Bahwa ahli kira pimpinan KPK itu juga penyelenggara negara, jadiperlakuan hukum terhadap siapapun yang penyelenggara negara adalahsama, kalau penyelenggara negara itu. yang melampaui bataskewenangannya, yang mencampur adukkan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 20-04-2017 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 05-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 209/Pdt.G/2017/PN .Jkt.Utr.
Tanggal 3 Desember 2019 — Penggugat:
1.Hj. Siti Ratna Robiah
2.Hj. Herdiana
3.Herlinda
4.Herfina
5.Fathona
Tergugat:
1.Hendrik Halim
2.Tirta Juwana Darmaji alias Alex Tirta
3.Soenarjono
4.Sutanto Tan
5.Zainal Mazam
6.Afen Siswoyo
7.Saminah Salim
8.Kepala Kelurahan Sunter Jaya
9.Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara
734 — 3136
  • Bahwa penggugat sangat tidak jelas menguraikan formulasi Gugatannyakarena mencampur adukkan Eigendom Verponding dengan girik Adat yangdimaksud C No 1641/BTP tertulis atas nama Kamid Karta Dinata . Demikianjuga Letter C No 832/BTP tertulis atas nama, Atmadja bin Hasan, seluas23.700M2. Sementara disisi lain dinyatakan sebagai hak eigindomVerponding No 5725.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 25-05-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PN PADANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 13 September 2018 — Penuntut Umum:
ELIANTO,SH
Terdakwa:
JOKO SURYANTO,S.Pd
142 — 49
  • Tindakan mencampur adukkan wewenang;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2590 K/PID.Sus/2016
Tanggal 27 April 2017 — PURBOYO, S.E., alias BENGKA bin RASANTO T1; MUHAMMAD TARMIZI, S,Sy bin H. NOERSYAH, HY T2;
948 — 694 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memperkaya diri ... [Selengkapnya]
  • Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Bandingmencampur adukkan antara Perbuatan melawan Hukum Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001. Seharusnya berdasarkanfaktafakta dalam persidangan yang harus diterapbkan Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001;4.
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama
Register : 06-04-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 03-04-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 0506/Pdt.G/2018/PA.Bgr
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
76 — 7
  • Bukti T10: justru membuktikan bahwa Tergugat berupaya memiliki usahamilik Penggugat dengan cara mencampur adukkan Usaha Milik ayahTergugat dengan usaha milik Penggugat;11.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 10-04-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 12 Mei 2015 — DR. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM, lahir di Ujung Pandang, 16 September 1965, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, mantan Walikota Makassar, beralamat di Jalan Sungani Saddang No. 54, Maricaya Baru, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Asmar Oemar Saleh, Nasiruddin Pasigai, M. Aliyas Ismail, Muhamad Iskandar, Deny Hariyatna, Galih Iman Hidayat, Muh Sattu, Johnson Panjaitan, Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum yang tergabung pada AOS & Partners beralamat di Kompleks Triloka, Jl. Triloka I Nomor 68 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON M E L A W A N : KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK) beralamat di Jalan HR Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nur Chusniah.SH.MH, Rasamala Ari Tonang.SH.MH, Ali Fikri.SH.Mkn. Afni Carolina.SH.MH, Imam Akbar Wahyu.N.SH, Nancy Setiawati Silalahi.SH masing-masing selaku pegawai KPK yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa No:SKS-26/01-55/04 Tanggal 28 April 2015 selanjutnya disebut sebagai: --------------------------------------------------------------------------------------- TERMOHON;
740 — 606
  • lama sementara hakhak sipilnya, hakhak politiknya itusedang dipasung dalam artian bahwa untuk keluar negeri dicabut /dicekal dan sejumlah kebebasankebebasan lain tetapi Tergantungyang disangkakan itu apa kalau dia berujung pada detournementdepouvir penyalahgunaan wewenang mengacu kepada UU No. 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan ada 3 (tiga) yang dikategorikansebagai penyalahgunaan wewenang 1 (satu) yang disebut beyondauthority / melampaui wewenang 2 (dua) miss of competency /mencampur adukkan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-01-2018 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN SERANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Srg
Tanggal 24 Januari 2018 — Drg. DWI HESTI HENDARTI, M.Kes
271 — 58
  • Asas Jangan Mencampur Adukkan Kewenangan (principle ofnon misuse of competence).;Asas ini memberi petunjuk agar pejabat pemerintah ataupunbadan aparatur pemerintahan tidak boleh bertindak atas sesuatuyang bukan wewenangnya.;Halaman 119 dari 205 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2017/PN.Srg.5. Asas Keadilan Atau Kewajaran (principle of reasonable orprohibition of arbitrariness).Asas ini menuntut ditegakkan aturan hukum agar tidak terjadikesewenangwenangan.;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-11-2012 — Upload : 22-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1649 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 20 Nopember 2012 — IR. ANUNG NUGROHO;
245 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • keperdataan yang bebas untuk diambil atau tidak bahkan untukdialihnkan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian keperdataan.Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006mengenai pencatatan inventarisasi aset tidak dikenal hak membelisaham, sementara jika menyangkut asset ada spesifikasinyaberdasarkan Permenkeu Tahun 2007 dan jenis barang tertentu adakodefikasinya.Bahwa dalam UU keuangan negara deviden dan advance devidendikenal dalam BUMD saja dan UU keuangan negara tidak dapatdicampur adukkan
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama
Register : 16-12-2019 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PA JEMBER Nomor 6597/Pdt.G/2019/PA.Jr
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
545 — 83
  • Sebab ada Tergugat yang bergabung danbersekongkol dengan Penggugat, dimana Penggugatmencampur adukkan antara substansi gugatan PembatalanPenetapan Waris, Sita jaminan dengan menghukum para ahliwaris agar membagi harta peninggalan/warisan almarhumQuraisj Wahidin Bin Muhsin. Maka menurut Para Tergugat (1s/d 4) Gugatan Penggugat adalah cacat formil.Sebab jika dilihat dari optic hukum Gugatan Penggugat ObscurLibel perkara: 6597/Pdt.G/2020/PA.Jr Tanggal 16 Desember2019, yaitu sebagai berikut :a.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 23-09-2009 — Putus : 29-10-2010 — Upload : 21-11-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2009/PTUN-SMD
Tanggal 29 Oktober 2010 — - DAYANG JOHARIAH, S.Pd. - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA; CAMAT SAMARINDA SEBERANG; HERMANSYAH CANDRA; DEVY KALALO; DEASY KALALO; RUDY SAMALO; USMAN ISMAIL; SILVIA GO; DJOENAEDI LIMANO; X. R. DIKDIK SATIA; H. HAMJAH; XII. LIM YULIANA RITA INDRIAWATI; XIII. FERMINA TUKO ANYANG; OLIVIA L. L. SATIA; ALI ABDURRACHMAN; XVI. SURIANSYAH HS.
234 — 139
  • undangundang yang berlaku, disampingitu. pula Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat I) dalam setiapmenerbitkan sertipikat tidak akan mungkin keluar dari ketentuan yang ada, bahkanKantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat I), dalam hal imi selalu berpegangpada azas Pemerintahan yang layak (principle of good admimistration), azaskepastian hukum, (principle of legal security), azas keseimbangan (principle ofproportionality), azas bertindak cermat (principle of carefulness) dan azas tidakboleh mencampur adukkan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-08-2010 — Putus : 24-05-2011 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 515/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 24 Mei 2011 — H. HUTOMO MANDALA PUTRA, M e l a w a n : P.T. INDO MULTI MEDIA, TAUFIK DARUSMAN, SARI WIDIATI, PT. GARUDA INDONESIA ( PERSERO), PUJOBROTO, PRASETYO BUDI,
231 — 187
  • Karena H.Hutomo Mandala Putra telah mencampur adukkan kedudukan hukumnyasebagai Penggugat dengan BPG sebagai satu subyek hukum yang mengalamikerugian, Gugatan yang diajukan menjadi Kabur dan sepantasnya dinyatakantidak dapat diterima.Bahwa demi hukum, gugatan a quo yang tidak jelas atau kabur atau obscuurlibel sebagaimana diuraikan diatas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.Hal mana ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan MARI No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 yang pada pokoknya menyatakan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 08-02-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Sby
Tanggal 9 Agustus 2021 — Penggugat:
PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk
Tergugat:
PT Beton Indotama Surya
149 — 34
  • mutatis mutandis dianggaptelah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidakterpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan tersebut diatas;DALAM KONPENSI :Halaman 173 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PN SbyDALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukaneksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel)karena dalam gugatannya Penggugat mencampur adukkan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 28-08-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 245/Pdt.G/2017/PN.Sby
Tanggal 28 Agustus 2017 — HJ. EROWATI, SH Cs melawan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Surabaya
130 — 41
  • Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas karenamencampur adukkan gugatan wanprestasi dalam perkara aquo namun tidakmenyebutkan apa dasar perikatan perjanjian dan tindakan apa yang dianggap ParaPenggugat oleh Tergugat lakukan yang tidak sesuai dengan perjanjian sehinggadisebut wanprestasi ;Bahwa pada petitum dalam provisi angka 91) pada intinya memohon majelis hakimmenjatuhkan putusan Verstek.