Ditemukan 2774 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kebiasaan kegiatan kebijakan kebebasan kediaman kebidanan kebiatan kebiasanã kebisaan kebasan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 11/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 27 April 2017 — Pidana Korupsi - Drs. ZULKARNAEN bin BUJANG
98 — 22
  • ;Selanjutnya sisa uang tersebut ia bawa ke Kantor KecamatanMatraman, lalu ia menghubungi Mandor yang bernama Mulyono dariPemalang yang ia ajak kerjasama sejak Tahun 2013, sebelumnyamandor Waluyo yang sebelum ia menjabat sebagai Kasi KecamatanHal 190 dari 245 hal.Put.No.11/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jkt.PstMatraman sejak 2011. saksi mengganti Mandor Waluyo ke MandorMulyono karena pernah dikenalkan oleh Stafnya di Seksi Kecamatanyang bernama Reza Permana karena ia ingin menunjuk mandorsendiri yang bukan kebiasan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-03-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Juli 2018 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
Dr. SISCA HERMAWATI, ST, MT
157 — 58
  • RIA (pekerja harian lepas) yang membantu saksidalam penyelesaian kelengkapan berkas SPJ.Bahwa penyisihan tersebut adalah suatu kebiasan yang dilakukan olehBendahara sebesar 35%, jika saya menolak untuk dilakukan penyisihan makasaksi takut berakibat tidak mendapatkan kegiatan selanjutnya.Bahwa saksi mendapatkan dari sisa keuntungan pelaksana kegiatandilapangan (H.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
DAVE anak DAGE
82 — 10
  • dapatditerapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukanpegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatukorporasi;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukanoleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukansecara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan denganhukum atau kebiasan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
FRANS LOBO ANDERSON, SE Anak M. Y NANGGE ANDERSON
99 — 15
  • dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidanakorupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yangmempunyai fungsi dalam suatu korporasi:Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalam hal penyalahgunaankewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
1.DOMINIKUS DARWANTO Alias WANTO Anak BALASIUS
2.ALEX SANDRO Als ALEX Anak ALIM K.
89 — 17
  • dapatditerapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukanpegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatukorporasi;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukanoleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukansecara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan denganhukum atau kebiasan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
ALIL anak AKONG
99 — 23
  • dapatditerapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukanpegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatukorporasi;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukanoleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukansecara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan denganhukum atau kebiasan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
HERMAN alias PELANET anak Y. AHIN
99 — 21
  • dapatditerapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukanpegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatukorporasi;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukansecara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan denganhukum atau kebiasan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
ATIS RUSONO anak BILEH
103 — 24
  • dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidanakorupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yangmempunyai fungsi dalam suatu korporasi:Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
YOSEF als. ATENG
102 — 26
  • dapatditerapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukanpegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatukorporasi;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukanoleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukansecara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan denganhukum atau kebiasan
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 23-05-2018
Putusan PT MATARAM Nomor 02/PID.TPK/2018/PT.MTR
Tanggal 12 April 2018 — LALU MASKAN MAWALI, S.Sos
192 — 120
  • Pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orangbaik Swasta maupun Pegawai Negeri, jadi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlakubagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1361 — 2342
  • menyaksikan pernahmerambat sampai jauh tapi hal ini tidak pernah dibahas juga tidakpernah dibicarakan di tingkat dinas;Bahwa lebak lebung dilelang oleh pemerintah daerah setempatkarena merupakan sumber PAD paling tinggi;Bahwa pembakaran itu illegal, tetapi memang karena sudahkebiasaan;Bahwa dilokasi lahan yang terbakar ada alat untuk pencegahankebakaran, Milik PT Waringin Agro Jaya;Bahwa waktu sekitar bulan Agustus, suhu udara wilayah seperti apacukup panas diatas 30 an,dan angina cukup kuat;Bahwa kebiasan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
1.MASADI bin ASMADI
2.YULIUS SITANGGANG, A.Md. alias ARE anak PETRUS SABUN
100 — 14
  • dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidanakorupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yangmempunyai fungsi dalam suatu korporasi:Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalam hal penyalahgunaankewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-01-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 23-05-2018
Putusan PT MATARAM Nomor 01/PID.TPK/2018/PT.MTR
Tanggal 12 April 2018 — H. JAMALUDDIN, S.H. M.H., M.Kn; MUSTAFA MAKSUM, S.H.; MUHAMMAD NAIM, SAP FATHUL IRFAN, B.Sc; RAMLI, S.H. M.H.;
261 — 175
  • untuk setiap orang baik Swasta maupun Pegawai Negeri,jadi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukanPegawai Negeri;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukanoleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukansecara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukumatau kebiasan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 23-05-2019 — Putus : 13-08-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 13 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ARIF SUHERMANTO
Terdakwa:
Ir. CIPTO WIYONO, M.Si
276 — 122
  • saat itu menghubungi Pak Jarot tidak bisa karena PakJarot pernah menyampaikan kalau Pak Jarot tidak bisadihubungi, langsung saja berhubungan dengan anak buahnya.Saksi lupa persisnya pernah ketemu langsung denganwalikota, kalau tidak salah pernah sekali tanpa Pak Jarot.Kalau bertemu dengan Sekda (terdakwa) saksi selalu bersamadengan Pak Jarot.Terkait uang Rp1,6 milyar atau Rp1,7 milyar, seingat saksitidak pernah (diminta untuk menyerahkan).Bahwa benar, pemotongan anggaran 1017% adalah sudahmenjadi kebiasan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
EVI NOVIYANTI, SE alias EVI Binti Drs. EDDY SUUD
188 — 123
  • Bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selainUndangUndang dan kebiasan serta trakat yang tepat digunakan oleh Mahkamah AgungR.I. dalam kasus konkrit yang dihadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatanmelawan hukum dalam arti formil dan dalam arti formil harus tetap dijadikanpedoman untuk terbinanya konsisten penerapannya dalam perkara perkara tindakpidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukumyang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-03-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.
Tanggal 7 Juni 2017 — Pidana Korupsi - Ir. H. FAKHRURRAZI
100 — 27
  • IRVAN AMTHA sampai denganpenggantinya yaitu FAKHRURROZI, pemotongan itu diambil dari pencairananggaran 50 % kedua, setelah selesai pekerjaan.Bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu SURAHMAN pada saatpenyerahan anggaran 50 % kedua, langsung memotong anggaran tersebutdisesuaikan dengan hasil negosiasi antara saksi dan terdakwa IRVANAMTHA, yaitu dirataratakan sebesar 15 % sampai dengan 20 % dari totalanggaran 100 % /SPT.Bahwa untuk pemotongan anggaran swakelola pada masa jabatanFAKHRURROZI mengikuti kebiasan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-03-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 43/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 7 Juni 2017 — Pidana Korupsi - Ir. Drs. H. IRVAN AMTHA, M.Sc
111 — 25
  • Jakarta Selatan IRVANAMTHA sampai dengan penggantinya yaitu FAKHRURROZI, pemotonganitu diambil dari pencairan anggaran 50 % kedua, setelah selesai pekerjaan;Bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu SURAHMAN pada saatpenyerahan anggaran 50 % kedua, langsung memotong anggaran tersebutdisesuaikan dengan hasil negosiasi antara saksi dan IRVAN AMTHA, yaitudirataratakan sebesar 15 % sampai dengan 20 % dari total anggaran 100% ISPT;Bahwa untuk pemotongan anggaran Swakelola pada masa jabatanFAKHRURROZI mengikuti kebiasan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-03-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 4 Juli 2019 — Penuntut Umum:
EKO BUDISUSANTO, SH
Terdakwa:
1.KACUNG TRISNADI, SKM., M.Kes
2.AKHMADI Als MADI Bin YUSUF ABU BAKAR
3.DENY YULIANSYAH , S.GZ., M.Kes Als DENY Bin SYAFARUDIN
4.RIO YASSIN Bin YAHYA YASSIN
197 — 43
  • tujuanpenyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untukmenguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan ataukedudukan yang dimilikinya;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
177 — 38
  • Adami Chazawi,SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, BayumediaPublishing, Mei 2010); Bahwa dalam hal penyalahngunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapidilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangandengan hukum atau kebiasan; Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada inidia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dialakukan dan justru bertentangan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
197 — 57
  • Adami Chazawi,SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, BayumediaPublishing, Mei 2010); Bahwa dalam hal penyalahngunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapidilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangandengan hukum atau kebiasan; Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada inidia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dialakukan dan justru bertentangan