Ditemukan 3335 data
767 — 392
Harifin A. Tumpa, SH.MH.., sebagai KetuaMajelis, Prof. Rehngena Purba, SH.MS dan DR. H.Muchsin, SH.
Harifin A. Tumpa, SH.MH., sebagai KetuaMajelis, Prof. Rehngena Purba, SH.MS dan DR.
112 — 38
Harifin A. Tumpa, SH, MH., dalam bukuMemahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya diIndonesia, pada halaman 3, yang menyatakan bahwa, PenerapanDwangsom ini hanya dimungkinkan pada putusan komdemnatoir yang bukanmerupakan pembayaran sejumlah uang; lebih lanjut pada halaman 25, HarifinA.
110 — 51
Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.
84 — 36
Petitium declatoir bersifat menerangkan suatukeadaan hukum Dengan pengertian tersebut maka suatu putusan declatoir tidakdapat menghukum salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu(condemnatoir) Berdasarkan uraian tersebut maka gugatan aquo bersifat nonexecutable ;52 Bahwa berdasarkan hukum acara yang berlaku , maka apabila isi petitum bersifatnonexecutable maka permohonan mengenai dwangsom harus dikesampingkan(DR Harifin A Tumpa,SH ..MH memahami Eksistensi Uang Paksa(Dwangsom) dan
107 — 50
ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II masih anakanak yangbelum cukup umur atau belum cakap bertindak hukum, oleh karenanya bagianwarisan yang di peroleh oleh Tergugat II akan di serahkan kepada orang tuanya(ibu kKandungnya) Sampai anak tersebut dewasa;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang uang paksa(dwangsom) seperti tersebut pada posita point 18 dan petitum point 11 dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Dwangsom sebagaimana di tulis oleh Harifin
110 — 22
Harifin A.Tumpa, SH, MH Pembentukan Norma Hukum Perdata melaluiYurisprudensi, disampaikan pada Kuliah Umum Program Doktor (S3) IlmuHukum Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung, 26 Januari2013, materi hal 12 s/d 13.9.
101 — 15
yangterhormat untuk menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat Illtelah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;Bahwa dalil Penggugat dalam angka 30 posita jo. tuntutan Penggugatangka 19 petitum yang meminta duangsom sebesar Rp5.000.000, setiaphari keterlambatan pelaksanaan keputusan terhitung sejak putusandiucapkan adalah salah karena suatu Quangsom mulai berlaku setelahlewatnya waktu yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri sepertiyang diatur dalam Pasal 196 HIR.Hal ini ditegaskan oleh HARIFIN
Ir. H. AKHMAD YADI bin ABDUL GANI
Termohon:
1.PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
2.PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH Cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN BARAT DI PANGKALAN BUN
3.PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN RI
57 — 18
., antara KetuaMahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua MA Harifin Tumpa danKabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi., yang menegaskan kembali bahwakeputusan pengadilan yang sudah inckraht tidak bisa diganggu gugat;Bahwa TERMOHON dan TERMOHON II sebagaimana diuraikan di atasberdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yangberlaku harus bertanggungjawab atas tindakannya merampaskemerdekaan dan atau mengurangi kebebasan PEMOHON antara lain:9.1.Masa Penangkapan selama 1 (satu) hari dan masa penahanan
114 — 77
HARIFIN A. TUMPA, SH, MH. 41.1 (satu) Buah ID Card Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Kelas ABengkulu atasnamaH. TOTON, SH,MH Hakim Ad Hoc T ipikor. 42. 1 (Satu) bundel copydokumen yang terdiri dari :a. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI' Halaman 69 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.SusTPK/2016/PN Bgl Daud (alm) tanggal 3 Juli 2014.b. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H.SYAFI'l Daud (alm) tanggal 23 September 2014.C.
HARIFIN A. TUMPA, SH, MH. 41,1 (satu) Buah ID Card Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Kelas ABengkulu atasnamaH. TOTON,SH,MH Hakim Ad Hoc T ipikor. 42. 1 (Satu) bundel copydokumen yang terdiri dari :a. Berita Acara Pemeriksaan T ersangka a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI'l Daud (alm)tanggal 3 Juli 2014.b. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI'Daud (alm) tanggal 23 September 2014.c. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI'!
43 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A.Tumpa, S.H, M.HBahwa Surat Bukti P35.A, adalah Standar Prosedur Operasional/Standard Operating Procedure (SOP) Jenis Pelayanan PendaftaranPermohonan eksekusi Putusan Perdata di Pengadilan Negeri Kudusditerbitkan tanggal 30 Maret 2012 oleh Ketua Pengadilan NegeriKudus. Tidak dan/atau belum diperiksa secara seksama oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, karena jelas pada StandarHalaman 44 dari 68 hal.Put.
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa,SH., MH.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Perdata,Hal. 112 dari 112 hal. Put. No. 316PK/Pdt/2011
87 — 44
PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu tanggal 1 Juli2015 oleh SAPTONO SETIAWAN,SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis,SUHERMAN,SH dan JOHN DISTA,SH HakimHakim Adhoc Tipikor padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dibantuHARIANI selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri HARIFIN
121 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menunjuk kepada Pendapat DR Harifin A Tumpa, SH., MH ( KetuaMahkamah Agung RI dalam bukunya Memahami Eksistensi Uang PaksaHal. 41 dari 98 hal.Put.No. 268 K/Pdt/2012( Dwangsom ) dan Implementasinya di Indonesia mengatakan bahwaLembaga Dwangsom adalah merupakan suatu alat eksekusi karenapenempatannya di dalam UU (Rechtsreglement BurgelijkeRechtsvordering) dalam Buku II yang berjudul Tentang PelaksanaanPutusan dan Aktaakta Autentik, Pembuat UU memandang dwangsomitu sebagai alat untuk memaksa agar putusan
608 — 1354 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A Tumpa, SH., MH. (Ketua), Dr.Susanti Adi Nugroho, SH., MH. dan, Prof. Dr.
Harifin A. Tumpa, .S.H.,M.H., pada saat yang bersangkutan menjadi Hakim Ketua dalammemeriksa Perkara No. 01 K/KPPU/2007.
PT. BUKIT PUPUK INDAH
Tergugat:
YAYASAN KESEJAHTERAAN HARI TUA PUPUK KALTIM YKHT PKT
179 — 69
Harifin A. Tumpa, SH.MH, HakimAgung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yangdiberikan pada pelatinan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman26, menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu dia harusmembuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orangdengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harusmembuktikan.
1.TONY SURJANA
2.JOHNY SURJANA
Tergugat:
1.GOZALI bin ASMAT
2.TASLIMAH binti ASMAT
3.SAYUTI bin ASMAT
4.TUHAMAH
5.MUHAMMAD CHOLIL bin ABDUL HALIM
6.MUHAMMAD AHYAT bin ABDUL HALIM
7.KARLIN bin ABDUL HALIM
8.SUGIARTO TJIPTOHARTONO
9.PT. CIPTA HASIL SUGIARTO
10.GINAWATI, SE
11.Drs. EKITA LUKMANSUY
12.MOHAMMAD SOLEH
13.TOMMY LATIEF
14.ADI DHARMA, SH
192 — 162
Jadi Suatu uang paksa tidakmungkin ada apabila dalam suatu putusan tidak ada hukumanpokok (Harifin A Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa(Duuangsom) dan Implementasinya di Indonesia, KencanaPrenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 34);39.
Jadi suatu uang paksa tidak mungkin ada apabiladalam suatu putusan tidak ada hukuman pokok (Harifin A Tumpa,Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya diIndonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 34);Bahwa dalam posita maupun dalam petitum gugatan a quo, PARAPENGGUGAT menuntut TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX untukmembayar kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT baik kerugianmateriil maupun Immateril (disertai dengan pembayaran uang paksa, makamenurut hukum
140 — 144
Harifin A. Tumpa,SH.MH, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalammakalah yang diberikan pada pelatihnan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002pada halaman 26, menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatudia harus membuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkanbanyak orang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat makaia yang harus membuktikan.
158 — 49
Harifin A.Tumpa, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, IMade Tara, S.H. dan Prof.DR. Valerine J.L.Kriekhoff, S.H.,M.A, sebagai Hakim AnggotaMajelis; ==sSebelah Utara : Lorong/Jalan Setapak; Sebelah Timur : Jalan Murhum; Sebelah Selatan : Jalan Erlangga; Sebelah Barat : Rumah Hapsa, Rumah Sabir dan RumahAZINAs HSS SeDimana tanah tersebut adalah milik Ir.
PT. BUKIT PUPUK INDAH
Tergugat:
YAYASAN KESEJAHTERAAN HARI TUA PUPUK KALTIM YKHT PKT
102 — 48
Harifin A. Tumpa, SH.MH, HakimAgung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yangdiberikan pada pelatinan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman26, menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu dia harusmembuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orangdengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harusmembuktikan.
81 — 41
Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., HakimAgung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yang diberikanpada Pelatihnan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman 26,menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu) dia harusmembuktikan, kelinatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orangdengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harusmembuktikan.
Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., HakimAgung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yang diberikanpada pelatinan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman 26,menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu. dia harusmembuktikan, kelinatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orangdengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harusmembuktikan.