., tanggal 19 Oktober 2023, yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaACEP Bin KOTONG SAAN (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia

Zakaria Ansory, S.T Bin Zaharudin (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indobesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menyatakan terdakwa ABDUROHIM KEMED BUGIS tidak terbukti bersalahsecara sahdan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan

Srg.wencennn= Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaiketentuan pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jopasal 64 ayat (1) KUHPidana ;SUBSIDIAIRBahwa Terdakwa ABDUROHIM KEMED BUGIS pada hari Rabu, tanggal29 April 2015, hari Kamis, tanggal 30 April 2015, hari Sabtu, tanggal 2 Mei2015, hari Senin, tanggal 4 Mei

Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2016/PN.Srg.Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (8) UndangUndangR.! Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.UndangUndang R. Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang R.I Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;Subsidair : Pasal 3 Jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;Menimbang, bahwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas yang disusun secara subsidaritas, Majelis akan mempertimbangkan terlebihdahulu Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (8)UndangUndang R. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.UndangUndang R. Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas UndangUndang R.!

Mengingat, akan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo.

SUDIRMAN Bin (Alm) JAAFAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1),(2),(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaiman diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa Ir.Sudirman Bin Jaafartelah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yangdidakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1),(2),(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1),(2),(3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) hurufb, ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.

SUDIRMAN Bin (Alm) JAAFAR telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana dalam Dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) danayat (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana;2. Menjatuhnkan Pidana terhadap terdakwa Ir.

Mengingat, akan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo.

pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Chandra Purnama, S.ST Als Candra Purnama Bin Mahyudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa ChandraPurnama,S.St als Candra Purnama Bin Mahyudin telah terbukti memenuhisemua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaanPrimair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 (1), (2), (8) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun = 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat duaalat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubunganyang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi majelishakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuksebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana KorupsiSecara Bersamasama yang diatur dalam Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18(1), (2), (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

Pasal 197 ayat (1) huruf f KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) KUHAP jo Pasal 28ayat (2) Undangundang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:Halhal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yangsedang giatgiatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi,Nepotisme); Perbuatan terdakwa dapat menghilangkan kepercayaanMasyarakat Terhadap Pemerintah;Halhal yang meringankan ; Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa merupakan tulangpunggung keluarga;Mengingat, akan ketentuan Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1)huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, Jo.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAH,S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Maha Als Bahagia Serimanto Sembiring tersebut, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

MENGADILI:

1. MenyatakanTerdakwa ENNY KUSUMAWATI Binti SOEKOESWOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo.

FAJAR SIDIQ R tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa WIDODO BIN SUHARDI (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo

NAWAWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999;- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut

SUHAEL, M.Si bin (alm) H.NAWAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahoemelakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu. koorporasi yang dapat merugikan keuanganm negaraatau. perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) hurufa,b ayat (2) dan (3) Undang Undang R.I Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) jo. Pasal 4 Undang Undang RI Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah Undang Undang RINomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang UndangNomor : 31 Tahun 1999.SUBS IDIATIRwee eee eee Bahwa ia Terdakwa Drs. H. SUHAELI, M.Si Bin (alm)H.

dengan putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan alat alat bukti yang adadalam perkara ini, pengadilan akan mempertimbangkan apakahdakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa terbukti atau tidak,dan untuk itu akan dipertimbangkan apakah semua unsur daripasal yang didakwakan terpenuhi atau tidak oleh perbuatanterdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umumkepada terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan subsidiairitas,maka pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaanprimair melanggar pasal

2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1)72huruf a, b, ayat (2), ayat (3) jo. pasal 4 Undang Undang RINomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang UndangRI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999, yang mengandung unsur unsursebagai berikut1.

2 ayat (1)jo. pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) jo.pasal 4 Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah Undang Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 danmembebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akanmempertimbangkan dakwaan Subsidiair melanggar pasal 3 jo.pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) jo.

., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

SH, MBA. bin MULYONO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ;2. Membebaskan terdakwa Drs. H. MARUF IRANTO. SH, MBA bin MULYONO oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas ;3. Menyatakan terdakwa Drs. H. MARUF IRANTO.

SH, MBA bin MULYONOtidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang No. 20/2001 ;Membebaskan terdakwa Drs. H.

Wonogiri dalampengelolaan Dana Hibah KONI Tahun 2014 telah merugikan keuangan Negarasebesar Rp. 227.920.500, (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus duapuluh ribu lima ratus rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebutsebagaimana hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian DaerahNomor : 111/R/LHP/ XVIII.SMG/09/2015 tanggal 11 September 2015.Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Wonogiri dalam pengelolaan Dana HibahKONI Tahun 2014 mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesarRp.227.920.500..Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas sebagai berikut:Primair : Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001Subsidiair :Pasal 3 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor :31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001Menimbang, bahwa sesuai tertio hukum acara pidana, maka MajelisHakim terlebin dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diaturdalam Pasal Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999

SH, MBA. bin MULYONOtidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 ;. Membebaskan terdakwa Drs. H. MARUF IRANTO. SH, MBA bin MULYONOoleh karena itu dari dakwaan Primairtersebut diatas ;. Menyatakan terdakwa Drs. H. MARUF IRANTO.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Asman Maidolan Bin Syuarfi (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat(1) Jo Pasal 18 Ayat (1) undang undang omor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan diperbaharui dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang emberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

IBRAHIM (Alm) tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

MENGADILI:1 Menyatakan terdakwa PURNOMO Bin SANWIRAJI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana KORUPSI, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaiman telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaanKesatu primair tersebut.2.

Menyatakan terdakwa PURNOMO Bin SANWIRAJI (Alm) tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana KORUPSI, sebagaimana diatur dandiancam pidana melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang No. 31Tahun 1999 sebagaiman telah diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair,sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair2.

Biaya transportasi dan akomodasi untuk membeli sapi Rp (4.000.000,00)Selisih pembelian sapi Rp 20.000.000,002 Jumlah sapi yang dijual/dipotong/hilang sebanyak 37 Rp 199.800.000,00ekor x @Rp.5.400.000,00 3 Selisih pembelian Chopper Rp.15.000.000,00 Rp 2.500.000,00Rp. 12.500.000,004 Biaya pembuatan gudang pakan yang diberikan kepada Rp 3.600.000,00TerdakwaJumlah Kerugian Negara Rp = 225.900.000,00 Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 ayat

Peternakan Dan Keswan KementrianPertanian Tahun Anggaran 2012 pada pasal :e Pasal 5 ayat 5 menyebutkan bahwa : Dalam melaksanakan kegiatanpihak kedua berkewajiban mengembangkan modal usahanya sesuaipetunjuk teknis Kabupaten/KotaMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya; sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yaitu :KesatuPrimer : melanggar pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999sebagaiman telah diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Susidair : melanggar pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang No.31 Tahun 1999sebagaiman telah diubah dan ditambah dengan Undangundang No.20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiATAUKedua : melanggar pasal 11 jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999sebagaiman telah diubah dan ditambah dengan

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

2.

Burhani; tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat(1) Jo Pasal 18 Ayat (1) undang undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan diperbaharui dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakawaan kesatu primair;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIONO Bin RAJIMAN (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) undang undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan diperbaharui dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1)