Ditemukan 723 data
Pembanding/Penggugat II : Eduard Pelapory Diwakili Oleh : JULIANS JANSENS YACKSONS WENNO, SH
Pembanding/Penggugat III : Agustinus Setiyawan Diwakili Oleh : JULIANS JANSENS YACKSONS WENNO, SH
Terbanding/Tergugat : Rudy Kakisina Diwakili Oleh : JAKOBIS SIAHAYA, S.H.
241 — 53
panjang 45 meter;
- Timur dengan Ketsia Nusaly, panjang 200 meter;
- Barat dengan Ketsia Nusaly, panjang 200 meter,
adalah sah milik Pembanding I semula Penggugat I
- tanah seluas 340 M2 (tiga ratus empat puluh meter persegi) yang dikenal dan terletak di jalan Trans Seram/Walimeteng, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku Sesuai Surat Keterangan Pelepasan Hak dan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) No. 181.1
Ketsia Nusaly17 meter,
- tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang dikenal dan terletak di jalan Trans Seram/Walimeteng, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku Sesuai Surat Keterangan Pelepasan Hak, tenggal 4 Maret 2005 dan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) No. 181.1/38/2005, tanggal 4 Maret 2005, dengan batas-batas :
- Utara berbatas
adalah sah milik Pembanding II semula Penggugat II;
104 — 47
mengajukan buktibukti yang meringankan pada pokoknya sebagai berikut : Putusan No. 42/Pdt.G/2011/PN.Ap tanggal 02 Mei 2012, selanjutnya diberi tanT.1; Daftar bukti alat bukti Penggugat pada perkara No. 42/Pdt.G/2011/PN.Ap oleKuasa Hukum Penggugat yaitu Ni Luh Made Sekariani, SH dan Siti Nur Asiah, 15 SH selanjutnya diberi tanda T.2;Foto copy keterangan pipil tanah an I Raju yang diketahui oleh Perbekel BhuanGiri Ir I Nengah Diarsa, dan Camat Bebandem I Ketut Arda, BA, selanjutnydiberi tanda T.3;Surat No.181.1
65 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
juta rupiah); Kerugian immateril, yang diderita oleh Penggugat atas perbuatanTergugat dan Para Tergugat lainnya jika diuangkan maka kerugianimmateril adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);Bahwa dari hasil penyidikan Penyidik Polda Jabar dan berdasarkanpenelitian dari Tergugat IV bahwa ternyata atas tanah Sertifikat Hak MilikNomor 1463/Kelurahan Sukarasa tersebut sebelumnya telah dilakukantransaksi jual beli sebanyak dua kali sebagaimana yang termuat dalamSurat Tergugat IV Nomor 181.1
(lima ratus lima belas meterpersegl):Bahwa sebagaimana pengakuan Kantor Petanahan Kota Bandung(Tergugat IV) dalam suratnya Nomor: 181.1/3.32.73/III/2011 tanggal 28Februari 2011 tentang Penetapan Lokasi menyatakan bahwa setelahTergugat IV melakukan penelitian lapangan dan pemetaan lokasi tanahbahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2451/Kelurahan Sukarasa yang terbittanggal 2 Juli 1997, Gambar Situasi Nomor 3534/1997 tanggal 19 Juni1997 seluas 429 m* (empat ratus dua puluh sembilan) meter persegiterakhir
H. Ramalang SIriwa
Tergugat:
1.Hj. Rabasia Dg Tayu
2.Baharuddin Dg. Bantang Bin Tu'ba Dg Maga alias Barok Bantang
58 — 9
selanjutnya diberi tanda P6;Foto copy Berita Acara Pemeriksaan terhadap H.Ramalang Dg.Siriwa yangdibuat oleh Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Bajeng a/n Arisandy SyiryaM,S.H,M.H dengan Nomor 19/KB/II/2014 tertanggal 10 Februari 2014selanjutnya beri tanda P7 ;Foto copy Surat Pengantar dari Camat Bajeng yang ditandatangani olehSekcam ke Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk Baharuddin Dg.Bantang dengan Nomor 181.1/19/Pem tertanggal 02 Juni 1014 selanjutnyadiberi tanda P8 ;Foto copy Surat Pemberitahuan
61 — 24
., BAAWANSYAH PUTRA, SH, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 181.1/2036/Dik./2016, bertindak untuk dan atas namaKepala Dinas Dikpora Kab.
ALEDA ELIZABETH YOTENI
Tergugat:
1.GUBERNUR PAPUA BARAT
2.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
149 — 30
., Jabatan Kasubbag Non Litigasi pada BiroHukum Setda Papua Barat; 0n enone nnn nnnn cnc nnnnnnKetiganya berkewarganegaraan Indonesia, Berdomisili hukum padaBiro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat di Jalan BrigjenMarinir Abraham O Atururi, Manokwari, Pekerjaan PNS, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: 181.1/119/GPB/2018 tertanggal 9Februari 2018; 5.
., M.H. dan Partners,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 181.1/118/GPB/2018tanggal 9 Februari 2018; 2202200 oen none en nen nnneSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il; Halaman 3 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.3. Dra.
81 — 9
karena saksi baru memilikidana untuk mengurus surat PBB tersebut;Bahwa benar, ada surat dari Pemkot yang menyatakan bahwatanahtersebut belum dibebaskan;Bahwa saksi memagari tanah tersebut bagian samping dan saksimelakukan pemagaran tersebut karena saksi menutup lahan miliksaksi;Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;Saksi RIZAL GRASIA PALUMENO, A.Md.Kom dibawah sumpah padapokokn ya menerangkan sebagai berikut;Bahwa saksi dihadapkan dpersidangan ini sehubungan denganadanya surat Perintah Nomor 181.1
75 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 3016 K /Pat/ 2001Surat Menteri Dalam Negeri No.181.1/727/4 tertanggal 13 November 1978, yang ditujukanpada Gubernur Jawa Barat ;Perihal : Pengembalian Hak Milik tanah sawah seluas 54 ha di Blok Penyingkiran DesaKertanegara, Haurgeulis, Kabupaten Indramayu ;Dan penegasan bahwa tanahtanah yang dikuasai Negara sebagai tanah bengkokvtitisarauntuk Desa Haurgeulis telah tersedia + 64 ha tanah titisara dan 21,66 ha untuk pamongDesa ;Surat BupatiPerinal : Penegasan tanah milik/pencabutan surat tertanggal
UMAR UMARTO URAN
Tergugat:
1.SITI MARSITA
2.BENGANG LOLON LANGODAY
140 — 56
FloresTimur Kantor Lurah LewolebaKecamatan Nubatukan Nomor:Pem.181.1/923/1981, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP2 ;. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 518, tanggal 12 Oktober 2017 An. UmarMarto Uran, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara KabupatenLembata, dan ditanda tangani oleh Oktofianus Hotty.,S.H, sebagai Kepala KantorPertanahan Kabupaten Lembata, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda P3 ;.
FloresTimur Kantor Lurah LewolebaKecamatan Nubatukan Nomor:Pem.181.1/575/1992, tertanggal 24 Juni 1992, selanjutnya pada fotokopi buktisurat tersebut diberi tanda P8 ;Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2021/PN Lbt.9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 519, tanggal 28 Agustus 2017 An.Muhammad Ridwan, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan NegaraKabupaten Lembata, dan ditanda tangani oleh Oktofianus Hotty.
IWAN GUNAWAN
Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bandung
Intervensi:
PEMDA PROPINSI TK I SUMATERA UTARA
100 — 51
dariPemerintah Daerah Sumatra Utara atas sebidang tanah milik klien kamitersebut ; Bahwa berdasarkan surat dari Penggugat tersebut, oleh Kepala KantorPertanahan Kota Bandung (Tergugat) dijawab dengan surat tanggal 3182016No. 1294/7.32.73/VIIN/2016 perihal Surat Konfirmasi, yang intinya menjelaskanbahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Bandungdan sesuai dengan tembusan surat dari Sekretaris Daerah Provinsi SumatraUtara tanggal 3 Agustus 2016 No. 593/6001/2016, No. 593/6002/2016 dan No.181.1
HakPakai No.3 atas nama Pemda Tk Sumatera Utara (fotokopi Sesuai dengan asli);Fotokopi Surat dari Law Firm Pardamean Lumban Gaol,SH, AdvokatPengacaraKonsultan Hukum, tanggal 8Agustus 2016, tentang surat konfirmasi (fotokopi sesuaiHalaman 55 dari 86 halaman Putusan Nomor:127/G/2017/PTUNBDG5.6.7.8.9.Bukti T5Bukti T6Bukti T7Bukti T8Bukti T9dengan asli); Fotokopi Surat dari Pemerintah Propinsi Sumatera UtaraSekretariat Daerah Propinsi yang ditujukan kepadaKapolrestabes Bandung tanggal 3 Agustus 2016 No.181.1
Terbanding/Tergugat I : BUPATI BUTON SELATAN
Terbanding/Tergugat II : KETUA DPRD KABUPATEN BUTON SELATAN
94 — 43
SKK/VIII/2019tanggal 23 Agustus 2019 dan Nomor 181.1/ 282/2019 tanggal 11September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pasarwajo ; Selanjutnya disebut sebagai : Para Terbandingsemula Para Tergugat ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 02 April 2020Nomor 22/PDT/2020/PT KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;2.
66 — 26
tidakterdapat surat hibah atas tanah tersebut;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihakmenyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya, Tergugat dan Tergugat Il secara bersamatelah mengajukan buktibukti surat dipersidangan berupa sebagai berikut:1.Fotokopi Surat Keterangan dari YUWINUS ADANG tanggal 7 Februari2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1;Fotokopi Berita Acara Hasil Komisi Lapangan Nomor : 181.1
HERMANTO
Tergugat:
1.Walikota Jambi
2.Bupati Batanghari
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi
4.Dinas Pendidikan Kota Jambi
5.Kepala Sekolah Sekolah Dasar Dua Ratus Dua Belas
106 — 29
Basuki Rahmat No. 01, Kota Baru,Jambi, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.181.1/448/DPRD/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambidibawah Register Nomor 274/SK/Pdt/2020/PN Jmbtanggal 17 Juni 2020, untuk selanjutnya disebut sebagaiTergugat III;4. Dinas Pendidikan Kota Jambi, berkedudukan diJIn. H.
Basuki Rahmat No. 01, Kota Baru, Jambi, bertindak berdasarkan SuratKuasa Khusus No. 181.1/448/DPRD/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibawah Register Nomor274/SK/Pdt/2020/PN Jmb tanggal 17 Juni 2020, untuk Tergugat IV dan Vhadirmenghadap ke persidangan Kuasanya M. Syahlan Samosir, S.H., M.H., AdiSaputra, S.H., CLA., Helmi, S.H., dan Mawardi, S.H., masingmasingPengacara/Advokat Pemerintah Kota Jambi yang berkantor di JI. Jend.
121 — 32
., berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 181.1/2292/101, dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKota Salatiga, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatigapada tanggal 11 Juni 2014, dengan Nomor : 54/SK.Pdt/6/2014/PN.Sal ;Untuk Turut Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh kuasa /wakilnya untuk menghadiri persidangan, sekalipun telah dipanggil secara sah danMenimbang, bahwa ketika pihak pihak dalam pokok perkara beserta kuasa kuasahukumnya tersebut
75 — 32
PU T US ANNOMOR : 19/B/2016/PT.TUN.MKS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutussengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :Walikota Makassar, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.2 Kota Makassar, dalam hal iniberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181.1/28/SK/HK/V/ 2015, tanggal 26Mei 2015 diwakili oleh Kuasa Hukumnya masingmasingbernama
33 — 1
., Nip: 010 194 396, jabatan Kasubag BantuanHukum pada Bagian Hukum Kabupaten Blitar; alamat: JalanSudanco Supriadi nomor 17 Blitar;:berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 181.1/ 28/ 409.012/2009,tertanggal 5 Maret 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan PerdataPengadilan Negeri Blitar dengan nomor: 38/ SK/ 09, pada tanggal23 Maret 2009, berdasarkan Surat Perintah Tugas, nomor: 094/ 51/409.012/ 2009, tertanggal 5 Maret 2009;yang untuk selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut
49 — 23
Keterangan saksisaksitersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan;Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat1 sampai dengan Tergugat 40 mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:TERGUGAT 140.1.10.11.1 (satu) lembar asli denah tanah obyek sengketa diberi tanda dengan buktiT.1401;1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli buku tanah no 204 diberi tanda T.1402;1(satu) lembar fotokopi dari asli surat keterangan no.181.1/109/2013tanggal 22 Agustus 2013 diberi tanda
220 — 195
,kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokatdan Pengacara, Beralamat di Kantor hukum danAdvokat Yan Christian Warinussy, S.H. danRekan, Jalan Soedjarwo Tjondronegor, S.H.Nomor 001 Swafen Manokwari, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor:181.1/1530/GPB/2020, tanggal 26 September2020 yang diubah dengan surat kuasa Nomor:181.1/1649/GPB/2020, tanggal 19 Oktober 2020;2. Dr. BAESARA WAEL, S.Sos., M.H.Jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa danPolitik Provinsi Papua Barat; CORNELES M.
O.Ataruri, Arfai, Kabupaten Manokwari, Provinsi PapuaBarat, berdasarkan surat kuasa Nomor:181.1/1650/GPB/2020 tanggal 19 Oktober 2020;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;2. DOMINGGUS ADRIAN URBON, Kewarganegaraa Indonesia, PekerjaanWiraswasta Tempat Tinggal Sekretariat LMA 7 SukuTahiti Kelurahan Bintuni Timur Kabupaten TelukBintuni Provinsi Papua Barat;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IlINTERVENSI1;3. BARNABAS SEDIK, Kewarganegaraa Indonesia, Pekerjaan4.
Marzuki
Tergugat:
Mustari
84 — 32
Bawah dalil gugatan Penggugat pada poin 6 dan 7 yang padaintinya telah berupaya menempuh jalan musyawrah hanyalah pernyataanpribadi belaka tanpa didasari fakta hukum yang nyata.Bahwa faktanya, Penggugat tidak pernah malakukan atau mengajakmusayawarah Tergugat, sebaliknya pada tahun 2016 Pnggugat berusahamampersoalkan objek tanah lain yang juga saat ini dikuasai olehTergugat, sebagaiman Surat Panggilan Camat Bjeng Baat No.181.1/08/Pem. Tanggal 29 Februari 2016.7.
108 — 59
NUR MUHARRAM JAYA, S.H, Staf BagianHukum Setda Kabupaten Buton Selatan ; Semuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan di KantorBupati Butan Selatan, Beralamat di Jalan Gajah Mada, KelurahanLaompo, Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181.1/3158, tanggal 29Juli 2015 ; Untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT/ PEMBANDING ;Dan2. PT.