Ditemukan 3916 data
38 — 9
yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidanakorupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau saranatersebut ; 77292922222 nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnnMenimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Kepala Desa berdasarkan pedomanpelaksanaan PPIP tahun 2008 yang dikeluarkan Departemen Pekerjaan Umum DirektoratJendral Cipta Karya Nomor : PR.02.03DC/138 tanggal 17 Maret 2008 antara lain : 1 Mengkoordinasikan penyelenggaraan PPIP di wilayah Kerja DesaKapuran ; 1272
ERWIN AS
Terdakwa:
ROMANSYAH SURIBAKTI Bin DADANG SURIBAKTI
29 — 34
2020/PN TIkHal 1263 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1264 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1265 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1266 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1267 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1268 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1269 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1270 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1271 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1272
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
H. KHARRUDDIN SYAH, S.E. ALIAS H. BUYUNG
184 — 50
HABIBUDDIN SIREGAR sebagai SekretarisDaerah Bidang Pemerintaha dan Kesejahteraan Rakyat Kab.Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Rakornas Kepegawaiantanggal 1011 Juli 2018 di BSD City Tangerang.1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati LabuhanbatuUtara Nomor: 094/1272/Humas/2017 tanggal 15 November 2017tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai AsistenSekretaris Daerah Bidang Pemerintaha dan Kesejahteraan RakyatKab.
Habibuddin Siregar sebagai Asisten SekdaHal 141 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN.MdnBidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk untuk menghadiriRapat Koordinasi Bidang Kemartiman Tahun 2017, tanggal 4 Mei 2017 diTaman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.e BB No. 114. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas BupatiLabuhanbatu Utara Nomor: 094/1272/Humas/2017 tanggal 15 November2017 tentang penugasan Saksi H.
Labuhanbatu Utara untuk menghadiri RakornasKepegawaian tanggal 1011 Juli 2018 di BSD City Tangerang.1 (Satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor:094/1272/Humas/2017 tanggal 15 November 2017 tentang penugasan Sdr.H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Asisten Sekretaris Daerah BidangPemerintaha dan Kesejahteraan Rakyat Kab.
Labuhanbatu Utara untuk menghadiriRakornas Kepegawaian tanggal 1011 Juli 2018 di BSD City Tangerang.Hal 416 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN.Mdn114.115.116.117.118.119.1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu UtaraNomor: 094/1272/Humas/2017 tanggal 15 November 2017 tentangpenugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Asisten SekretarisDaerah Bidang Pemerintaha dan Kesejahteraan Rakyat Kab.
199 — 84
Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Administrasi Umum padasekitar tahun 2007 s/d bulan Juni 2013;Bahwa Terdakwa membawahi Direktorat Umum dan Fasilitas;Bahwa salah satu tugas pada Direktorat Umum dan Fasilitas adalahmembuat perencanaan pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan danperbaikan sarana prasarana kampus;Bahwa dalam Pengadaan Instalasi Infrastruktur IT PerpustakaanUniversitas Indonesia, Saksi menjabat sebagai Sekretaris PanitiaPengadaan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor UINomor 1272
dengan keterangan saksi Darsono yang bersesuaian satusama lain dengan keterangan saksisaksi Baroto Setyono dan Suparlan.Bahwa terhadap pekerjaan pengadaan Instalasi Infrastruktur IT GedungPerpustakaan UI Depok tersebut tanpa terlebin dahulu membentuk PanitiaPengadaan, sedangkan Panitia Pengadaan baru dibuat setelah pengadaanselesai dilaksanakan dan pada waktu akan dilakukan audit oleh badanPemeriksa Keuangan (BPK), sehingga dibuat dengan tanggal mundur/backdate yaitu berdasarkan Keputusan Rektor No.1272
SedangkanPanitia Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan Pengadaan Instalasi IT GedungPerpustakaan UI dibentuk berdasarkan SK Rektor No.1272.B/SK/R/UI/2010tanggal 11 Oktober 2010 dengan Ketua Tubagus Lutfi, Sekretaris Paryonodan anggota Mohammad Aries, Agus Awaludin, Budi Prayitno, RianaWidiastuti serta Kiswoko.
216 — 91
kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuaiHalaman 101 dari 124 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2018/PN Gtodengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankanmelebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang ataukelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuaikeinginan dari pelaku;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dankekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (Kamus Besar BahasaIndonesia, Edisi Ketiga, halaman 1272
139 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 190 K/TUN/2014Bahwa dalam Bukti T.ll1 yakni Buku Tanah Hak Guna BangunanNomor 1148/Palmerah tanggal 17 September 1992 nama pemegangHak Perseroan Terbatas PT Multipanen Kotrindo berkedudukan diJakarta yang berakhir hak tanggal 16 September 2012, menunjukkanpencatatan telah dimatikan karena pemisahan sempurna sebanyak 3(tiga) sertifikat yakni 1270 S.d 1272/Palmerah;Bahwa dalam Bukti T.lk2 yakni Buku Tanah Hak Guna BangunanNo. 1271 Kecamatan Palmerah tanggal 18 September 1996 denganLuas
91 — 13
No.26/Pid.SusTPK/2016/PN.Tpgyang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa didalam kamus bahasa Indonesia revisi ketigaDepartemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Penerbit BalaiPustaka Jakarta disebut bahwa pengertian dari : Menyalahgunakan, adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimanamestinya, menyelewengkan (hal.983); Kewenangan, adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untukmelakukan sesuatu (hal.1272); Kesempatan,
HAINUR RASYID
Terdakwa:
Disman Ujang Als Ujang
37 — 58
2020/PN TIkHal 1263 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 1264 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 1265 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 1266 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 1267 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 1268 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 1269 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 1270 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 1271 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 1272
58 — 20
Menyalah gunakan Sarana karena a.Jabatan b.Kedudukan;Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dankekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (kKamus Besar BahasaHalaman 103 dari 126Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2017/PN.Plg.Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,Balai Pustaka Edisi ketigaTahun 2003 halaman 1272;Menimbang, bahwa menurut pendapat SF.Marbun dalam HukumAdministrasi kewenangan (authority gezag) adalah kekuasaan yang diformalkanbaik terhadap segolongan orang
505 — 347
PN Jakarta Barat pada pokoknya menyimpulkan bahwa indirectevidence tidak dapat dijadikan dasar yang sah bagi KPPU (hal 1272, Putusan PN Jakarta Barat No. 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST).Lebih lanjut, putusanputusan KPPU sebelumnya yang menggunakan indirectevidence untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku usaha telah mendapatkankritik keras dari berbagai kalangan, terutama kalangan akademisi di bidanghukum persaingan usaha.Kritik keras dari kalangan akademisi ditujukan untuk putusan KPPUNo. 17/KPPUI/2010
Jkt.Sel194272829bahwa indirect evidence tidak dapat dijadikan dasar yang sah bagi KPPU(hal 1272, Putusan PN Jakarta Barat No. 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST).Lebih lanjut, putusanputusan KPPU sebelumnya yang menggunakan indirectevidence untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku usaha telah mendapatkankritik keras dari berbagai kalangan, terutama kalangan akademisi di bidanghukum persaingan usaha.Kritik keras dari kalangan akademisi ditujukan untuk putusan KPPU No. 17/KPPUI/2010 tentang Industri Farmasi Kelas
DINO KRIESMIARDI, SH.
Terdakwa:
ANAK AGUNG RAKA KINASIH, SE
183 — 71
adapadanya karenajabatan atau kedudukan.Menimbang, bahwa Undangundang tidak memberikan pengertian yang Jjelastentang maksud dari unsur di atas;Menimbang, bahwa didalam kamus besar bahasa Indonesia revisi ke tigaDepartemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Penerbit Balai Pustaka Jakartadisebutkan bahwa Pengertian :Menyalah gunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya,menyelewengkan (hal 983);Kewenangan adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukansesuatu (hal 1272
89 — 48
negeri) hanya dapat melakukantindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakankesempatan atau sarana yang ada karena kedudukansaja;Menimbang, bahwa selanjutnya didalam kamus besar bahasaIndonesia revisi ke tiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkanoleh Penerbit Balai Pustaka Jakarta disebutkan bahwa Pengertian :Menyalah gunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimanamestinya, menyelewengkan (hal 983);Kewenangan adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untukmelakukan sesuatu (hal 1272
64 — 53
Menimbang, bahwa Undangundang tidak memberikan pengertianyang jelas tentang maksud dari unsur di atas;Menimbang, bahwa didalam kamus besar bahasa Indonesia revisi ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Penerbit BalaiPustaka Jakarta disebutkan bahwa Pengertian :Menyalah gunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimanamestinya, menyelewengkan (hal 983);Kewenangan adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untukmelakukan sesuatu (hal 1272);Kesempatan adalah waktu, kekuasaan
211 — 36
perbuatan Terdakwa;Ad. 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukanMenimbang bahwa, dalam kamus besar bahasa Indonesia revisiketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Balai PustakaJakarta, disebutkan bahwa pengertian dari :Menyalahgunakan gunakan adalah melakukan sesuatu tidaksebagaimana mestinya, menyelewengkan ( halaman 983 ) ;Kewenangan adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untukmelakukan sesuatu (halaman 1272
48 — 14
sudah dikembalikan sebahagiandengan itikad baik terdakwa meskipun harus menjual seluruh asset yang dimilikidan saat ini terdakwa sudah tidak memiliki harta / asset lagi yang mau dijualuntuk melunasi kekurangan kerugian negara tersebut;Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dalamperkara ini yang terdiri dari barang bukti :1) 1 (Satu) berkas permohonan bantuan dana atas nama PANITIA BAKTISOSIAL PONPES NURUL FALLAH, Tgl 16 Februari 2013;Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2016/PN.Srg.Hal. 1272
HAINUR RASYID
Terdakwa:
1.SUPARMAN Bin BAHARUDIN
2.REFDAHAYU Bin SAIDUN
60 — 32
2019/PN TIkHal 1263 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1264 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1265 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1266 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1267 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1268 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1269 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1270 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1271 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1272
202 — 139
CHRISTIAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan PancoranMas Kota Depok;e Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 127/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO B.A PPAT WilayahKecamatan Depok Kabupaten Bogor;BUKTIP 201 Sertifikat Hak Milik No. 1272, Kavling 57, Luas Tanah 500 M2 atas nama H.SARWADI S.K.M yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan PancoranMas Kota Depok;Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Penunjuk Buku Tanah HM No. 674/Pancoran Mas Depok (Penggantian
1.HENDRA CATUR PUTRA, SH
2.M. FAJAR PRAWITAMA, SH
Terdakwa:
YUDI HARIYANTO Bin AKIUS
122 — 23
kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukanMenimbang bahwa, dalam kamus besar bahasa Indonesia revisi ketigaDepartemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta,disebutkan bahwa pengertian dari :Halaman 121 dari 135 Putusan Nomor 15Pid.SusTPK/2021/PN.Plg.Menyalahgunakan gunakan adalah melakukan sesuatu) yang tidaksebagaimana mestinya, menyelewengkan ( halaman 983 ) ;Kewenangan adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untukmelakukan sesuatu ( halaman 1272
139 — 102
nomor153645376 atas nama Musafir Ilyas;2. satu unit Toyota Fortuner No.Pol.BK 1618 QT warna Putih No.Rangka.2SU600015245;3. satu unit mobil Toyota Harrier No.Pol B. 1857 UJK warna Hitam No.RangkaMHFG8Gs3G0500796, dan 500 lembar uang Ringgit Malaysia nominal RM50 dan 1000 lembar uang rupiah nominal Rp. 50.000 ,, harus dikembalikankepada orang dari siapa benda itu disita, yaitu kepada Terdakwa;Menimbang, mengenai satu unit Hand Phone Samsung GTE1195warna Merah, satu unit Hand Phone Samsung Duos GTE 1272
ROMI JOHANES,SH.MH
Terdakwa:
YOGA PERWIRA Bin SURANDI
189 — 64
Fajar Rachmad dari pencairan kredit sebesarRp300.000.000,00 di kurangi biaya kredit yang terdakwa tidak tahunominalnya dikurangi lagi dengan angsuran bulanan selama 2 bulan yangterdakwa bayarkan yaitu sebesar Rp6.650.000,00;Bahwa debitur Ahmad Tang mengajukan pinjaman 2 fasilitas kredit untukmodal kerja sebesar Rp750.000.000,00 dan kredit investasi sebesarRp750.000.000,00 dengan jaminan berupa SHGB Nomor:01193/Lok.bahu seluas 1272 M2 tanggal 30 Desember 2016 atas namaMade Subudi, ST yang selanjutnya