Ditemukan 4200 data
56 — 10
Rekonvensi maupun TergugatRekonvensi, dipandang mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagaipemegang hak hadhanah (pemeliharaan/ pengasuhan) atas anak mereka yangbernama ;Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan majelis Hakim dalammenentukan hak hadhanah (pemeliharaan/ pengasuhan), adalah di tanganSiapa masa depan pendidikan, dan perkembangan kejiwaan anak dapattumbuh kembang secara sehat dan wajar, sehingga dengan perceraian keduaorang tuanya diharapkan tidak mempengaruhi perkembangan kejiwaan danmasa
24 — 3
Termohon.Fakta dan bukti ini merupakan bukti otentik yang tidak perlu dibuktikanlagi kKebenaranya;Bahwa permintaan hak asuh anak (hadhonah) dimintakan Pemohondk/Tergugat dr baru dimasukan pada berita acara tambahan gugatanyang di ajukan pada tanggal 29 Agustus 2017 dan itu hanya anak yangpaling kecil yang berusia 1 tahun bernama ANAK III, umur 1 tahun (Lk);Bahwa tidak cukup alasan Pemohon dk/Tergugat dr untuk mendapatkanhak asuh terhadap anak tersebut:Bahwa demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan jiwa danmasa
Terbanding/Terdakwa : Anto Bin Amir
131 — 76
Tanggal 18 Februari 2021 tidakdapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya PengadilanTinggi akan mengadili sendiri perkara tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalamtahanan berdasarkan Penetapan Penahanan yang sah menurut hukum,maka maka menetapakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan danmasa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkanseluruhnya dengan pidana yang dijatunhkan;Meimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah dandijatuhi
78 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peternakan Provinsi SumateraSelatan mengadakan Kegiatan Ulang Pengadaan Sapi Integrasi denganSawit/Pengadaan Sapi Bibit Betina Brahman Cross Bunting 3 Bulansebanyak 200 ekor dengan total dana Rp3.203.000.000,00 (tiga miliar duaratus tiga juta Rupiah) termasuk didalamnya pakan hijauan, konsetrat,obatobatan selama perjalanan dan masa sebelum penyerahan ternak,ongkos angkut dari sumber bibit ke lokasi penyebaran, Jasa paramedis (Drh)selama perjalanan, Paramedis (Sarjana Peternakan) selama perjalanan danmasa
CITRA ANGGUN ANNISA, SH
Terdakwa:
JUMRI Alias IJUM Bin ASRAN
102 — 54
terang dan mengakuiperbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan danmeringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menuruthukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amarputusan ini;Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwaditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan danmasa
80 — 60
Tgrsdalam perkara ini, alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam Pasal19huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapapenyebab terjadinya percekcokan dan pertengkaran, melainkan ditekankanpada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk dipertahankanlagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada anak danmasa depan;Menimbang, bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dan tidakrukun lagi dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan
111 — 33
BagirHalaman 35 dari 38 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN.PsbManan,SH,MCL, Restorative Justice (suatu perkenalan), Varia Peradilan Nomor247 Tahun XXI Juni 2007);Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwadilakukanpenangkapan dan penahanan yang dilandasi alasan yang cukup dansah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undangundang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masapenangkapan danmasa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa akandikurangi seluruhnya dari pidana
133 — 42
(satu milyar seratus tiga puluhdelapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) termasukPajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10 % dengan waktu pelaksanaan 180hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai kerja tanggal 02Maret 2009 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2009 (penyerahan pertama) danmasa pemeliharaan 180 hari kalender terhitung sejak penyerahan pertamapekerjaan tanggal 29 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 25 Februari 2010(penyerahan kedua).
HARMIANTO, S.H., M.H
Tergugat:
BUPATI JENEPONTO
340 — 197
. ;> Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun2014 tentang Desa :Bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenaipengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30(tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BadanPermusyawaratan Desa ;> Pasal 5 ayat (5) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian danMasa Jabatan
Kepala Desa:Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan danpengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) harisejak diterima laporan dari BPD.;> Pasal 52 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian danMasa Jabatan Kepala Desa: Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan KepalaDesa dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh)hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasilpemilihan dari BPD.;18.
27 — 8
menentukan bahwe ibu ikut memikul biaya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, makaTergugat Rekonvensi selaku ayah dari anak tersebut berkewajiban untukmenanggung biaya nafkah anak dan biaya pendidikan anak tersebut sampaidengan dewasa, namun bilamana ayah tidak dapat memenuhi kewajibannyatersebut, maka ibu juga turut menanggung biaya pemeliharaan anak;Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan suatu kewajiban bagiseorang ayah kepada anaknya dan untuk menjamin kepastian hukum danmasa
28 — 7
Demi kebahagiaan danmasa depan anakanak, mari kita selamatkan rumah tangga yang hampirkaram ini...sebelum benarbenar tenggelam.Dan saya kira masih terbuka lebar jalan untuk menyelamatkan rumahtangga kita ini. Sungguh, saya tidak mau berpisah (tidak mau dicerai),begitu juga dengan anakanak, mereka sangat berharap perceraian itutidak akan benarbenar terjadi.
1.Sonny Arvian Hadi Purnomo, SH
2.Edgar Hubert Deardo, SH
Terdakwa:
Harisman Alias Risman Bin H. Tabrani Sila Alm
107 — 24
berdasarkan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1)Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hukumanpidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidanadenda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selaindijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika dendatidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan danmasa
H. MOHAMMAD IDRIS BUYUNG, SH
Tergugat:
1.HENDRIK YAURI, SH
2.TJEN TJIE TJIEN alias ACENG
3.KEPALA KANTOR ATR BPN KOTA MAKASSAR
219 — 81
., Halaman 23nama baik dan kehormatan Mohammad Idris Buyung, SH. yangtelah mendapat Piagam Penghargaan masa bakti 20 Tahun danmasa bakti 30 tahun pegawai negeri sipil golongan IV C / DosenLektor Kepala Universitas Hasanuddin atas jasajasanya tersebutdari Negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai perbuatanmelanggar hukum (onrechtmatige daad) pasal 1365 KUH Perdata.Seharusnya penggugat juga menjadikan Tergugat pihak dariKepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polrestabes Makassar.Karena Penggugat
Terbanding/Terdakwa I : T. MAHYUDDIN
Terbanding/Terdakwa II : NAZARUDDIN, A.Md
76 — 40
Bahwa respon pemerintah Kabupaten Bireuen atas terjadinya bencanabanjir tersebut adalah dengan menetapkan status keadaaan DaruratBencana melalui Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Nomor :360/69/2016 yang ditandatangani oleh Bupati Bireuen yang kemudianmenetapkan status bencana dan masa tanggap darurat denganmenerbitkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 104 Tahun 2016 Tanggal 10Februari 2016 tentang Penetapan Status Bencana Banjir, Longsor, danMasa Tanggap Darurat di Kabupaten Bireuen dengan masa
kabupaten bireuen termasuk di wilayah Kecamatan Samalanga.Bahwa respon pemerintah Kabupaten Bireuen atas terjadinya bencanabanjir tersebut adalah dengan menetapkan status keadaaan DaruratBencana melalui Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Nomor :360/69/2016 yang ditandatangani oleh Bupati Bireuen yang kemudianmenetapkan status bencana dan masa tanggap darurat denganmenerbitkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 104 Tahun 2016 Tanggal 10Februari 2016 tentang Penetapan Status Bencana Banjir, Longsor, danMasa
16 — 1
bahwa TergugatRekonvensi bekerja ikut dengan orang tuanya dan mempunyai penghasilansetiap bulannya ratarata sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah) sampai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensimenyanggupi untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannyakepada dua orang anak sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus riburuipiah);Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan suatu kewajiban bagiseorang ayah kepada anaknya dan untuk menjamin kepastian hukum danmasa
38 — 2
perbutan pidana Penipuan yang dilakukan secara beberapa kali;Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, dalam melakukantindakannya Terdakwa cakap bertindak dalam hukum dan tidak ditemukanHalaman 33 dari 37 Putusan Nomor: 471/Pid.B/2016/PN.Bdg.alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanyaharus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranyaTerdakwa dilakukan penahanan secara sah, maka waktu penangkapan danmasa
38 — 22
Bahwa sebagai itikad baik seorang ibu, sebuah perceraian tentulahmengakibatkan persoalan tersendiri yang menyangkut kehidupan danmasa depan anakanak, oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi sangatberkepentingan khususnya dalam hal:a. Untuk Hak Hadhanah dan Nafkah Anak, dikarenakananakanak meskipun telah mumayiz, namun anakanakberkewarganegaraan Belanda;b.
25 — 2
sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akanperbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidakmelakukan perbuatan yang melawan hukum;Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor:54/Pid.B/2015/PN UnrMenimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkanakan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani olen Terdakwa, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan danmasa
151 — 57
Surat Izin Penebangan Kayu (bukti P5)Oleh karena itu dengan perizinan yang didapat, maka sempuma dan lengkapuntuk melaksanakan perkebunan kelapa sawit;Bahwa ada niat dari Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membelisaham milik Para Penggugat pada Tergugat VI setelah melihat prospek danmasa depan perkebunan kelapa sawit tersebut sangat menjanjikan, oleh karenaitu Tergugat Ill telah berkalikali menghubungi para penggugat agar dilakukanjual beli saham seluruhnya milik Para Penggugat pada Tergugat
Mohamad Dofir bin Todjani
Termohon:
Ida Suhaedah binti M. Abdurahman
30 — 24
Karena hal tersebut Pemohon merasa danmenganggap bahwa memang Termohon tidak mendukung karier danmasa depan Pemohon di pekerjaannya.Bahwa kondisi kKeuangan memburuk terjadi setelah Pemohon melakukanbisnis jual beli mobil dengan adik kandung Termohon. Bisnis tersebuttidak berjalan baik sampai akhirnya adik Termohon meninggalkanBontang dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan nya.