pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalamhubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa dimasyarakat;m. jangkauan daerah penggunaan Merek;n. jangka waktu penggunaan Merek;o. intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yangdipergunakan untuk promosi tersebut;p. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek dinegara lain;q. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek,khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagaiMerek terkenal oleh lembaga yang berwenang; ataur

dulu sewaktuTermohon tinggal bersama mertua/ orang tua Nama anak disaat Termohonmelahirkan anak pertama, Termohon meminta kepada Nama anak untukdijemput untuk bisa bersama dengan Nama anak kost di Tuban, dengan alasanTermohon tidak betah tinggal bersama mertua atau orang tua Nama anakdikarenakan sifat mertuanya kurang baik terhadap Termohon, dan hanyakelinatan baik kalau ada Nama anak;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya di atasNama anak mengajukan saksi sebagaimana yang di ataur

Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaranteruS menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembalirukun;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon tidak membantahadanya pertengkaran dan perselisihan sebagaimana dalil permohonanPemohon;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya di atasPemohon mengajukan saksi sebagaimana yang di ataur dalam Pasal 22 Ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:a. surat suara yang tidak dikeluarkan oleh panitia pemilihan;b. surat suara yang dirobek baik disengaja maupun tidak disengaja;c. surat suara dicoblos lebih dari satu tanda gambar calon kepala desa;d. surat suara yang dicoblos diluar garis batas tanda gambar calon kepaladesa;e. surat Suara yang dicoblos didalam tanda gambar dan diluar tanda gambarf. surat Suara yang didalamnya terdapat tulisan ataur coretan;g. surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat

atau telahmelanggar ketentuan Pasal 26 dan Pasal 28 UndangUndang RI No.5Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan PersainganUsaha Tidak Sehat, yang berbunyi sebagai berikut:Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisarisdari suatu perusahaan, wak n rsamaandilaranmerangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaanperusahaan tersebut:a.b.berada dalam pasar bersangkutan yang sama; ataumemiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha;ataur

Lebih lanjut menurut rumusan ketentuanUndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentangPengadilan Tata Usaha Negara di ataur mengenai Hukum Acaranya padaPasal 53 ayat (1) yang berbunyi Seseorang atau badan hukum perdatayang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Pejabat Tata UsahaNegara dapat mengajukan gugatan tertulis yang berisi tuntutan agarKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakanbatal atau tidak sah.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seseorang atau badan

Namun demikian,secara faktual penggugat tidak mampu menguraikan maupun membuktikanterpenuhinya syaratsyarat pengajuan permohonan sita jaminansebagaimana di ataur dalam pasal 227 ayat 1 HIR.Serta bagaimana mungkin Tergugat akan bermaksud mengalihkannyakepada pihak lain, karena sampai saat ini objek yang dijadikan sengketaoleh Penggugat adalah sumber penghasilan untuk kehidupan baik TergugatMAUPUN XXxXXXXXXXXXXXX?

Namun demikian,secara faktual penggugat tidak mampu menguraikan maupun membuktikanterpenuhinya syarat syarat pengajuan permohonan sita jaminansebagaimana di ataur dalam pasal 227 ayat (I)HIR.Serta bagaimana mungkin Tergugat akan bermaksud mengalihkannyakepada pihak lain, karena sampai saat ini objek yang dijadikan sengketahalaman 153 dari 230 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bgroleh Penggugat adalah sumber penghasilan untuk kehidupan baik TergugatMAUPUN XXXXXXXXXXXXXX?

(f) Kepada Debitor yang telah melaksanakan kewajibannyasesual dengan UndangUndang No. 25 Tahun 2000 diberikanjaminan kepastian hukum (Release and Discharge atauR&D). Kepada Menteri Kehakiman dan HAM serta JaksaAgung diminta untuk merumuskan mekanisme dan tata caratertulis mengenai R&D sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dalam waktu 30 hari sejak keputusanini dibuat.(g) Memerintahkan kepada KKSK, Meneg.

Tanggal 02 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P25;Fotokopi Laporan Dugaan Terjadinya Tindak pidana Pemalsuan Surat atauPenggunakan Surat Palsu di ataur dalam Pasal 263 KUHP dan TurutSerta yang ditujukan kepada Yth.

Hal ini jelas diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR dan/ataur pasal 142 Rbg Jo Pasal 99 ayat ) Rv, Jo Pasal 4 UU No.8 Tahun 72004, bahwa gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri dampateae tinggal: (kediaman) atau kedudukan hukum Tergugat ; =Cee Bahwa. gugatan Penggugat adalah. gugatan wanprestasi berkaitan ; dengan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2007:Pe yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga hubungan S hukum hanya antara Penggugat. dengan Tergugat saja, sedangkan

pelanggarandisiplin, termasuk disiplin tingkat berat;: pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS karenamelakukan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidakpidana yang ada hubungannya dengan jabatan diatur dalam Pasal87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil, sedangkan pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS karena melakukan pelanggaran disiplin di ataur

adanya perselisihan dan pertengkaranPutusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 50 dari 80 halamanteruS menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembalirukun;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon tidak membantahadanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil permohonanPemohon, namun yang dibantah Termohon adalah penyebab terjadinyaperselisinan dan pertengkaran;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya di atasPemohon mengajukan saksi sebagaimana yang di ataur

ARAKI MASAYUKI hanya mengatakan kepadaTerdakwa yu atur aja Semua, Semua perusahaan yu yang ataur .Bahwa Terdakwa pernah manjual mesin dari PT Fajar Sukses kepadasaksi Lee Hae gee seharga Rp. 280.000.000, pada tanggal 28 April2015;Bahwa mesin mesin yang dijual tersebut adalah asset PT Abdi tunggalPutra yang tidak terbakaar dan kemudian beralin menjadi asset PT fajarSukses ;Bahwa Terdakwa tidak perlu ijin dari terdakwa untuk menjual mesin mesintersebut karena Terdakwa setelah PT Abdi Tunggal Terbakar

Bahwa pengugat dalam gugatannya halama 6 angka 28menyatakan: Bahwa Tergugat a quo menerbitkan objek sengketa tanpamelakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama atassegala kelengkapan persyaratan administrative, in concretotindakan Tergugat sangat ceroboh, tidak cermat, tidak telitidan tidak berdasar sehingga bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, karena tidak memenuhiasas Penyelenggaraan Pelayanan Publik yakniprofesionalisme, sebagaimana di ataur dalam pasal 4 hurufe UndangUndang

Sehingga untuk menentukan sah atau tidakHalaman 51 dari 89 Halaman Putusan No.12/G/2018/PTUN Mtrsah surat suara terkait dengan adanya tanda coblos di luar kotak segi empatyang memuat tanda gambar calon kepala Desa dan adanya tanda coblos didalam salah satu kotak segi empat atau pada garis salah satu kotak segiempat yang memuat tanda gambar calon Kepala Desa telah di ataur secarajelas dan tegas dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Bupati LombokTimur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan

Purwakartadan saat itu yang ada di sana 2 (dua) orang yang Saksi tidak taunamanya dan Terdakwa berikut Saksi sendiri;Bahwa Saksi tidak mengatahui berapa yang diajukan oleh Terdakwakarena semuanya sudah di ataur oleh Terdakwa, akan tetapi pada bulanmaret 2016 saksi mengetahui bahwa yang diajukan oleh Terdakwadengan mengunakan nama saksi tersebut kurang lebih Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta Rupiah) dengan janga waktu 24 Bulan dan angsuranperbulannya Rp1.984.000,00 (Satu juta sembilan ratus delapan

perpanjang di SK HGUitu. tahun 1994 karena belum tergambar lebih dalam kalau di situ ada hutanlindung, di dalam P.44 di terbitkan oleh mentri Budi Perhiasan pada tahun2012, di situ jelas mengatur cara cara atau menetapkan kawasan kawasan hutan yang ada di dalam hak hak, orang orang, baik hak pribadimaupun hak perusahaan atau perseroan atau pribadi maupun hakperusahaan koperasi, di situ di jalaskan bahwa dimana ada hak hak;Bahwa ahli menerangkan sesuai undang undang pokok agraria no.50 tahun1960, ada di ataur

Oriza Perkasa yangdipercaya oleh Terdakwa/Pemohon PK ;Bahwa tanggung jawab Direksi sebagaimana di ataur dalamUndang Undang No. 1 Tahun 1995 tentang PerseroanTerbatas yang berbunyi Direksi bertanggung jawab penuhatas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuanperseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupundi luar Pengadilan. Khususnya yang berkaitan denganperkara a quo, maksudnya adalah mewakili perseroandi dalam maupun di luar Pengadilan dalam ruang lingkuphukum keperdataan.

,(lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enamratus enam puluh satu rupiah) ditetapbkan sebagai hutang bersama antaraPenggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakimberpendapat, bahwa karena tuntutan tersebut sama sekali tidak sebut dalamgugatan Penggugat dan hal tersebut baru muncul pada Replik Penggugat,maka berarti Penggugat merubah atau menambah pokok gugatan,sementara dalam hukum acara perdata di ataur bahwa perubahan ataupenambahan

Apabila peraturanyang lebih rendah derajatnya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggimaka sesuai azas hukum peraturan yang lebih tinggi mengesampingkanperaturan yang lebih rendah derajatnya sehingga peraturan yang lebih rendahderajatnya batal demi hukum;Bahwa pengertian internal adalah tidak mengikat pihak ketiga;Bahwa aturan perundang undangan di ataur dalam UU No. 10 tahun2004.SE tidak masuk dalam lingkup peraturan perundang undangan.