Sragen atau setidaktidaknya pada suatu tempatlainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragenyang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mereka yang melakukan, Menyuruhmelakukan, Turut serta melakukan Tindak Pidana melakukan usahapenambangan tanpa ljin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat(IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diberikan olehBupati/Walikota apabila Wilayah ljin Usaha Pertambangan (WIUP) beradadidalam salah satu Kabupaten/Kota, IUP Operasi

menyatakan sudah sepantasnyaPemerintah Propinsi Sumatera Barat dalam hal ini Gubernur Sumatera Barat juga harusdigugat ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kedua eksepsi tersebut dikualifikasimengandung eror in persona ;Menimbang, bahwa teori hukum telah menegaskan adalah hak setiap Penggugatuntuk menggugat dan menentukan pihak pihak yang akan digugatnya ;Menimbang,pasal 135 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara menyatakan : pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK

Koto, Kecamatan Batipuh dan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar,Propinsi Sumatera Barat, Kode Wilayah 02.0705.05.TD, Luas 351, 4 Ha selama 8 (delapan)tahun semenjak 8 Januari 2009 sampai dengan 7 Januari 2017, maka Mejelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Pasal 113 ayat ( 2 ) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 telahmenyatakan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksudPutusan Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Bsk56ayat ( 1 ) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK

Beringin Jaya Abadi,secara terbuka kepada masyarakat;Pasal 95 huruf d UU No. 4 Tahun 2009 menyebutkan : iPemegang IUP danIUPK wajib : melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masayarakatsetempat;Pasal 119 huruf a UU No. 4 Tahun 2009 menyebutkan : IUP atau IUPKdapat dicabut oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengankewenangannya apabila : pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhikewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 134 UU No. 4 Tahun

Beringin Jaya Abadi sehingga dapat semaunya merusak danmengahancurkannya;Bahwa Pasal 140 ayat (3) UU No. 4 tahun 2009 mengatakan : Menteri,Gubernur, dan bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya melakukanpengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambanagan yang dilakukanoleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK. Pengawasan dimaksud adalahsebagaimana disebutkan dalam Pasal 141 UU No. 4 Tahun 2009.

Antam, Tbk atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriCibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah merintangi ataumengganggu kegiatan usaha tambang dari pemegang IUP atau IUPK yangtelah memenuhi syarat syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Ayat(2), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar jam 12.30 Wibterdakwa 1 Iwan Bin Atim datang kerumah terdakwa 3

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Ariady als Marbun Bin Yangsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengangkutan batu bara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) yang dilakukan secara bersama-sama

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Asrial Bin Alm Sarif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengangkutan batu bara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) yang dilakukan secara bersama-sama

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUPRIANTO Als ANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin IUP, IPR atau IUPK;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUPRIANTO Als ANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 5 (lima) hari, dan Denda sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta

Sehinggamenghentikan kegiatan operasional pertambangan selama 18(delapan belas) hari sejak 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal02 Maret 2013 (Bukti P4);o10.Bahwa menurut Pasal 162 Undangundang Nomor 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebut Setiap orangyang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangandari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syaratsyaratsebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana denganpidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau

Dairi, Provinsi Sumatera Utara atau di tempat lain yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2)KUHAP apabila tempat kediaman sebagian besar TerdakwaTerdakwa yang dipanggillebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindakpidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkaraTerdakwa TIMBUL MANIK alias TIMBUL, yang menyuruh melakukan atau turutmelakukan Usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK

Melakukan Usaha Penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), IjinPertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40, Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74ayat (1) atau ayat (5) Undangundang No. 4 Tahun 2009;Menimbang, bahwa Pasal angka UndangUndang R.I., Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa Pertambangan adalahsebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan100pengusahaan

wilayah pertambangan rakyatdengan luas wilayah dan investasi terbatas dan angka 11 menyebutkan bahwa yangdimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut denganIUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usahapertambangan khusus;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adamelakukan usaha pertambangan yang tidak disertai dengan Izin Usaha Pertambangan(IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK

Untuk memberikan kesempatan bagi pemegang IUPK,IUPJL, IUPHHK alam, IUPHH restorasi ekosistem dalamhutan alam, IUPHHK pada HTI, IUPHHK pada HTR, IUPHHKpada HTHR, IUPHHK dalam hutan masyarakat, IUPHHBK,IPHHK, atau IPHHBK melaksanakan kewajibannya, sebelumizin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 DICABUTHalaman 28 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 16 P/HUM/201 Leeterlebih dahulu diberikan peringatan tertulis paling banyak 3kali secara berurutan dalam jangka waktu 30 hari untuksetiap kali peringatan, kecuali

Pasal 134 ayat (1)menyatakan Untuk memberikan kesempatan bagi pemegang IUPK,IUPJL, IUPHHK alam, IUPHH restorasi ekosistem dalam hutan alam,IUPHHK pada HTI, IUPHHK pada HTR, IUPHHK pada HTHR,IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan, IJPHHBK, IPHHK, atauIPHHBK melaksanakan kewajibannya, sebelum izin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 133 dicabut terlebin dahulu diberikanperingatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan dalamjangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk setiap kali peringatan, kecualipencabutan

sekira pukul 13.00 Wib atau setidaktidaknya padawaktu lain di bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Wilayah Dusun AdianNasonang Desa Sihuikhuik Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten TapanuliSelatan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan , sebagai yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan, telah melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP (ijin UsahaPenambangan), IPR (lin Pertambangan Rakyat) atau IUPK

Dwi Karya Pratama hanyamenerima imbalan berupa royalty fee dari hasil tambang batu sebesarUSD 9 (sembilan dollar amerika serikat) per metriks ton;Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan UndangUndang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berlakusejak tanggal 12 Januari 2009 (undangundang minerba) knususnyaPasal 93 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:Pemegang IUP (baca : izin usaha pertambangan) dan IUPK (baca : izinusaha pertambangan Khusus) tidak boleh memindahkan

tanggal 02 November 2012 pukul 15.00 Wit setidaktidaknya pada waktuwaktu lain masih dalam tahun 2012 bertempat di kawasan hutanlindung Taman Nasional Akatajawe Lolobata Kabupaten Halmahera Timur tepatnya disekitar Kilometer 48 di Desa Martanajaya Kecamatan Maba Tengah Kabupaten HalmaheraTimur setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Soasio yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK

Meneliti secara cermat proses penghentian kegiatan PT.SMR dantransaksi jual beli perusahaan tambang karena melanggar Pasal 93ayat 1 Undang Undang No.4 Tahun 2009 Tentang PertambanganMineral dan batubara, yang berbunyi Pemegang IUP dan IUPK tidakboleh memindahkan kepemilikan IUP dan IUPKnya kepada pihaklain..

Sesuai dengan Undang undang No.4 Tahun 2009, TentangPertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUP dan IUPK wajibmenyetor jaminan reklamasi dan pasca tambang, dilain pihak hinggasaat ini PT.SMR belum melakukan penyetoran dan jaminan inimenjadi kabur akibat proses jual beli dari tangan ke tangan, siapakahyang akan bertanggung jawab terhadap reklamasi (lingkungan danDAS) dan pasca tambang.9.

IMMS di Blok Dampar Desa BadesKecamatan Pasirian.Hal mana bertentangan dengan UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batu BaraPasal 136(1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan Opersi Produksi Wajibmenyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuanPeraturan PerundangUndangan.(2) Penyelesaian Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh PemegangIUP atau IUPK,Saksi dokumen pesetujuan

Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan Opersi Produksi Wajibmenyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai denganketentuan Peraturan PerundangUndangan.2. Penyelesaian Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah olehPemegang IUP atau IUPK,Saksi dokumen pesetujuan tersebut oleh saksi R Abdul Gofur diajukan kepadaKetua Komisi Penilai AMDAL terdakwa IR.

dimintakan ijin pertambangan memang ada kawasan yang adatanaman jati, dan dilakukan kros cek dengan Rencana Tata Ruang di Bappedadan memang dari lokasi yang dimohonkan ijin tersebut ada yang masukkawasan hutan.Bahwa Terdakwa setahu saksi tidak secara keseluruhan masuk kawasan hutanada sebagian lagi yang di klaim milik warga, namun secara pasti luasan areanyasaksi tidak tahu.Bahwa Terdakwa Berdasarkan kentuan UU No. 4 tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batu BaraPasal 136(1) Pemegang IUP atau IUPK

sebelum melakukan kegiatan Opersi ProduksiWajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai denganketentuan Peraturan PerundangUndangan.(2) Penyelesaian Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah olehPemegang IUP atau IUPK,Jadi berdasarkan ketentuan diatas maka menurut saksi pihak Pemkab dapatmenerbitkan IOP meskipun belum ada penyelesaian terkait dengan setatustanah milik perhutani.Menurut saksi sebelum pemegang

IMMS di Blok Dampar Desa BadesKecamatan Pasirian.Hal ini bertentangan dengan UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batu BaraPasal 136(1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan Opersi Produksi Wajibmenyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai denganketentuan Peraturan PerundangUndangan.(2) Penyelesaian Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah olehPemegang IUP atau IUPK,Bahwa saksi dokumen

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAHARUN TARIMAKASE Alias UNGKE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP , IPR, atau IUPK Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) Atau Ayat 5 sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ke Satu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

IUPK, NPWP, PKP, domisili perusahaan SPPPJT, SIUP, KTA Gapensi,SBU Aklindo, SBU Gavensi, ISO DQS;1(satu) map warna merah bertuliskan laporan bulanan yang berisikan laporanbulanan untuk bulan Maret GI Jatiluhur Baru;1(satu) map warna merah bertuliskan copy kwantitas (Bill of Quantity) GI 150kV Jatiluhur Baru;1(satu) map warna merah yang berisikan copy kwantitas (Bill of Quantity) GI150 kV Jatirangon 2;l(satu) map warna merah yang berisikan copy laporan bulanan untuk bulanJanuari 2012 GI Jatiluhur

IUPK, NPWP, PKP, domisili perusahaan SPPPJT, SIUP, KTA Gapensi,SBU Aklindo, SBU Gavensi, ISO DQS;1(satu) map warna merah bertuliskan laporan bulanan yang berisikan laporanbulanan untuk bulan Maret GI Jatiluhur Baru;Halaman 101 dari 148 halaman Putusan No. 42/PID/TPK/2015/PT.DKI.217218.219.220.221.222.223.2A.1(satu) map warna merah bertuliskan copy kwantitas (Bill of Quantity) GI 150kV Jatiluhur Baru;1(satu) map warna merah yang berisikan copy kwantitas (Bill of Quantity) GI150 kV Jatirangon 2;1(satu

KIDECO JAYA AGUNG Km.11 Desa Lolo, KecamatanKuaro, Kabupaten Paser atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukumPengadilan Negeri Tanah Grogot, merintangi atau mengganggu kegiatan usahapertambangan dari pemegang IUP atau IUPC yang telah memenuhi syaratsyaratsebagaiamana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) (Penyelesaian hak atas tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengankebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK), yang dilakukan para Terdakwadiantaranya

1999 tentangKehutanan ;Bahwa hutan yang dapat diberikan izin pemanfaatan hasil hutanyaitu pada hutan produksi (HP) ;Bahwa yang berhak memberikan izin pemanfaatan hasil hutanadalah menteri Kehutanan atau pejabat yang berwenang sesuaidengan mekanisme peraturan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa izin yang harus dilengkapi dalam setiap kegiatanpemantfaatan hutan menurut Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 6 Tahun 2007 pasal 17 ayat (2) wajib disertai IzinPemanfaatan Hutan yang meliputi : IUPK