Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)melakukan Koreksi Positif Pajak Masukan sebesarRp350.592.516,00 karena merupakan Pajak Masukan atasperolehan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategissehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan (Sesuaidengan Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 16B UU PPN).12.2.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) memiliki 2 (dua) UNIT/divisi sebagai berikut:a.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)melakukan Koreksi Positif Pajak Masukan sebesarRp1.104.694.361,00 karena merupakan Pajak Masukan atasperolehan Barang Kena Pajak tertentu. yang bersifatstrategis sehingga Pajak Masukannya tidak dapatdikreditkan (Sesuai dengan Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 16BUndangUndang PPN);12.2.2.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) memiliki 2 (dua) unit/divisi sebagai berikut:a.Unit Perkebunan Kelapa Sawit:Kegiatan yang dilakukan adalah menyerahkan

Bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensitelah melakukan pengembalian (Retur) barang parfumproduk Parfex dari Pembanding/Penggugat Rekonvensikepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi.12.2.2. Bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensitidak meminta paksa seluruh stock barang parfumproduk Parfex yang ada ada pada Pembanding/Penggugat Rekonvensi.12.2.3. Bahwa pengembalian (Retur) barang parfumproduk Parfex dari Pembanding/ Penggugat Rekonvensikepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi seharga Rp.508.930.000,.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) melakukan Koreksi Positif Pajak Masukansebesar Rp780.904.789,00 karena merupakan PajakMasukan atas perolehan Barang Kena Pajak tertentuyang bersifat strategis sehingga Pajak Masukannya tidakdapat dikreditkan (Sesuai dengan Pasal 9 ayat (6) danPasal 16B UndangUndang PPN);12.2.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) memiliki 2 (dua) unit/divisi sebagai berikut:a.

., dan (8) Kriteria pengusaha, presedurpembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungandiatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.12.2.2 Rukun dan Syarat pembiayaan pada nomor 2a, 4a, dan 5berbunyi;(2 a ) penyataan ijab dan qabul harus dinyatakan olehpara pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalammengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikanpenawaran dan penerimaan harus sesuai secaraeksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), (4a)Keuntungan nudharabah adalah jumlah yang didapatsebagai kelebihan

Pulo Panjaitan (Masih hidup).12.2.2. Drs. Djungjungan Panjaitan (Tergugat II).12.3. Dago Si Dari Napitupulu.12.4.Bahwa selain kepada Parasi tersebut diatas maka ada jugadiberikan Pauseang kepada Lubuk Simangunsong di sebelahSelatan atau arah ke jalan Desa Natolutali.12.5.Bahwa disebelah Barat dari tanah dimaksud atau didekat makamOp.

Otista Raya No.40, Jakarta Timur tersebut;12.2.2.,Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.166/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Tim, tanggal 03 Desember 2003 junctoputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 32/PDT/2006/PT.DKI, tanggal 04 Mei 2006 telah mempunyai kekuatanhukum tetap dan mengikat;13. Bahwa nyata dan jelas, tindakantindakan yang dilakukan oleh sebagiandari yang mengaku dan menyatakan sebagai para ahli waris yang sah dariH. Mardjuki bin Absir yaitu : Ny. Jamilah bt H. Marjuki; Ny.

sebagaimana diuraikan dalam bagiansebelumnya, Penggugat telah secara sukarelamenjalankan kewajiban hukum Turut Tergugat berupamembayar sebagian utang dari Turut Tergugatkepada Tergugat, dengan cara memberikan kuasakhusus dan/atau instruksi kepada Tergugat untukmemblokir dan/atau mencairkan seluruh dana milikPenggugat dalam Rekening Nomor 3320050403 danRekening Nomor 3320050421 dan/atau rekeningrekening lain milik Penggugat yang berada di tempatTergugat, untuk membayar utang Turut Tergugatkepada Tergugat.12.2.2

Pasal 12.2 Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit menyebutkan:"Dalam hal terjadi Suatu kejadian kelalaian/pelanggaran sebagaimanadisebutkan pada pasal 12.1 tersebut di atas dan/atau sebagaimanadimaksud dalam Perjanjian Kredit, maka dengan seketika:12.2.1 Kewajiban Bank untuk memberikan Fasilitas Kredit kepadaDebitur berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum sertaPerjanjian Kredit menjadi berakhir;12.2.2 Semua dan setiap jumlah uang yang pada waktu itu terhutangoleh Debitur menjadi jatuh tempo dan

Vdd cel. dcdcdc slleck dec.111121111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112222221111111111111111111111111111222222222222222211111111PL Ladd LT Lid Lad Ladd LZ 2207 de LT Ld LT Le 12.2.2 Le ek1111112222222222211111111111111111111111111222111111111111111111111111111PILI I222 1401 La Ld Ld P22 LL LE Ld Le LL Ld111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111VAL

Atau + 30,5are(+ 3.050 M2);12.2 Hajjah Aminah, menguasai seluas +19 are (1.900 Mz),dengan rincian:12.2.1 Tanah Sengketa 2.1 seluas : + 12 are(+ 1.200 M2);12.2.2 Tanah Sengketa 2.2 seluas : + 7 are(+ 700 M2);12.3 Ahli waris H. Aminullah menguasai seluas : +203,5 are(+20.350 M2), dengan rincian :12.3.1 Tanah Sengketa 2.4 seluas : + 133,5 are (+ 13.350M2), sekarang dikuasai oleh anaknya H. Aminullah, yaitu : H.Masri;12.3.2 Tanah Sengketa 2.7 seluas : + 50 are (+ 5.000 M?)

Kewajiban Bank untuk memberikan fasilitas Kreditkepada Debitur berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umumserta Perjanjian Kredit menjadi berakhir,12.2.2. Semua dan setiap jumlah uang yang pada waktu ituterhutang oleh Debitur menjadi jatuh tempo dan dapatditagin pembayarannya sekaligus oleh Bank tanpaperingatan atau teguran berupa apapun dan dari siapapunjuga; dan12.2.3.

Panitia Pengadaan Tanah Kotamadya Jakarta Selatan (dalamhal ini Walikotamadya Jakarta Selatan selaku Ketua dansegenap jajarannya);12.2.2. Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah (dalam hal iniKementerian Pekerjaan Umum);12.2.3. Pemilik atau Pemegang Hak Atas Tanah.12.3.Bahwa PT. Jasa Marga (Persero), Tbk sama sekali tidak pernah ikutatau terlibat secara hukum dalam proses pengadaan tanah untuklahan pembangunan jalan tol;12.4.Bahwa PT.

Bahwa pendapat KPPU dimaksud berlandaskan pada kesimpulan terhadappenilaian yang telah dilakukan KPPU terhadap aspek persaingan padaindustri penyiaran, dengan menyimpulkan hal hal sebagai berikut:Halaman 26 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor :454/Pdt.G/20 14/PN.JKT.PST.12.2.1 Untuk ke depannya, tidak adanya hambatan masuk pasar yangsignifikan terkait industri penyiaran dikarenakan segeradiberlakukannya sistem televisi berjaringan oleh Pemerintah dalamwaktiu dekat;12.2.2 Potensi unilateral conduct

bagian, masingmasing ahli warisnya memperoleh :12.212.1.112.1.212.1.312.1.412.1.5Umpuk (anak perempuan) = 1/7X1/68= 1/476bagian;Tarik (anak perempuan) = 1/7X1/68= 1/476 bagian;Kimat (anak perempuan) = 1/7X1/68= 1/476 bagian;Kemar (anak lakilaki) = 2/7X1/68= 2/476 bagian;Kambun (anak lakilaki) = 2/7X1/68= 2/476 bagian;Amaq Mustirin bin Amaq Subi (anak lakilaki), =2/17X2/8=4/136 = 2/68 bagian, masingmasing ahli warisnyamemperoleh;12.2.1 Mustirin (anak lakilaki) = 2/11 X 2/68 = 4/748= 2/374bagian;12.2.2

Bank Maybank Indonesia dengan agunanjaminan utang kredit 2 (dua) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik(SHM) No.438/Cimone Jaya dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.421/CimoneJaya Tbk.12.2.2. Bahwa, Tergugat Dalam Konpensi bersedia membalik nama kembaliterhadap aset tersebut dan seluruh biayabiaya ditanggungkan kepadaTergugat Dalam Konpensi dan membebaskan Penggugat Dalam Konpensi yangmenolong Tergugat Dalam Konpensi dengan menanggung utang PenggugatDalam Konpensi tersebut.12.2.3.

Putusan Pengadilan yang bersifat contentiosa;12.2.2. Putusan Pengadilan yang bersifat voluntair;12.2.3. Penetapan yang merugikan;13. Bahwa dari klassifikasi yang dikemukakan oleh pakar Hukum M. YahyaHarahap, S.H., tersebut, Penetapan No. 29/Pdt.P/2017/PN.Trg tertanggal11 Agustus 2017 berada dalam klassifikasi sebagai Putusan Pengadilanyang bersifat voluntair, karena produknya adalah berupa putusan denganklassifikasi putusan yang bersifat voluntair;13.1.

TIDAK ADANYA KETERBUKAAN (DISCLOSURE)12.2.1.12.2.2Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/31/PBI/2005 TentangTransaksi Derivatif, bank wajib memberikan penjelasansecara lengkap kepada nasabah yang akan melakukantransaksi derivatif, terutama mengeni risiko yang mungkintimbul dari transaksi derivatif tersebut, yang meliputi;12.2.2. risiko kredit (credit risk),12.2.3. risiko penyelesaian (settlement risk), dan12.2.4. risiko pasar (market risk)Bahwa

Kewajbban Bank untuk memberikan Fasitas Kredlt kepada Debltur bardasarkan Syarat dan KetentuanUmum serta Perjanjian Kredit menjadi berakhir.12.2.2, Semua dan setiap jumlah uang yang pada waktu iu terhutang oleh Debltur menjadi jatuh tempo dandapat ctagih pembayarannya sekaliqus oleh Bank tanpa peringatan atau teguran berupa apapun dandart slapapun juga; dan1223.

Satu (1) buah rumah pondok Jambu yang terletak di Dusun Wou, Desa Tumada, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;

12.2.2.