Ditemukan 4174 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tindaka tanjakan tandukan tindrawan tinjauan
Penelusuran terkait : Melakukan tindakan penipuan Melakukan tindakan pidana pembunuhan Dimuka Umum Melakukan Tindakan Kekerasan Tenggang waktu Perbuatan melanggar hukum Tindakan faktual Melakukan perbuatan tidak menyenangkan Tindakan administrasi pemerintah/tindakan faktual
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Khusus
Register : 29-04-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bna
Tanggal 6 Juli 2021 — Penggugat:
1.Heru Pramono
2.Jaslik
3.sukam
4.Panji
5.Suwarman
6.M.Azmi Damanik
7.Leman
8.Sudarmen
9.Sutrisno
10.Muliadi
11.Agustono
12.M. Slamet
13.A. Rasyid
14.Sunarman S
15.Zulfan Syahputra
16.Abdullah
17.Ponidi
18.Edi Suhartono
19.Ramlan
20.Yanto
21.Legimin
22.Abdul Azis
23.Antoni
24.Zeki
25.Masdianto
26.Bambang Purwanto
27.Suwando
28.Supian
29.Suriyanto
30.Indriawan
31.Jumingan
32.Susiadi
33.Winarso
34.Sumidi
35.M. Salem
36.Sugiandi
37.Nurul Mustafa
38.Jhony Sandi
39.Kariman
40.Suyatno
41.Kusno Junaidi
42.Sarbini
43.Ari Purwanto
44.Eli Susianto
Tergugat:
PT.Semadam
165 — 38
  • Di tanggal18 Agustus dan seterusnya dilakukan mogok itu di kantor Bupati;Putusan Nomor 5/Pdt.SusPHI/2021/PN.Bna.Halaman 74 dari 142 halaman Bahwa, saksi menerangkan ketika pelaksanaan aksi mogok kerja banyakanggota polisi yang mengawal pelaksanaan mogok kerja tersebut; Bahwa, saksi menerangkan aksi mogok kerja tersebut berjalan lancer, amandan tertib, epserta aksi tidak melakukan tindakan yang anarkis; Bahwa, saksi menerangkan jangka waktu keseluruhannya mulai dari aksimogok kerja sampai dengan aksi
Pengadilan PN KUPANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 15-07-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 32/Pid.Sus/2014/PN.Kpg
Tanggal 15 Juli 2014 — TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG.
76 — 35
  • lelang pengadaan kendaraan bermotor roda dua sebanyak158 unit di Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sumba Barat TahunAnggaran 2012, adalah wajib diikuti oleh peserta, termasuk Para Terdakwa, dimana di dalam bagian Instruksi Kepada Peserta (IKP) telah terdapat suatuperbuatan yang dilarang di dalam pengadaan kendaraan bermotor ini yaitu :a) Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta PenipuanPeserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untukmematuhi etika pengadaan dengan tidak
    melakukan tindakan sebagaiberikut:a. berusaha mempengaruhi anggota pokja ULP dalam bentukdan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yangbertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atauperaturan perundangundangan;b. melakukan rsekongkolan ngan rtalain untukmengaturhasilpelelangansehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yangsehat dan/atau merugikan pihak lain; Halaman 179 dari 206 Putusan Nomor ......
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-04-2015 — Putus : 19-08-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Agustus 2015 — Pidana - KASIYADI, S.Sos
121 — 168
  • Sos tidak melakukan tindakan apapun terkait hasilpekerjaan pengadaan baik 2 (dua) unit Videotron maupun 8(delapan) unit Lift di Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI.Jumlah kerugian dalam pengadaan 2 (dua) unit Videotron sebagaimanaperhitungan dari Ahli BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp.4.780.298.934,00 (Empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus sembilanpuluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan belummemperhitungkan kerugian dalam pembelian
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-09-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 182/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya yang diwakili oleh: H.Hutomo Mandala Putra,S.H. (Ketua Umum)
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Partai Beringin Karya (Berkarya) Diwakili oleh : Mayjen (Purn) TNI Muchdi Purwoprandjono
1020 — 1633
  • partai dan lainlain yang sejenis,maka hukumnya adalah semua tindakan itu tindakan yang dilakukan olehMajelis Tinggi itu harus dianggap demi hukum dan sah;Bahwa menurut Ahli surat yang dikeluarkan oleh majelis tinggi untukketua umum atau pengurus harian atau apapun namanya yangdigunakan dalam istilah di dalam internal partai itu menurut Ahli sekalilagi berdasarkan aturan dalam AD/ART tadi sah justru yang tadi tidakmasuk akal adalah ada pelanggaran etik di level pimpinan Majelis Tinggikalau mereka tidak
    melakukan tindakan itu.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Putus : 17-12-2020 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 453/Pid.Sus/2020/PN Dps
Tanggal 17 Desember 2020 — Titian Wilaras
1653 — 1946
  • Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan Tunggal, yaitu telah melanggar Pasal 50 A Undangundang RI No.7Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah denganUndangundang RI No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UndangundangNo.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang unsurunsur nya adalah sebagai berikut Halaman 137 dari 178 Putusan Nomor : 453/Pid.Sus/2020/PN DpsPemegang SahamDengan SengajaMenyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai bankPO N=Untuk Melakukan atau tidak
    melakukan tindakan yang mengakibatkan banktidak melaksanakan langkahlangkah yang diperukan untuk memastikanketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undangundang ini dan ketentuanperaturan perundangundangan lainnya yang berlaku bagi bankMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 26-04-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 10/P/FP/2016/PTUN.JKT
Tanggal 19 Mei 2016 — Bambang Wibisono, dkk ; MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
90 — 69
  • menurut pendapat Ahli, dalam Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor 22/PRT/M/2008 dijelaskan mengenai penetapan rumah golongan Ill dandisebutkan bahwa Menteri PU berwenang untuk memproses penetapangolongan Ill atas adanya permohonan, dan sesuai Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, jika dalambatas wakiu 10 hari kerja tidak dijawab maka dianggap dikabulkan secarahukum yang disebabkan badan atau pejabat pemerintahan tidak menetapkankeputusan dan/atau tidak
    melakukan tindakan, sehingga sudah benar apabilakemudian Para Pemohon mengajukan permohonan ke PTUN untukmemperoleh putusan penerimaan permohonan sesuai Pasal 53 ayat (4)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 jo Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 5Tahun 2015.Bahwa, menurut pendapat Ahli, ada perbedaan yang mendasar antara perkarapermohonan dan gugatan, yaitu dalam hal tenggat waktu menyampaikanpermohonan dan menyampaikan gugatan, dimana perkara permohonandisampaikan karena tidak dijawabnya permohonan Pemohon
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 16-05-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 120/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 12 Nopember 2018 — PT. ARYAPUTRA TEGUHARTA : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
462 — 333
  • Dalam penerbitanObjek Sengketa 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12, Tergugat tidak menetapkanHalaman 61 dari 206 halaman, Putusan Nomor : 120/G/2018/PTUNJKT.apapun, tidak menyatakan kehendak apapun (tidak terdapat unsurbleslissing), dan tidak melakukan tindakan hukum apapun yangmenimbulkan akibat hukum baru, karena tugas Tergugat hanya menerimadan mencatat apa yang telah diputuskan dalam RUPS Perseroan yang tidaklain merupakan produk keperdataan, berupa kesepakatan para pemegangsaham.
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-03-2014 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 05-05-2015
Putusan PN SUMEDANG Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Smd
Tanggal 24 Maret 2015 — ENUNG KULSUM dkk sebagai Penggugat melawan SAMSUDIN ENCE dkk sebagai Tergugat
77 — 12
  • IJOSUMARJO semasa hidup sudah mengetahui tentang kondisi tanahtersebut, dan tidak melakukan tindakan hukum untukmempertahankan haknya sehingga patut diduga bahwa sebenamyaAlmarhum H. ISQ SUMARJO sudah tidak ada lagi hubungan hukumdengan obyek perkara.6.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 11-01-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 25 Juni 2018 — Arif Yosodipuro, dkk.; Melawan; YAYASAN PESANTREN INDONESIA;
108 — 59
  • Indramayu untuk menonaktifkan status guruPara Penggugat;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah gugatan ParaPenggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:1.10.Bahwa Para Penggugat secara sukarela datang untuk mengabdi di pesantren dantidak terikat dalam perjanjian kerja oleh karena itu tidak ada hubungan kerja antaraPara Penggugat dengan Tergugat ;Bahwa Tergugat tidak melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja ;Bahwa Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) adalah badan hukum yangmenyelenggarakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Upload : 01-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 615 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Robert Tantular, MBA.
289 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gelora,Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriJakarta Pusat, baik bertindak secara sendiri maupun secara bersamasamadengan saksi Hermanus Hasan Muslim selaku Direktur Utama Bank Century,Tbk, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harusdipandang sebagai perbuatanperbuatan yang berdiri sendiri yang dengansengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai Bank untukmelakukan atau tidak
    melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank tidakHal. 7 dari 181 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-09-2011 — Upload : 28-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2383 K /Pdt/ 2011
Tanggal 11 September 2011 — PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II (d/h PERUSAHAAN UMUM OTORITA JATILUHUR), vs. THIO TJENG HIN alias THIO TJENG HIN bin THIO BOEN HOAT alias THIO TJENG HIN bin THIO BOEN HUAT, dkk.
71 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat XIll,Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI dan/ atau para kuasanya ataupihak yang mewakilinya atau pihak lainnya yang menerima pengalihan hakdan wewenang dari padanya, atau pihak manapun juga agar sebelumperkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewjisde)agar Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X,Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIll, Tergugat XIV, Tergugat XV danTergugat XVI tidak
    melakukan tindakan apapun juga atas tanah obyekgugatan a quo milik Penggugat maupun terhadap Penggugat yang bertujuanuntuk menguasai atau menjual atau mengalihkan atau menjaminkan ataudengan cara apapun juga, baik dengan cara di bawah tangan, akta otentikmaupun dengan cara apapun juga, tanpa dikecualikan ;Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tidak melakukan perbuatanatau tindakan dalam bentuk apapun termasuk menerbitkan sesuatu hak ataukorespondensi dalam bentuk apapun berhubungan dengan tanah
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penganiayaan
Register : 22-03-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 42-K/PM.II-08/AD/III/2021
Tanggal 11 Mei 2021 — Oditur:
Iskandar Zulkarnaen, SH.MH
Terdakwa:
1.Muhammad Hafidz
2.Risco Twoanto
3.Irfan Fajar Wahyu Wicaksono
4.Rendi Rezki Slamet Sentosa
5.Jhoni Andri Ritonga
6.Ibrahim Satili
7.Ratmadi Yuspansi
8.Septian Yudi Pratama
278 — 876
  • Terdakwa1 dan Terdakwa2terlibat langsung dalam pengrusakan Polsek Ciracasdengan merusak pagar dan fasilitas milik Polsek Ciracas,bahwa tindakan rombongan massa tersebut telahmenimbulkan ketakutan dalam =masyarakat sertamengganggu ketertiban dan pelayanan umum.5) Bahwa sebelum perkara ini Sudah pernah terjadi kasusserupa yang pengrusakan dan penyerangan Polsek Ciracasoleh sekelompok oknum militer, tetapi kejadian tersebuttidak dapat menjadikan sebagai pelajaran bagi Terdakwa1dan Terdakwa2 untuk tidak
    melakukan Tindakan yangserupa oleh karenanya agar kejadian tersebut tidak terulangterus, maka perlu diterapbkan Sanksi yang tegas bagi parapelakunya.c.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-01-2016 — Upload : 21-03-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 30/Pid.Sus-Tipikor/2015/PN.Smr
Tanggal 25 Januari 2016 — ANDI TOMARU,S.Pd Bin ANDI SANDRANG DAENG TERRU
119 — 41
  • Saksi tidak melakukan tindakan apaapa karena saksi baru mengetahui pada bulan mei 2013, pada saat dilakukanpemeriksaan. Bahwa Terdakwa ANDI TOMARU. S.Pd Binti ANDI SANDRANG DAENG TERRUmelakukan usulan rencana paket pekerjaan kepada ULP tanpa perintah dansepengetahuan PAsedangkan Saksi Tugiyo bersama Terdakwa ANDITOMARU.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 30-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 PK/PDT.SUS/2010
LEFT LEASING SARLOS, CS.; GUNAWAN WIDYA ATMADJA, CS. PT. ADAM SKY CONNECTION AIRLINES
150 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akan tetapi, Adam Air (in casuTermohon PK ) sama sekali tidak melakukan tindakan untuk memperbaikikeadaaan cidera janji yang terus berlanjut tersebut:41.Bahwa lebih lanjut, penarikan kembali Pesawatpesawat tersebut juga telahdisetujui oleh Adam Air (in casu Termohon PK I).
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 22-04-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 13-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 74/G/2014/PHI.BDG
Tanggal 13 Oktober 2014 — SA’AN BIN TIMAN; TRIYONO; LUKMAN AMRULLOH; SUTIKNO, DKK; PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL;
85 — 31
  • perintahTergugat ; Para Penggugat hanya memilih tetap berkerumundijalanan dan didepan sekitar pintu keluarmasuk milik Tergugatyang pada akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan dan gangguanbaik buat masyarakat umum serta pengguna jalan disekitarnyaserta mengganggu aktivitas Tergugat dengan dihalanghalanginyapintu keluarmasuk ; sebagai akibat dari perbuatan Para Penggugatmaka pihak keamanan dari Tergugat dan pihak keamanan darisekitar lokasi bersamasama meminta dan memerintahkan kepadaPara Penggugat agar tidak
    melakukan tindakan dan perbuatan yanghanya akan merugikan orang lain ;Berdasar pada seluruh uraian tersebut diatas, dalil/posita Para Penggugatyang menyatakan Tergugat menolak Para Penggugat untuk bekerja dengancara memerintahkan security mengusir paksa Para Penggugat, telahterbantahkan seluruhnya berdasar pada Fakta Kejadian dan Fakta Hukum,selaku demikian sudah sepatutnya dan selayaknya untuk dikesampingkandan ditolak dari muka persidangan ini ;5.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Penghinaan
Register : 07-01-2015 — Putus : 21-04-2015 — Upload : 05-05-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 33/ Pid.B/ 2015/ PN.Dps.
Tanggal 21 April 2015 — HEATHER LOIS MACK
97 — 61
  • selanjutnya saksi jawab tamunya dimana sekarang* selanjutnya dijawab oleh saudara EKO MEIRIYANTO tamunya ke kamar kemudian saksi menjawab kalau begitumari kita cek selanjutnya dijawab oleh saudara EKO MEI RIYANTOdengan berkata tunggu sebentar , saksi selanjutnya ditinggal olehsaudara EKO MEI RIYANTO menuju staf manajemen berselang 1(satu) menit saudara EKO MEI RIYANTO kembali, menemui saksi dan119berkata tunggu dulu tamunya selanjutnya karena lama tidak datangtamunya dari kamar, selanjutnya saksi tidak
    melakukan tindakan apapundan saksi hanya sempat menelpun teman saksi yang bernama AIPTU NYOMAN SUDANTA, anggota Dit Pam Obvit, dan saksi suruh untukdatang ke Hotel St Regis, selanjutnya berselang 5 (lima) menit kemudianteman saksi datang ke Hotel St Regis, selanjutnya saksimemberitahukan ada masalah ada barang yang dinaikan didalambagasi taksi tidak mau diperiksabernama AIPTU NYOMAN SUDANTA berkata ayo kita periksaselanjutnya teman saksi yangsekarang kemudian saksi jawab tunggu sebentar karena saudara
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-06-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PN SERANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg
Tanggal 30 Juni 2020 — - BAKHRUDIN, SE MM
293 — 211
  • VICTORY J.T.MANDAJO dan Suhemi bahwa pekerjaan di sub kontrak kepada Suhemi,sehingga Terdakwa tidak melakukan tindakan ;Bahwa sejak awal perkerjaan Terdakwa mengetahui yang mengerjakanpekerjaan pengadaan tersebut adalah Sdr. Suhemi , tapi Terdakwa tidaktahu Suhemi pinjam bendera PT. Kebangkitan Armand Kesatria ;Bahwa seharusnya Suhemi tidak bisa melaksanakan pekerjaan , karenatidak ada pelimpahan wewenang dari Ir. VICTORY J.T.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-03-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 13-02-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor -8/Pid.Sus-TPK/2018/PN
Tanggal 7 Agustus 2018 — -MUNAJAT USWANAS, S.E.Als LOUIS
88 — 55
  • menandatangani dan/ataumengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yanghalaman 172 dari 205Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnkmenjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaanAPBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibatyang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;(9) Dokumen Pengadaan Nomor 248/PANPBJ/SET/2013 tanggal 31Oktober 2013 yaitu: Bab Ill Angka 4.1, Peserta dan pihak yang terkait denganpengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaandengan tidak
    melakukan tindakan sebagai berikut: a. berusahamempengaruhi anggota pokja ULP dalam bentuk dan caraapapun untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangandengan Dokumen Pengadaan dan/atau peraturan perundangundangan; b. membuat dan/atau menyampaikan dokumendan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhipersyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini; Bab Ill Angka 5.1, Para pihak dalam melaksanakan tugas,fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangankepentingan para pihak terkait,
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-11-2013 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 37/PID/TPK/2013/PN.TK.
Tanggal 28 Nopember 2013 — MGS.INTAN DARMAWAN Bin MGS.MATTJIK AMAK
212 — 59
  • Setelah menerima Check list pemeriksaanbukubuku untuk SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran TahunAnggaran 2010/2011 tersebut saksi tidak melakukan tindakan apaapa dantidak menanyakan apapun mengenai bukubuku untuk SMP DinasPendidikan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2010/2011 tersebut,sampai kemudian pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2010 ada yangmemberitahu kepada saksi yakni Sdri.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-11-2013 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 25 September 2014 — MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, melawan PT. SURYA PANEN SUBUR
391 — 389
  • MEMERINTAHKAN TERGUGAT dan/atau Para Kuasanya atau Pihakyang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak danwewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara inimempunyai kekuatan hukum mengikat (inkraacht van gewisjde) agarTergugat tidak melakukan tindakan apapun (status quo) yang bertujuanmenjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melaluiHal. 37 dari 230 hal. Put.