Ditemukan 4438 data
144 — 26
bukti dan dilihat dari bentuk dan sifatnya bukti surat,maka bukti surat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu surat biasa danAkta, sedangkan akta sendiri dapat dibedakan sebagai Akta Autentik dan Aktadibawah tangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata menegaskanbahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukanUndangundang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk ituditempat akta dibuat, Sedangkan Akta Bawah Tangan (ABT) ditegaskan dalamPasal 1874
375 — 282 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena lIpeda sebagai alat bukti surat hanya sekedarpenjelasan mengenai pembayaran iuran daerah, bukan suratbukti mengenai status kepemilikan atas tanah sehingga tidaktermasuk katagori bukti akta yang digariskan pasal 1868 maupunpasal 1874 KUHPerdata atau pasal 165 HIR. Begitu jugaketerangan saksi, selain hanya terdiri dari satu orang sehinggatidak bernilai sebagai alat bukti sesuai asas seorang saksi bukansaksi atau unus testis nullus testis yang digariskan pasal 1905Hal. 55 dari 79 hal. Put.
107 — 62
Asuransi mempunyai sifat kepercayaan yang istimewa, saling percaya mempercayaidiantara para pihak adalah yang menentukan perjanjian itu sendiri.Dari definisi tersebut di atas, maka berlakulah ketentuanketentuan ;Pasal 1866 KUHPerdata : Alatalat bukti terdiri atas : bukti tulisan ; bukti dengan saksisaksi ; persangkaanpersangkaan; pengakuan; sumpah.Pasal 1874 KUHperdata : Sebagai rulisantulisan di bawahtangan dianggapaktaakta yang ditandatangani di bawah tangan, suratsurat, registerregister, suratsuraturusan
703 — 355
Menimbang, bahwa bukti surat TT1, TT2, TT3, TT5, TT7a, TT7b, TT8 dan TT9a telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti selebihnyaadalah foto copy dari foto copy, foto copy dari print out dan foto copy dari hasilscanner,Menimbang, bahwa buktibukti tulisan atau surat yang telah diajukan parapihak berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telahdiberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Surat sahsebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874
Suroyo Maihartoyo
Tergugat:
1.Archanul Rochman
2.Yoesoep
Turut Tergugat:
1.Bambang Agus Supriyanto
2.RR. Lina Whisnu Tri D
141 — 21
Sehingga Majelis menilai bukti suratbertanda P2 dan P3 masuk dalam kategori Akta Bawah Tangan sebagaimanarumusan dalam pasal 1874 KUHPerdata. Akta Bawah Tangan ini kebenarannyahanya mengikat bagi pihakpihak yang membuatnya.
63 — 25
Pasal 1874 KUHPerdata, karenanya dapat diterima dandipertimbangkan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan olehPenggugat di persidangan yang bernama ************** (an teem DUkaNorang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang,sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanyaMajelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksisebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.
134 — 177
apabila memuat klausul hak dankewajiban yang tidak bertentangan dengan undangundang maka surat tersebut mempunyai kekuatanmengikat bagi para pihak yang membuatnya.Menimbang, bahwa surat pernyataan 8 Juli 1956adalah dibuat oleh para ahli waris Resodinomo yangsah serta disaksikan oleh para tetangga sebagaipihak luar termasuk didalamnya adalah Bapak Dukuhsebagai tokoh masyarakat setempat.Menimbang, bahwa surat pernyataan tersebutmenurut hukum pembuktian sebagaimana tercantumdalam Pasal 164 HIR, 1886 dan 1874
Terbanding/Terdakwa : PUTU SUDARSANA
129 — 61
Copy Legalisir 1 (satu) bundel keputusan Bupati Buleleng Nomor821.2/17/BKD tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat pimpinan Tinggipratama Administrator dan Pengawas tanggal 06 Januari 2017 atas namaNyoman Gede Gunawan, S.S.Copy Legalisir 1 (satu) bundel keputusan Bupati Buleleng Nomor:821.2/97/BKPSDM tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalamJabatan Administrator dan Pengawas tanggal 08 Januari 2020 atas namaPutu Budiani, SE.Copy Legalisir 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Buleleng Nomor821.2/1874
Copy Legalisir 1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Buleleng Nomor821.2/1874/BKPSDM tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipildalam jabatan pimpinan tinggi pratama tanggal 23 April 2020 an.MADE SUDAMA DIANA, S.Sos. M.M. NIP. 19700313 199101 1 001.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Kadek Widiastra,S.Sn8.
101 — 36
Kelit danKepala Haminte Nita (kepala pemerintahan Kotapraja) serta dihadiri oleh 2 (dua)orang saksi, sehingga sesuai dengan Pasal 1874 KUHPerdata Jo.
191 — 521 — Berkekuatan Hukum Tetap
oleh kedua belahpihak, Judex Facti tidak melakukan peradilan menurut cara yangdiharuskan oleh undangundang, maka putusannya harus dibatalkan;Nomor 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalampertimbangan hukumnya menyatakan (dikutip dari Varia Peradilan,Nomor 174, Maret 2000, halaman 3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagaiakta di bawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang diaturdalam Pasal 1874
748 — 279
ALCO TIMBER IRIAN KO.A.228690 25 Jul 1874 CV. ALCO TIMBER IRIAN KO.A.228694 25 Jul 1875 CV. ALCO TIMBER IRIAN KO.A.228698 25 Jul 1876 CV. ALCO TIMBER IRIAN KO.A.228701 25 Jul 1877 CV. ALCO TIMBER IRIAN KO.A.228703 25 Jul 1878 CV. ALCO TIMBER IRIAN KO.A.228704 25 Jul 1879 CV. ALCO TIMBER IRIAN KO.A.228706 25 Jul 18134 CV. ALCO TIMBER IRIAN KO.A.228708 25 Jul 1881 CV. ALCO TIMBER IRIAN KO.A.228711 25 Jul 1882 CV. ALCO TIMBER IRIAN KO.A.228715 25 Jul 1883 CV.
SORONG TIMBER IRIAN KO.A.201192 02 Apr 1874 CV. SORONG TIMBER IRIAN KO.A.201194 02 Apr 1875 CV. SORONG TIMBER IRIAN KO.A.201195 02 Apr 18 Halaman 106 dari 163 Putusan Nomor 103/ PID.SUSLH/2019/PTJAP 76 CV. SORONG TIMBER IRIAN KO.A.201197 02 Apr 1877 CV. SORONG TIMBER IRIAN KO.A.201198 02 Apr 1878 CV. SORONG TIMBER IRIAN KO.A.201199 02 Apr 1879 CV. SORONG TIMBER IRIAN KO.A.201200 02 Apr 1880 CV. SORONG TIMBER IRIAN KO.A.201201 02 Apr 1881 CV. SORONG TIMBER IRIAN KO.A.201202 02 Apr 1882 CV.
1.YOHANES KUSDHARMANTO JOESOEF MOESTOPE
2.Drg. LUKAS KUSPARMANTO.
3.MARIA MARGARETHA KUSNANDARI
Tergugat:
1.Hyginus Hermanto Joesoef Moestopo MM
2.Nyonya RADEN AYU SOEPARTIEN, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
3.FX SOSEKO MOESTOPO
4.ROMUALDUS KUSUMANTO JOESOEF MOESTOPO, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
5.Drs H PRAYITNO SH selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
6.Prof DR THOMAS SUYATNO MM selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
7.IGNATIUS KUSNANTO SKom selaku Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
8.Drs SOENARDI DWIDJOSUSASTRO M Sc selaku Wakil Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
9.Drg JOHANES OCTAVIANUS TUMILISAR selaku Sekretaris Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
10.NOTARIS ETTY PURWANINGSIH SH
11.NOTARIS FANNY SUHERMAN SH
12.KEMENTERIAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
177 — 56
serta menjadi satu Kesatuan dalam putusanini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para PenggugatIntervensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;Menimbang, bahwa ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara,khususnya intervensi/tussenkomst tidak diatur dalam HIR, tetapi dalam kebutuhanpraktek untuk mengisi Kekosongan hukum intervensi/tussenkomst ini dapatdipergunakan dengan berpedoman pada Pasal 279 Reglement op deRechtvordering (RV) Staatblaad 1874
Pst.Menimbang, bahwa gugatan Intervensi diajukan sebelum perkara Nomor :642 Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. memasuki tahapan mediasi atau sebelum terjaditahapan jawab menjawab, dengan demikian berdasarkanPasal 280 Reglemen opde Rechtvordering (Rv) Staatblaad 1874 52 jo. 1894 63, maka permohonanIntervensi tersebut diajukan dalam waktu yang diizinkan oleh UndangUndang sertadalam permohonan tersebut telah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat Intervensiadanya kepentingan hukum untuk ikut serta bergabung dalam
oleh karena Para Penggugat Intervensi dinyatakandapat diterima sebagai pihak dalam perkara Nomor : 642 /Pdt.G/2016/PN.JKT.PST.maka pemeriksaan perkara ini perlu dilanjutkan ;Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, makamengenai biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditangguhkan sampai denganPutusan Akhir ;Mengingat, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan adminisrasi Pengadilan(Buku Il), HIR, Pasal 279, Pasal 280 dan Pasal 282 Reglemen op deRechtvordering (Rv) Staatblaad 1874
104 — 42
Padahal kwitansi sebagai alat bukti menurut ketentuan Pasal 1874 KUHPerdatadapat dikatakan sebagai bukti (berupa akta di bawah tangan) yang kekuatannya dibuktikan dengantandatangan si pembuatnya jo. Pasal 1876 KUHPerdata, yaitu tandatangan tersebut diakui olehpembuatnya;5.
92 — 4
Pontianak.eSaksi menerangkan dasar melakukan penangkapan tersebut adalahberdasarkan Surat Perintah dari Kapolres Singkawang Nomor : Sprin/1874 / XI / 2013 tanggal 07 Nopember 2013 tentang pengungkapankasus tindak pidana pembunuhan / menghilangkan nyawa orang lain,Surat Perintah Tugas Kasat Reskrim Polres Singkawang Nomor:Sp.Gas / 621 / XI / 2013 tanggal 07 November 2013, dan Surat PerintahPenangkapan dari Kasat Reskrim Polres Singkawang Nomor: SP.Kap /189 / XI/ 2013 / Reskrim tanggal 07 November
298 — 86
Terang dan tunai artinya penyerahanhak atas tanah dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang,dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta pembayarannyadilakukan secara tunai dan bersamaan, AJB harus dibuat dengan keadaanyang sebenarnya;> Bahwa ahli menerangkan akta dibawah tangan adalah akta yang dibuattidak dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat pegawai umun, tetapicukup oleh pihak yang berkepentingan saja, sesuai dengan 1874 KUHPerdata;> Bahwa ahli menerangkan prosedur Pembuatan
Terang dan tunai artinya penyerahanhak atas tanah dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang,dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta pembayarannyadilakukan secara tunai dan bersamaan, AJB harus dibuat dengan keadaanyang sebenarnya bahwa pihakpihak itu benar;Bahwa ahli menerangkan akta dibawah tangan adalah akta yang dibuattidak dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat pegawai umun,, tetapicukup oleh pihak yang berkepentingan saja, sesuai dengan 1874 KUHPerdata;Bahwa ahli menerangkan
73 — 5
Ali Seron, sehingga dapat diterima sebagai bukti;74Menimbang bahwa, Tergugat mengajukan bukti 1.4 berupa Potokopisurat pernyataan pelimpahan hak milik yang dibuat pada tanggal 20 Januari2010, merupakan surat pernyataan akta dibawah tangan, karena akta tersebuthanya ditandatangani oleh salah satu pihak, sementara pihak yang lain tidakmenandatanganinya, sesuai dengan pasal 286 R.Bg dan pasal 1874 KUHPerdata akta tersebut tidak memenuhi syarat formil sebuah akta dibawahtangan, sehingga tidak mempunyai
Pembanding/Penggugat I : Oei Hong Ing disebut juga Hong Ing Diwakili Oleh : MINAR. SH.
Pembanding/Penggugat II : Megawati Diwakili Oleh : MINAR. SH.
Pembanding/Penggugat III : Fatmawati Diwakili Oleh : MINAR. SH.
Pembanding/Penggugat IV : Susilawati Diwakili Oleh : MINAR. SH.
Pembanding/Penggugat V : Toni Diwakili Oleh : MINAR. SH.
Pembanding/Penggugat VI : Indrawati Diwakili Oleh : MINAR. SH.
Terbanding/Tergugat I : Aminur Rasyid
Terbanding/Tergugat II : Maimunah
Terbanding/Tergugat III : Zainabun
Terbanding/Tergugat IV : Khairuddin
Terbanding/Tergugat V : M Arsyad
Terbanding/Tergugat VI : Nurlela
Terbanding/Tergugat VII : Istri Ahli Waris Mhd Sum As bernama Hj Abar
Terbanding/Tergugat VIII : Kepala Desa Kuala Indah
Terbanding/Tergugat IX : Camat Kecamatan Sei Suka
Terbanding/Tergugat X : Johan Wijaya
Terbanding/Tergugat XI : Rifa Ida Hafni SH
Terbanding/Tergugat XII : Ahli Waris Saudara Kandung dari Alm Hardi Leo Tanjung Alias A Im bernama Lie Po Cu
Turut Terbanding/Penggugat II : Megawati
Turut Terbanding/Penggugat III : Fatmawati
Turut Terbanding/Penggugat IV : Susilawati
Turut Terbanding/Penggugat V : Toni
Turut Terbanding/Penggugat VI : Indrawati
59 — 97
Sisum Kwala tersebut ;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam perkara a quo surat penyerahan tanahdengan ganti rugi dari Sisum Kwala kepada Daut dan Nurlela tanggal 9 Januari1995 adalah akta di bawah tangan (disingkat ABT), hal mana menurutketentuan Pasal 1874 KUHPerdata, Pasal 284R.Bg, ABT adalah tulisan atauakta yang ditanda tangani dibawah tangan tidak dibuat dan ditanda tanganidihadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum) tetapi dibuat sendiri elehseseorang atau para pihak seperti Suratsurat, registerregister
Pembanding/Tergugat II : Rio Mulyadi Bin Tazarmin Diwakili Oleh : PERA CANDRA
Terbanding/Penggugat : ELIMAWARTI WAHAB BINTI WAHAB
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jambi cq Badan Pertanahan Nasional Kota Sungai Penuh
79 — 65
Domeinverklaring untuk Sumatera tersebut dalam pasal 1 dariStaatsblad 1874 No. 94f;12. Domeinverklaring untuk keresidenan Menado tersebut dalampasal 1 dari Staatsblad 1877 No. 55;13. Domeinverklaring untuk residentie Zuider en Oosterafdeling vanBorneo tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1888 No. 58;3. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (Staatsblad 1872 No. 117)dan peraturan pelaksanaannya;4.
67 — 53
Sisum Kwala tersebut ;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam perkara a quo surat penyerahan tanahdengan ganti rugi dari Sisum Kwala kepada Daut dan Nurlela tanggal 9 Januari1995 adalah akta di bawah tangan (disingkat ABT), hal mana menurutketentuan Pasal 1874 KUHPerdata, Pasal 284R.Bg, ABT adalah tulisan atauakta yang ditanda tangani dibawah tangan tidak dibuat dan ditanda tanganidihadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum) tetapi dibuat sendiri elehseseorang atau para pihak seperti Suratsurat, registerregister
Terbanding/Terdakwa : Drs. Syamsul Huda, MH
156 — 120
Berkas Desa Luas Luas NomorPermohonan Hasil IndentifikasiUkur Bidang Halaman 50 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUSTPK/2017/PT SBY 1 522/2010 Junrejo 43044 41562 015032 524/2010 Junrejo 13544 10580 014943 525/2010 Junrejo 2700 154 014354 526/2010 Junrejo 2660 6919 015005 528/2010 Tlekung 2240 412 010286 529/2010 Tlekung 1909 662 010637 530/2010 Tlekung 2740 1208 010578 531/2010 Tlekung 2780 1773 010619 532/2010 Junrejo 2420 2/767 0149710 533/2010 Junrejo 1874 8427 0149811 534/2010 Junrejo 8310 4030