mendapatkan AnugerahADIPURA dan berdasarkan presentasi Kota Bekasi berada pada urutan 10 dengan99nilai ADIPURA 69,83, kemudian melaporkan kepada Menteri terkait penilaian kotabekasi tersebut, yang akhirnya Menteri Lingkungan Hidup menerbitkan SuratKeputusan Anugrah Adipura Kementerian Lingkungan Hidup yang mana dalam SKMenteri ini Kota bekasi tidak ada disebutkan, namun keesokan harinya MELDAMARDALINA mendapat telpon dari TRI BANGUN LAKSONO selaku AsdepPengendalian Pencemaran Limbah Domestik dan Usaha Sekala

mendapatkan AnugerahADIPURA dan berdasarkan presentasi Kota Bekasi berada pada urutan 10 dengannilai ADIPURA 69,83, kemudian melaporkan kepada Menteri terkait penilaian kotabekasi tersebut, yang akhirnya Menteri Lingkungan Hidup menerbitkan Suratkeputusan Anugrah Adipura Kementerian Lingkungan Hidup yang mana dalam SKmenteri ini Kota bekasi tidak ada disebutkan, namun keesokan harinya MELDAMARDALINA mendapat telpon dari TRI BANGUN LAKSONO selaku AsdepPengendalian Pencemaran Limbah Domestik dan Usaha Sekala

; membantuwalikota dalam menyusun serta membahas RAPBD dan Perubahan APBD KotaSalatiga.Bahwa produk hukum yang dihasikkan tim anggaran adalah draft APBD.dan yangbertanggung jawab terhadap draft APBD tersebut adalah tim anggaran dandipertanggung jawabkan kepada Walikota.Bahwa peran tim anggaran dalam penyusunan anggaran yang akan dimasukandalam draft RAPBD/ nota keuangan / nota perubahan adalah menampung,menelaah, meneliti, dan menetapkan usulan dari Dinas/ Instansi / SKPD yangmasuk dalam daftar sekala

mendapatkan Anugrah ADIPURA danberdasarkan presentasi Kota Bekasi berada pada urutan 10 dengan nilai ADIPURA 69,83, kemudian melaporkan kepada Menteri terkait penilaian Kota Bekasi tersebut, yangakhirnya Menteri Lingkungan Hidup menerbitkan Surat Keputusan Anugrah AdipuraKementerian Lingkungan Hidup yang mana dalam SK Menteri ini Kota Bekasi tidak adadisebutkan, namun keesokan harinya MELDA MARDALINA mendapat telepon dariTRI BANGUN LAKSONO selaku Asdep Pengendalian Pencemaran Limbah Domestikdan Usaha Sekala

mendapatkan Anugerah ADIPURA danberdasarkan presentasi Kota Bekasi berada pada urutan 10 dengan nilai ADIPURA 69,83, kemudian melaporkan kepada Menteri terkait penilaian Kota Bekasi tersebut, yangakhirnya Menteri Lingkungan Hidup menerbitkan Surat keputusan Anugrah AdipuraKementerian Lingkungan Hidup yang mana dalam SK Menteri ini Kota Bekasi tidak adadisebutkan, namun keesokan harinya MELDA MARDALINA mendapat telepon dariTRI BANGUN LAKSONO selaku Asdep Pengendalian Pencemaran Limbah Domestikdan Usaha Sekala

KawasanHutan dari Menteri Kehutanan dan Ijin Lokasi dari Bupati Asahan, yangbatasbatas tanah kedua Rekomendasi/ljin yang diberikan kepadaPenggugat tidaklahn sama dengan batasbatas tanah yang menjadi objekSengketa, Apalagi kita ketahui kepemilikan yang dijadikan dasar diajukannya gugatan ini berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan danSurat Keputusan Ijin Lokasi dari Bupati yang keduanya bukanlahmerupakan bukti kepemilikan tanah hanya sebatas rekomendasi/sarana daripemerintah untuk menguasai tanah dalam sekala

KESIMPULAN Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayardapat dilakukan Addendum Kontrak dan atauperubahan tambah kurang disesuaikan keadaanlapangan dan sekala prioritas kebutuhan lapangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hutan dari Menteri Kehutanan dan jinLokasi dari Bupati Asahan, yang batasbatas tanah keduaRekomendasi/ljin yang diberikan kepada Penggugat tidaklah samadengan batasbatas tanah yang menjadi objek Sengketa, Apalagi kitaketahui kepemilikan yang yang dijadikan dasar di ajukannya gugatanini berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Surat Keputusanjin Lokasi dari Bupati yang keduanya bukanlah merupakan buktikepemilikan tanah hanya sebatas rekomendasi/sarana dari pemerintahuntuk menguasai tanah dalam sekala

Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan efaluasi pelaksanaanujuan sekolah sekala kabupaten.m. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah sekalakabupaten.n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinassesual dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnnya setelah melakukan perhitungantingkat kerusakan ruang kelas kemudian berdasarkan kewenangansaksi bersama Tim Teknis langsung membuat sekala prioritas dariSyarat umum :Syarat khusus :47 (empat puluh tujuh) sekolah menjadi 21 (dua puluh satu)sekolah yang layak untuk mendapatkan bantuan.Bahwa yaratsyarat yang harus dilengkapi oleh Kepala SekolahSekolah masih beroperasi dan memiliki ijin operasional;Bangunan sekolah berdiri diatas lahan yang tidak bermasalah/tidak sedang dalam sengketa berupa

Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor: 503.1/3268BPMPT/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Izin Lokasi besertaLampiran:e Surat Penunjukan Penggunaan Lahan (SPPL) RencanaPembangunan Agrowsata terpadu pada Dinas Tarkimsih Nomor:600/186/BidTR/2013 tanggal 31 Juli 2013.e Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan izinLokasi Nomor: 505/32.02.400/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013Him 120 dari 305 him Putusan No. 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.BDGdengan lampiran berupa Peta Petunjuk Letak Lokasi Sekala

Eksemplar Asli Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modaldan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor: 503.1/3268BPMPT/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Izin Lokasi besertaLampiran:e Surat Penunjukan Penggunaan Lahan (SPPL) RencanaPembangunan Agrowsata terpadu pada Dinas Tarkimsih Nomor:600/186/BidTR/2013 tanggal 31 Juli 2013.e Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan izinLokasi Nomor: 505/32.02.400/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013dengan lampiran berupa Peta Petunjuk Letak Lokasi Sekala

Selanjutnnya setelah melakukan perhitungantingkat kerusakan ruang kelas kemudian berdasarkan kewenangansaksi bersama Tim Teknis langsung membuat sekala prioritas dari47 (empat puluh tujuh) sekolah menjadi 21 (dua puluh satu)sekolah yang layak untuk mendapatkan bantuan.Bahwa yaratsyarat yang harus dilengkapi oleh Kepala SekolahSekolah masih beroperasi dan memiliki ijin operasional;Bangunan sekolah berdiri diatas lahan yang tidak bermasalah/tidak sedang dalam sengketa berupa surat keterangan dari KepalaMemiliki

Linggang Bigung sesuai proposal Kodim 0912/Kbr tentangRencana Karya Bhakti Sekala Besar di wilayah Kodim 0912/Kbr tanggal15 April 2013 ke Pemkab Kubar.9.

berhak berstatus badan hukum ataupihak yang berhak lainnya;Bahwa yang dimaksud dengan pihak yang berhak lainnya adalahorang yang dapat ditunjuk sesuai dengan Undang Undang atauorang orang yang mempunyai hubungan hukum seperti perjanjianutang piutang atau jaminan;Bahwa orangorang yang boleh masuk keruangan rapat adalah orangyang berhak;Bahwa dalam pasal 121 Perpres Nomor 71 tahun 2012 yang termasukskala kecil adalah sampai dengan 1 (satu) hektar kemudian dalamPerpres Nomor 40 tahun 2014 yang termasuk sekala

Sebelah Barat dibatasi olehDusun VI Desa Paya Robah, Desa Tanjung Jati/PTP IX Tanjung JatiKecamatan Binjai, Sungai sekala KM 28,4 Jalan arah ke Kuala danSungai Bingai Kecamatan Selesai, Kabupaten Daerah Tingkat IILangkat;Menurut ketentuan hukum yang berlaku Pasal 2 ayat (1) huruf d yangmenyatakan bahwa batas wilayah Daerah tingkat Il Kotamadya BinjaiHalaman 36 dari 19 halaman Put.

dilakukanpembayaran denda ke sebesar Rp 9.651.565, sesuai surat tanda setoran(STS) Nomor 0022/STS/10301/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan pembayarandenda keIl sebesar Rp 59.288.185, sesuai surat tanda setoran (STS)Nomor 0049/STS/10301/IX/2013 tanggal 20 September 2013 ;Bahwa dari segi teknis dari pekerjaan foto udara Pulau Nunukan tahun 2012sudah diperiksa dan di supervisi oleh Pusat Pemetaan Tata Ruang dan AtlasBIG, dari hasil supervise ini peta foto udara tersebut dinyatakan memenuhisyarat untuk peta dengan sekala

BUMI LESTARI MANDIRI JAYA tersebut belum memenuhikualifikasi dan pengalaman untuk mengerjakan proyek sekala besar,sehingga terdakwa berusaha membujuk saksi Sri Susilaningsih yangsaat itu bersama almarhum suaminya bapak Susilo Handoko agar dapatmemegang proyek yang terdakwa dapatkan.Bahwa pada awal bulan Pebruari 2019, dilakukan pertemuan yangmembahas rencana adanya Proyek Pembangunan museum DirgantaraMandala Adisucipto di Jogyakarta di rumah saksi Sri Susilaningsih diSolo Baru Sukoharjo.

dilakukanpembayaran denda kel sebesar Rp. 9.651.565, sesuai Surat TandaSetoran (STS) Nomor 0022/STS/10301/VIV2013 tanggal 2 Juli 2013 danpembayaran denda kell sebesar Rp 59.288.185, sesuai Surat TandaSetoran (STS) Nomor 0049/STS/10301/IX/2013 tanggal 20 September 2013 Bahwa dari segi teknis dari pekerjaan foto udara Pulau Nunukan tahun 2012sudah diperiksa dan di supervisi oleh Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas117BIG, dari hasil supervise ini peta foto udara tersebut dinyatakan memenuhisyarat untuk peta dengan sekala

Hp. 081282228073), Jawa Barat, Islam, S2, PNS(Kabag Tata Usaha RSUD Kab.Bekasi; dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak adahubungan keluarga;Dapat saksi jelaskan tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Bagian TataUsaha di RSUD Kab Bekasi yaitu : Merumuskan rencana kerja sekertariat sebagai pedoman pelaksanaantugas Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan sekala proritasdan dana yang tersedia sebagai dasar

Bekasi);dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa HUMPOL OJAKSIGALINGGING dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa HUMPOLOJAK SIGALINGGING;Bahwa benar, saksi menjelaskan tugas pokok dan fungsi saksi selaku KepalaBagian Tata Usaha di RSUD Kab Bekasi yaitu :Merumuskan rencana kerja sekertariat sebagai pedoman pelaksanaan tugasMerumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan sekala proritas dandana yang tersedia sebagai dasar pelaksana

Memprogramkan sekala prioritas sesuai dengan kemampuan dana yangtersedia,3. Berkoordinasi selurun SKPD tunduk dibawah Koordinasi BPBD selakuSKPD yang punya anggaran Bencana ;4. Setelah melakukan kegiatan seluruh SKPD terkait memberi laporan kepadaKepala BPBD baik fisik maupun keuangan.Bahwa ada dibicarakan WAKIL BUPATI dalam RAPAT terkait keuanganbencana mengarahkan kepala BPBD untuk membagi Porsi untuk setiap SKPDterkait.

Hp. 081282228073), Jawa Barat, Islam, S2, PNS(Kabag Tata Usaha RSUD Kab.Bekasi; dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak adahubungan keluarga;Dapat saksi jelaskan tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Bagian TataUsaha di RSUD Kab Bekasi yaitu : Merumuskan rencana kerja sekertariat sebagai pedoman pelaksanaantugas Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan sekala proritasdan dana yang tersedia sebagai dasar